#DimulaidariPati: Ribuan Warga Pati Menuntut Sudewo Mundur dari Jabatan
Hari ini, puluhan ribu warga Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi besar menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatan buntut dari kebijakan kenaikan PBB 250% pada 2025 (13/8).
Sejak diputuskan pada 18 Mei 2025, kebijakan ini memicu amarah warga dan protes dari masyarakat luas.
Meski dapat gelombang protes, dilansir dari Tempo, Bupati Pati Sudewo justru mengatakan tak akan membatalkan kenaikan PBB meski didemo 50 ribu orang (15/7). Menurutnya, kenaikan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Warga merasa pernyataan Bupati Sudewo tidak sensitif dan tidak memahami kondisi ekonomi masyarakat. Pada 1 Agustus 2025, warga yang mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Pati Bersatu sudah mulai mengumpulkan donasi logistik dari masyarakat dengan memarkirkan mobil ambulans sebagai posko di luar pagar gedung bupati. Mengutip BBC, aksi ini disebut sebagai respons dari tantangan bupati.
Baca juga: Saat Aksi Disambut Represi: Rangkuman Kekerasan Aparat di MayDay Jakarta
Berbagai pihak menyoroti kebijakan sepihak Bupati Pati. Ahli hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai langkah tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurutnya, kepala daerah tak boleh melampaui atau mencampuradukkan wewenang, apalagi bertindak sewenang-wenang.
Feri mengkritik pola pengambilan kebijakan yang dilakukan tanpa memahami kondisi dan respons publik terlebih dahulu.
“Harusnya sebagai kepala daerah, dicari dulu respons publik, patut tidak patut kebijakan, baru dikeluarkan. Jangan sebaliknya, dibuat kebijakan dulu, orang marah, baru dicabut. Nah, itu yang tidak benar. Di titik itu saja sebenarnya kepala daerah sudah tidak profesional,” ujarnya dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV (13/8).
Baca juga: Dua Wajah Hari Buruh: Yang Perlu Kamu Tahu Soal MayDay di Jakarta
Setelah dapat banyak kritik dan protes pada 7 Agustus, Bupati Sudewo membatalkan kebijakan tarif itu.
Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Masyarakat Pati kadung muak dengan sikap arogan bupatinya. Sejak beberapa hari lalu, aksi protes terus berlanjut dan memuncak pada hari ini (13/8) di depan Kantor Bupati Pati.
Beberapa jam setelah demo yang berakhir ricuh di Kantor Bupati Pati, mengutip Kumparan, DPRD Pati akhirnya menggelar Sidang Paripurna, menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.
