Ketika Rumah Jadi Penjara bagi Perempuan dengan Disabilitas

Beberapa waktu lalu, saya mewakili Koneksi Inklusif Indonesia (Konekin) menyelenggarakan forum diskusi bernama Kongkow Inklusif dengan tema “Perempuan dan Disabilitas: Benarkah Beban Berganda?”. Hal yang menarik perhatian saya selama diskusi berlangsung adalah M, seorang perempuan disabilitas sensoris yang berulang kali mengacungkan jarinya untuk menyuarakan pendapat tentang status perempuan disabilitas, terkait kultur patriarki dan paham ableism yang mengakar di masyarakat.

Sering kali kita mendengar ungkapan “orang tua tahu yang terbaik bagi anak(-anak)nya”, dan tidak sedikit yang mengamininya. Namun bagi M, ungkapan itu seperti kunci penjara yang saat coba dimasukkan ke lubang kunci, malahan tidak pas. Jadilah ia terkunci dalam ruang sempit yang harus ia sebut sebagai “rumah”.

 

M tidak benci orang tuanya. Mereka merawat M dengan baik dan berharap agar M dapat tetap merasa dicintai oleh kedua orang tua dan saudara-saudaranya. M merasakan cinta itu, dan ia diterima serta didampingi di rumah untuk sekian lama, sampai akhirnya penerimaan dan pendampingan itu sendiri yang terasa memenjarakannya.

Perempuan seperti M yang memiliki gangguan secara sensoris dianggap terlalu lemah untuk dapat berhadapan dengan dunia luar. Alasan keluarga memilih untuk menjadikan rumah penuh penerimaan lahir dari rasa kasihan dan kekhawatiran bahwa M akan mengalami perundungan yang akan berdampak pada kesehatan fisik maupun psikisnya.

Tinggal di rumah seakan jadi pilihan terbaik bagi M agar tidak memberatkan diri sendiri ataupun orang lain. Dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dianggap jadi prestasi M yang sudah cukup bagi orang tuanya. Membuat pilihan-pilihan atas apa yang ingin ia kontribusikan kepada masyarakat dan dunia pun dirasa akan lebih baik bila dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah terjun ke sana.

Baca juga: Rendahnya Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas

“Terlalu berisiko untuk melihat dunia di luar atap rumah ini” atau “Akomodasi yang perlu tersedia untuk membantunya dalam beraktivitas tidak selalu ada di semua ruang, apalagi di ruang publik” adalah contoh-contoh pemikiran keluarga yang seolah membenarkan perlakuan mereka terhadap M.

Alasan kekhawatiran ini jadi batu sandungan pada keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Dukungan sepenuhnya untuk pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi diarahkan kepada saudara laki-laki. Orang tua M menganggap, semakin baik pendidikan yang diterima anak laki-lakinya, maka nama baik keluarga akan ikut semakin harum di tengah masyarakat.

Tidak hanya dipandang sekunder dari saudara laki-laki, M pun tetap dinomorduakan dari saudara perempuan yang bukan penyandang disabilitas jika berurusan dengan pendidikan.

Perempuan disabilitas (tak harus) menunggu

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan disabilitas juga menambah kekhawatiran keluarga untuk memberikan kesempatan bagi perempuan disabilitas untuk bersosialisasi dengan orang lain. Standar untuk memilih pasangan hidup pun diletakkan pada kriteria penerimaan dan pendampingan yang dapat diberikan sama seperti yang diberikan keluarganya sejak kecil.

Perempuan dengan disabilitas seakan tidak dapat memilih apa pun selain menunggu orang yang dapat memberikan penerimaan dan pendampingan itu baginya seumur hidup. Itu pun pasti harus menunggu pertimbangan dan persetujuan dari orang tua M yang menilai apakah calon pasangan M dapat merawatnya dengan baik atau tidak.

Perempuan penyandang disabilitas sering dipandang iba, sementara pihak yang memberikan ruang bagi mereka menerima pujian. Padahal, bukankah memang sudah seharusnya demikian?

Dulu, saat mendengar saudaranya menyebutkan cita-cita masing-masing, M juga tidak ketinggalan bermimpi untuk dapat bekerja secara formal di dunia perkantoran. Melihat semangat M, orang tuanya memutuskan untuk mengirimkannya ke Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk mengecap pendidikan. Namun sayangnya, kurikulum pendidikan yang diterimanya di SLB tidak pernah cukup untuk membawanya pada wawancara kerja yang ia harapkan.

Ternyata benar yang disampaikan keluarganya, dunia luar tidak seramah rumah. Pekerjaan bagi perempuan dengan disabilitas sepertinya seperti sudah ditentukan daftarnya apa saja, dan bekerja di kantor bukanlah salah satunya. Kantor-kantor lebih menyukai perempuan yang berpenampilan menarik dan setidaknya untuk bekerja, seluruh pancaindra si karyawan harus berfungsi dengan baik.

Tidak jarang  perempuan dengan disabilitas sensoris seperti M merasa kurang beruntung dibandingkan dengan perempuan disabilitas dengan ragam disabilitas fisik atau gerak. Kurang atau tidak berfungsinya salah satu indranya menjadi alasan perempuan disabilitas sensoris tidak mampu menangkap pembicaraan atau pembelajaran dengan baik sehingga malah akan menyulitkan dan berisiko bagi kinerjanya di kantor.

Setelah percobaan ke-sekian untuk melamar pekerjaan formal, keberadaan M terbaca oleh organisasi perempuan disabilitas di daerahnya. M kemudian mulai aktif di organisasi tersebut dan merasa menemukan rumah kedua dengan banyak pengalaman yang sama. Perhatian pemerintah maupun kelompok masyarakat lainnya terhadap isu disabilitas dan perempuan biasanya memang secara khusus ditujukan terhadap organisasi semacam ini. Namun sayangnya, perhatian itu pun masih lahir dari rasa kasihan terhadap keadaan yang dihadapi oleh perempuan dengan disabilitas, bukan didasarkan pada rasa kesamaan hak sebagai sesama manusia.

Baca juga: Stigma dan Fasilitas Tak Memadai Hambat Pekerja dengan Disabilitas

Ragam perhatian juga diberikan dalam bentuk materi dan pelatihan menjahit, tata rias, memijat, ataupun mengemas barang. Minimnya pilihan bagi perempuan dengan disabilitas untuk mengembangkan kapasitas dirinya lewat literasi dan pengalaman tampil di ruang publik kemudian membuat ruang publik juga terasa asing apabila memunculkan sosok perempuan disabilitas. Untuk membentuk lingkungan yang nyaman dan setara bagi semua orang, bukankah seharusnya setiap orang berhak untuk berpartisipasi dan wajib menghormati hak tersebut?

Jika reaksi yang paling sering muncul terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah rasa iba, sebaliknya bagi pihak yang memberikan ruang bagi mereka, reaksi yang ditunjukkan adalah pujian karena mau menerima kehadiran perempuan disabilitas. Padahal, bukankah memang sudah seharusnya demikian?

Jargon ‘Nothing About Us Without Us’ semakin memupuk keinginan M untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Sekarang bukan soal dirinya sendiri, melainkan juga banyak perempuan disabilitas yang selama ini merasa aman berada di bawah atap rumah, namun tidak sadar sebenarnya terkurung karena patriarki dan ableism—paham yang mendiskriminasi orang-orang dengan disabilitas.

M berpendapat, anggapan perempuan disabilitas sebagai beban berganda, karena statusnya sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas, harus diterobos dengan kontribusi langsung oleh perempuan disabilitas itu sendiri di tengah masyarakat dalam skala sekecil apa pun. M tak sekadar sesumbar, ia mencoba menerapkan ini dengan bersuara di forum diskusi semacam Kongkow Inklusif tempo hari.