Pernyataan Anggota DPR yang Bikin Publik Geleng Kepala
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dengan tiga tugas utama: membuat undang-undang, menyusun sekaligus mengawasi anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Sesuai mandatnya, DPR diharapkan menjadi corong aspirasi masyarakat. Idealnya, setiap aturan hingga anggaran yang mereka setujui harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir pihak saja.
Sayangnya, realitas sering tidak seindah teori. Belakangan, DPR justru jadi sorotan publik karena beberapa kebijakan dan pernyataan yang dianggap tidak sejalan dengan suara rakyat. Mulai dari wacana kenaikan gaji fantastis di tengah kondisi ekonomi yang makin berat, hingga komentar “asbun” (asal bunyi) yang lebih sering bikin masyarakat sakit hati ketimbang merasa diwakili.
Nah, dirangkum dari berbagai sumber, berikut sederet pernyataan anggota DPR dan pejabat RI yang belakangan ini menuai kontroversi di ruang publik.
Baca Juga: Pemerintah Memanipulasi Emosi Rakyat, Apa itu Politik Emosi?
Deddy Sitorus: Gaji DPR Tak Bisa Disamakan dengan Rakyat Jelata
Pernyataan Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPR RI, baru-baru ini kembali viral di media sosial. Dikutip dari Kumparan, Deddy Sitorus Jelaskan soal Ramai Sebut Gaji DPR Beda dari Rakyat Jelata, dalam sebuah potongan video talkshow, Deddy disebut menyatakan bahwa gaji dan tunjangan DPR tidak bisa disamakan dengan masyarakat berpenghasilan setara UMR.
Deddy menegaskan bahwa video tersebut telah diedit secara sepihak. “Itu video lama, hampir setahun lalu, dipotong dengan tujuan menjatuhkan saya,” ujarnya, Minggu (24/8). Menurutnya, konteks lengkap tidak ditampilkan, sehingga publik salah paham.
Saat itu, Deddy masih menjabat di Komisi VI DPR. Ia hanya menanggapi pernyataan soal gaji anggota dewan yang dibandingkan dengan masyarakat. Menurutnya, perbandingan yang tepat adalah dengan gaji pejabat negara seperti menteri atau direktur jenderal di BUMN.
“Karena yang diviralkan hanya potongan awal, akhirnya bias dan menimbulkan salah tafsir,” tambahnya. Meski begitu, ia tetap menyampaikan permintaan maaf jika ucapannya membuat publik tersinggung. “Pernyataan saya jelas, menolak perbandingan gaji, bukan soal perbedaan derajat,” tutupnya.
Baca Juga: Yang Perlu Kita Soroti dari Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon
Nafa Urbach: Macet Bintaro ke Senayan Jadi Alasan
Nama Nafa Urbach, artis sekaligus Anggota DPR RI, juga jadi sorotan publik. Hal ini dipicu komentarnya soal wacana kenaikan gaji anggota DPR yang disebut bisa mencapai Rp50 juta.
Dikutip dari CNN Indonesia, Viral Video Nafa Urbach Bela Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 juta, dalam video yang diunggah ulang akun gosip @rumpi_gosip, Nafa beralasan bahwa kenaikan gaji wajar karena DPR kini tidak lagi difasilitasi rumah dinas. “Dewan itu tidak dapat rumah jabatan, jadi banyak yang dari luar kota harus kontrak di sekitar Senayan,” jelasnya, Rabu (20/8/2025).
Tak berhenti di situ, Nafa menyinggung pengalaman pribadinya. Meski tinggal di Bintaro, Tangerang Selatan, ia mengaku harus menghadapi kemacetan parah setiap hari. “Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya luar biasa,” keluhnya.
Namun, pembelaan Nafa justru menuai kritik keras. Publik menilai alasannya tidak peka dengan realitas masyarakat. Banyak pekerja dari Bogor, Depok, hingga Bekasi yang setiap hari menempuh perjalanan panjang tanpa mendapatkan fasilitas tambahan apa pun.
Adies Kadir: Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta per Bulan Masih Masuk Akal
Dikutip dari Tirto, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyebut tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan yang diterima anggota dewan masih wajar. Menurutnya, tunjangan ini diberikan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang sudah tidak lagi tersedia untuk legislator dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Kalau dulu ada rumah dinas, sekarang tidak ada. Jadi anggota DPR dapat tunjangan sekitar Rp50 juta untuk biaya sewa rumah. Kalau cuma kos dengan harga Rp3 juta sebulan, menurut saya masih masuk akal dengan tugas-tugas kenegaraan mereka,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).
Adies menjelaskan, besaran tunjangan itu sudah disesuaikan dengan harga sewa hunian di sekitar Senayan, Jakarta Pusat. Sebagai perbandingan, kos sederhana ukuran 4×6 meter dengan kamar mandi pribadi bisa mencapai Rp3 juta per bulan atau Rp36 juta per tahun.
“Rp3 juta dikali dua belas bulan itu sudah Rp36 juta. Belum termasuk biaya pembantu, sopir, dan kebutuhan lain. Jadi, Rp50 juta itu masuk dalam hitungan fasilitas tambahan tersebut,” tambah Adies.
Lebih lanjut, Adies menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji untuk anggota DPR RI. Yang ada hanyalah penyesuaian tunjangan, termasuk tunjangan beras, mengikuti naiknya harga kebutuhan pokok.
“Jadi, yang naik hanya tunjangan itu saja. Karena kita tahu harga beras, telur, dan kebutuhan lain ikut naik. Mungkin Menteri Keuangan juga mempertimbangkan hal itu untuk anggota DPR,” tutupnya.
Sebagai informasi, pada 4 Oktober 2024, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengumumkan bahwa anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan menerima tunjangan rumah atau rumah jabatan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 tentang Penyerahan Kembali Rumah Jabatan Anggota. Surat yang diteken pada 25 September 2024 ini mewajibkan anggota DPR, baik yang terpilih kembali maupun tidak, untuk mengosongkan rumah dinas masing-masing.
Baca Juga: Komentar Kepala Babi sampai Gaji 15 Juta: Saat Celetukan Pejabat Jadi Sorotan Publik
Nasim Khan Usulkan Gerbong Merokok di Kereta, KAI Tegas Menolak
Pernyataan Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, memicu kontroversi dalam rapat dengan PT KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8). Ia mengusulkan agar kereta api menyediakan gerbong khusus merokok yang juga bisa difungsikan sebagai kafe.
Dikutip dari CNN Indonesia dalam artikel berjudul Anggota DPR Minta KAI Buka Satu Gerbong Khusus Merokok di Kereta Api, Nasim berpendapat bahwa perjalanan jauh akan lebih nyaman bila ada area khusus perokok. “Masa perjalanan 8 jam lebih, satu gerbong aja enggak bisa? Saya yakin bisa,” ujarnya.
Namun, PT KAI menolak mentah-mentah usulan itu. Anne Purba, Vice President Public Relations KAI, menegaskan bahwa seluruh layanan kereta api adalah kawasan bebas asap rokok. “Kami berkomitmen menciptakan perjalanan yang sehat dan nyaman, termasuk untuk perokok pasif,” jelas Anne dalam keterangannya, Jumat (21/8/2025).
Dikutip dari Detik melalui artikel Anggota DPR Usul Gerbong Merokok, KAI Tegaskan Kereta Kawasan Bebas Asap Rokok, kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 Kemenhub, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan PP Nomor 109 Tahun 2012. Karena itu, KAI menegaskan tidak akan menyediakan gerbong merokok, meski area khusus masih tersedia di beberapa stasiun.
Anne menambahkan, awak kereta juga dilarang merokok selama bertugas. “Kebijakan ini dibuat demi keselamatan dan kenyamanan semua penumpang,” tegasnya.
Joget Anggota DPR di Tengah Penderitaan Rakyat
Selain pernyataan kontroversial, tingkah laku anggota DPR juga ramai diperbincangkan. Publik dibuat geram ketika video sejumlah anggota DPR, termasuk Uya Kuya dan Eko Patrio, beredar di media sosial. Dalam video itu mereka tampak asyik berjoget di sela Sidang Tahunan MPR yang juga membahas kenaikan tunjangan.
Dikutip dari Detik dalam artikel Ramai Anggota DPR Joget saat Sidang Tahunan, Adies Kadir: Itu di Akhir Acara, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mencoba meluruskan. Menurutnya, joget itu dilakukan setelah acara inti selesai.
“Biasanya memang ada musik penutup dari taruna Akpol, Akmil, atau Akademi Intel, dan kebetulan lagunya cukup semangat,” jelas Adies di Senayan, Selasa (19/8).
Meski begitu, publik menilai aksi joget para anggota dewan terasa tidak peka. Netizen mengkritik bahwa wakil rakyat seharusnya lebih bijak bersikap, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat.
