Krisis Air Merajalela, Perempuan Lagi-lagi yang Kena Dampaknya
Bagi Garry, 45, warga Cimanggis, Depok, Jawa Barat, air bukan sekadar kebutuhan dasar untuk mandi atau minum, melainkan penyambung biaya hidup keluarganya. Perempuan yang sehari-hari menjalankan usaha penatu atau laundry ini harus menelan pil pahit ketika kekeringan melanda tempat usahanya. Selama satu minggu penuh pada pertengahan September lalu, pasokan air di tempat usahanya benar-benar terhenti.
“Cuma netes aja airnya,” sebut Garry menggambarkan kondisi saat itu. Imbasnya, empat mesin cuci yang biasanya sibuk menggiling dan mengeringkan puluhan kilogram pakaian mendadak bisu. Kondisi tersebut membuat aktivitas usaha Garry berhenti dan pendapatannya ikut terdampak.
Mandeknya mesin-mesin ini langsung berdampak pada hitungan bisnis perempuan itu. Dengan biaya sewa toko Rp1.500.000 untuk satu setengah bulan atau enam minggu, beban sewa normalnya adalah Rp250.000 per minggu. Hilangnya waktu operasional selama satu minggu memaksa sisa lima minggu yang masih berjalan untuk menambal kerugian tersebut, menaikkan beban sewa rata-rata menjadi Rp300.000 per minggu agar modal toko tetap tertutup.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, Garry memutuskan memboyong dua mesin cuci miliknya ke rumah kontrakan tetangganya yang masih memiliki pasokan air. Namun, siasat ini tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena kapasitas mencuci menjadi terbatas. Lantaran hanya mengandalkan masing-masing satu mesin cuci dan mesin pengering berkapasitas 14 kilogram, antrean pakaian pelanggan pun tak terhindarkan.
“Jadi ngaruh ke cash flow. Harusnya orang itu biasanya begitu dateng bayar akhirnya antre dulu. Bayarnya jadi lama” keluhnya.
Situasi tersebut membuat perputaran uang usaha Garry ikut tersendat karena pelanggan harus menunggu lebih lama sebelum pakaian mereka selesai.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Marak, Orang Kota Serasa Minum Air Sungai
Kekeringan yang Merajalela
Kondisi kekeringan juga dialami oleh Fitri, 57, tetangga satu RT Garry. Selama 27 tahun tinggal di kota penyangga Jakarta tersebut, Fitri mengaku kekeringan kali ini adalah yang paling parah yang pernah ia alami. Sumur di rumahnya sempat tidak bisa mengeluarkan air sama sekali.
Situasi ini memaksanya sekeluarga menumpang mandi dan buang air di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat bimbingan belajar (bimbel), hingga akhirnya terpaksa meminta air dari tetangga. Kekeringan juga memukul usaha kontrakan miliknya sehingga persoalan air tidak hanya dirasakan di rumah tempat ia tinggal.
Rumah kontrakan lima pintu milik Fitri yang jaraknya tak sampai satu kilometer dari tempat tinggalnya mati air hingga tiga kali. Demi memastikan penyewanya mendapat air, Fitri terpaksa menggali sumur agar lebih dalam dan bisa menyentuh mata air.
“Abis Rp. 1.500.000 lah itu. Lumayan banget, tapi mau gimana lagi. Kalau enggak gitu nanti orang (yang menyewa kontrakan) bakal kabur,” jelasnya.
Pengeluaran tersebut menjadi biaya tambahan yang harus ditanggung Fitri agar kebutuhan air para penyewa tetap terpenuhi.
Apa yang dialami Garry dan Fitri di Depok bukanlah kejadian terisolasi. Kekeringan juga terjadi di sejumlah wilayah lain dan menunjukkan persoalan air yang lebih luas. Mengutip laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga pekan pertama September 2026, sekitar 81 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Laporan tersebut mencatat semakin banyak wilayah yang jarang turun hujan. Terdapat 1.637 titik yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dengan kategori ekstrem, yang berarti tidak ada hujan lebih dari 60 hari berturut-turut. Kondisi atmosfer yang kering ini diperparah oleh fenomena El Nino yang masih berada pada kategori sangat kuat dan diprediksi akan bertahan hingga awal tahun 2027.
Selain di Jawa, beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Selatan menjadi wilayah HTH kategori ekstrem lainnya. Kondisi tersebut membuat persoalan air bersih juga dirasakan masyarakat di luar Pulau Jawa.
Di Pontianak, Kalimantan Barat, kemarau sudah mencekik sejak bulan Juli. Firmo, 20, bercerita menipisnya debit sungai membuat air laut masuk ke daratan.
“Ketika curah hujan mulai rendah, tanda yang paling terasa menurut saya berkurangnya air tawar dan air PDAM di wilayah payau akibat intrusi air laut,” tuturnya.
Untuk bertahan, banyak warga akhirnya harus mengeluarkan uang tambahan sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000 per minggu untuk membeli air galon isi ulang khusus untuk minum dan memasak. Pengeluaran tersebut menjadi beban tambahan bagi warga yang harus memenuhi kebutuhan air sehari-hari ketika pasokan air tawar berkurang.
Di Sintang, tempat kelahiran Firmo, keluhan serupa muncul. Firmo menyebut air di sana bahkan berubah warna menjadi keruh dan terasa sedikit asin. Kondisi itu memaksa warga mencari alternatif air bersih lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Cerita tidak kalah pelik datang dari Belitung. Nia, 30, menuturkan masyarakat Belitung yang sebagian besar mengandalkan sumur di halaman rumah karena jarak antar rumah berjauhan kini mulai kesulitan air bersih. Ketika persediaan sumur menurun, warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Kalau udah lihat orang bawa-bawa jerigen air, tandanya kekeringan sudah dimulai,” kata Nia. Bagi warga, keberadaan jerigen yang dibawa untuk mengambil air menjadi salah satu tanda kekeringan mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Bencana kekeringan di Belitung memicu efek domino. Daun dan ranting kering di hutan-hutan kecil sangat mudah terbakar hanya karena puntung rokok sembarangan. Proses pemadaman pun sering terlambat karena mobil pemadam kesulitan mencari sumber air, sehingga harus menyedot air dari danau atau kolong bekas galian timah.
Beban Nia semakin berat karena ia harus membeli air bersih sebanyak 10 galon setiap hari dengan biaya Rp2.000 per galon. Dengan kebutuhan tersebut, ia harus mengeluarkan Rp20.000 per hari hanya untuk air bersih.
Kondisi ini diperburuk dengan langkanya bahan bakar minyak (BBM) di sana.
“Enggak ngerti lagi warga mau dibikin sesusah apa lagi. Kasian banget sama orang-orang yang memang pendapatannya kurang, tapi mereka harus mikir antara membeli air bersih atau tidak, karena untuk bensin membeli air bersih saja itu sudah mahal banget,” keluh Nia.
Baca Juga: Tak Ada Tanah dan Air untuk Perempuan
Benarkah cuma karena El Nino?
Pada (1/10), kawasan Cimanggis, tempat Garry dan Fitri tinggal diguyur hujan. Namun, hujan sehari dua hari relatif belum mampu mengembalikan kondisi sumber air seperti semula. Kekeringan masih terasa dari debit sumur yang belum pulih.
Di rumah Fitri, mesin pompa airnya masih berbunyi sangat nyaring, bekerja ekstra keras menghisap air dari dasar sumur yang debitnya masih sangat minim. Belajar dari pengalaman bulan lalu, Fitri kini tidak mau ambil risiko dengan mulai menyiapkan bak dan wadah cadangan air di setiap kamar mandi rumahnya. Ia juga mengimbau seluruh orang yang menyewa di kontrakannya untuk melakukan hal yang sama.
Banyak pihak menuding El Nino sebagai satu-satunya tersangka utama dari rentetan kekeringan ini. Namun, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace, Jeanny Sirait, menegaskan ada faktor struktural lain yang lebih besar, yakni krisis iklim. Jeanny menjelaskan pemanasan global membuat suhu bumi dan laut semakin panas sehingga mengubah siklus alamiah pembentukan hujan.
“Pemanasan global itu membuat atmosfer kita meningkatkan kebutuhan akan evaporasi. Jadi kondisi bumi dan air laut yang semakin panas akibat pemanasan global, ditambah lagi El Nino tadi, membuat evaporative demand-nya meningkat,” ucap Jeanny.
Normalnya, air laut yang menguap akan menjadi awan dan turun sebagai hujan di wilayah sekitarnya. Namun, menurut Jeanny, kondisi panas yang ekstrem membuat awan-awan tersebut bergerak menjauh dari wilayah Indonesia.
“Jadi, kalau dibilang El Nino single factor enggak? Enggak. Pemanasan global jadi faktor lainnya. It takes two to tango,” ungkapnya.
Jeanny kemudian menyebut apa yang dialami oleh Garry, Fitri, Firmo, dan Nia saat ini sebagai bentuk nyata dari climate cost atau biaya kerugian akibat krisis iklim. Biaya tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk pengeluaran untuk mendapatkan air, tetapi juga waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan warga.
Penderitaan ini diprediksi belum akan berakhir. Menurut pantauan dan proyeksi yang ada, kekeringan di masa depan akan terjadi lebih sering, lebih intens, dan dengan durasi yang lebih panjang. Di wilayah rentan seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, curah hujan diprediksi akan mengalami penurunan drastis.
“Proyeksi yang kami setidak-tidaknya bisa gambarkan itu sepuluh tahun ke depan itu sekitar 10 sampai 20 persen dampaknya,” kata Jeanny.
Jika saat ini musim kering ekstrem berlangsung selama tiga bulan, ke depan periodenya bisa memanjang menjadi empat hingga lima bulan.
Di tengah situasi krisis ini, ada kelompok yang menjadi korban paling rentan. Menurut skema keadilan iklim, masyarakat pesisir, lansia, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok perempuan adalah pihak yang paling terdampak. Kesulitan mengakses air bersih menambah panjang daftar pekerjaan perawatan atau care work yang harus ditanggung oleh perempuan di dalam rumah.
Dalam struktur budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia, pekerjaan mengurus kebersihan, anak, dan kebutuhan air sering kali dibebankan sepihak di atas pundak perempuan. Ketika akses terhadap air semakin sulit, pekerjaan domestik yang sudah melekat pada perempuan ikut bertambah. Kondisi tersebut membuat dampak kekeringan tidak berhenti pada persoalan ketersediaan air.
“Peran-peran domestik ini banyak dibebankan kepada teman-teman perempuan. Sehingga aksesibilitas yang buruk terhadap air bersih itu pun pada akhirnya beban yang ditanggung sendirian oleh perempuan,” ujar Jeanny.
Dampak psikologis dan sosialnya juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak tidak bisa berangkat sekolah karena tidak mandi akibat air kering, perempuanlah yang bakal disalahkan pertama kali. Ketika uang belanja bulanan habis tak tersisa karena harus dialihkan untuk membeli air galon dan air tangki setiap hari, lagi-lagi perempuan yang dituding tidak becus mengatur keuangan keluarga.
Kondisi rentan ini dialami langsung oleh Garry. Sebagai seorang perempuan, beban yang harus ia pikul berlipat ganda karena ia harus memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi di tengah usaha yang ikut tersendat. Selain memutar otak menyelamatkan bisnis laundry-nya, Garry juga dituntut memastikan ketersediaan air bagi keluarganya.
“Buat hari-hari itu ada buat mandi, buat cuci piring, cuci muka. Cuma kan ada anak-anak ya, kasihan mereka kan gerah ya (banyak aktivitas) dikit-dikit mandi,” ungkapnya.
Kebutuhan air keluarga membuat persoalan kekeringan tidak bisa ia hadapi hanya dari sisi usaha.
Kebutuhan air bersih ini membuatnya terpaksa bolak-balik mengambil air dua hingga tiga kali sehari ke kontrakan yang jaraknya lima menit menggunakan motor. Aktivitas tersebut menambah waktu dan tenaga yang harus ia keluarkan di tengah aktivitas mengurus keluarga dan mempertahankan usahanya.
Baca Juga: Riset: Krisis Iklim Perburuk Separuh Penyakit Menular Manusia
“Enggak cuma capek tenaga, tapi bensin juga boros jadinya,” keluhnya.
Pengeluaran untuk bahan bakar menjadi biaya tambahan di tengah pendapatan usaha yang sudah terganggu.
Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan siklus ini? Dalam jangka pendek, masyarakat memang bisa melakukan adaptasi mandiri seperti memanen air hujan (rainwater harvesting), membuat sumur resapan, biopori, hingga menggunakan kembali air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Namun, solusi individu ini tidak akan cukup menghadapi kerusakan ekologis yang masif sehingga pemerintah memegang kunci utama perubahan struktural.
Jeanny mengkritik langkah pemerintah yang dinilai masih tebang pilih. Di satu sisi, warga disuruh menanam pohon dan menghemat air, tetapi di sisi lain, izin eksploitasi lahan dan pembabatan hutan terus berjalan. Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menunjukkan persoalan pengelolaan lingkungan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan perubahan perilaku individu.
“Orang tanam pohon satu, baru bisa tumbuh bagus mungkin 10-20 tahun ke depan, sekali ekskavator turun untuk nebang hutan bisa berapa hektare yang ditebang dalam satu hari,” kritiknya.
Ia menilai kerusakan lingkungan dapat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pemulihannya.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan moratorium terhadap izin-izin pertambangan dan eksploitasi lingkungan, sekaligus mewajibkan pajak progresif atau windfall tax bagi industri ekstraktif untuk membiayai restorasi lingkungan yang rusak. Usulan tersebut menjadi bagian dari langkah struktural yang menurutnya perlu dilakukan untuk menghadapi dampak krisis iklim.
Selain itu, cara pandang pemerintah terhadap data kekeringan juga harus diubah. Saat ini, pemerintah kerap berlindung di balik angka rata-rata tahunan atau year on year (YoY) yang menyebut tingkat kekurangan air bersih nasional hanya turun 0,6 persen. Menurut Jeanny, angka rata-rata tersebut tidak cukup menggambarkan kondisi warga yang menghadapi kekurangan air pada bulan-bulan ekstrem.
Menurut Jeanny, pola pikir ini keliru karena menutupi fakta krisis air warga di bulan-bulan ekstrem.
“Pola berpikirnya harus dirubah agar ada mitigasi yang baik,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga tidak bisa hanya berdiam diri. Meskipun kewenangan perizinan ditarik ke pusat, daerah masih memiliki kuasa penuh atas penggunaan lahan. Kewenangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kesiapan wilayah menghadapi kekeringan.
Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemauan (willingness) mengoptimalkan infrastruktur pengairan sebelum kemarau tiba, seperti memperbanyak waduk, mengeruk bendungan, membuat kolam konservasi, dan merestorasi kawasan resapan air di hulu tanpa melakukan penggusuran paksa. Langkah tersebut dibutuhkan agar persoalan air tidak hanya ditangani ketika warga sudah mengalami kekurangan.
Kekeringan bukanlah sekadar fenomena alam yang datang dan pergi. Bagi Garry, Fitri, Firmo, dan Nia, ini adalah krisis nyata yang merampas waktu, menguras uang, dan menambah letih di tengah himpitan ekonomi. Pemerintah perlu memperbaiki ekologi dan membangun infrastruktur air yang tangguh untuk menghadapi kondisi ekstrem.
Jika tidak, krisis iklim akan terus membebankan biaya kepada masyarakat, khususnya perempuan yang terpaksa menjadi tameng pertama di ranah rumah tangga.
