Orgasme Perempuan: Bahkan di Ruang Privat pun Perempuan Distigma

Masih ingat dengan lagu Cardi B dan Megan Thee Stallion, WAP (Wet Ass Pussy)? Lagu yang dirilis pada 7 Agustus 2020 itu, membahas tentang orgasme perempuan. Lagu ini juga meyakinkan para perempuan untuk menormalisasi obrolan soal sex positive. Meski begitu, sebagian orang yang menilai pesan dalam lagu terlalu vulgar. Politisi Republik James P Bradley misalnya, mencuit WAP adalah bukti dari anak-anak yang dibesarkan tanpa Tuhan. 

Kecaman ini menjadi penanda bahwa hingga kini seksualitas perempuan masih dianggap tabu di masyarakat. Hal ini berbanding lurus dengan beberapa temuan studi. Dalam studi di Amerika Serikat pada 2017 yang melibatkan 52,588 orang, ditemukan 95 persen laki-laki heteroseksual terbiasa atau selalu orgasme selama aktivitas seksual berpasangan. Sementara, dari pihak perempuan heteroseksual hanya mencapai 65 persen saja.

 

Di studi lain di Inggris yang diikuti oleh 4037 perempuan, sebesar 32 persen di antaranya tidak pernah atau jarang mencapai orgasme. Di Indonesia sendiri keadaannya kurang lebih sama. Menurut The Pleasure Gap Study 2022 yang dirilis oleh Durex, 1 dari 3 perempuan atau 31 persen responden perempuan mengaku pernah memalsukan orgasme mereka.

Temuan data-data ini lantas menimbulkan pertanyaan: Kenapa perempuan jarang bisa orgasme? Kenapa orgasme perempuan kerap dipalsukan?

Baca Juga:  Benarkah Pendidikan seksual Hanya Bicara Soal Seks

Perempuan Terasing dengan Tubuhnya Sendiri

Jawaban atas pertanyaan di atas relatif mudah. Perempuan dalam hal ini “dilarang” mengeksplorasi seksualitas mereka atas nama norma sosial, budaya, dan agama. Jika ada perempuan yang berusaha melakukannya, akan dicap negatif. Mereka disebut liar, nakal, bahkan murahan. Sebaliknya, jika laki-laki berani mengumbar seksualitas, maka akan disebut jantan, macho, keren.

Dr. Sandra Suryadana, penggagas Dokter Tanpa Stigma berujar kepada Magdalene, masih ada kesenjangan kepuasan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, sejak kecil perempuan dibentuk untuk tak mengenal tubuhnya sendiri. Mereka sengaja dibuat tak paham bahwa mengeksplorasi seksualitas adalah hak masing-masing orang.

Dalam hal ini, kata cabul atau kotor selalu jadi senjata handal para orang dewasa untuk memperingatkan anak perempuan yang ingin tahu tentang tubuhnya. Tak cuma dibatasi tapi juga ditakut-takuti, dan dipaksa menjaga diri.

“Ketika dewasa, pola pikir ini jelas berpengaruh pada perempuan. Perempuan jadi tumbuh dengan rasa tidak nyaman pada tubuhnya dan merasa enggan untuk mengeksplorasi diri. Saya pernah buat semacam QnA yang membahas seksualitas. Banyak perempuan yang enggak nyaman menyentuh area-area tubuh mereka sendiri saat mandi,” kata Sandra.

“Perempuan enggak berani eksplorasi. Perempuan juga enggak ngerti, ‘Oh perempuan itu bisa orgasme, oh saya juga berhak ya dapat kepuasan seksual,’” imbuhnya. 

Konstruksi sosial budaya mengenai seksualitas perempuan ini pun terbentuk dalam berbagai praktik. Dr. Sandra setidaknya menyebutkan dua hal. Pertama, maraknya praktik Female Genital Mutilation (FGM) atau biasa disebut sunat perempuan. Dalam sunat, perempuan didoktrin bahwa mengekspresikan seksualitas adalah hal tabu dan terlarang.

Pernyataan Sandra diamini Indah Maulida, peneliti dari Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitiannya, Indah menemukan ada anggapan berdasarkan doktrin agama dan budaya bahwa perempuan menyimpan najis, kotoran, atau sumber penyakit (suker).

Karenanya, menurut masyarakat desa, sunat perempuan diperlukan untuk menyucikan perempuan. Ini cara membuat mereka kembali, dengan membuang salah satu bagian tubuh perempuan yang dianggap sebagai suker, umumnya kliritos. Padahal kita tahu, klitoris memiliki banyak ujung saraf dan paling bisa membuat perempuan mencapai orgasme dibandingkan penetrasi lewat vagina.

Selain sunat perempuan, praktik umum lainnya yang membentuk pola pikir bahwa kebebasan seksual hanya dimiliki oleh laki-laki, datang dari tenaga medis sendiri.

“Kalau menaikkan konten tentang masturbasi contohnya, pasti disampaikan lewat narasi maskulin. Ilustrasi yang dipakai itu ilustrasi pisang, atau masalah kesehatan yang dibahas misalnya cuma kanker prostat. Hal ini membuat seakan-akan seksualitas itu ranah yang hanya ditunjukkan untuk laki laki, kalau perempuan itu invisible. Perempuan secara tak sadar disingkirkan dari narasi-narasi seksual yang positif,” tambahnya.

Baca Juga: Ganti Nama Pendidikan seks Jadi Pendidikan Kesehatan Remaja

Kegagalan Ilmu Pengetahuan

Tak hanya doktrin agama dan budaya saja yang buat orgasme perempuan distigma, ilmu pengetahuan yang bias jadi biang keroknya. Psikolog Sigmund Freud dalam esai ketiganya, The Transformations of Puberty (1905) berpendapat, sementara anak-anak perempuan mengalami kenikmatan dari klitoris, perempuan dewasa harus mengalihkan fokus mereka secara eksklusif ke hubungan vagina. Sehingga, perempuan dewasa yang membutuhkan rangsangan klitoris untuk mencapai orgasme dianggap cacat. Kenikmatan seksual yang “layak” pun didefinisikan hanya melalui hubungan seks heteroseksual melalui vagina.

Pemahamannya kemudian dikembangkan oleh para Freudian, termasuk psikoanalis Helene Deutsch. Pada 1950-an, Deutsch dalam The Psychology of Women berteori tentang dorongan seks perempuan yang berakar pada vagina. Seperti yang dilakukan Freudian lainnya, Deutsch menjelaskan, seksualitas perempuan diasosiasikan dengan nilai-nilai subordinasi “sehat”, sikap pasif, ketergantungan, dan keibuan. Dalam hal ini, vagina disimbolkan sebagai tanda feminitas. Tak heran jika orgasme klitoris dianggap “tak normal”.

Tak cuma itu, ada tuntutan perempuan untuk pasif dalam relasi seksual bersama pasangan laki-lakinya. Mereka diminta mengedepankan orgasme pasangan, alih-alih orgasme diri sendiri. Ujung-ujungnya, mereka jadi tak memahami hak seksual, termasuk hak mendapatkan orgasme.

Pertanyaan berikutnya, adakah cara yang setidaknya bisa mengurangi stigma ini? Dr. Sandra mengatakan, solusinya tidak instan dan mesti dilakukan secara holistik. Pendidikan seks komprehensif saja, kata dia, belum cukup. Apalagi jika itu tak diintegrasikan dalam kurikulum nasional hingga di level dasar. Belum lagi, dukungan dari rumah untuk mengikis stigma ini juga perlu didorong.

“Kalau di sekolah diajarkan, tapi ketika anak balik lagi ke rumah–yang punya pandangan bahwa perbincangan kesehatan reproduksi dan seksual adalah tabu–pasti akan berkonflik.  Sebanyak apapun materi yang diberikan, enggak bisa optimal jika masyarakat masih memberikan batasan-batasan,” tandasnya.

Karena itu, menurut Dr. Sandra, hal lain yang mungkin bisa diupayakan adalah memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual semua masyarakat, termasuk perempuan. Buat pemerintah, mereka bisa menyediakan dispenser-dispenser pembalut untuk menstruasi atau pemerataan penggunaan Keluarga Berencana (KB) yang tak hanya ditekankan pada perempuan.

Baca juga: Magdalene Primer: Apa yang Perlu Diketahui tentang ‘Consent’

“Disediakan kondom di fasilitas kesehatan secara gratis. Sama gratisnya dengan KB ke perempuan. Tujuannya apa? Agar pemahaman bahwa satu-satunya pihak yang perlu mengontrol diri, punya tanggung jawab penuh dalam kehamilan itu perempuan tidak dilanggengkan kembali.”

Sementara untuk swasta, lanjut Sandra, perlu ada kebijakan pemberitaan cuti menstruasi dan melahirkan yang kayak. Sebab, dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan bisa mulai berani berekspresi secara seksual dan punya kendali atas seksualitas sendiri. 

Jika pemenuhan hak-hak dasar perempuan atas kesehatan reproduksi dan seksualitas diperhatikan, maka perempuan mungkin tak perlu lagi memalsukan orgasmenya.