Keluarga Masih Berduka, Warga Dihantui Trauma: Seminggu Usai Penembakan di Pidie, Aceh

Satu minggu berlalu sejak insiden penembakan oleh terduga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Pidie, Aceh (4/11). 

Dari kesaksian Aulianda Wafisa atau akrab disapa Aulia, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, penembakan terjadi setelah pengibaran Bendera Bulan Bintang di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dilarang oleh pasukan TNI.

Di tengah kondisi keos itu, warga sipil bernama Abzalul Riza, 20, tertembak di bagian dada. Dilaporkan BBC News Indonesia, orang tua Abzalul mengatakan anaknya bukan warga setempat. Abzalul datang ke lokasi hanya untuk melihat apa yang terjadi. Abzalul dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Menurut Aulia, sebelum peristiwa terjadi pihak militer mengerahkan pasukan dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama mereka mengirim sebanyak tiga truk personel TNI yang membawa tameng dan tongkat tanpa dilengkapi senjata api. Lalu di gelombang kedua, sebanyak dua truk personel tentara menyusul ke lokasi bersama komandan Kodim setempat dengan membawa senjata api laras panjang.

“Memang ada dua kedatangan pasukan. Kedatangan pertama itu tiga mobil truk, (membawa tentara) menggunakan tameng dan tongkat tanpa senjata api. Kemudian sore hari datang lagi dua truk bersama dengan komandan Kodim setempat, dua truk tentara menggunakan senjata api laras panjang. Nah, di situ mulai terjadi penembakan,” kata Aulia pada Magdalene (12/11) lewat telekonferensi video.

Dari laporan yang ia dapatkan, pembubaran acara perayaan Maulid dilakukan secara represif, di mana fasilitas seperti panggung khotbah, sound system, dan meja prasmanan dihancurkan, serta warga dikejar hingga ke dalam rumah.

“Properti dihancurkan. semuanya. Ada meja prasmanan, panggung untuk khotbah, sound system dihancurkan. Jadi tentara itu selain membubarkan juga menghancurkan semuanya. Mengejar orang sampai ke dalam rumah,” tuturnya. 

Mengutip Antara Sumbar, dalam keterangan pers resmi TNI Angkatan Darat (AD), peristiwa itu berawal dari upaya penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid di lokasi tersebut.

Menurut TNI, upaya penertiban belum mencapai kesepakatan karena panitia tetap bersikeras mempertahankan bendera. Penolakan warga dalam proses tersebut kemudian disebut memicu peningkatan eskalasi konflik hingga terjadi pelemparan batu.

TNI menyatakan personel berupaya menenangkan dan membubarkan warga menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara. Dalam siaran persnya, TNI mengklaim tindakan pengamanan dilakukan secara bertahap untuk menjaga keselamatan personel, mulai dari tembakan peringatan menggunakan munisi hampa hingga munisi karet.

Mengutip BBC News Indonesia, dalam konferensi pers pada (6/11) di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Panglima Komando Daerah (Kodam) Iskandar Muda, Brigjen Mahesa Fitriadi, mengakui adanya “penembakan” di lokasi kejadian. Namun, ia mengklaim tidak ada personel TNI yang menggunakan peluru tajam.

‎”Saya yakini dan saya pertanggung jawabkan, tidak ada satu butir pun amunisi tajam,” kata Mahesa Fitriadi, mengutip BBC News Indonesia.

Akibat peristiwa tersebut, 14 warga menjadi korban, terdiri dari satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan kunjungan LBH Banda Aceh pada (9/11), lima korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“Mereka yang berkuasa bisa membuat sesuka hati pada masyarakat bawah. … Lucu dan aneh sekali hukum di negara Indonesia ini. … Mereka yang membunuh anak saya harus dihukum. Jangan hukum pura-pura,” tuntutnya.

Baca juga: ‘Paya Nie’: Perempuan, Kekerasan, dan Ingatan Konflik yang Terlupakan

Keluarga Masih Berduka, Masyarakat Trauma

Aulia mengatakan tim LBH Banda Aceh sempat mengunjungi rumah Abzalul tiga hari setelah kejadian, yakni pada (6/11). Dari kunjungan tersebut, tim melihat keluarga masih terkejut atas peristiwa yang menimpa Abzalul. Mereka juga belum siap secara mental untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Waktu itu kami menawarkan ke keluarga Abzalul dan juga kepada korban-korban lain yang dirawat di rumah sakit, apakah punya rencana untuk melanjutkan proses hukum untuk peristiwa ini. Nah, pada saat itu keluarga belum bisa memberi kepastian kepada kami karena memang kami rasa keluarga belum siap ya,” ujarnya.

Mengutip laporan BBC News Indonesia, Hasan, ayah Abzalul, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia sekaligus menuntut agar pelaku pembunuhan anaknya dihukum.

“Mereka yang berkuasa bisa membuat sesuka hati pada masyarakat bawah. … Lucu dan aneh sekali hukum di negara Indonesia ini. … Mereka yang membunuh anak saya harus dihukum. Jangan hukum pura-pura,” tuntutnya.

Aulia menyampaikan keluarga korban masih memiliki krisis kepercayaan terhadap mekanisme penegakan hukum. Mereka ragu bisa mendapatkan keadilan ketika terduga pelaku berasal dari institusi militer.

“Orang-orang melihat potret penegakan hukum kita. Jadi nuansa trust issue itu kuat sekali di kalangan keluarga dan korban-korban ini,” ujarnya.

Dampak peristiwa ini juga dirasakan masyarakat setempat yang kembali teringat pada pengalaman konflik bersenjata sekitar 20 tahun silam. Aulia bilang, penembakan tersebut membangkitkan ingatan warga terhadap masa-masa konflik yang telah lama berlalu sejak kesepakatan damai tercapai.

“Perdamaian ini kan sudah 21 tahun. Sudah lama peristiwa seperti ini tidak terjadi. Tapi sekalinya itu terjadi tempo hari lalu, orang-orang tuh flashback di masa-masa konflik bersenjata 20 tahun yang lalu gitu,” imbuhnya.

Baca juga: Terjangkit Demam Barak: Apa pun Masalahnya, Militerisasi Sipil Obatnya

Tentara Gunakan Kekuatan Berlebihan

Haeril Halim, Manajer Media (Media Manager) sekaligus juru bicara Amnesty International Indonesia, menilai TNI telah menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam insiden penembakan di Pidie pada (4/11) lalu.

“Kami mengecam keras tindakan brutal TNI tersebut. Jelas itu penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh TNI,” tuturnya kepada Magdalene (12/11) lewat pesan teks.

Haeril mengatakan warga sipil hanya mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai. Karena itu, menurutnya, pengerahan pasukan militer yang dilengkapi tongkat dan senjata api tidak diperlukan. Ia juga menilai pengibaran bendera tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, merujuk pada Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 2005 yang memuat perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Tidak ada dasar hukum yang mendasari tindakan TNI dalam operasi penurunan bendera apalagi harus menembaki warga. Pengibaran bendera tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman. Terlebih dalam Perjanjian Helsinki, masyarakat Aceh memiliki hak untuk untuk menggunakan simbol-simbol wilayah. Apa yang dilakukan oleh TNI adalah pelanggaran HAM yang sangat serius,” ujarnya.

Ia mendorong agar pelaku penembakan Abzalul diadili melalui peradilan umum. Haeril merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 260/PUU-XXIII/2025 tanggal 15 Oktober lalu yang menegaskan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan sipil.

“Seluruh pelaku, baik di lapangan maupun di komando, harus diadili di peradilan umum sesuai amar Putusan MK No. 260/PUU-XXIII/2025 tanggal 15 Oktober lalu yang menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan sipil,” tuturnya.

Selain proses hukum terhadap personel di lapangan, Haeril mengingatkan pentingnya menginvestigasi rantai komando. Menurutnya, pengusutan kasus tidak boleh hanya menyasar prajurit yang terlibat langsung dalam insiden penembakan.

“Penegakan hukum jangan hanya menyentuh prajurit lapangan, melainkan harus berani menginvestigasi rantai komando. Jika terbukti ada instruksi pengerahan pasukan bersenjata, seluruh jajaran komando wajib bertanggung jawab secara hukum, bukan hanya lewat mekanisme internal,” katanya.

Baca juga: Cerita Perempuan Relawan Bencana Aceh: Melihat Derita yang Tak Masuk Layar

Pemerintah Pusat dan Aceh Wajib Buka Ruang Dialog

Untuk mencegah terulangnya penembakan di Pidie, Aulia mendesak pemerintah pusat segera memberikan kepastian hukum dan keputusan politik terkait status Bendera Bulan Bintang. Menurutnya, persoalan penggunaan simbol tersebut perlu mendapat kejelasan agar tidak kembali memicu ketegangan.

Ia menjelaskan, berdasarkan MoU Helsinki 2005, Aceh diperbolehkan memiliki simbol, lambang, dan bendera sendiri. Aulia menilai Bendera Bulan Bintang tidak seharusnya terus diasosiasikan dengan gerakan separatis setelah kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia tercapai.

“Nah, tahun 2005 atau tanggal 15 Agustus tahun 2005 GAM dan RI ini kan berdamai. Ketika mereka berdamai maka ada klausul-klausul yang disepakati, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Salah satu yang boleh itu simbol dan lambang bendera. Nah, ketika damai sudah tercapai, maka Bendera Bulan Bintang ini tidak bisa lagi diasosiasikan sebagai bendera bernuansa separatis,” ungkapnya.

Sementara itu, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah pusat dan pemerintah Aceh membuka ruang dialog untuk membahas persoalan pengibaran Bendera Bulan Bintang. Haeril mengatakan kedua belah pihak perlu menyepakati protokol sementara yang disetujui bersama. Ia juga menekankan pentingnya membawa kasus penembakan tersebut ke peradilan umum.

“Amnesty mendesak pemerintah pusat dan Aceh untuk membuka ruang dialog yang kredibel, menyepakati protokol sementara yang disetujui bersama terkait pengibaran Bulan Bintang, dan mengakhiri impunitas aparat dengan membawa kasus penembakan ini ke peradilan umum,” ucapnya.

Ilustrasi oleh Karina Tungari