8 Mahasiswa UGM yang Ditahan di Polda DIY Dibebaskan, UGM akan Bentuk TGPF
Delapan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ditahan di Polda DIY pasca-Aksi 10 November 2026 telah dibebaskan. Pembebasan ini dilakukan setelah Rektor UGM Ova Emilia bersama jajarannya mendatangi Polda DIY untuk mengupayakan pelepasan mahasiswa yang ditangkap.
Enam mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dibebaskan pada (11/11). Sementara dua mahasiswa lainnya dari Fakultas Kehutanan dan Fakultas Filsafat dilepaskan pada (12/11).
Baca juga: Yang Kita Tahu Sejauh ini tentang Penangkapan dan Kekerasan Aparat di Demonstrasi Jogja
Sehari sebelumnya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Gabriel Lele, menyebut delapan mahasiswa tersebut sebagai korban salah tangkap. Menurut Gabriel, mahasiswa telah mempersiapkan aksi dengan matang dan meninggalkan lokasi demonstrasi pada pukul 18.00 WIB.
Namun, dalam perjalanan pulang, terjadi peristiwa yang membuat para mahasiswa terpisah satu sama lain. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab mereka tertangkap ketika sedang menuju lokasi untuk mengambil kendaraan.
“Kami dapatkan informasi awal bahwa delapan mahasiswa yang ditangkap sebagian kemungkinan besar adalah korban salah tangkap karena mereka sebenarnya sedang menuju titik di dekat Malioboro untuk mengambil motornya,” ungkapnya saat konferensi pers, (11/11).
Gabriel juga menegaskan, menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional sekaligus bagian dari praktik demokrasi. Karena itu, aksi mahasiswa semestinya tidak direspons dengan represi maupun intimidasi. Namun, menurutnya, hal sebaliknya justru terjadi di lapangan.
Gerakan mahasiswa, imbuhnya, merupakan upaya untuk mengambil bagian dalam perbaikan kehidupan berbangsa yang dinilai sudah terlanjur kacau. Berbagai tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut ditujukan untuk mendorong perbaikan kebijakan. Namun, para mahasiswa justru mengalami kekerasan.
“Kalau gas air mata pasti, itu sudah pasti, tapi yang disertai dengan pemukulan satu-dua (mahasiswa) mengalami itu,” terangnya.
Baca juga: Polemik ‘Mahasewa’ di Acara Sumpah Pemuda: Ada Kelalaian Negara Sediakan Lapangan Kerja
UGM Bakal Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
Rektor UGM Ova Emilia menerangkan, satu mahasiswa dari Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan akibat luka yang dialaminya. Mahasiswa tersebut membutuhkan jahitan dan kini masih dalam masa pemulihan.
“Kalau yang di rumah sakit ini sedang dalam pemulihan, jadi lukanya adalah luka ya dan kemudian ada jahitan dan sedang dalam masa pemulihan. … Jadi insyaallah tidak terlalu lama dirawat di rumah sakit,” ungkapnya dalam jumpa pers.
Pratiwi menegaskan, pengusutan dugaan pelanggaran hukum dalam aksi perlu mencakup tindakan aparat di lapangan, bukan semata-mata mempertanyakan alasan mahasiswa dan peserta lain turun menyampaikan aspirasi.
Menindaklanjuti peristiwa tersebut, UGM berencana membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tim ini akan bertugas memverifikasi berbagai informasi yang masih simpang-siur, termasuk dugaan masuknya anggota dan kendaraan aparat ke area kampus. UGM juga berencana melibatkan universitas lain yang mengalami peristiwa serupa.
Rencana pembentukan TGPF tersebut dikonfirmasi Hempri Suyatna dari Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) UGM saat dihubungi Magdalene melalui telepon (13/11). Ia menyebut tim tersebut akan melibatkan unsur dosen dan mahasiswa.
“Intinya kita akan membuat tim pencari fakta, yang melibatkan dosen juga mahasiswa,” ujarnya.
Selain menyiapkan pembentukan tim, kampus saat ini berfokus pada pendampingan mahasiswa yang membutuhkan bantuan. UGM juga membuka kanal pengaduan resmi melalui WhatsApp Ditmawa (+62 811-2819-808) dan e-mail Ditmawa ([email protected]).
Baca juga: Mereka Melawan dengan Senjata Panci, Daster, hingga Sekotak Roti
Pembelaan Kapolri dan Respons SEJAGAD
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto menyatakan akan mendalami latar belakang demonstrasi untuk memastikan apakah aksi tersebut murni bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum. Pernyataan itu disampaikan dengan merujuk pada batas waktu toleransi kepolisian terhadap pelaksanaan demonstrasi.
“Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena toleransi kita Polri, sampai jam 18.00 WIB,” ujar Suyudi, dilansir dari Antara.
Menanggapi pernyataan tersebut, Juru Bicara Serikat Pekerja UGM (SEJAGAD), Pratiwi Utami, menilai upaya mendalami latar belakang aksi tidak relevan jika hanya berfokus pada motif peserta demonstrasi. Menurutnya, kepolisian juga perlu membuka ruang evaluasi terhadap tindakan aparat selama pengamanan berlangsung.
Pratiwi menegaskan, pengusutan dugaan pelanggaran hukum dalam aksi perlu mencakup tindakan aparat di lapangan, bukan semata-mata mempertanyakan alasan mahasiswa dan peserta lain turun menyampaikan aspirasi.
“Kami mendukung upaya pengusutan dugaan pelanggaran hukum dalam aksi. Namun, pendalaman tidak boleh berhenti pada pertanyaan mengenai motif massa aksi. Kepolisian juga harus terbuka terhadap evaluasi atas tindakan aparat di lapangan,” tutur Pratiwi.
