January 13, 2020
Perempuan Lebih Rentan Jadi Korban Bencana Alam, Ini Solusinya

Kurangnya akses terhadap pendidikan bencana dan nilai budaya patriarki termasuk faktor yang membuat perempuan lebih rentan jadi korban bencana alam.

by Lidwina Inge Nurtjahyo
Issues // Politics and Society
Share:

Pada tahun 2018, Indonesia dilanda berbagai bencana, mulai dari letusan gunung berapi di Bali; gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat; gempa yang berujung tsunami di Palu, Sulawesi Tengah; hingga tsunami yang melanda daerah sekitar Selat Sunda akibat letusan gunung Anak Krakatau. Bencana tersebut menimbulkan banyak korban, dan banyak di antaranya adalah perempuan.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menunjukkan bahwa perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibandingkan laki-laki dewasa. Sosiolog Elaine Enarson dari AS menyatakan bahwa korban terbanyak dalam bencana alam adalah perempuan karena mereka mendahulukan keselamatan anggota keluarganya. 

Data yang ada menunjukkan kecenderungan yang serupa. Pada bencana tsunami di Aceh 2004, 55-70 persen korban meninggal adalah perempuan. Kerentanan perempuan dalam bencana juga terjadi pada skala global. Perempuan pun menjadi korban terbanyak dalam bencana gelombang panas di Perancis pada 2003, yaitu 70 persen dari 15.000 korban meninggal. Mayoritas korban Badai Katrina di Amerika Serikat pada 2005 adalah  perempuan miskin Amerika keturunan Afrika.

Mengapa perempuan rentan? 

Tingginya jumlah perempuan yang menjadi korban bencana alam disebabkan beberapa hal. 

Pertama, adanya konstruksi nilai dalam masyarakat yang mengharapkan perempuan untuk lebih dahulu menyelamatkan anggota keluarganya. 

Kedua, perempuan sering tidak dapat hadir dalam latihan penyelamatan diri dari kondisi bencana alam. Hal itu terjadi karena konstruksi nilai budaya di mana perempuan fokus pada urusan domestik sehingga jarang bisa keluar rumah untuk mengikuti pelatihan.

Ketiga, ketidakhadiran perempuan dalam pendidikan bencana membuat pengetahuan mereka terkait pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi minim. Pengetahuan yang terbatas soal teknik penyelamatan diri membawa konsekuensi perempuan lebih rentan menjadi korban bencana alam. 

Keempat, ada faktor memudarnya pengetahuan lokal dalam masyarakat tentang pengenalan gejala awal bencana alam. Dan perempuan sebagai kelompok dengan akses yang minim terhadap penyebaran pengetahuan menjadi rentan. 

Baca juga: Banjir Bukan Urusan Azab, Tapi Adab Terhadap Alam

Pengetahuan lokal yang dimaksud adalah pengetahuan dari leluhur untuk melihat perubahan alam yang bisa menandakan terjadinya bencana alam. Misalnya di Papua Nugini, masyarakat belajar “membaca” awan. Jika awan memperlihatkan perubahan tekstur, warna, arah, kecepatan berpindah, maka hal tersebut dapat dibaca sebagai potensi badai. 

Dalam Seminar Nasional Pendidikan Waspada Bencana Alam bagi Perempuan dan Anak di Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini, diungkapkan bagaimana masyarakat di Bali bisa mengetahui pertanda gunung meletus dari gerombolan binatang yang turun dari hutan di gunung. 

Pengetahuan tentang menjaga alam dan membaca gejala alam inilah yang sudah semakin tidak dipahami lagi oleh sebagian besar masyarakat kita terutama yang tinggal di perkotaan. 

Solusi yang ditawarkan

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam seminar tersebut adalah memberikan pendidikan kewaspadaan terhadap bencana. Tentu saja yang mudah diakses oleh perempuan.

Ahli manajemen bencana alam Eko Teguh Paripurno mengatakan, pengetahuan lokal tentang bencana  yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang cara membaca gejala alam adalah sangat penting.

Antropolog Universitas Indonesia Mia Siscawati menjelaskan, perempuan sering tidak dapat hadir pada penyuluhan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang bencana karena harus mengurusi anak dan rumah. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi pembagian kerja yang bersifat dikotomis antara sektor publik (laki-laki) dan domestik (perempuan), yang pada akhirnya membuat perempuan mengalami hambatan mengakses pengetahuan atau fasilitas yang berada di ranah publik: sekolah, pekerjaan di sektor publik, informasi hukum, termasuk akses pengetahuan tentang tanggap darurat bencana. Keterbatasan pengetahuan perempuan tentang bencana mengurangi kesigapan dan menjadikan mereka kelompok yang rentan.

Mia menambahkan bahwa selain keterbatasan pengetahuan perempuan tentang bencana, nilai-nilai budaya patriarki juga membuat perempuan lebih rentan. Misalnya ada nilai budaya yang sering melarang perempuan melakukan aktivitas fisik (berenang, lari, memanjat) di alam terbuka. Hal ini tentu saja menyulitkan perempuan ketika menyelamatkan diri saat bencana. 

Baca juga: Hanyut, Diculik, dan Berjuang Hidup: Kisah Penyintas Tsunami

Salah satu upaya mengurangi potensi kerugian harta benda dan korban jiwa adalah dengan memberikan pendidikan waspada bencana ke setiap lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Dalam buku sakunya, BNBP menjelaskan pendidikan itu termasuk memberikan pengetahuan tentang kemampuan mengenali dan memahami gejala awal bencana, kesiapan fasilitas dan tenaga pendukung, durasi penanganan bencana, dan prosedur penyelamatan pada saat bencana.

Cara paling efektif memberikan pendidikan bencana kepada perempuan adalah melalui kurikulum sekolah. Materi waspada bencana penting diperkenalkan juga melalui muatan lokal dalam kurikulum pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar maupun menengah (misalnya dalam pelajaran bahasa daerah). Pengetahuan tersebut juga dapat disampaikan melalui sosialisasi kepada komunitas perempuan. 

BNBP sudah mendidik setidaknya 50.000 perempuan sebagai agen kampanye. Pendidikan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyebar pengetahuan tentang penanggulangan bencana. 

Dalam upaya untuk menyebarkan pengetahuan tentang bencana kepada perempuan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga telah membuat  film pendek tentang pendidikan waspada bencana. Film ini memuat informasi yang mudah dipahami dan berisi keterangan yang bisa membantu perempuan untuk lebih mudah memahami prosedur penyelamatan diri pada saat bencana alam terjadi. 

Tentu saja upaya di atas tidaklah cukup. Film, buku saku, pelatihan, tidaklah akan efektif tanpa ada partisipasi dari masyarakat, secara khusus perempuan itu sendiri. Pendidikan waspada bencana perlu diberikan dalam bentuk media yang sering digunakan oleh perempuan, seperti tayangan sinetron di televisi pada saat jam tayang utama atau dalam bentuk iklan layanan masyarakat di radio.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

Lidwina Inge Nurtjahyo adalah ketua Kajian Gender di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal Asosiasi Pendidikan Hukum Klinis Indonesia.