Perempuan Paling Rentan Bencana, Tapi Luput dari Kebijakan

Perempuan merupakan pihak paling rentan saat bencana terjadi di negara kita. Dalam dua tahun terakhir, misalnya, dari gempa di Lombok sampai banjir di Jakarta, perempuan menjadi korban terbanyak, disusul anak-anak dan lansia. Sayangnya, fakta ini belum diikuti dengan keterlibatan perempuan dalam kebijakan antisipasi bencana.

Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati mengatakan, selama ini pemerintah belum membentuk atau melakukan sosialisasi berbasis gender dalam menanggapi bencana. Sebagian besar hanya gerakan inisiatif dari berbagai lembaga yang peduli lingkungan seperti KPI.

 

Ia juga mengeluhkan tentang klaim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menurutnya sering melakukan pelatihan siaga bencana, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hanya diajarkan inisiatif-inisiatif darurat yang seharusnya bisa dilakukan tanpa adanya pelatihan.

“Malah lebih responsif ibu-ibu posyandu yang terkadang sampai punya link-link partai dan perusahaan serta organisasi yang biasanya memberikan bantuan,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), Jumat (31/1).

Mike mengatakan, kerentanan perempuan dalam bencana adalah akibat peran domestik yang dibebankan kepada mereka. Perempuan tampil menjadi pihak terdepan yang mengamankan keluarganya, terutama anak-anak, dan tak jarang keluarga besar.

“Mereka ampai memastikan keluarganya yang jauh, sahabatnya. Itulah perempuan mereka saat bencana paling sibuk,” katanya.

Nur Janah dari Unit Pemulihan dan Rekonstruksi Badan Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan, konstruksi sosial terhadap perempuan di ranah domestik membuat mereka akan disalahkan jika hanya mementingkan keselamatan dirinya terlebih dulu. Hal itu merupakan salah satu alasan yang menyebabkan korban perempuan lebih banyak daripada laki-laki saat bencana.

“Belum lagi penanganan pasca bencana juga dibebankan pada perempuan, urusan masak dan tempat tinggal menjadi urusan perempuan,” ujarnya.

Baca juga: Perempuan Lebih Rentan Jadi Korban Bencana Alam, Ini Solusinya

Kerentanan perempuan juga muncul di tempat pengungsian karena kebutuhannya yang spesifik.

“Saya merasakan betul di pengungsian, air itu jadi rebutan, sangat dibutuhkan banyak orang, perempuan tentu lebih banyak membutuhkan air, untuk menjaga kesehatan reproduksinya, dan juga untuk masak, tata kelola air itu sangat penting,” kata Nur.

Selain itu, ia menambahkan, perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual di tempat pengungsian, seperti yang terjadi di tempat pengungsian gempa Lombok pada 2018.

“Kalau yang kami temukan di Lombok Barat itu juga ada kasus pelecehan seksual, posisi toilet yang sangat jauh, sehingga perempuan sangat rentan dilecehkan. Dalam satu tenda itu kan tidur bersama (laki-laki dan perempuan) tidak ada sekat, jadi bisa dibayangkan bagaimana potensi kerentanan itu sangat bisa terjadi,” ujar Nur.

Kebijakan minim sudut pandang gender

Nur Janah mengatakan sebetulnya upaya penanganan bencana di Indonesia ini berjalan cukup baik, hanya saja sudut pandang gender masih dikesampingkan. Di Indonesia sendiri sudah ada program Desa Tampung Bencana (Despana), di mana desa yang rawan bencana diharuskan memenuhi standar tertentu supaya bisa meminimalisir korban dan kerugian. Namun, meski sudah 30 persen anggotanya perempuan, warga perempuan masih tetap gagap informasi saat bencana tiba.

“Apakah benar perempuan dilibatkan dalam proses pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan mitigasi bencana, itu pertanyaannya,” ujarnya.

Perempuan sering kali tidak bisa hadir saat diadakan pelatihan bencana karena tugas domestik serta perannya sebagai pencari nafkah tambahan. Akses perempuan terhadap informasi dan sumber daya juga sangat minim karena biasanya peserta berbasis kepala keluarga.

“Sedangkan di Indonesia ini kepala keluarga itu selalu laki-laki. Kalaupun ada perempuan itu karena ia sudah bercerai atau suaminya meninggal,” ujar Nur.

Berangkat dari realitas itu, KPI, yang sudah memiliki berbagai perwakilan di tiap provinsi di Indonesia akhirnya membuat mekanisme upaya penyelamatan dan penanganan bencana yang dikoordinasikan perempuan, bekerja sama dengan pemerintah setempat.

Beberapa anggota KPI di berbagai provinsi sudah bekerja sama dengan badan penanggulangan di tingkat daerah, sehingga saat bencana terjadi tidak perlu lagi menunggu instruksi dari pemerintah nasional.

Baca juga: Konferensi Iklim Didominasi Laki-laki, Saatnya Tingkatkan Keterlibatan Perempuan

Selain mengatur pembagian sekala kerja, SOP tersebut mengatur pendidikan dan pelatihan dalam merespons bencana, termasuk sistem peringatan dini bencana Sekarang ini, KPI sedang fokus mengembangkan pendataan kebencanaan menggunakan analisis gender.

Mike berharap, berbagai program dan sosialisasi yang ada bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana, terutama perempuan, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan kebijakan penanganan bencana.

Pengetahuan yang cukup dari perempuan mengenai penanganan bencana, menurut Nur Janah, penting untuk membatu menyelesaikan  kondisi di pengungsian. Sebagian besar ketua posko pengungsian adalah laki-laki, sehingga mereka kurang mengerti kebutuhan spesifik apa yang perempuan perlu. Para korban perempuan yang sudah pernah masuk program-program mitigasi biasanya langsung mengerti bagaimana alur distribusi bagi perempuan bisa terpenuhi, ujarnya.  

“Sayangnya keterampilan perempuan dalam membentuk lembaga penanggulangan bencana masih rendah. Walaupun ada program perempuan tangguh bencana, tetapi sifatnya hanya formalitas, tidak menggarisbawahi pentingnya pengetahuan perempuan dan keberlanjutan pendidikan mengenai bencana,” ujar Nur.

Ia menambahkan bahwa seharusnya Dana Desa seharusnya bisa dialokasikan untuk optimalisasi program siaga bencana. Lembaga desa harus lebih diadvokasi agar bisa menjadi garda terdepan dalam melibatkan perempuan dalam penanggulangan bencana, kata Nur.

Mike dan Nur Janah sepakat bahwa langkah strategis ke depan yang harus dilakukan semua pihak terkait adalah pendidikan kewaspadaan mitigasi bencana yang mudah diakses perempuan.

“Setidaknya pendidikan itu harus memperhatikan waktu saat perempuan itu bisa, misalnya di jam-jam saat perempuan sudah selesai mengerjakan tugas domestiknya,” kata Nur.

“Mengintegrasikan perspektif perempuan dalam pengambilan kebijakan dilakukan dengan cara melibatkan perempuan dalam menyelesaikan persoalan perubahan iklim, pertukaran pengetahuan antar perempuan sebagai aktor atau pelaku utama ketangguhan dalam menghadapi bencana. Tentunya dibantu dengan alur regulasi dan bantuan pembuat kebijakan dan keterlibatan berbagai instansi.”

Illustration by Sarah Arifin.