Politik Marah-marah, Semua Politisi Akan Jadi Risma pada Waktunya

Menteri Sosial Tri Rismaharini lagi-lagi memarahi bawahannya. Setelah heboh 

mengancam bakal memutasi ke Papua aparatur sipil negara (ASN) Kemensos pada Juli lalu, yang terbaru, ia mengarahkan pena ke arah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Gorontalo. Dalam video yang diunggah akun Twitter @numadayana pada (30/9), Risma ngamuk karena bawahannya itu dituding mencoret data penerima bansos, sehingga bantuan tak tepat sasaran.

 

“Taktembak kamu ya. Taktembak kamu,” kata Risma disaksikan juga oleh pejabat Gorontalo.  

Buntutnya, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memberhentikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Husain Ui pada (5/10). Dalihnya, Husai Ui dianggap punya kualitas komunikasi yang buruk dan gagal menjawab Risma soal kesesuaian data.

Aksi marah-marah Risma membuat publik terbelah, ia dibela sekaligus dicela. Wakil Sekjen PDIP Arif Wibowo mendaku partainya tak mempersoalkan gaya Risma yang meledak-ledak. Arif bahkan cenderung mewajarkan tindakan tersebut lantaran sudah jadi ciri khasnya sejak jadi Wali Kota Surabaya. “Yang penting, apa yang dilakukan Bu Risma sebagai menteri dengan segenap tanggung jawabnya itu, memang manfaat dan kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Arif kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, (6/10), dilansir dari Tirto.

Namun tak sedikit pula yang mencela gaya Risma yang suka marah-marah. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyarankan Risma untuk ikut terapi kesabaran. Politisi Partai Demokrat, Syahrial tak segan-segan menyebut Risma sakit jiwa. Ia pun mempersoalkan good governance yang dalam hematnya, mustahil terbentuk dengan caci maki.

Pengamat politik dan peneliti tak mau ketinggalan. Peneliti Paramadina Ahmad Khoirul Umam misalnya, menyebut gaya komunikasi politik Risma yang eratik, meledak-ledak, suka marah tak cocok dibawa dalam kancah politik nasional alias cuma mempan di Surabaya.

“Sebagai pemimpin, ekspresi marah memang terkadang diperlukan untuk menegaskan sikap, posisi, dan arahan kebijakan. Namun jika sikap itu dilakukan hanya untuk menunjukkan ‘ego’ dan ‘keakuan’ seorang pemimpin, yang seharusnya dengan statement tegas saja sudah cukup tanpa harus menunjuk-nunjuk dan mempermalukan orang lain, maka sejatinya itu sikap itu tidak pantas dilakukan,” katanya pada Detik.

Baca juga: Perempuan Hadapi Tantangan 2 Kali Lipat dalam Pilkada: Riset

Munculnya banyak respons negatif soal gaya komunikasi politik Risma—baik yang sengaja mengkritik untuk perbaikan maupun yang mencuri kesempatan menjatuhkan Risma—layak divalidasi sebagai bentuk partisipasi publik dalam berpendapat. Namun, yang penting juga diketengahkan adalah kenapa kita harus mengkritik Risma seorang ketika sebenarnya hampir semua politisi menerapkan gaya komunikasi politik serupa? 

Kamu masih ingat bagaimana Prabowo Subianto menggebrak meja hingga mikrofonnya berhamburan ke tanah dari podium, saat pidato di hadapan TNI/ Polri, dalam kampanye terbuka Pemilihan Presiden (Pilpres), Stadion Kridosono, Yogyakarta, 8 April 2019. Amien Rais yang duduk di belakangnya sampai terperanjat, dan mengelus pundak sekutu politiknya itu. Dalam kasus lain, ada Jokowi yang sengaja memarahi para menterinya dalam rapat umum, sembari mengancam bakal mengocok ulang mereka jika kinerjanya masih bapuk kala pandemi. Dalam 2,5 tahun kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta pun sama. Ia kerap kali dikabarkan tengah memarahi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dan para birokrat.

Strategi Jadul

Penggunaan kemarahan sebagai strategi komunikasi politik sebenarnya bukan hal baru. Menurut Steven Webster, profesor Ilmu Politik Universitas Indiana dalam bukunya American Rage: How Anger Shapes Our Politics (2020), politik marah-marah sudah ada sejak Amerika Serikat (AS) berdiri. Trump, kata dia, tentu saja sangat terang-terangan hingga akhirnya bisa membuat dia memenangkan kursi panas Presiden AS pada 2016. Joe Biden dan Demokrat pun menggunakannya untuk mempermainkan psikologi pemilih dan akhirnya merebut kekuasaan. Biden dalam kampanyenya selalu bilang ingin memulihkan AS setelah “diobrak-abrik” Trump. Ironisnya, ia selalu membangkitkan amarah publik, khususnya para pendukung garis keras rivalnya itu.

Baca juga: Ruang (Ny)aman: Bola untuk Keterwakilan Perempuan Ada di Partai Politik

Menariknya, kemarahan politisi mudah menular pada para konstituen. Dalam sebuah studi baru, Carey Stapleton di CU Boulder dan Ryan Dawkins di Akademi Angkatan Udara AS menemukan, kehebohan politik dapat menyebar dengan mudah: Warga biasa dapat mulai mencerminkan emosi marah para politisi yang mereka baca di berita. “Penularan emosional” semacam itu bahkan mungkin mendorong beberapa pemilih yang seharusnya mengabaikan politik, untuk pergi ke tempat pemungutan suara.

“Politisi ingin terpilih kembali, dan kemarahan adalah alat ampuh yang dapat mereka gunakan untuk mewujudkannya,” kata Stapleton, yang baru-baru ini meraih gelar PhD dalam ilmu politik di CU Boulder. Dia dan Dawkins, asisten profesor, menerbitkan hasil mereka di jurnal Political Research Quarterly, 

Para peneliti itu menyurvei sekitar 1.400 orang secara daring dari seluruh spektrum politik, menyajikan kepada mereka serangkaian berita palsu tentang debat politik di AS. Mereka menemukan, ketika menyangkut politik, kemarahan dapat menyebabkan lebih banyak kemarahan berikutnya. Hal ini senada dengan riset Webster yang menyebutkan kemarahan politisi cuma jadi mesin mendongkrak suara saja. Titik.

Contohnya terlihat jelas dalam Pilpres Indonesia 2014, Pilpres Indonesia 2019, dan Pemilu AS 2020. Benang merahnya sama: Amerika maupun Indonesia harus dicerminkan sebagai negara yang marah, dengan politisi marah, dan warga yang marah pula. Marah karena ketidakdilan rasial dan supremasi kulit putih di AS, marah karena dipimpin oleh orang yang salah, marah karena kemiskinan, marah karena Corona tak hilang-hilang akibat mitigasi yang keliru.

Nikmati Kemarahan Politisi Sebagai Aksi Teatrikal

Setelah tahu bahwa marah-marah itu cuma jadi alat untuk mendulang suara, alih-alih menggugat ketidakberesan yang sesungguhnya, saya mengajak kamu untuk menikmati saja aksi marah-marah yang dilakukan politisi. Cara menikmatinya sederhana, duduk manis sambil bilang: “Ya, semua orang akan marah-marah dan jadi Risma pada waktunya, kok.”

Jika Risma mengincar kursi Gubernur DKI atau Presiden RI, silakan saja pakai strategi marah-marah, meskipun saya sendiri tak terlalu bersimpati dengan cara Risma yang marah-marah di ruang publik. Sama tak simpatinya dengan aksi marah-marah Prabowo di kampanye Pilpres lalu, atau aksi marah-marah Ahok yang membuat abdi negara di ibu kota merasa malu. 

Peneliti dan penulis Made Supriatma pernah bilang dalam artikelnya di Tirto, Murka sebagai Alat Politik & Mengapa Jokowi Marah adalah Teatrikal (2020), kemarahan itu teatrikal, dan karena itu lebih mirip seperti performance art (seni pertunjukan). Apalagi kemudian murkanya sang pejabat publik disebarluaskan lewat media. Jangkauannya menjadi semakin luas. Bahkan berpotensi membangkitkan moral pendukung politisi tersebut.

 Baca juga: Perempuan di Sumbar Jadi Kepala Daerah Cuma Ilusi?

Jadi saran saya, sebaiknya nikmati saja aksi marah-marah para pejabat—yang mungkin sengaja menyebarkan tontonan kemarahannya—sebagai aksi teatrikal, aksi dagelan. Selanjutnya, berhenti saja di kamu, kecuali kamu mau agenda mereka untuk menularkan kemarahan serupa menular. Sebab kemarahan selalu korosif, saya lebih percaya pada sayang-sayangan.