Presiden Baru Korsel Anti-Feminis, Kesetaraan Gender Terancam

Aktivis perempuan di Korea Selatan mengkhawatirkan upaya kesetaraan gender akan semakin terhambat, setelah Yoon Seok-yeol dari partai konservatif, Partai Kekuatan Rakyat terpilih sebagai presiden baru. Dalam masa kampanyenya, mantan jaksa tersebut menyatakan Korea Selatan tidak lagi memiliki masalah ketimpangan gender. Ia melihat, superioritas laki-laki daripada perempuan merupakan polemik masa lalu, bukan prioritas sekarang.                                                            

Dilansir dari The Guardian, representatif dari organisasi perempuan Korea Women’s Associations United Yanglee Hyun-kyung khawatir kebijakan terkait kesetaraan gender akan tidak dipedulikan selama masa kepresidenan Yoon Seok-yeol. Yanglee Hyun-kyung mengatakan, “Masyarakat Korea akan terus tidak setara dan terpolarisasi dan saya khawatir tentang bagaimana isu diskriminasi ini bisa diselesaikan.”

 

Ketika Yoon Seok-yeol disebut mengambil posisi anti-feminis dalam pemilihan kepresidenan, kandidat dari Partai Demokrat Lee Jae-myung menyatakan isu ketimpangan gender nyata dan menjadi tugas penting global. Hal itu kemudian menarik suara pemilih perempuan. Akan tetapi, suara pemilih Lee Jae-myung belok setelah anggota partainya terungkap terlibat dalam kasus kekerasan seksual. 

Baca juga: Perempuan Ukraina di Garda Depan Perang; 4 Siasat Lawan Rusia

“Walikota (termasuk mantan walikota Seoul Park Won-soon yang bunuh diri dua tahun lalu setelah tertuduh melakukan pelecehan oleh sekretarisnya) dan gubernur dari partai kami melakukan kekerasan seksual dan anggota lain dari partai kami juga melakukan kerusakan setelah menyebut tertuduh sebagai ‘terduga korban’,” aku Lee Jae-myung dalam debat kepresidenan yang dilansir dari NPR. 

Selama masa kampanye, dua kandidat tersebut juga terlibat dalam persaingan yang ‘tidak sehat’ dan saling melemparkan tuduhan. Lee Jae-myung disebut melakukan korupsi saat menjabat sebagai walikota Seongnam. Dia menjabat selama 2010 sampai 2018 kemudian menjadi gubernur Provinsi Gyeonggi pada periode 2018 hingga 2021. 

Sedangkan Yoon Seok-yeol disebut terlibat sekte sesat, seperti mantan presiden Park Geun-hye yang digantikan Presiden Moon Jae-in. Yoon Seok-yeol sendiri merupakan jaksa yang ikut menuntut Park Geun-hye atas tuduhan korupsi dan suap yang mengantarnya pada pelengseran di 2018.  

Keduanya lalu dijuluki election of the unfavorable. 

Sementara Sim Sang-jung, kandidat dari Partai Keadilan, menjadikan hal itu sebagai momentum untuk menyatakan, dia satu-satunya kandidat ‘bersih’ dan memiliki kualifikasi sebagai presiden yang mumpuni dalam kampanyenya. Selama masa kampanye, kandidat nomor tiga Sim Sang-jung yang seorang aktivis buruh perempuan, politikus, dan anggota parlemen tidak terlibat skandal. 

Meski demikian, Sim Sang-jung sebetulnya dianggap terlalu ‘radikal’ untuk rakyat Korsel, karena mengklaim diri sebagai feminis yang mengampanyekan hak LGBT, buruh, dan isu lingkungan. Masyarakat Korsel sendiri antipati dengan label feminis karena dinilai sebagai gerakan untuk membenci laki-laki. Sedangkan sentimen homofobik di sana juga bikin komunitas LGBT juga mengalami diskriminasi sistemik dari pemerintah, maupun kelompok fundamentalis anti-LGBT.

Buat Sim Sang-jung sendiri, sentimen misoginis harusnya bisa membangkitkan gerakan demokrasi di Korsel. Kepada Japan Times, ia mengatakan seksisme adalah isu yang nyata bagi masyarakat Korsel, sehingga cukup percaya diri bisa mengumpulkan suara. Kenyataannya, jumlah persentase pemilih Sim Sang-jung yang paling rendah.

Sedangkan, Yoon Seok-yeol menang dengan 48,5 persen dan Lee Jae-myung dengan 47,8 persen. Kemenangan Yoon Seok-yeol itu menjadi kabar buruk bagi aktivis perempuan. Ada beberapa poin yang mereka takutkan terjadi setelah kemenangan Yoon Seok-yeol, di antaranya:

Baca juga: Korea Selatan Tolak Maskulinitas Kaku, Lalu Kenapa Masih Seksis?

1. Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Terancam Hilang

 

 

Salah satu janji kampanye Yoon Seok-yeol yang mencolok adalah menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Jurnalis perempuan Jung Hawon dalam media sosial pribadinya mengatakan, keputusan itu akan sangat berdampak pada kehidupan ibu tunggal belum menikah yang menerima stigma dan diskriminasi. 

Padahal, dalam situs resminya, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga akan memberikan dana bantuan untuk orang tua tunggal pemasukan rendah dengan anak di bawah usia 5 tahun senilai 50 ribu Won Korea (Rp500 ribu), sementara di bawah 18 tahun dengan 200 ribu Won Korea (Rp2 juta) per bulan. Selain itu, subsidi pendidikan untuk orang tua tunggal dengan anak SMP dan SMA sebesar 83 ribu Won Korea (sekitar Rp950 ribu).

Jung Hawon melanjutkan, situasi penyintas kekerasan seksual sampai korban, keluarga, serta kerabatnya yang balik dituduh memberikan pengaduan palsu dan fitnah atau revenge accusation akan semakin rentan. Selain itu, Korea Selatan memiliki isu kekerasan seksual, molka atau spycam–kamera kecil yang disembunyikan di toilet umum perempuan atau kamar motel yang masih berupaya dituntaskan. Mengutip BBC, ada lebih dari tiga ratus ribu kasus spycam yang dilaporkan ke polisi selama 2013 dan 2018. Sehingga penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga akan berdampak besar pada rakyat Korsel.

“Kementerian Kesetaraan Gender mengelola dan mendanai pusat bantuan untuk menghapus konten pelecehan seksual itu dari internet atas nama korban,” tulisnya.

2. Ketimpangan Gender Dihiraukan

 

 

Mengutip dari media Hankook Ilbo, dalam debat kepresidenan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Nasional Yoon Seok-yeol mengatakan, “Sudah tidak ada masalah diskriminasi struktural berdasarkan jenis kelamin dan perlu melihat masalah itu sebagai antar individu laki-laki dan perempuan (saja),” ketika ditanyai tentang isu feminisme dan kesetaraan gender.

Walaupun Korsel berada di posisi sepuluh negara dengan ekonomi terbesar, Global Gender Gap Report 2021 dari World Economic Forum malah meletakkan mereka di posisi 102 dari 156 negara terkait kesetaraan partisipasi ekonomi, kekuatan politik, dan pencapaian pendidikan.

Willem Adema, Ekonom Senior dari OECD dalam wawancaranya bersama The Korea Herald mengatakan, walaupun banyak perempuan yang melanjutkan pendidikan tidak mengartikan ada kesetaraan dalam aspek ketenagakerjaan dan kepemimpinan. 

Selain itu, dilansir dari Time, ada kesenjangan upah penghasilan perempuan yang lebih rendah 31,5 persen dari laki-laki. Di ranah pemerintahan, ada sekitar 57 perempuan yang duduk di kursi parlemen dalam pemilihan April dua tahun lalu. Akan tetapi, hanya 19 persen yang ikut andil sebagai pembuat hukum. 

“Laki-laki cenderung mengejar kesempatan karier dalam sektor formal, sementara perempuan dalam non-formal atau berhenti bekerja,” ujar Adema. 

Baca juga: Larang Laki-laki Kemayu di TV, ‘Big Brother’ Cina Kembali?

3. Anti-Feminis Jadi Alat Politik

 

 

Yoon Seok-yeol disebut memenangkan pemilu Presiden karena adanya sentimen terhadap feminisme. Ia dianggap berhasil menggaet pemilih laki-laki muda anti-feminis. Mengutip data dari stasiun televisi KBS, pemilih laki-laki dalam jenjang usia 20 tahun mencapai 58,7 persen, usia 30 tahun 52,8 persen, dan 40 tahun dengan 35,2 persen. Sementara perempuan berusia 20 tahun dengan 33,8 persen, usia 30 dengan 43,8 persen, dan 40 tahun dengan 35,6 persen. 

Laki-laki muda Korea Selatan menilai feminisme sebagai gerakan membenci laki-laki dan menganggap gerakan ini hanya menguntungkan untuk perempuan saja. Selain itu, banyak laki-laki muda yang merasa kebijakan wajib militer sebelum usia 30 hanya memberatkan hidup mereka. Dan menyalahkan ini pada perempuan yang tidak diwajibkan.

Janji Yoon Seok-yeol untuk menghilangkan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga juga disetujui banyak orang, sebab kementerian itu dinilai hanya menguntungkan perempuan. Yoon Seol-yeol juga mengatakan, feminisme sebagai penyebab rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan. 

Data sensus penduduk Korsel menunjukkan ada lebih dari 51 juta warga, tetapi pertumbuhan warga mengalami penurunan dari 0,1 persen menjadi 0,09 persen dari 2019 sampai 2020. Selain itu, tingkat kesuburan rendah dan rata-rata perempuan memiliki kurang dari satu anak. 

“Perempuan di Korea Selatan ragu memiliki anak karena harga properti dan pendidikan yang tinggi sekaligus ada kesulitan kembali bekerja setelah memiliki anak,” tulis laporan itu dikutip dari World Population Review. 

Melihat isu gender dan feminisme digoreng untuk kepentingan politik, tidak heran Yoon Seok-yeol disamakan dengan mantan presiden AS dan pebisnis Donald Trump yang memanfaatkan kebencian dan sentimen terhadap imigran untuk unggul dalam pemilihan.