Larang Laki-laki Kemayu di TV, ‘Big Brother’ Cina Kembali?

Idola laki-laki dari negara Timur Asia, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang identik dengan citra yang tidak tunduk pada konsep maskulinitas kaku. Mereka mengenakan riasan dan warna merah jambu sebagai bentuk perlawanan. Tak heran jika penggemar para idol ini bejibun di banyak negara.

Meski begitu, belakangan wajah dan penampilan idola yang tidak ‘maskulin’ itu dilarang di Tiongkok. National Radio and Television Administration atau semacam KPI-nya Tiongkok menyebut larangan laki-laki ‘kemayu’ tampil dalam program hiburan sebagai cara untuk mempromosikan budaya Tiongkok yang revolusioner. Singkatnya, Cina berambisi mengukuhkan jiwa patriot negara sesuai dengan nilai tradisional di masyarakat. 

 

Regulasi mengekang yang menyasar industri hiburan itu sejatinya bukan yang pertama. Sebelumnya, rambut idola maupun selebritis yang tampil di televisi hanya boleh berwarna hitam atau cokelat tua. Jika  tidak, maka harus melewati proses pengeditan agar mereka semua tampil seragam. Aturan-aturan itu pun menjadi semacam jalan baru untuk ‘mengembalikan’ maskulinitas laki-laki yang terkikis karena budaya populer. Untuk menjadi lelaki ‘tulen’ pun citra yang diemban harus menyerupai Tentara Pembebasan Rakyat yang ‘gagah berani’.

Sebenarnya, isu tersebut tidak sekadar tentang pemerintah Tiongkok dan redefinisi maskulinitas saja. Jika ditelisik lagi, regulasi itu juga berbarengan dengan keinginan Presiden Xi Jinping untuk mengembalikan semangat nasional dengan memperketat kendali atas edukasi, media, budaya, dan bisnis oleh Partai Komunis Cina (PKC). Apalagi PKC baru saja merayakan hari jadinya yang ke-100 tahun. Dalam hal ini, larangan, sensor, dan pembatasan terhadap konten budaya populer di media Cina adalah “kado” narsis yang diberikan pada mereka sendiri.

Baca juga: Mengenal Jia Ling, Sutradara Perempuan Tiongkok yang Sedang Meroket

Tidak bisa dimungkiri, pemerintah Tiongkok memang selalu memegang kendali atas sektor industri hiburan. ‘Kekangan’ ini semakin menguat ketika Xi Jinping menduduki kursi pemerintahan sejak 2013. Karenanya, konten yang dinilai tidak sejalan dengan semangat sosialis (menampilkan laki-laki niang pao, semacam laki-laki feminin) atau dinilai terlalu ‘vulgar’ pun menerima ‘penyensoran’. Program yang yang boleh dan patut disiarkan juga harus mengemban nilai-nilai tradisional nasionalis dengan sentuhan sosialisme. 

Dilansir dari The Interpreter, Xi Jinping memang selalu menyorot budaya populer, terutama jika kontennya lebih menekankan pada pamer harta duniawi ketimbang penghayatan pada sosialisme. Sepintas, kontrol “salah alamat” ini menyerupai kondisi di Indonesia di mana konten bermutu disensor tapi pelaku kejahatan seksual malah diberi panggung. 

Penindakan Keras atas Selebritas dan Industri Hiburan

Sebelum regulasi laki-laki harus maskulin ini diluncurkan, pemerintah juga memperketat regulasi terkait ranah fandom. Kegemaran atas selebritas dilihat sebagai sesuatu yang kurang pantas dan harus dibenahi. Alasannya, budaya penggemar yang mengglorifikasi selebritas dan kekayaannya dinilai tidak sesuai dengan ideologi negara. Selebritas yang seharusnya membantu pesan sosialis, malah menjadi gambaran kapitalisme. 

Dilansir dari CNN, penyebab lain dari lahirnya regulasi ini ialah penggemar Kris Wu yang kukuh membelanya di dunia maya, meskipun musisi tersebut telah dicap sebagai pelaku kekerasan seksual. ‘Kekacauan’ yang diakibatkan oleh penggemar Kris Wu pun disebut merefleksikan sisi jelek dari budaya fandom yang tidak sesuai dengan moral. 

Dengan regulasi tersebut pula ada aturan: Selebritas tidak lagi boleh diurutkan popularitasnya, klub penggemar harus memiliki lisensi dan diregulasi secara resmi, serta agensi hiburan harus diawasi PKC. Cyberspace Administration of China atau lembaga negara yang meregulasi dunia maya juga dikabarkan menutup sekitar 4.000 akun online, 1.300 halaman penggemar, dan menghapus 150.000 komentar negatif tentang regulasi tersebut. 

Selain itu, Xi Jinping juga berjanji untuk mendistribusikan kekayaan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, selebritas maupun tokoh publik miliarder, seperti Jack Ma, bakal dilihat sebagai ancaman. Penghukuman pun diberikan kepada aktris Zhao Wei yang jejak digitalnya hingga kredit filmnya mendadak dihapus. Dalih pemerintah Cina, ia dinilai tak sosialis karena mempekerjakan aktor keturunan Taiwan, padahal kita tahu, ia cuma punya bisnis yang membuatnya kaya raya. 

Baca juga: Apa yang Tidak Kita Bicarakan Saat Berbicara tentang Tionghoa Indonesia

Melihat situasi ini, selebritis menjadi semacam boneka karena di saat bersamaan juga digunakan sebagai  ‘alat’ untuk mendukung pemerintah. Misalnya, aktris Liu Yifei, pemerannya Mulan, yang disebut mendukung polisi  dalam protes Hong Kong. Ia menerima serangan balik dari publik global akibat hal tersebut. 

Mengutip dari CNN, PKC memang menjadikan budaya populer sebagai medan perang untuk ideologi yang efektif. Di saat bersamaan pola pikir seperti itu juga mampu mendukung karya sinema lokal dan mengalahkan film Hollywood di ranah film domestik. Meskipun begitu, penindakan keras yang berpusat pada industri hiburan belakang ini menunjukkan satu hal: Kembalinya revolusi budaya. 

Sensor dan Revolusi Budaya Kedua

Regulasi yang menyasar elemen di industri hiburan ini mengingatkan kita pada Revolusi Budaya di Tiongkok yang hanya menampilkan propaganda politik selama 1966-1976. Dekade yang dipimpin Mao Zedong itu membumihanguskan nilai-nilai kapitalis dalam negara bersama PKC. 

Dalam masa kekuasaannya Xi Jinping kembali mengupayakan hal tersebut bahkan di ranah pendidikan dia memperkenalkan ideologinya, Xi Jinping Thoughts. Pesan yang disampaikan juga tidak lepas dari ajakan untuk menjadi abdi setia negara dan bekerja untuk negara.

Dikutip dari ABC, Li Guangman, blogger dari Tiongkok menuliskan dalam situs pribadinya: “Tiongkok mengalami transformasi hebat, di bidang ekonomi, sektor finansial, budaya melalui politik, itu semua mengalami transformasi yang juga bisa disebut sebagai revolusi besar.”

Baca juga: Kamu Orang Mana, Kamu Orang Apa: Ketika Jadi Orang Indonesia Tak Cukup

Melihat aksi penindakan keras industri hiburan juga mengingatkan kembali kalau soal sensor pemerintah Tiongkok memang nomor satu. Hal itu juga didukung dengan The Great Firewall yang meregulasi penggunaan internet warga dan memiliki Google serta YouTube-nya sendiri.

Karenanya, aktivisme juga disensor pemerintah, mengutip dari media The World dua bulan yang lalu akun media sosial aktivis hak komunitas LGBT dan feminis mendadak hilang. Selain itu, degan pemerintah mengambil lebih banyak kendali atas informasi secara daring, maka peristiwa kesejarahan, seperti detail korban jiwa dari Pembantaian Tiananmen yang sengaja ditutupi pun akan semakin terbatas. 

Garis besarnya, regulasi dan pengawasan ketat ini tentunya akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti. PKC akan melakukan upaya sensor dan bredel konten budaya populer yang dinilai melenceng dari ideologi yang dianut Tiongkok. Layaknya mimpi buruk Orwellian, ‘Bung’ Xi Jinping akan terus mengawasimu.