Reshuffle Kabinet Prabowo Ketujuh: Apa yang Berubah?

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026). Sejumlah posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga Kapolri mengalami pergantian. Ini menjadi reshuffle ketujuh sejak Prabowo menjabat sebagai presiden pada 2024.

Salah satu perubahan yang cukup menyita perhatian adalah pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arrmanatha Christiawan Nasir. Sugiono kini menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Sementara itu, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Komjen Suyudi Ario Seto menggantikannya sebagai Kapolri.

Perombakan ini kembali memunculkan pertanyaan tentang arah penataan kabinet Prabowo. Apakah pergantian pejabat akan diikuti peningkatan kinerja pemerintahan, atau lebih banyak menjadi bagian dari penyesuaian relasi politik?

Dalam artikel BBC News Indonesia, Presiden Prabowo reshuffle kabinet ketujuh kalinya, tapi kenapa dianggap ‘belum efektif dan efisien’?, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie, menilai reshuffle kali ini belum memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan kabinet bekerja lebih efektif dan efisien.

Kritik tersebut antara lain berkaitan dengan penempatan pejabat yang sebelumnya telah menduduki posisi strategis, penambahan jabatan wakil menteri, serta masuknya Listyo Sigit ke lingkungan Istana setelah tidak lagi menjabat Kapolri.

Meski demikian, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Pergantian pejabat dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja, menyesuaikan kebutuhan pemerintahan, maupun mempertimbangkan dinamika politik.

Baca Juga: Carut Marut Pemerintahan Prabowo: Tanggung Jawab Siapa?

Arrmanatha Nasir Jadi Menteri Luar Negeri

Salah satu pergantian penting dalam reshuffle kali ini terjadi di Kementerian Luar Negeri. Prabowo melantik Arrmanatha Christiawan Nasir, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri, sebagai Menlu menggantikan Sugiono.

Mengutip Detik dalam artikel Arrmanatha Nasir Jadi Menlu Gantikan Sugiono, pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026). Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan keputusan presiden dan pengambilan sumpah jabatan.

Pergantian tersebut sekaligus menempatkan Sugiono pada posisi Menko PMK. Ia menggantikan Pratikno, yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.

Arrmanatha bukan nama baru dalam diplomasi Indonesia. Sebelum ditunjuk sebagai menteri, ia pernah menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan mewakili Indonesia dalam berbagai forum diplomatik internasional.

Perubahan ini menjadi bagian dari penataan ulang sejumlah posisi di kabinet, bukan hanya pergantian satu pejabat secara terpisah.

Suyudi Ario Seto Menggantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri

Di sektor kepolisian, Prabowo melantik Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Ia menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Sebelum pelantikan, DPR menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. Persetujuan tersebut kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (1/10).

Pergantian pucuk pimpinan Polri turut menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil, terutama terkait catatan penegakan hukum dan akuntabilitas institusi kepolisian.

Dalam artikel BBC News Indonesia, Kapolri baru Suyudi Ario Seto di antara ‘jejak-jejak kelam pelanggaran HAM’ pada era Listyo dan kultur kekerasan di tubuh kepolisian, pegiat Amnesty International, Haeril Halim, mengingatkan bahwa pergantian Kapolri tidak otomatis menyelesaikan persoalan mendasar di tubuh Polri.

Menurut Haeril, perubahan kepemimpinan perlu disertai pembenahan institusi. Jika pergantian hanya dipahami sebagai rotasi kekuasaan, kesempatan untuk memperbaiki kepolisian justru dapat terlewat.

Ia menyinggung sejumlah kasus yang terjadi selama kepemimpinan Listyo, termasuk pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang setelah penggunaan gas air mata oleh personel kepolisian.

Haeril juga menyoroti penanganan perkara yang dinilainya belum menyentuh tanggung jawab pada tingkat komando lebih tinggi, serta tindakan represif aparat ketika menghadapi demonstrasi.

Menurutnya, persoalan tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat.

Dengan demikian, tantangan Suyudi bukan hanya menjalankan tugas sebagai Kapolri baru, melainkan juga menjawab tuntutan pembenahan institusi yang telah lama disuarakan masyarakat sipil.

Baca Juga: Sibuk Poles Citra Prabowo, Akun Seskab Rasa ‘Fanbase’

Siapa Saja yang Mengalami Reshuffle?

Dalam pelantikan di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026), Prabowo merombak sejumlah posisi menteri, wakil menteri, dan pejabat lembaga negara.

Mengutip Detik dalam artikel Rotasi Kabinet Terbaru Prabowo: Dari Wamen hingga Menko, berikut sejumlah pejabat yang dilantik atau mengalami perubahan jabatan:

• Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri ESDM.
• Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
• Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
• Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
• Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
• Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
• Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
• Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
• Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
• Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
• Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
• Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
• Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
• Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI.
• Radian Syam sebagai anggota Ombudsman RI.
• Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
• Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Daftar tersebut memperlihatkan bahwa reshuffle tidak hanya menyentuh kementerian, tetapi juga lembaga negara dan kepolisian. Sejumlah pejabat berpindah posisi, sementara beberapa jabatan baru atau posisi wakil kepala lembaga turut diisi.

Sudah Tujuh Kali Prabowo Merombak Kabinet

Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo telah beberapa kali melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Dikutip dari Detik dalam artikel Deretan Reshuffle Kabinet Prabowo dari 2025 hingga 2026, reshuffle pada 1 Oktober 2026 merupakan perombakan ketujuh.

Perombakan pertama berlangsung pada 19 Februari 2025. Saat itu, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto, yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung.

Pada 8 September 2025, reshuffle kedua dilakukan dengan perubahan pada sejumlah posisi, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, Prabowo kembali melakukan perubahan susunan kabinet. Djamari Chaniago ditunjuk sebagai Menko Polkam, sementara Erick Thohir mendapat posisi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Reshuffle keempat berlangsung pada 8 Oktober 2025, dengan sejumlah perubahan di tingkat wakil menteri dan pembentukan Komite Papua.

Pada 27 April 2026, perombakan kelima menyentuh posisi Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Kepala Staf Kepresidenan, serta sejumlah kepala badan.

Selanjutnya, pada 14 September 2026, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dengan perubahan pada 1 Oktober 2026, jumlah reshuffle selama pemerintahan Prabowo mencapai tujuh kali dalam kurang dari dua tahun masa jabatan.

Mengapa Efektivitas Kabinet Dipertanyakan?

Bagi Lely Arrianie, persoalan reshuffle bukan hanya siapa yang diganti atau dipindahkan, melainkan apakah perubahan tersebut membuat pemerintahan bekerja lebih efektif.

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, ia menjelaskan bahwa efektivitas kabinet berkaitan dengan penempatan orang yang memiliki latar belakang profesional dan kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menurut Lely, pergantian posisi tidak otomatis menjawab persoalan apabila pejabat yang dipindahkan tetap dianggap tidak memenuhi harapan publik.

Ia mencontohkan Sugiono yang berpindah dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK. Lely juga mengaitkan perubahan tersebut dengan kritik sebelumnya terhadap koordinasi diplomasi Indonesia, termasuk pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai koordinasi para duta besar.

Namun, penilaian mengenai kompetensi pejabat dan efektivitas penempatan jabatan tersebut merupakan pandangan Lely sebagai pengamat, bukan hasil evaluasi resmi pemerintah yang disampaikan dalam pelantikan.

Selain efektivitas, Lely menyoroti efisiensi kabinet. Menurutnya, struktur pemerintahan yang semakin besar perlu dilihat dari kebutuhan kerja dan konsekuensi anggarannya.

Penambahan posisi wakil menteri dan jabatan lain, kata dia, perlu memiliki alasan yang jelas agar tidak sekadar menjadi ruang penempatan kepentingan politik.

Persoalan biaya kabinet juga pernah dibahas Center of Economic and Law Studies (Celios). Dalam kajian pada 2024, lembaga tersebut memperkirakan kabinet dengan struktur besar dapat membutuhkan anggaran sekitar Rp777 miliar per tahun berdasarkan asumsi gaji, tunjangan, dan biaya operasional tertentu.

Celios juga memperkirakan tambahan kebutuhan anggaran selama lima tahun dapat mencapai Rp1,95 triliun dengan asumsi yang digunakan dalam kajiannya. Angka tersebut merupakan estimasi lembaga, bukan laporan realisasi belanja pemerintah.

Lely mengaitkan besarnya struktur kabinet dengan kebutuhan mengakomodasi pihak-pihak yang berkontribusi dalam kontestasi politik. Ia menilai pertimbangan semacam itu dapat memengaruhi keputusan penempatan pejabat.

Reshuffle dan Dinamika Relasi Politik

Masuknya Listyo Sigit ke posisi Kepala Staf Kepresidenan juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai relasi politik di sekitar Istana.

Lely menilai keputusan tersebut dapat dibaca dalam konteks hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyebut Listyo memiliki relasi dengan sejumlah kelompok dan tokoh, termasuk organisasi keagamaan.

Menurut Lely, hubungan politik tersebut mungkin menjadi salah satu pertimbangan dalam penempatan Listyo di lingkungan Istana. Namun, alasan resmi pengangkatan tetap perlu dibedakan dari interpretasi pengamat.

Pengamat politik dari CSIS, Nicky Fahrizal, juga menyoroti hubungan antara reshuffle dan performa pemerintahan. Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, ia mengatakan perombakan kabinet semestinya diikuti peningkatan kinerja dan percepatan penyelesaian persoalan yang belum tertangani selama dua tahun pemerintahan.

Nicky menilai pergantian pejabat yang terlalu sering dapat mencerminkan upaya menjaga keseimbangan politik, alih-alih semata-mata meningkatkan performa kabinet.

Ia mencontohkan perpindahan Listyo Sigit ke posisi KSP sebagai bagian dari relasi politik yang tetap dijaga Prabowo dengan Jokowi. Nicky juga menyoroti posisi KSP yang menurutnya semakin politis dan kerap mengalami pergantian pejabat.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa reshuffle dapat dibaca melalui dua sisi: kebutuhan administratif untuk menata pemerintahan dan pertimbangan politik dalam menjaga hubungan antarkelompok.

Baca Juga: PP Pengupahan Diteken Prabowo, Apa Kata Perempuan Buruh? 

Tantangan Setelah Perombakan Kabinet

Reshuffle ketujuh Prabowo telah mengubah susunan sejumlah kementerian dan lembaga. Namun, perubahan nama dan jabatan belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai hasil kerja pemerintahan.

Bagi Lely Arrianie, masyarakat mengharapkan pejabat yang dilantik dapat bekerja secara konsisten dan menunjukkan kinerja selama masa jabatan. Sementara itu, Nicky Fahrizal menekankan perlunya perubahan yang terasa pada performa pemerintahan, bukan sekadar rotasi personel.

Di sektor kepolisian, pergantian Listyo Sigit kepada Suyudi Ario Seto juga membawa pekerjaan rumah terkait akuntabilitas, penanganan pelanggaran, dan kepercayaan publik.

Dengan begitu, ukuran keberhasilan reshuffle tidak hanya terletak pada berapa banyak pejabat yang berganti atau posisi yang diisi. Publik juga akan melihat apakah perubahan tersebut diikuti koordinasi yang lebih baik, kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan pemerintahan yang berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Artikel ini diproduksi atau disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mencari referensi. Ide tulisan, fakta, data, dan informasi di dalamnya telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan redaksi