Sibuk Poles Citra Prabowo, Akun Seskab Rasa ‘Fanbase’

Foto: Laman Resmi Sekretariat Kabinet

Saya melihat akun Instagram @sektretariat.kabinet mengunggah video Presiden Prabowo Subianto ke Desa Limbung, Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), (23/8).

Detik awal video singkat itu memperlihatkan Prabowo disapa warga yang melambai-lambaikan tangan dan mendoakannya sehat selalu. Petikan gitar akustik dengan tempo pelan dari lagu Usik karya Feby Putri menjadi latar belakang video tersebut dan menambah kesan dramatis.

“Itulah masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, penuh adab, penuh kasih, penuh sopan, penuh ketulusan,” sebagaimana tertulis di caption yang ditutup dengan kode ‘TIW’ dan tagar #CatatanSeskab.

Saya bertanya-tanya, apa definisi adab, kasih, sopan, dan ketulusan yang dimaksud catatan Seskab itu? Apakah masyarakat dikategorikan beradab dan tulus jika melambai-lambaikan tangan kepada Prabowo? Apakah masyarakat yang mengkritik Prabowo karena kebijakannya bukan ‘Masyarakat Indonesia yang sesungguhnya’?

Pertanyaan ini muncul karena akun Instagram yang sama mengunggah video bertuliskan “Ironi demo ‘Prabowo Bedebah’, 500 warga menyapa pak Presiden”, (21/8). Hook video itu menampilkan cuplikan orasi salah satu peserta aksi #MerebutKemerdekaan yang menyebut Prabowo bedebah.

Adegan kemudian beralih kepada masyarakat yang mengikuti acara Panggung Rakyat di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, (17/8). Durasinya tidak sampai satu menit, tetapi wajah Prabowo tampil lebih dari 40 detik.

Baca juga: Setahun Demo Agustus 2025: Tuntutan Mandek, Perburuan Warga, Lalu Apa?

Pekerjaan Baru Sekretariat Kabinet?

Pikiran saya makin carut-marut. Kenapa Sekretariat Kabinet sering mengunggah video Presiden menyapa dan disapa warga? Kenapa akun tersebut berbicara tentang adab masyarakat dan memberi nama baru untuk aksi massa yang sudah memiliki nama? Apakah itu bagian dari pekerjaan Sekretariat Kabinet?

Saya kemudian ngobrol dengan Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Ahmad Jilul Q Farid, yang juga menjabat Sekretaris Kabinet di Kabinet Bayangan, untuk mencari tahu fenomena yang sedang terjadi.

Jilul menilai, Sekretariat Kabinet tidak punya tugas mendefinisikan “masyarakat Indonesia yang sesungguhnya” dan mengganti nama aksi #MerebutKemerdekaan menjadi “demo Prabowo Bedebah”.

Pekerjaan Sekretariat Kabinet sebenarnya tertulis jelas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024. Pasal 50 mengatakan, Sekretariat Kabinet bertugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Menteri Sekretaris Negara.

Lembaga yang seharusnya menjadi operator utama pemerintahan, tutur Jilul, tak seharusnya memberikan kontra-narasi kepada kritisisme warga. Ia menerangkan, orkestrasi dapat dilihat ketika video Sekretariat Kabinet kemudian diunggah ulang oleh akun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurut Jilul, pemerintah sedang melakukan adu domba. Masyarakat yang terlihat pro-pemerintah digunakan untuk menyerang warga yang kritis. Pecah belah semacam ini tentu saja bukan tugas Sekretariat Kabinet maupun Kemkomdigi.

“Itu kerjaan negara fasis mengadu domba masyarakat,” ujar Jilul kepada Magdalene via aplikasi perpesanan, (21/8). Padahal, negara tidak boleh mengecualikan siapa pun. Namun, rakyat kritis dijadikan musuh dengan berbagai macam label.

“Jadi kritik itu tidak lagi dianggap sebagai obat atau pil pahit yang harus ditelan supaya negara kita makin sehat, tapi malah dianggap sebagai ancaman,” lanjutnya.

Baca juga: Pidato Presiden Prabowo, antara Ngomong yang Penting atau yang Penting Ngomong?

Komunikasi yang Sia-sia

Pemerintah sebenarnya sudah punya berbagai corong, utamanya Komdigi dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Bahkan kini Seskab ikut menyebarkan seberapa dirayakannya Prabowo. Jilul bilang, semua upaya komunikasi tak banyak berarti jika pemerintah tetap antikritik.

“Berhentilah denial. Ketika ada kritik ya ditakar, didengar, dijadikan bahan untuk melakukan pembenahan, evaluasi. Bukan justru dibantah,” ucapnya.

Kontra-narasi tidak perlu dibuat karena pemerintah sebenarnya adalah pelayan masyarakat. Namun, salah paham akan konsep ini kerap kali menghambat berjalannya demokrasi. Kemuliaan seseorang, kata Jilul, dianggap naik ketika menjadi pejabat.

“Padahal enggak bisa dilihat begitu. Duduk di pemerintahan seharusnya dilihat lebih punya tanggung jawab, harus punya akuntabilitas dan transparansi yang lebih ketat ketimbang pekerjaan yang lainnya,” ungkapnya.

Maka dari itu, sangat wajar jika kekritisan warga dilimpahkan pada para pejabat yang dituntut punya tanggung jawab lebih, akuntabilitas, dan transparansi. Lagipula, kritik bukan ancaman bagi keberadaan negara.

Alih-alih membungkam kritik, Jilul berkata, pemerintah seharusnya lebih sibuk membenahi ruang fiskal yang semakin menyempit, ketidakpastian hukum yang memengaruhi investasi, hingga krisis lingkungan yang semakin nyata terasa. Sebab, stabilitas negara berhubungan dengan aspek-aspek tersebut.

Menurut Jilul, perhatian pemerintah yang dipusatkan kepada sentimen warga menunjukkan kepedulian lebih pada elektoral semata.

“Rezim hari ini hanya siap untuk menang, tapi tidak siap untuk mengelola negara,” tuturnya.

“Kalau pemerintah siap mengelola negara, ya mereka nggak akan menganggap kritik sebagai ancaman terhadap legitimasi mereka. Kalau memang kerjanya berbasis elektoral, pengen terpilih lagi gitu kan, popularitas, elektabilitas, ya sentimen dianggap penting.”

Baca juga: Aksi #MerebutKemerdekaan Diwarnai Penghadangan, BEM UI: Tak Ada Larangan Berpendapat

Masyarakat Indonesia yang Sesungguhnya

Jilul memahami kata kasar yang keluar dalam orasi aksi massa.

“Teman-teman yang kritik ini kan mengeluarkan kata-kata kasar mungkin karena memang sudah sampai ubun-ubun kemarahannya sehingga keluarnya begitu,” ucap Jilul.

Saya ada di aksi #MerebutKemerdekaan. Saya mendengar orasi ‘Prabowo bedebah’ mengudara di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Saya rasa, ungkapan itu tidak diucapkan kepada Prabowo secara personal, melainkan menjadi bagian dari kemarahan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.

Di mobil komando itu, ada kritik tentang penanganan kasus Affan Kurniawan, ojek daring yang dilindas anggota Brigade Mobil (Brimob); warga mengungkapkan keresahan tentang moderasi konten minim basis; kenaikan harga BBM; hingga penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lambat.

Tak heran muncul kata ‘bedebah’ untuk menggambarkan pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian pernyataan itu dipotong dan digunakan untuk menggiring opini tentang antusiasme warga menyambut Prabowo di tengah ramainya kritik.

Padahal, warga di Monas yang ditampilkan video tersebut mungkin datang untuk menonton pertunjukan dan merayakan hari kemerdekaan, bukan secara spesifik jatuh hati pada Prabowo. Bukankah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pernah komplain tentang penggiringan opini?

“Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak,” kata Teddy di konferensi pers tanggap bencana Sumatera akhir tahun lalu, dilansir dari Kumparan.

Terlebih lagi, saya masih tidak paham definisi “masyarakat Indonesia yang sesungguhnya” versi penulis catatan Seskab. Jika ukuran masyarakat Indonesia yang sesungguhnya adalah mereka yang menyapa dan mendoakan Presiden, lalu di mana posisi warga yang memilih mengkritik?

Saya kenal banyak orang yang mengekspresikan kekesalan terhadap kebijakan pemerintah dengan kata kasar. Mereka punya akta lahir, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan berbagai dokumen lain yang secara jelas menyatakan status warga negara Indonesia.

Kritik dilontarkan justru karena kami ingin pemerintah berbenah dan beradab. Mungkin bisa dimulai dengan tidak menjadikan akun Instagram Sekretariat Kabinet seperti akun fanbase Prabowo?

Namun jangan anggap saya bukan “masyarakat Indonesia yang sesungguhnya”, ya.