‘Suffragettes’: Mereka yang Berdarah-darah Cuma demi Hak Pilih

Pada 8 Juni 1913, dunia dihebohkan dengan berita kematian perempuan Inggris di Epsom Derby, pacuan kuda paling bergengsi di sana. Adalah Emily Wilding Davison, pejuang hak pilih atau lebih dikenal dengan suffragette yang namanya sohor dalam gerakan women’s suffrage di Inggris. Dalam tangkapan kamera yang mengabadikan perlombaan pacuan kuda tahunan itu, Davison terlihat keluar dari pembatas penonton sambil membawa bendera suffragette berwarna ungu, putih, dan hijau. Aksinya keluar dari pembatas penonton ini sontak membawa petaka, karena tak lama kemudian, ia dihantam keras oleh kuda balap milik Raja George V, Anmer.

Adegan mengerikan Davison yang terlempar dan terinjak-injak oleh kuda menjadi tontonan ribuan orang terutama karena tempat ia melangsungkan aksinya berada di lap terakhir. Tempat di mana berbagai kamera dipasang untuk merekam momen kemenangan dalam lomba tersebut. Kejadian ini membuat Davison koma dan akhirnya meninggal empat hari berselang.

 

Kematian Davison ini pun disorot dunia. Ia muncul di berbagai koran dengan dua kubu masyarakat yang simpatik terhadap kematiannya sekaligus marah terhadap aksinya yang telah menghancurkan momen pertandingan Derby. Bagi para suffragette, aksinya ini merupakan bentuk dedikasi tertinggi terhadap perjuangan hak perempuan sampai-sampai ia diberikan julukan The Martyr atau martir.

Dilansir dari Vox, edisi selanjutnya dalam majalah The Suffragette bahkan menampilkan ilustrasi Davison yang digambarkan sebagai malaikat yang berdiri di lintasan Derby dengan tulisan “She Died for Women”.

Pemakaman publik pun diselenggarakan untuk mengenang jasanya dengan melibatkan sekitar 5.000  suffragettes yang memakai gaun putih dan pendukung mereka berbaris membawa peti matinya. Mereka membawa peti mati Davison dari stasiun Victoria ke Stasiun King Cross untuk dikebumikan di kampung halamannya. Prosesi tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Inggris dengan sekitar 50.000 orang menyaksikan prosesi ini.

Baca Juga:  Ayo Gowes: Sepeda sebagai Instrumen Feminisme

Suffrage dan Suffragette, Sebuah Perjuangan Awal Perempuan Mendapatkan Hak Pilih

Aksi ekstrem Emily Davison tentu membuat kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan perempuan di masanya itu? Kenapa ia sampai harus melakukan aksi macam ini hanya untuk mendapatkan atensi publik?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita harus memahami dulu mengenai gerakan women’s suffrage. Pada masa era Victoria (1837-1901), perempuan Inggris memang terjebak dalam sangkar tak kasat yang memenjarakan mereka. Dengan gagasan ideal perempuan Victoria yang menekankan peran gender tradisional perempuan, perempuan dipaksa hidup untuk “rumah”nya. Rumah tangga dan peran ibu saat itu dianggap oleh masyarakat Inggris sebagai tempat perempuan menghabiskan hidupnya dan mereka harus berdedikasi penuh di dalamnya.

 

Pemisahan ekstrem ruang privat dan ruang publik pun terjadi dengan laki-laki menempati ruang publik bisnis, politik, dan pergaulan yang kemudian memengaruhi pilihan dan pengalaman semua perempuan. Pemisahan ekstrem ini membuat perempuan dicabut habis-habisan haknya dari ruang publik. Mereka tidak memiliki hak kepemilikan properti hingga hak pilih yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara.

Baca Juga:   Melirik Keberagaman Fokus Perjuangan Aliran-aliran Feminisme

Dalam buku The British Women’s Suffrage Campaign 1866-1928 (1998) dijelaskan salah satu upaya perempuan dalam memperjuangkan hak di dalam masyarakat patriarkal adalah dengan melakukan gerakan massif perjuangan hak pilih (suffrage). Hak pilih ini berarti hak untuk memilih dalam pemilihan parlemen dan pemilihan umum.

Di Inggris, gerakan suffrage ini dimulai pada 1866 sebagai gerakan yang terorganisasi. Suffragettes, julukan bagi perempuan yang tergabung dalam gerakan suffrage melakukan kampanye besar-besaran. Mulai dari pertunjukan seni, orasi publik, membagikan selebaran mengenai tuntutan mereka dengan ilustrasi yang provokatif, sampai menerbitkan surat kabar sendiri seperti Votes for Women dan The Suffragette.

Dilansir dari laman Museum of London, gerakan suffrage di Inggris utamanya memiliki tokoh penggeraknya tersendiri bernama Emmeline Pankhurst. Emmeline dan putrinya Christabel, Sylvia dan Adela Pankhurst, dan sekelompok kecil perempuan yang berbasis di Manchester mendirikan Women’s Social and Political Union (WSPU) pada 1903.

WSPU bertujuan mendorong orang-orang dari segala usia untuk memperjuangkan hak pilih perempuan dengan mewujudkan kata-kata mereka ke dalam bentuk tindakan melalui motto “Deeds not Words”. WPSU berperan besar dalam mengubah gerakan suffrage di Inggris. Mereka mendirikan kantor dengan 90 cabang di seluruh Inggris dengan kantor pusatnya di London. Mereka mengorganisasi acara penggalangan dana, demonstrasi, dan menghasilkan surat kabar mingguan Votes for Women, yang memiliki sirkulasi 22,000 pada tahun 1909 untuk meningkatkan kesadaran akan hak pilih pada masyarakat umum.

Baca Juga: Dari Lipstik sampai ‘Pussy Hat’, Aneka Simbol dalam Gerakan Perempuan

Black Friday, Awal Militansi Gerakan Suffrage di Inggris

Dikutip dari Spartacus Educational, selama kampanye pemilihan umum Januari 1910, H. H. Asquith, Perdana Menteri dan pemimpin Partai Liberal berjanji untuk memperkenalkan RUU Konsiliasi. RUU ini memungkinkan perempuan mendapatkan hak pilih mereka dalam pemilihan nasional yang nantinya akan memberikan suara kepada sekitar satu juta perempuan.

WPSU tentunya mendukung langkah dari parlemen Inggris ini, namun sayangnya pada 18 November 1910, menyusul putusnya hubungan antara House of Commons dan House of Lords atas anggaran tahun itu, Asquith mengadakan pemilihan umum lagi, dan mengatakan bahwa parlemen akan dibubarkan pada 28 November.

Langkah pembubaran parlemen ini dilihat oleh para suffragette sebagai sebuah pengkhianatan besar negara atas pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara yang merdeka. Para suffragette memutuskan untuk mengorganisir pawai protes di depan Caxton Hall di mana rapat parlemen diselenggarakan. Setelah Perdana Menteri Asquith menolak untuk melihat perwakilan WSPU pada pukul 13.20, para suffragette tetap berada di Parliament Square dan mencoba memasuki House of Commons.

 

Upaya ini disambut oleh agresi polisi yang ketika itu dikerahkan kurang lebih sebanyak 6000 personel. Para polisi ini memukul, menendang, hingga membanting para suffragette. Parahnya lagi, ketika para perempuan ini mengalami kekerasan oleh polisi banyak laki-laki yang berada di kerumunan justru diam saja. Kejadian ini berlangsung selama enam jam lebih dengan sebanyak 200 perempuan menjadi korban kekerasan dan dua di antaranya meninggal.

National Archives UK dan Museum of London mengarsipkan berbagai foto dan testimoni pengalaman para  suffragette  yang mengalami kekerasan selama protes tersebut yang nantinya dikenal dengan peristiwa Black Friday. Salah satu elemen paling mengejutkan dari Black Friday adalah serangan seksual berulang kali yang dilakukan terhadap para demonstran. Tidak sedikit dari mereka melayangkan protes tentang kekerasan seksual yang mereka alami, seperti payudara mereka diplintir atau dicubit.

Seorang suffragette mengungkapkan, “Beberapa kali polisi dan laki-laki berpakaian preman yang berada di kerumunan melingkari lengan mereka dari belakang dan mencengkeram payudara saya di depan umum dan orang-orang di kerumunan mengikuti contoh mereka. Rok saya diangkat setinggi mungkin, dan polisi berusaha mengangkat saya dari tanah”

Muak terhadap suara mereka yang tidak kunjung didengar ditambah dengan kekerasan yang mereka alami, para suffragettes mengubah arah gerakan mereka menjadi militansi ekstrem. Dalam artikel The Conversation dijelaskan bahwa militansi ekstrem ini dipimpin oleh dipimpin oleh Emmeline Pankhurst dengan cara melakukan berbagai tindak kejahatan untuk menarik perhatian pada tuntutan mereka dan menekan pemerintah.

Pada November 1911, penghancuran jendela secara resmi diadopsi sebagai taktik kampanye utama mereka dengan tindakan kriminal lainnya seperti meledakkan kotak pos dan memotong sambungan telepon menjadi taktik kampanye mereka selanjutnya. Banyak dari suffragettes sekarang menghadiri demonstrasi yang dipersenjatai dengan tongkat pendek, cambuk, dan palu kecil seukuran genggaman tangan untuk menghancurkan jendela dan properti publik. Diperkirakan bahwa kampanye perusakan mereka ini menyebabkan kerusakan properti senilai antara £1 miliar dan £2 miliar pada 1913-1914.

Melalui penelitian Deeds, not words: The daily lives of militant suffragettes in Edwardian Britain (1995), June Purvis, akademisi dari Universitas Portsmouth menjelaskan, kendati para suffragettes ini melakukan tindakan kejahatan, mereka menekankan bahwa tidak boleh ada nyawa yang menjadi taruhannya. Purvis mengutip salah satu pengakuan seorang suffragette, “Nyonya Pankhurst memberi kami perintah tegas tentang tindakan ini. Tidak boleh ada korban jiwa, kami hanya diizinkan untuk memberikan hidup kami pada perjuangan ini.”

Banyak orang melihat aksi militansi ekstrem ini dalam dua sisi berbeda. Ada yang melihatnya sebagai sebuah tindakan terorisme yang tidak bisa dijustifikasi, namun ada juga yang melihatnya sebagai sebuah tindakan yang mau tidak mau dilakukan perempuan karena bahasa yang dipahami laki-laki adalah agresi. Pembangkangan sipil memang memiliki peran penting dalam demokrasi demi mewujudkan hak setara bagi tiap warga negara.

Melihat bagaimana para perempuan telah lama diabaikan suaranya dan justru direpresi oleh negara, maka apa yang mereka lakukan sebenarnya bukan suatu hal yang sulit dipahami. Yang diperlukan adalah bagaimana pemegang kekuasaan dan pemangku kebijakan bisa bersikap adil pada mereka dari kelompok marjinal agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan.