Ramai-ramai Boikot Raffi Ahmad, Bisakah ‘Cancel Culture’ Jadi Gerakan Sosial?
Foto: Instagram/raffinagita1717
Nama Raffi Ahmad kembali jadi trending di media sosial. Setelah dikritik lantaran hadir dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda pada (29/10) lalu, kini namanya ramai diperbincangkan sesudah Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis temuan soal nominal kontrak kementerian sebesar Rp14, 7 miliar dengan perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia. Temuan ini pun membuat Raffi banjir hujatan sampai gelombang boikot di media sosial.
Salah satu netizen yang juga ikut memboikot Raffi adalah “Dania”, 27. Kepada Magdalene ia mengaku geram atas temuan ICW tersebut. Dania pun menilai Raffi mendapat banyak keuntungan dari ketidakjelasan manfaat belanja influencer pemerintah.
“Sudah ku-unfollow itu semua sampai ke pekerja rumah tangganya. Pajak kita kok jadi ngalir ke dia gini? Manfaatnya pun enggak ada,” katanya (10/10).
Dania tidak hanya berhenti mengikuti akun Raffi, tetapi juga mulai meninggalkan sejumlah influencer yang kerap muncul bersamanya. Ia ingin penarikan dukungan tersebut meluas kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan figur yang dianggap dekat dengan kekuasaan.
“Kita boikot aja mulai sekarang influencer sampai merek yang terafiliasi rezim. Biar mereka sadar kalau mereka dekat dengan kekuasaan, dukungan masyarakat itu akan hilang,” imbuhnya.
Dosen Departemen Sosiologi, Kuskridho Ambardi (Dodi), menyebut aksi tersebut sebagai bentuk cancel culture terhadap influencer. Kepada Magdalene, Dodi menjelaskan praktik ini merupakan penarikan dukungan secara kolektif terhadap individu atau institusi akibat ketidaksetujuan publik atas opini maupun tindakan mereka.
“Cancel culture ini memberikan batas tindakan mana yang bisa diterima oleh publik, dan mana yang tidak,” kata Dodi (5/11).
Baca juga: Di Balik Latah Pemerintah Gandeng Seleb Tiap Bikin Kebijakan
Bagaimana Cancel Culture Bekerja pada Influencer?
Influencer sendiri merupakan individu yang bertumpu pada dukungan masyarakat. Dalam “Technology and the self: A new deity” (2019), influencer didefinisikan sebagai pemberi pengaruh, pembentuk opini, sampai menginspirasi tindakan orang lain. Basis pergerakan mereka adalah audiens di media sosial. Mereka umumnya membangun citra diri berdasarkan satu konsep utama, seperti memasak sampai gaya hidup.
Dukungan pengikut, dalam hal ini, enggak hanya menentukan jangkauan mereka di media sosial, tetapi juga menjadi bagian dari nilai personal jenama yang dapat menarik kerja sama komersial. Karena itu, ketika kepercayaan audiens terganggu, mereka berpotensi kehilangan dukungan sekaligus pengaruh yang selama ini dibangun.
Penelitian Ling-Yen Pan dan Crystal T. Lee (2025) berjudul “Beyond the Unfollow Button: Navigating Social Media Influencer Boycotts in the Digital Marketplace” secara khusus membahas boikot terhadap influencer di media sosial. Penelitian ini menunjukkan boikot bukan sekadar tindakan individu berhenti mengikuti akun, melainkan dapat berkembang menjadi penarikan dukungan kolektif terhadap influencer yang dianggap melanggar standar moral publik.
Menurut Dodi, ketergantungan pada dukungan audiens membuat cancel culture dapat memengaruhi perilaku influencer. Ketika warganet berhenti mengikuti akun atau memboikot merek yang terafiliasi dengan mereka, tindakan tersebut menjadi bentuk penarikan dukungan sekaligus penegasan batas perilaku yang dapat diterima publik.
“Ketika kita berbicara boikot partisipasi terhadap seorang influencer atau organisasi yg dikelola sang influencer, boikot itu menjadi tanda penarikan batas (perilaku) itu,” kata Dodi.
Penarikan dukungan secara kolektif juga berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi dan politik. Berkurangnya audiens dapat memengaruhi jangkauan konten dan daya tawar influencer di hadapan merek atau pihak yang ingin bekerja sama. Dengan demikian, boikot bukan hanya ekspresi ketidaksetujuan, tetapi juga dapat menjadi sanksi publik.
“Boikot terhadapnya akan membawa tekanan bagi sang influencer. Cancel culture itu akan berdampak langsung pada peruntungan ekonomi dan politik mereka. Jadi, hukuman berupa penarikan dukungan itu tak lain adalah sanksi publik terhadapnya,” imbuhnya.
Baca juga: Ketika Demokrasi Digadaikan: Orkestrasi Kekuasaan Lewat Media dan ‘Influencer’
Bisakah Boikot Berkembang Menjadi Gerakan Sosial?
Dodi menilai boikot terhadap influencer yang dekat dengan kekuasaan berpotensi menjadi titik awal perlawanan informal terhadap penguasa. Melalui penarikan perhatian dan kepercayaan, publik dapat mempertanyakan peran figur populer yang dianggap turut membangun citra kekuasaan melalui aktivitas di media sosial. Aksi tersebut juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai hubungan industri hiburan, media sosial, dan politik.
“Cancel culture ini bisa jadi titik mula perlawanan informal terhadap rezim,” kata Dodi.
Dalam riset berjudul “DRAG THEM: A brief etymology of so-called ‘cancel culture’” (2020), cancel culture dijelaskan tidak sebatas budaya menghakimi seseorang. Praktik ini mencakup kritik, calling-out atau penyampaian kritik terhadap tindakan yang dianggap bermasalah, hingga penarikan dukungan, perhatian, waktu, dan uang dari individu yang dinilai tidak lagi sejalan dengan nilai yang diyakini publik.
Dalam konteks tersebut, memboikot influencer menjadi salah satu bentuk ekspresi agensi publik. Masyarakat dapat menentukan pihak mana yang ingin mereka dukung dan dari siapa mereka menarik sumber daya maupun perhatian. Keputusan untuk berhenti mengikuti akun, tidak membeli produk, atau tidak lagi terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan figur tertentu merupakan bagian dari tindakan tersebut.
Riset yang sama juga melihat cancel culture sebagai bentuk akuntabilitas digital. Melalui media sosial, warganet dapat menyampaikan kritik dan menuntut pertanggungjawaban figur yang dianggap memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Penarikan dukungan terhadap individu tertentu juga dapat menghubungkan berbagai kritik yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi persoalan kolektif.
Meski demikian, Dodi mengingatkan cancel culture tidak otomatis berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Dibutuhkan pengembangan isu, diskusi publik, serta pengorganisasian agar aksi boikot tidak berhenti pada penarikan dukungan terhadap satu figur saja.
Baca juga: Di Balik Tren Dadfluencer di Media Sosial
Kelompok-kelompok kritis, menurutnya, perlu membangun kerangka persoalan yang lebih luas dan relevan agar masyarakat dapat menghubungkan tindakan individu dengan persoalan struktural. Mobilisasi sumber daya dan pengorganisasian juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan gerakan.
“Tapi untuk berkembang menjadi gerakan sosial yg luas, kemungkinan itu tergantung juga pada kemampuan kelompok-kelompok kritis untuk membangun frame yang lebih relevan dan lebih luas dari sekadar frame boikot terhadap Raffi,” tutup Dodi.
