Sudah Jatuh (Miskin), Tertimpa Pajak Pembalut Pula: Cerita Perempuan Pekerja Informal

Foto: Siti Parhani/Magdalene

Dea Amanda, 29, rela bangun dini hari di akhir pekan untuk bersiap-siap mengikuti Women’s March Jakarta (WMJ) 2026 yang bertitik kumpul di perempatan Sarinah (7/11). Ia menitipkan anaknya kepada orang tua, dan berangkat ke Sarinah bersama seorang teman menaiki motor.

Alasan Dea mengikuti WMJ dilatarbelakangi oleh amarahnya yang sudah naik ke ubun-ubun akibat situasi ekonomi hari-hari ini. Kebutuhan pokok yang melonjak, ditambah pembalut yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membuatnya merasa tidak bisa tinggal diam di rumah.

Sebelumnya, isu soal pajak pembalut naik ke publik pada akhir Oktober 2026. Indonesia sendiri diketahui memasukkan pembalut ke dalam barang yang dikenakan PPN dengan tarif yang tadinya 10 persen menjadi 11 persen lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). PPN kembali bertambah menjadi 12 persen pada 2025. Namun mengutip tulisan Magdalene, untuk barang nonmewah pajak yang dikenakan sebesar 11/12 dari harga jual sehingga beban PPN efektif tetap 11 persen.

Bagi Dea yang merupakan orang tua tunggal, pajak pembalut begitu terasa mencekik. Dea bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol) dengan penghasilan Rp100 ribu dalam sehari. Ia mengaku kesulitan membagi pengeluarannya untuk makan, biaya sekolah dua anaknya, dan pembalut.

Baca juga: Pembalut Masih Kena Pajak, Siapa yang Dirugikan?

Menstruasi Dipajak, Perempuan Semakin Dimiskinkan

Dea menanggung sendiri seluruh kebutuhan rumah tangga setelah bercerai pada 2023 silam. Kala itu Dea menggugat cerai sang suami karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Setelah bercerai, Dea kesulitan mencari pekerjaan purnawaktu. Pasar kerja sedang minim, ditambah ada tanggungan dua anak yang harus diurus sehingga sulit membagi waktu. 

“Berhubung aku cerai, terus (punya tanggungan) dua anak, aku enggak bisa full-time kerja. Sebenarnya bisa aja, cuma kan tahu sendiri biaya pengasuh aja tuh udah tinggi,” ujarnya.

Alhasil demi fleksibilitas, Dea bekerja sebagai ojol. Di pagi hari ia mengurus anaknya dan mengantarnya ke sekolah, kemudian pada siang hari ia baru berangkat bekerja. Namun, penghasilan sebagai ojol sebesar Rp100 ribu tidak menutup kebutuhan sehari-hari. 

“Paginya aku ngurus anak dulu, siangnya baru narik ojol. Bayangin aja narik Rp100 ribu udah buat apa aja. Ngisi bensin aja sehari Rp35 ribu sampai Rp40 ribu kan. Terus nafkahin anak. Desil aku 6, jadi enggak bisa menerima manfaat (bantuan sosial),” keluhnya.

Selain ojol, Dea juga menjalankan usaha sampingan dengan menjual kue pasar seperti risol. Tetapi kini usahanya tersendat karena ia mengaku kebutuhan pokok melonjak sehingga usaha susah untung.

“Makanya, pemerintah kadang bilang (rakyat harus) kerja lebih maksimal lagi, padahal kita udah maksimal banget. Subuh-subuh kita bikin kue, bikin risol, nitipin juga. Tapi paling cuma balik modal doang,” katanya.

Dari semua daya dan upayanya itu, Dea mengaku masih kesulitan membeli pembalut. Dea membutuhkan satu bal pembalut per bulan. Dari amatannya, harga pembalut terus membengkak di tengah pajak dan harga barang yang terus dinaikkan.

“Kalau pembalut emang berasa banget (pengeluarannya), karena kan kalau aku tuh setiap bulan butuh pembalut malam, yang panjang aja tuh udah pasti satu bal itu habis. Pembalut malam yang 30 cm itu aja kan udah berasa mahal, dan itu pasti sebulan habis satu bal,” ujarnya.

Ia bercerita, kemasan berisi 22 sampai 23 buah pembalut mencapai Rp16 ribu sampai Rp20 ribu. Harga yang bagi pekerja ojol seperti Dea sangat memberatkan. Ditambah Dea tidak bisa sembarangan beralih produk pembalut walaupun lebih murah, sebab kulitnya bisa iritasi jika produk tidak cocok.

“Bayangin aja, tiap bulan kan berasa juga karena itu bukan kebutuhan setahun sekali, itu kan tiap bulan harus beli. Segala macam semuanya dipajakin,” ujarnya.

Bahkan, dulu Dea sempat tidak mampu membeli pembalut kemasan seharga Rp2.000. Ia mengaku sempat putus asa dan terpaksa menggunakan kain di rumah sebagai pengganti pembalut, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman beraktivitas di luar rumah.

“Aku sempat cuma pakai kain doang di rumah. Kan ada tuh yang namanya kain pembalut gitu. Cuma kita jadi enggak nyaman buat keluar. Sampai nangis sih, ngomong ke suami: ‘Yang, ini aku pembalut aja masa enggak kebeli cuma Rp2.000 lho ini, enggak kebeli’ aku bilang gitu,” kisahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Irma, 48, penjual minuman keliling. Saat ditemui Magdalene di aksi WMJ 2026 ia sedang memarkirkan motornya yang dipasangi gerobak kayu berisi ragam minuman instan. 

Irma mengaku penghasilan sehari-hari dari berjualan keliling tidak menentu, dan sangat bergantung pada acara atau keramaian di ruang publik seperti demonstrasi. “Enggak tentu juga (penghasilan). Kalau di saat ada keramaian ya lumayan. Kalau enggak ada keramaian ya kadang dapat, kadang enggak,” kisahnya.

Suami Irma merupakan tukang kebun. Pendapatan mereka kerap tidak menutup kebutuhan sehari-hari. Irma mengatakan barang sembako seperti minyak semakin mahal, ditambah harga plastik untuk berjualan juga naik.

“Minyak, kopi, sama plastik-plastiknya semua naik. Kalau enggak ada acara kayak gini (demonstrasi) kadang dapat (penghasilan), kadang enggak,” katanya.

Pengeluaran bulanan semakin terasa saat harus menyisihkan uang untuk membeli pembalut. 

“Namanya perempuan pasti berasa lah (pengeluaran untuk pembalut), kan kita rutin setiap sebulan sekali pasti datang bulan. Kalau di usia saya pas datang bulan deras ya, kan. Harus (pembalut) yang tebal,” ucapnya.

Baca juga: Kami Puasa Beli Beras demi Belanja Pembalut

Bisa Beli Pembalut Asal Keluarga Puasa Makan

Pengalaman Dea dan Irma memberikan gambaran bagaimana kondisi ekonomi perempuan pekerja informal yang bekerja di jalanan. Dita dari Kolektif Buruh Perempuan Indonesia mengatakan, pekerja informal seperti Dea dan Irma biasanya bekerja selama delapan jam dalam sehari, tetapi hanya mendapatkan upah harian di bawah Rp50 ribu.

“Banyak buruh-buruh perempuan yang gajinya di bawah Rp50 ribu dengan kerja 8 jam,” ujarnya.

Mengutip Kompas.id, dalam diseminasi dan diskusi publik laporan penelitian bertajuk “Perempuan Pekerja Informal Perempuan Dalam Ekonomi Digital” pada 2024 silam di Jakarta ditemukan sebagian besar perempuan pekerja informal tercatat bekerja lebih dari 40 jam per minggu. 70 persen di antaranya hanya memperoleh pendapatan kurang dari Rp3 juta per bulan.

Menurut Dita, kondisi ini menyebabkan dilema di kalangan pekerja perempuan. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit: Memilih antara membeli beras untuk makan keluarga atau membeli pembalut.

“Mungkin buat teman-teman buruh perempuan yang gajinya di atas UMR atau dua digit itu biasa aja karena kita bisa beli. Tapi teman-teman buruh perempuan yang kerja di informal, yang gaji hariannya enggak sampai Rp100 ribu itu sangat berat ya. Karena kayak Rp30 ribu perempuan harus memilih antara mau beli beras atau pembalut,” ujarnya.

Akibatnya, Dita menceritakan banyak perempuan terpaksa beralih membeli pembalut curah di toko daring yang tidak dapat dijamin kualitas serta higienenya. Bahkan terpaksa menggunakan kain bekas.

“Banyak juga teman-teman buruh perempuan yang akhirnya menggunakan kain-kain untuk menjadi pembalut, sebagai pengganti pembalutnya,” ucapnya.

Baca juga: Sudah Berdarah, Dipajaki Pula: Polemik Pajak Pembalut Perempuan

Tuntut Penghapusan Pajak Pembalut

Dita mengatakan pembalut adalah kebutuhan biologis dasar perempuan yang seharusnya tidak dibebani pajak. Menurutnya, pembalut idealnya dapat diakses secara murah bahkan gratis bagi para buruh dan pekerja perempuan berpenghasilan rendah.

Senada dengan Dita, Dea menuntut pemerintah memberikan perhatian pada pajak pembalut. Ia mengeluhkan kenaikan harga dan pengenaan pajak pada pembalut di tengah membengkaknya beban hidup lain seperti bensin dan listrik.

“Aku hidup sendiri tuh berasa banget. Listrik juga sekarang naik semuanya. Semuanya naik,” ujarnya.

Sementara itu, Irma menolak dan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengenakan pajak pada produk pembalut. Ia bilang, datang bulan adalah siklus rutin bulanan perempuan yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak seharusnya dipajaki di tengah kondisi masyarakat kecil yang sedang kesulitan ekonomi.

“Kenapa harus di-pajakin ya kan, sementara masyarakat udah susah kayak begini. Makin sulit aja,” tuturnya.

Ketentuan mengenai pajak pembalut sendiri saat ini tengah dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji dalam Perkara No. 406/PUU-XXIV/2026, oleh seorang warga bernama Bernita Matondang (2/11). Ia berpendapat, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan penjelasan di dalam UU HPP merugikan haknya sebagai warga negara.

Penjelasan dari pasal tersebut memasukkan barang-barang pokok yang mendapat pembebasan PPN. Antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. 

Pembalut tidak masuk ke dalam kategori tersebut. 

Bernita mendalilkan pembalut merupakan kebutuhan dasar yang timbul dari proses biologis rutin perempuan yang tidak dapat dihindari atau ditiadakan melalui keputusan konsumsi. Pengenaan PPN menimbulkan beban dan kerugian ekonomi aktual yang berulang bai perempuan yang harus membeli pembalut secara berkala.

Dalam petitum atau tuntutannya, ia memohon kepada MK agar kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan sanitasi menstruasi, dipertimbangkan untuk dibebaskan PPN di dalam UU HPP.

“…bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai dasar pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi;” mohonnya.