Anggaran Perpusnas Dipangkas Hampir Separuh, Apa Kabar Literasi Kita?

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa lalu (1/9), Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyoroti Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional. Per Maret 2026, IPLM baru menyentuh angka 40,6, yang menurut Bonnie menunjukkan tingkat literasi dan kegemaran membaca di Indonesia belum mencapai titik ideal untuk menyokong visi Indonesia Emas 2045.

Di tengah kondisi tersebut, anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) tahun 2026 justru dipangkas drastis hingga 47,6 persen. Anggaran turun dari Rp721,7 miliar menjadi hanya Rp378 miliar.

Sekretaris Utama Perpusnas, Dr. Drs. Joko Santoso, M.Hum., mengonfirmasi kepada Magdalene pemangkasan anggaran ini berdampak masif terhadap kapasitas intervensi pemerintah dalam meningkatkan literasi. Dampak paling nyata terlihat pada program dukungan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah rakyat.

“Tahun lalu, perpustakaan bisa memberikan dukungan berupa 374.289 buku bacaan pengaya di 150 lokasi atau 224 jenjang sekolah rakyat, termasuk 142 anjungan baca digital dan 448 rak buku. Tahun ini kita tidak ada lagi, karena memang tidak ada alokasinya,” papar Joko.

Pemangkasan anggaran juga menghentikan laju ekspansi program KKN Tematik Literasi yang selama ini menggandeng 23 perguruan tinggi di 66 kabupaten/kota di Indonesia. Sebelumnya, program ini telah menyasar 1.000 desa, dengan masing-masing desa menerima bantuan 1.000 eksemplar buku bacaan bermutu.

Selain penangguhan distribusi buku fisik ke sekolah dan penghentian akuisisi bahan perpustakaan baru, seperti buku cetak, buku elektronik, hingga langganan jurnal daring, target pelestarian dan preservasi koleksi juga mengalami penyesuaian tajam. Kondisi ini berdampak langsung pada upaya penyelamatan warisan intelektual bangsa.

“Kami tadinya menargetkan pelestarian naskah kuno Nusantara sebanyak 100 naskah pada tahun ini, terpaksa diturunkan menjadi hanya 50 naskah,” jelasnya.

Program alih media bahan perpustakaan ke dalam format digital juga ikut dipangkas. Kapasitas digitalisasi yang diperlukan untuk menyediakan akses perpustakaan secara daring turun dari target awal 38.000 eksemplar menjadi 28.000 eksemplar, sementara alih media naskah kuno Nusantara dalam format digital turun dari 6.500 menjadi 4.800 eksemplar.

“Dari sisi penurunan target ini, kapasitas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama secara daring jadi berkurang,” jelas Joko.

Baca juga: 6 Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo: PHK Massal hingga Riset yang Mandek

Dampak Perampingan Anggaran Literasi

Pemangkasan anggaran Perpusnas turut memengaruhi upaya pemerataan akses bacaan, terutama di daerah dan pelosok desa. Pengurangan dukungan pengadaan dan distribusi buku membuat ruang baca dan perpustakaan di berbagai wilayah memiliki akses yang lebih terbatas terhadap koleksi baru.

Joko memaparkan, sepanjang tahun 2024-2025, Perpusnas telah menyediakan 20 juta buku Bahan Bacaan Bermutu (BBB) yang ditujukan bagi anak-anak usia dini hingga kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Puluhan juta eksemplar buku tersebut telah didistribusikan ke 20.000 lokus ruang baca yang meliputi perpustakaan desa, kelurahan, dan rumah ibadah.

Namun, perluasan akses bacaan tersebut kini terhenti. Badan Statistik Indonesia (BPS) mencatat pada 2025 Indonesia memiliki 71.197 desa, dan menurut Joko baru sekitar 35 persen di antaranya yang memiliki perpustakaan.

“Tentu anak-anak, pelajar, mahasiswa, guru, masyarakat desa, hingga komunitas literasi yang membutuhkan akses terhadap bacaan dan sumber pengetahuan menjadi pihak yang paling terganggu,” jelas Joko.

Tanpa alokasi pengadaan dan pengiriman buku, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan perpustakaan mandiri di berbagai daerah kini harus beroperasi dengan koleksi seadanya dan minim asupan buku baru. Keterbatasan ini membuat akses masyarakat terhadap bahan bacaan bermutu ikut menyempit.

Dampak pemangkasan anggaran negara pada sektor kebudayaan dan literasi diamati secara kritis oleh Dewi Kharisma Michellia, Anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta (2023-2026). Ia melihat pemangkasan ini secara nyata merusak rantai ekosistem perbukuan dari hulu ke hilir.

Menurut Dewi, ekosistem perbukuan melibatkan banyak pihak, mulai dari proses praproduksi, seperti pencarian bakat penulis, produksi berupa penerbitan, hingga pascaproduksi berupa distribusi ke perpustakaan dan toko buku. Ketika salah satu mata rantai terganggu, dampaknya dapat menjalar ke pihak lain dalam ekosistem tersebut.

“Pemangkasan anggaran pada satu sektor tentu akan berdampak besar pada sektor yang lain. Misalnya pengurangan anggaran pengiriman buku ke daerah pelosok, mata rantai akan terganggu, royalti penulis bisa berkurang, dan bahkan bisa membuat penulis eksodus mencari mata pencaharian lain,” urainya.

Lebih jauh, Dewi menyoroti dampak pemotongan anggaran Perpusnas terhadap distribusi buku cetak. Kehadiran buku fisik, menurutnya, tetap penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kemampuan anak.

“Buku fisik membantu anak-anak melatih daya tahan berfokus pada teks panjang tanpa interupsi atau video singkat. Pemahaman akan kompleksitas dari sebuah buku ini sangat penting untuk mendampingi tumbuh kembang daya literasi anak muda yang diharapkan menjadi generasi emas di tahun 2045,” tegas Dewi.

Kekhawatiran Dewi sejalan dengan evaluasi pendidikan di tingkat global. Berdasarkan laporan OECD melalui studi PISA 2022, ketergantungan pada perangkat digital di sekolah berkorelasi dengan penurunan kemampuan membaca, konsentrasi, dan daya ingat siswa akibat digitalisasi berlebih.

Sejumlah negara maju seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, Prancis, Italia, dan Denmark kemudian mengubah arah kebijakan pendidikan dengan mengembalikan penggunaan medium kertas dan alat tulis fisik di ruang kelas. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari respons terhadap evaluasi mengenai penggunaan perangkat digital dalam proses pembelajaran.

BBC World melaporkan Kementerian Pendidikan Swedia, misalnya, menghentikan strategi pembelajaran berbasis layar dan mengalokasikan anggaran sekitar 1,2 miliar kronor atau Rp1,7 triliun untuk menyediakan buku teks cetak di sekolah-sekolah dasar.

“Jadi jangan sampai terbalik, teknologi berkembang pesat, tetapi manusia dan kehidupannya sehari-hari justru semakin dikerdilkan,” tegas Dewi.

Baca juga: Kelangkaan Elpiji 3 Kg: Beban Berat Perempuan di Tengah Blunder Kebijakan

Upaya Bertahan dan Langkah Taktis Perpusnas

Meski ruang gerak finansial menyempit, Joko menekankan program-program prioritas nasional dengan dampak tinggi terhadap masyarakat tetap dipertahankan. Perpusnas mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk menjaga sejumlah program tetap berjalan.

Salah satu program prioritas tersebut adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang menyasar 750 perpustakaan desa. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar kesejahteraan mereka meningkat melalui ilmu yang didapat dari perpustakaan, sementara Perpusnas tetap menggandeng perguruan tinggi melalui program KKN Tematik Literasi di 1.000 desa.

“Meski tidak ada bantuan bacaan bermutu (buku fisik baru), kami terus memberdayakan perpustakaan-perpustakaan yang sudah kami bantu di 1.000 lokus desa tersebut pada tahun sebelumnya,” jelas Joko.

Perpusnas juga mempertahankan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima). Sebanyak 360 pekerja literasi diberikan insentif untuk membuat program selama enam bulan guna menggerakkan semangat membaca di akar rumput.

Di level birokrasi, Perpusnas telah melakukan pertemuan strategis dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menegaskan peningkatan literasi sebagai bagian vital dalam penyiapan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memastikan kebutuhan anggaran sektor ini kembali mendapat ruang dalam perencanaan tahun berikutnya.

Lobi yang dilakukan Perpusnas mulai membuahkan hasil untuk rancangan tahun mendatang. Merujuk pada siaran pers Perpusnas pada Selasa (1/9) lalu, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz memaparkan pagu anggaran Perpusnas untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 telah disetujui sebesar Rp417,725 miliar setelah mendapat tambahan Rp50 miliar.

Komisi X DPR RI bahkan menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp307,774 miliar yang akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI. Tambahan anggaran untuk 2027 tersebut secara spesifik akan diarahkan untuk “menghidupkan kembali” program yang mati suri pada 2026.

Baca juga: Jadi ASN Tak Jamin Hidup Nyaman: Cerita Mereka yang Terdampak Efisiensi Anggaran

Namun, anggaran 2027 masih menunggu pelaksanaan hingga tahun berganti. Selama masa transisi, gerakan literasi di tingkat akar rumput tetap menghadapi keterbatasan dukungan dan dituntut mempertahankan kegiatannya dengan sumber daya yang tersedia.

Bagi Dewi, jawaban atas kebuntuan saat ini adalah jejaring solidaritas kolektif. “Jika kita tidak bisa menghadirkan subsidi dari pemerintah, kita perlu bersolidaritas menghadirkan subsidi itu di antara kita. Tetap menulis, menyunting, menerjemah, menerbitkan, dan mendiskusikan buku,” imbaunya.

Ia juga menyarankan kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya berfokus pada selebrasi literasi, melainkan menyentuh kebutuhan esensial. Hal ini mencakup subsidi kertas, pemotongan pajak bagi profesi perbukuan, serta penciptaan ruang-ruang tenang bagi masyarakat untuk membaca dan merelaksasi pikiran dari beban hidup kontemporer.

“Kita perlu menunjukkan bahwa kecintaan masyarakat terhadap buku terus tumbuh secara organik, baik diberikan benih dan pupuk oleh pemerintah atau tidak,” tambah Dewi.

Ilustrasi oleh Karina Tungari