Sebagai penikmat musik, saya sadar ada musisi yang sedang mendapatkan cancel culture. Salah satu Personel dari duo White Chorus, Emir Agung dicela netizen karena ayahnya merupakan bagian tim Mawar yang diduga menculik aktivis pada 1998.
Kolom komentar di konten TikTok diramaikan desakan supaya Emir keluar dari White Chorus, jika imej duo itu ingin tetap aman. Begitu pun kolom komentar salah satu unggahan Instagram White Chorus yang dipenuhi emoticon mawar dan meminta Emir menanyakan ke mana ayahnya membuang jasad aktivis yang hilang.
Saya bukan pendengar White Chorus garis keras. Paling hanya mendengar lagu ‘Minggu’ yang sempat diputar di mana-mana. Saya setuju cancel culture sah-sah saja dilakukan atas rasa frustrasi masyarakat terhadap tokoh atau institusi yang melakukan kejahatan, tetapi tidak mendapat penghakiman.
Namun, meng-cancel seseorang karena ia anak penjahat, tak bisa masuk di akal saya. Lagipula, figur publik punya tanggung jawab untuk menjelaskan dirinya secara utuh ke publik?
Baca juga: ‘Doctor Slump’ Bukan Reuni Biasa, Ada Isu Kesehatan Mental hingga ‘Cancel Culture’ juga
Enggak Perlu
Peneliti Remotivi Heychael mengatakan sebenarnya Emir tidak memiliki tanggung jawab apa pun untuk menjelaskan dirinya kepada publik. Meski pekerjaannya adalah musisi yang terlibat dengan publik, ia bukan pejabat yang harus transparan kepada masyarakat tentang keluarga atau masa lalu yang dimilikinya.
“Aku paham bahwa ada harapan agar dia menyatakan latarbelakangnya. Cuma apakah wajib? Ya enggak, kecuali dia bekerja di konteks yang mengharuskan untuk itu. Misalnya di lembaga negara atau jabatan publik,” jelas Heychael lewat pesan teks (27/1).
Pun demikian, ketika ajakan meng-cancel sudah bergulir di ruang publik, Heychael bilang ada baiknya mengkomunikasikan ke publik secara jujur. Ia menambahkan, netizen juga perlu belajar dari kejadian ini. Berbagai aspek harus dipastikan dulu sebelum mengcancel tokoh atau institusi.
“Jadi pertama-tama yang harus dicek adalah relasinya dengan pelanggaran HAM. Apa peran dia dalam enabling pelanggaran HAM? jangan serampangan sih menurutku,” tuturnya.
Heychael berpendapat, konteks menjadi sangat penting dalam cancel culture di industri budaya populer. Pelaku budaya populer baru punya tanggung jawab untuk jujur ketika ada konflik kepentingan. Ia mencontohkan dalam Pestapora 2025. Banyak musisi yang mundur ketika event tidak jujur terhadap sponsor PT Freeport Indonesia.
“Kalau soalnya relasi keluarga aku kira bisa jadi tidak relevan, kecuali relasi ini membuat band yang dimaksud mendapat sponsor atau kesempatan manggung karena relasi tersebut,” katanya.
Baca juga: Kasus Kematian Aktor Lee Sun-kyun: Dari Cancel-culture hingga Dugaan “Dikorbankan” Polisi
Pro Kontra Cancel Culture
Saya bukannya sama sekali enggak setuju dengan cancel culture. Setiap netizen punya hak untuk mengonsumsi atau tidak mengonsumsi sesuatu.
Misalnya, saya tidak akan secara mandiri mencari dan mendengarkan lagu-lagu Harum Manis, karena vokalisnya Sulthon Kamil diduga melakukan child grooming. Begitu pula dengan lagu-lagu yang dinyanyikan R Kelly yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual, semerdu apapun suaranya pasti akan terdengar memuakan.
Lagipula, cancel culture bisa sangat berguna jika sistem hukum tidak berjalan dengan baik. Berkaca dari gerakan #MeToo di Amerika Serikat (AS), gerakan memboikot ini berhasil menenggelamkan beberapa nama, seperti komedian Bill Cosby dan penulis skenario Harvey Weinstein.
Menurut Kennedy (2025) dalam jurnal berjudul ‘Networked Justice: The Actions and Effects of Cancel Culture on YouTube’, cancel culture berangkat dari pencarian keadilan. Budaya ini, tulisnya, terjadi karena sistem hukum yang ambigu, kurangnya bukti dan peraturan untuk menjerat pelaku, serta korban yang rentan dan dirugikan dari berbagai aspek.
Menurut Heychael, cancel bisa dilakukan dan punya dampak hanya bila strategis. Tokoh-tokoh yang jadi target pun harus penting dan jelas perannya dalam pelanggaran HAM atau suatu kasus.
“Artinya jangan sampai overused. fokusnya pada target-target penting. Misalnya, dalam isu Palestina, pada bank-bank yang mendanai israel atau perusahaan senjata. Atau pada influencer yang bekerja promosikan proganda,” tuturnya.
Siapa yang Untung?
Terlalu naif rasanya menganggap publik atau korban sebagai pemenang tunggal ketika cancel culture berhasil menenggelamkan nama-nama problematik. Nyatanya, cancel culture bukan melulu soal khalayak melawan figur publik, atau sebaliknya. Ada platform yang menjadi pemain ketiga dalam gerakan ini.
Farries, Kerrigen, dan Siapera (2024) di penelitian berjudul The Platformisation of Cancel Culture, menjelaskan peran platform dalam perseteruan ini. Sebagai ladang perang, platform tentu saja diuntungkan dengan adanya pertikaian. Mau mengakui atau tidak, Meta; TikTok; dan X, mencari keuntungan dari perhatian para pengguna.
Masalahnya, konflik menarik perhatian pengguna media sosial dengan sangat mudah. Baik yang berpihak, maupun hanya jadi penonton, netizen menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti konten-konten semacam ini.
Lalu siapa yang memilih konten apa yang akan mendapatkan banyak views? Kalau kata Maria Ressa dalam bukunya How to Stand Up to a Dictator, platform punya kuasa untuk membuat konten viral. Jurnalis asal Filipina ini juga berpendapat, konten yang bisa memantik emosi negatif pengguna cenderung lebih mudah viral di media sosial.
Lebih parahnya lagi, perhatian netizen enggak cuma dijadikan cuan oleh platform, tetapi juga influencer yang siap mengeruk keuntungan dari kebencian. Masih dari penelitian, The Platformisation of Cancel Culture, sebagian influencer di Amerika Serikat (AS) sengaja mengutarakan pernyataan kontroversial untuk memancing keributan.
Youtuber, Shane Dawson jadi contoh sempurna untuk kasus ini. Ia beberapa kali dicancel karena mengupload konten rasis dan misoginis. Namun, bukannya tenggelam, ia malah menambah pengikut dari branding ‘musuh masyarakat’ tersebut. Hal yang sama terjadi pada figur seperti Andrew Tate yang dalam beberapa kesempatan mengaku menganut seksisme, di depan kamera.
Skema bisnis serupa juga terjadi di Indonesia. Konten-konten yang sengaja di-publish untuk bikin marah, sering lewat di FYP TikTok. Saya langsung mengeklik ‘tidak tertarik’, ketika melihat influencer yang kerjaannya mencela kelas ekonomi bawah, mengobjektifikasi perempuan, dan merendahkan teman-teman LGBTIQ+.
Namun, saat kami melakukannya, toh penonton konten tersebut sudah jutaan dengan ribuan like dan ratusan komen yang isinya memaki. “Platform bukan cuma aktor dalam cancel culture, ia juga penggerak utama praktik semacam ini,” tulis Farries, Kerrigen, dan Siapera.
Sekali lagi, saya tidak anti dengan cancel culture. Di tengah sistem hukum yang berantakan, gerakan ini bisa dilihat sebagai rasa frustrasi publik dalam mencari keadilan. Setiap netizen punya hak untuk tidak mengonsumsi figur publik yang sudah terbukti atau diduga problematik sama sekali.
Namun, ruang digital bisa jadi tempat yang sangat reaktif. Masih mengutip Maria Ressa, media sosial tidak memberi ruang untuk berpikir pelan. Informasi yang begitu cepat membuat netizen merasa harus bisa mengunyah semua. Padahal, tentu saja untuk menganalisis sesuatu secara baik, diperlukan waktu yang panjang.
Kembali pada persoalan Emir, semua netizen bisa memilih untuk tidak mendengarkan White Chorus, begitu tahu ayahnya merupakan bagian dari tim Mawar. Itu bisa dilihat sebagai rasa frustrasi karena pelanggaran HAM 1998 tidak kunjung mendapat titik terang.
Informasi di Instagram, X, dan TikTok boleh saja jadi salah satu acuan meng-cancel tokoh. Namun mungkin ada baiknya untuk menganalisis informasi di medsos matang-matang.
Misalnya dengan cara bertanya pada diri sendiri, apakah Emir bisa memilih untuk tidak terlahir dari seorang anggota tim Mawar? Atau adakan peran Emir yang masih anak-anak dalam karir ayahnya saat Orde Baru?
Lagipula, berbicara tentang tim penculik aktivis itu, Prabowo Subianto jadi Presiden setelah joget-joget di platform yang sama!
Ilustrasi oleh Karina Tungari
