Beberapa konten lewat di beranda saya. Seorang ibu pengemudi ojek daring membawa anaknya yang masih batita saat bekerja. Di konten lain, seorang ayah meninggalkan anaknya yang masih kecil dalam kamar kontrakan yang dikunci karena harus mencari nafkah dan tidak punya orang yang bisa dimintai bantuan.
Kolom komentar ramai menghakimi. Ada yang mempertanyakan keputusan membawa anak ke jalan, meninggalkan anak sendirian, sampai keputusan memiliki anak ketika kondisi ekonomi serba sesak.
Namun, reaksinya berbeda ketika yang muncul adalah pekerja rumah tangga (PRT) yang membawa anak sambil menyapu, mengepel, atau mencuci piring di rumah majikannya. Pujian mengalir untuk sang majikan. Ia dianggap mulia, bahkan didoakan masuk surga karena membolehkan anak pekerjanya ikut ke tempat kerja.
Kontras ini membuat saya bertanya: mengapa keamanan anak harus bergantung pada nasib mujur mendapatkan majikan yang mengizinkannya ikut bekerja? Mengapa kita lebih sibuk menilai orang tuanya daripada mempertanyakan pilihan pengasuhan yang tersedia bagi mereka?
Membawa anak ke jalan atau meninggalkannya sendirian tentu berisiko. Namun, menghakimi keputusan itu tidak membuat pilihan yang lebih aman tiba-tiba tersedia. Persoalannya juga menyangkut ketiadaan tempat penitipan anak atau daycare yang terjangkau, tepercaya, dan bisa diakses pekerja informal.
Bagi orang tua yang harus bekerja hari itu agar keluarganya bisa makan, nasihat “seharusnya anak dititipkan saja” tidak banyak membantu jika biaya penitipan justru menghabiskan sebagian besar penghasilan. Apalagi jika mereka tidak memiliki keluarga atau orang lain yang bisa dimintai bantuan.
Kita seolah menganggap setiap keluarga punya pilihan yang sama. Padahal, ada orang tua yang bisa membayar pengasuh, ada yang tinggal dekat kakek-nenek anaknya, dan ada yang harus mengurus semuanya sendiri. Perbedaan ini mudah hilang ketika kita hanya melihat potongan video dan langsung menjatuhkan penilaian.
Baca juga: Daycare Bukan Kemewahan: Menilik Sejarah Crèche di Prancis
Daycare adalah fasilitas mewah
Mendengar kata daycare atau penitipan anak, yang terbayang sering kali adalah fasilitas lengkap dengan biaya mahal. Di kota besar, sebagian daycare menawarkan mainan edukatif, makanan organik, akses CCTV melalui ponsel, hingga laporan harian perkembangan anak. Namun, bagi orang tua berpenghasilan rendah, persoalan utamanya tetap sama: apakah biayanya terjangkau?
Ambil hitungan sederhana. Jika penghasilan orang tua Rp3–4 juta per bulan, sementara biaya penitipan Rp1–3 juta, berapa yang tersisa untuk susu, popok, kontrakan, dan makan sehari-hari? Dalam kondisi seperti ini, daycare sulit menjadi pilihan. Tempat yang seharusnya membantu orang tua bekerja dengan tenang justru terasa seperti barang mewah. Keamanan anak akhirnya ikut bergantung pada kemampuan orang tua membayar.
Lalu, mengapa tidak menitipkan anak kepada keluarga atau tetangga? Pertanyaan ini mengabaikan kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki jaringan dukungan. Pekerja perantauan, misalnya, bisa tinggal jauh dari sanak saudara. Kerabat yang tinggal dekat pun belum tentu memiliki waktu dan tenaga untuk mengasuh anak sepanjang hari.
Urusan menitipkan anak juga bukan sekadar mencari yang gratis. Orang tua perlu yakin anaknya mendapat perhatian, makanan yang sesuai, dan perlindungan dari kekerasan. Kedekatan hubungan tidak otomatis menjamin semua kebutuhan itu terpenuhi.
Orang tua berhak mempertimbangkan siapa yang mereka percayai. Mereka tidak semestinya dianggap terlalu banyak menuntut hanya karena menginginkan pengasuhan yang aman. Jika pilihan profesional tidak terjangkau, persoalannya tidak selesai dengan menyuruh mereka lebih percaya kepada tetangga.
Akses menjadi lebih rumit bagi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Seorang teman saya bercerita bahwa anaknya ditolak daycare umum karena pengasuh mengaku belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Pengalaman itu menunjukkan bahwa menyediakan tempat saja belum cukup; kemampuan pengasuh untuk merespons kebutuhan setiap anak juga penting.
Layanan terapi pun tidak bisa begitu saja menggantikan penitipan selama orang tua bekerja. Anak bisa membutuhkan keduanya, dengan jadwal dan dukungan yang berbeda. Menyamakan semua layanan justru membuat kebutuhan pengasuhan sehari-hari luput dibicarakan.
Bagi orang tua tunggal, keterbatasan pilihan ini semakin berat. Satu orang harus mencari nafkah sekaligus memastikan anak terurus. Ketika tidak ada layanan yang sesuai, pekerjaan dan penghasilan mereka bisa ikut terbatas. Kelelahan itu tidak akan berkurang dengan komentar yang menyalahkan keputusan mereka memiliki anak.
Baca juga: Bisnis ‘Daycare’ Menjamur, Perempuan Masih Sulit Akses ‘Daycare’ yang Layak?
Daycare adalah infrastruktur
Jika pengasuhan yang aman sulit dijangkau lewat pasar dan tidak selalu tersedia dalam keluarga, pemerintah perlu mengambil peran lebih besar. Kebaikan hati individu tidak bisa terus menjadi penyangga utama kebutuhan banyak keluarga.
Dukungan pemerintah tidak sepenuhnya absen. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, misalnya, telah mengembangkan pedoman daycare ramah anak melalui Taman Asuh Ceria (TARA). Namun, keberadaan pedoman belum menjawab persoalan akses: apakah layanan tersedia dekat rumah, menerima anak dengan kebutuhan beragam, dan terjangkau oleh pekerja informal?
Pemerintah pusat melalui APBN serta pemerintah daerah melalui APBD perlu mulai membangun daycare publik di tingkat kelurahan atau kawasan pabrik. Dana Desa juga perlu diarahkan untuk mendukung pengasuhan di tingkat desa. Subsidi negara harus mencakup gaji layak bagi pengasuh dan terapis anak berkebutuhan khusus (ABK), sekaligus memungkinkan layanan gratis bagi pekerja informal. Pemerintah juga dapat mendorong perusahaan besar menyediakan daycare bagi buruhnya dengan menawarkan insentif pajak.
Menempatkan pengasuhan sebagai prioritas anggaran berarti membantu meringankan beban ganda orang tua dan melindungi hak anak, termasuk ABK. Negara perlu hadir melalui dukungan yang nyata, bukan membiarkan keluarga menghadapi kesulitan sendiri sambil terus dihakimi.
Ruang aman bagi anak bukanlah hadiah yang bergantung pada kemurahan hati atasan, melainkan hak dasar yang perlu difasilitasi. Sementara publik sibuk memuji majikan atau menghujat ibu ojol dan ayah di kontrakan tadi, kita perlu menagih tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan penitipan anak publik yang terjangkau. Orang tua pekerja tidak seharusnya dipaksa memilih antara mencari nafkah dan menjaga keselamatan anak.
