#MerawatIngatan65: “Hantu” Gerwani, Kenapa Perempuan Berani Selalu Dicurigai

*Peringatan pemicu: Gambaran kekerasan.

Saya jarang bisa mengingat jelas kejadian puluhan tahun silam, kecuali jika itu memang teramat membekas. Salah satunya adalah kenangan pergi bersama Bapak ke Bioskop Reksa, Salatiga, saat masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK). Meski jarak bioskop dari rumah agak jauh, sekitar 40 menit dengan motor, saya bersemangat diajak ke sana. Menonton film bioskop lebih menyegarkan ketimbang TV kami di rumah. Layarnya lebar dan visualnya berlipat-lipat lebih nyata.

Film pertama yang saya tonton dibintangi Barry Prima, meski judulnya sudah saya lupa. Kali kedua ke Reksa, saya menonton Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Hari itu bulan September 1996 dan untuk pertama kalinya saya berharap gambar di depan mata tidak perlu terasa senyata itu.

Film besutan Arifin C. Noer tersebut mengisahkan penculikan sejumlah jenderal pada dini hari dan menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang. Sementara, perempuan yang dikaitkan dengan Gerwani digambarkan terlibat dalam kekejaman kepada para jenderal tawanan di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Saya masih anak TK dan belum memahami politik 1965, tetapi selama 271 menit, saya menyaksikan penculikan, darah, pembacokan, serta perempuan menari di sekitar para jenderal sambil meneriakkan, “Darah itu merah, Jenderal.” Adegan itu bergerak lambat sebelum berlanjut pada visual di mana mereka menyilet kelamin dan mencongkel bola mata para jenderal.

Doa saya untuk tidak lagi melihat gambar sejelas itu tentu enggak terkabul. Saat masuk Sekolah Dasar (SD), film tersebut kembali saya temui di layar tancap kampung, ruang kelas, pembahasan di buku sejarah Indonesia karya Prof. Nugroho Notosusanto, hingga menyusup dalam diskusi tentang Moral dan Pancasila. Film itu juga rutin ditayangkan di TVRI setiap 30 September sejak 1985 sampai 1998, ketika Orde Baru tumbang.

Mengerikan sekali. Beberapa teman SD saya menangis, sementara saya tidak, tetapi pengalaman itu tetap tinggal lama di kepala. Saya baru menyadari ketika dewasa, mungkin ada inner child dan trauma kekerasan yang tidak pernah benar-benar selesai saya proses sejak kecil. Pengalaman melihat kekerasan berulang ini juga yang membuat saya sangat membenci Gerwani—karena memang hanya kebencian itu yang diajarkan kepada saya.

Saya mungkin bukan orang yang tepat untuk menulis refleksi tentang Gerwani. Namun, pengalaman menonton film yang menjadi bagian dari masa kecil banyak anak milenial membuat saya merasa perlu mengurainya. Bertahun-tahun kemudian, saya baru memahami jika apa yang saya lihat tentang Gerwani dalam film ber-budget Rp800 juta itu tak lebih dari satu versi sejarah yang dibentuk melalui propaganda negara.

Baca juga: Singing Against Silence

Sejarah Kebencian dan Bagaimana Gerwani Diantagonisasi

Sebetulnya, yang mengerikan dari pengalaman menonton film itu adalah bagaimana anak-anak seperti saya dijejali visual kekerasan tanpa diberi latar sejarah dan politik yang berimbang tentang 1965 dan Gerwani. Saya menerima cerita itu sebagai anak, tanpa kemampuan untuk mempertanyakan siapa yang membuatnya, dari mana sumbernya, dan mengapa tubuh perempuan ditempatkan di tengah narasi kekerasan politik.

Saya membaca tulisan jurnalis D&R Imelda Bachtiar di Kompas tentang kebohongan –kebohongan yang ada di film. Ia mewawancarai dr. Liem Joe Thay alias Prof. Arief Budianto, Guru Besar Kedokteran Forensik UI, bagian Tim Kedokteran ABRI yang memeriksa jenazah enam perwira tinggi dan satu perwira pertama korban Gerakan 30 September pada malam 4 Oktober hingga dini hari 5 Oktober 1965. Bagian wawancara tersebut kemudian dikutip lengkap oleh Julius Pour dalam Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang (2010).

Prof. Arief, diceritakan oleh Imelda, menjelaskan kondisi mayat yang bola matanya copot, bahkan ada yang sudah kontal-kantil. Musababnya adalah karena jenazah sudah tiga hari terendam air di dalam sumur dan bukan karena dicongkel paksa. Prof. Arief sampai memeriksa ulang dengan saksama, tak ditemukan tulang yang tergores atau kecurigaan yang mengarah pada pencongkelan bola mata.

Wawancara Imelda juga mempertemukannya dengan Mitzi Farre-Tendean, kakak kandung Kapten Pierre Andreas Tendean, ajudan Jenderal Nasution, salah satu korban. Mitzi memiliki dokumentasi surat kabar dari masa itu dan menceritakan kepada Imelda tentang pemberitaan Angkatan Bersenjata yang menuduhkan almarhum adiknya disiksa dan dilecehkan secara seksual oleh anggota Gerwani.

Namun, pengalaman Mitzi berhadapan langsung dengan para perempuan yang dituduh membuatnya meragukan pemberitaan yang selama ini beredar. Dalam tulisan Imelda di Kompas, Mitzi mengatakan, “Para perempuan itu diambil dari daerah Senen dan dipaksa mengaku mereka melakukan penyiksaan kepada Pierre.” Wawancara tersebut kemudian diterbitkan di majalah D&R pada 1999.

Sebelas dua belas, Benedict Anderson dalam How Did the Generals Die? yang diterbitkan di jurnal Indonesia, Volume 43, April 1987, memperlihatkan ada persoalan serius antara laporan forensik dan cerita soal mutilasi seksual yang kemudian beredar. Karena itu, tuduhan mengenai pemotongan alat kelamin dan pencungkilan mata tidak dapat diperlakukan begitu saja sebagai fakta sejarah tanpa memeriksa sumber forensik yang tersedia.

Namun, cerita tentang kekejaman seksual tersebut tidak berhenti pada persoalan apakah adegan dalam film sesuai dengan bukti forensik. Tubuh perempuan justru menjadi bagian penting dalam pembentukan narasi tentang Gerwani. Mereka tidak hanya digambarkan sebagai kelompok politik yang berada di posisi yang salah, tetapi juga dikonstruksikan sebagai perempuan yang seksualnya menyimpang, tidak bermoral, dan berbahaya.

Di sinilah propaganda bekerja lebih jauh: mendeligitimasi bukan hanya posisi politik Gerwani, tetapi juga perempuan yang dianggap mengancam tatanan sosial dan politik.

Pengalaman itu pula yang kemudian membuat saya bertanya: siapa sebenarnya Gerwani sebelum organisasi ini ditempatkan dalam narasi kekejaman 1965?

Gerwani bermula dari Gerakan Wanita Sedar atau Gerwis yang dibentuk pada 4 Juni 1950 di Semarang oleh sejumlah organisasi perempuan. Pada 1954, Gerwis berganti nama menjadi Gerwani ketika organisasi tersebut mulai bergerak menuju basis massa yang lebih luas.

Dalam Sexual Politics in Indonesia (2002), Saskia E. Wieringa menempatkan Gerwani dalam persilangan feminisme, sosialisme, dan nasionalisme. Agendanya tidak berhenti pada politik kepartaian, tetapi juga mencakup persoalan perempuan pekerja, perempuan miskin, pendidikan, keluarga, dan kehidupan sosial, termasuk tuntutan reformasi hukum perkawinan serta desakan agar perempuan memiliki peran politik.

Seiring berkembang, Gerwani membangun jaringan hingga ke desa-desa. Banyak anggotanya merupakan guru yang ikut turun ke masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada perempuan, termasuk mereka yang belum bisa membaca dan menulis.

“Mereka jalan kaki setiap minggu pergi ke desa-desa untuk mengajar perempuan supaya bisa belajar,” kata Wieringa dalam podcast Magdalene’s Mind edisi 19 Desember 2018, “Episode 7- Sejarah Penghapusan Gerakan Perempuan di Indonesia”.

Pendidikan tersebut tidak berhenti pada keterampilan praktis. Gerwani mengajarkan memasak dan pengetahuan gizi, sekaligus membicarakan persoalan politik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari perempuan.

“Kalau mereka kasih pendidikan itu dua macam. Pertama, pendidikan praktis, seperti memasak tahu, tempe, pendidikan gizi. Kedua pendidikan politik, misal bagaimana harga beras tinggi dan berdampak ke perempuan. Isi politik selalu ada,” ujar Wieringa dalam podcast yang sama.

Kerja akar rumput ini penting untuk melihat Gerwani secara lebih utuh. Sejarah organisasi tersebut kerap dipadatkan menjadi persoalan hubungan dengan PKI, padahal Gerwani memiliki sejarah organisasi dan agenda sendiri sebelum hubungan politik itu semakin erat menjelang 1965.

Pada saat yang sama, posisi Gerwani memang berubah seiring mengerasnya konfigurasi politik. Dalam kerangka Demokrasi Terpimpin, Soekarno mendorong gagasan Nasakom yang mempertemukan tiga kekuatan politik utama: nasionalisme, agama, dan komunisme. Organisasi-organisasi massa kemudian semakin didorong untuk menempatkan diri dalam konfigurasi politik tersebut.

Dalam situasi itu, Gerwani yang sejak awal berdiri sebagai organisasi perempuan independen semakin dekat dengan PKI. Pada 1965, pimpinan Gerwani memutuskan untuk berafiliasi dengan PKI. Namun, keputusan tersebut belum sempat disahkan melalui kongres yang direncanakan berlangsung pada Desember tahun yang sama.

Wieringa menegaskan proses tersebut berbeda dengan menyebut Gerwani sebagai organisasi yang sejak awal merupakan bagian resmi dari PKI. “Mereka tidak pernah bergabung resmi dengan PKI, bukan underbow. Mereka berdiri sendiri,” katanya.

Kongres yang seharusnya membahas dan meresmikan keputusan tersebut tidak pernah terlaksana. Gerwani lebih dulu dihancurkan setelah peristiwa 30 September 1965.

Karena itu, menyebut Gerwani sebagai onderbouw PKI secara resmi sejak sebelum 1965 menghilangkan bagian penting dari kronologi. Hubungan politik Gerwani dengan PKI memang semakin dekat dalam konfigurasi Nasakom, tetapi proses untuk meresmikan afiliasi tersebut belum selesai ketika organisasi itu dihancurkan.

Baca juga: ‘Rumah Dukkha’: Soal Trauma, Gerwani, dan Hantu PKI

Ketakutan Negara pada Perempuan yang Melawan

Masalahnya menjadi jauh lebih besar setelah peristiwa 30 September dan 1 Oktober 1965. Gerwani tidak hanya dikaitkan dengan PKI, tetapi juga ditampilkan sebagai organisasi perempuan yang melakukan tindakan seksual dan kekerasan ekstrem terhadap para jenderal di Lubang Buaya. Tubuh perempuan kemudian ditempatkan di tengah narasi politik sebagai bukti visual tentang kebejatan musuh negara.

Saskia Wieringa dalam The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism (2003) menempatkan kampanye fitnah seksual terhadap Gerwani dalam proses kelahiran negara Orde Baru. Dalam kajiannya, penghancuran Gerwani tidak hanya berlangsung melalui serangan terhadap afiliasi politiknya, tetapi juga melalui konstruksi tentang seksualitas perempuan.

Dalam Sexual Slander and the 1965/66 Mass Killings in Indonesia: Political and Methodological Considerations yang diterbitkan dalam Journal of Contemporary Asia pada 2011, Wieringa menunjukkan bagaimana agensi politik perempuan dibatasi melalui asosiasi dengan kekacauan sosial dan penyimpangan seksual. Ia menulis, “women’s political agency has been restricted,” ketika membahas dampak jangka panjang kampanye tersebut terhadap gerakan perempuan.

Secara keseluruhan, rentetan propaganda Orde Baru lebih dari sekadar cerita keliru tentang satu peristiwa. Propaganda itu telah mengubah perempuan yang berorganisasi menjadi sosok yang secara moral perlu dijauhi, sehingga publik enggak hanya diajak menolak gagasan politik mereka, tetapi juga takut pada tubuh dan keberadaan mereka. Wieringa menunjukkan dampak panjang mekanisme tersebut lewat ketakutan organisasi perempuan independen untuk dicap sebagai “Gerwani baru”, label yang dapat mengundang represi negara.

Dampaknya tidak berhenti ketika Gerwani dibubarkan. Jika organisasi perempuan independen harus berhati-hati agar tidak dicap “Gerwani baru”, propaganda tersebut telah bekerja melampaui target awalnya karena ikut menentukan batas tentang perempuan seperti apa yang dianggap aman untuk berorganisasi. Gerwani dihancurkan sebagai organisasi, tetapi citranya terus hidup sebagai peringatan tentang apa yang bisa terjadi kepada perempuan yang terlalu politis.

Baca juga: Apa yang Sebenarnya Terjadi di 1965: 5 Buku Panduanmu

Apakah Negara Kembali “Meng-Gerwani-kan” Perempuan Hari ini?

Sejarah Gerwani sebetulnya memberi kita satu pertanyaan penting: Apa yang terjadi ketika perempuan menjadi terlalu vokal, terorganisasi, atau berani memasuki ruang publik yang diperebutkan banyak kepentingan?

Pertanyaan itu terasa dekat ketika melihat pengalaman perempuan yang bersuara di ruang publik hari ini. Feby Indirani, misalnya, menghadapi pembatalan diskusi bukunya Memburu Muhammad dalam Pekan Sastra Bogor 2026 setelah panitia menerima protes dan ancaman pengerahan massa dari kelompok yang mengaku sebagai Front Persaudaraan Islam. Feby bahkan sempat mengusulkan perubahan judul dan subjudul agar diskusi tetap berlangsung, tetapi acara akhirnya dibatalkan.

Fatia Maulidiyanti mengalami bentuk tekanan yang berbeda. Kritiknya mengenai situasi ekonomi dan politik Papua bersama Haris Azhar berujung pada perkara pencemaran nama baik, sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis keduanya bebas pada Januari 2024. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut putusan tersebut sebagai pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta menyoroti kerentanan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM.

Fenomena perempuan vokal di ruang publik juga tidak hanya menyangkut aktivis atau penulis. Jurnalis dan figur publik perempuan seperti Najwa Shihab berulang kali menghadapi serangan dan perundungan di ruang digital ketika membicarakan isu politik dan sosial. Jurnalis Tempo Fransisca Christy Rosana dikirimi kepala babi karena vokal mengkritisi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Beberapa contoh ini menjadi bukti bahwa ada pergeseran serangan dari isi gagasan menuju pribadi perempuan yang menyampaikannya.Di sinilah sejarah Gerwani memberi cermin yang lebih spesifik. Pada 1965, organisasi perempuan itu tidak hanya diserang sebagai bagian dari konflik politik, tetapi juga dikonstruksi melalui narasi mengenai tubuh dan seksualitas perempuan. Citra tersebut kemudian ikut membuat Gerwani mudah dikenali bukan melalui gagasan dan sejarah organisasinya, melainkan melalui gambaran perempuan yang dianggap amoral, seksual, dan berbahaya.

Hari ini mekanismenya tentu tidak sama. Namun, ketika perempuan yang menyampaikan kritik justru diserang dengan cara mempertanyakan moralitas, identitas, tubuh, atau kelayakannya untuk berbicara, persoalan tersebut layak dibaca sebagai bagian dari sejarah panjang bagaimana perempuan diposisikan ketika mereka menggunakan suara dan ruang publiknya.

Gerwani pada akhirnya tidak perlu dijadikan simbol untuk semua perempuan vokal yang mengalami tekanan hari ini. Sejarahnya terlalu kompleks untuk itu. Namun, pengalaman organisasi tersebut memberi kita alasan untuk lebih waspada setiap kali suara perempuan dipindahkan dari ruang perdebatan gagasan ke ruang penghakiman atas tubuh, moralitas, dan identitasnya.

Magdalene menerbitkan serangkaian artikel #MerawatIngatan65, yang berisi esai personal dan liputan tentang perempuan dalam pusaran 1965/1966. Artikel ini diterbitkan sebagai sebuah usaha mendekonstruksi narasi tunggal yang kerap kali ditulis oleh negara. Simak artikel lainnya di website kami.

Ilustrasi oleh Karina Tungari