Tak Ada Komedi dalam Film ‘Agensi Rumah Tangga’

Foto: IMDB

Perfilman, sebagai produk budaya, dapat menjadi cermin yang memantulkan realitas sosial, nilai-nilai, bahkan ketimpangan yang ada di dalam masyarakat. Karena itu, sinema, terutama yang mengangkat isu sosial, tidak pernah sepenuhnya lepas dari posisi yang diambilnya.

Film Agensi Rumah Tangga (2026) yang disutradarai Naya Anindita berpusat pada kisah Katia, perempuan karier urban kelas menengah-atas yang pekerjaannya tengah berada di ujung tanduk. Demi menyelamatkan kariernya, Katia nekat mendirikan sebuah agensi penyalur “Agensi Rumah Tangga”.

Di atas kertas, adaptasi novel Wattpad karya Almira Bastari ini mungkin menjanjikan komedi segar bagi basis penggemarnya, terutama dengan sederet komedian perempuan yang menjadi cast. Premis yang disuguhkan seolah mengundang penonton untuk duduk manis, melepaskan penat, dan menikmati hiruk-pikuk dinamika kehidupan domestik yang terasa dekat dengan keseharian masyarakat urban. Sentuhan humor situasional yang dibalut dengan keluwesan tata adegan memang menjanjikan hiburan yang riuh, sementara layar perak dengan cepat dipenuhi karikatur watak yang dirancang untuk memancing gelak tawa.

Namun, ketika karya budaya populer bersinggungan langsung dengan lanskap kelas sosial dan relasi kuasa, batas antara sekadar lelucon dan cerminan realitas menjadi persoalan. Di titik ini, muncul pertanyaan tentang narasi siapa yang sebenarnya dirayakan ketika tawa penonton mulai mereda dan lampu bioskop kembali menyala. Dalam jalinan komedi tersebut, sejauh mana sinema mampu menjadi ruang yang adil untuk memotret ketimpangan?

Baca juga: PRT Bukan Pengganti Seluruh Beban Rumah Tangga

Stereotip Klasik Majikan dan PRT

Lewat agensi rintisannya, Katia berambisi merekrut dan menyalurkan para pekerja domestik dari luar ibu kota untuk memenuhi tingginya ekspektasi majikan perkotaan. Alur cerita kemudian menyoroti jatuh bangun Katia dalam mengelola serta “mendisiplinkan” para pekerjanya, yang dalam film ini digambarkan sarat dengan berbagai eksentrisitas dan masalah.

Secara visual dan naratif, tokoh-tokoh PRT diperlihatkan sebagai antitesis dari perempuan kota. Perempuan urban yang diwakili para majikan dan tokoh utama digambarkan sebagai sosok terdidik, rasional, dan memahami manners. Sebaliknya, para pekerja domestik diarahkan tampil sebagai sosok irasional, tidak tahu aturan, dan sumber kekacauan.

Konflik bermula dari PRT yang digambarkan melalui sejumlah stereotip, mulai dari gemar mencuri barang majikan, hobi meminta pinjaman uang atau kasbon, hingga menggunakan ilmu hitam atau pelet demi memikat majikan. Berbagai persoalan tersebut kemudian menjadi pemantik ambisi Katia untuk “mengatur” para PRT agar tunduk pada standar masyarakat urban yang dianggap rapi dan patuh. Kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan yang dialami pekerja dari daerah rural tidak ditempatkan dalam konteks ketimpangan struktural dan akses yang tidak setara, melainkan hadir sebagai bahan tertawaan sekaligus karakter bawaan.

Tidak cukup dengan bias kelas, ada satu adegan yang mengganggu ketika narasi mencoba melucu dengan menampilkan seorang PRT yang menggunakan ilmu hitam atau pelet untuk memikat majikan sekaligus melakukan pelecehan verbal. Dalam realitas sosial, PRT justru berada dalam posisi rentan terhadap pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan eksploitasi oleh majikan.

Alih-alih memperlihatkan kerentanan tersebut, film terasa seperti menyusun kembali kompilasi keluhan stereotipikal majikan yang kerap viral di media sosial seperti X (Twitter) atau TikTok, lalu menempatkan pekerja domestik sebagai ancaman bagi keharmonisan rumah tangga.

Baca juga: ‘Mother-Blaming’ di Kasus ‘Daycare’ Jogja: Salah Kaprah Publik Melihat Kerja Perawatan

Sindrom Pahlawan Katia

Sejak awal, Agensi Rumah Tangga secara sadar mempertahankan istilah ART (Asisten Rumah Tangga) yang diwariskan dari sumber asli Wattpad-nya, alih-alih menggunakan terminologi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dalam diskursus perburuhan, penggunaan kata “Pembantu” atau “Asisten” dibanding “Pekerja” bukan sekadar persoalan label. Kata “Pekerja” secara politis dan hukum menegaskan adanya relasi kerja profesional yang menuntut pemenuhan hak, kontrak, dan jaminan ketenagakerjaan dari pihak majikan, sementara label “Asisten” cenderung mereduksi relasi tersebut menjadi hubungan tolong-menolong informal yang dapat mengaburkan hak-hak pekerja.

Dalam konteks ini, keputusan film untuk mempertahankan istilah ART layak dipertanyakan karena pengakuan profesi PRT berkaitan langsung dengan posisi dan hak mereka dalam relasi kerja.

Ketiadaan pemahaman mengenai posisi kelas dan relasi kuasa semakin terlihat ketika alur berpusat pada Katia yang ditempatkan sebagai protagonis: perempuan modern yang turun tangan “menertibkan” dan “menyelamatkan” para pekerja domestik melalui agensi yang didirikannya. Motivasi Katia sendiri tidak berangkat dari solidaritas antarperempuan atau kepedulian terhadap kesejahteraan kelas pekerja, melainkan dari upaya menyelamatkan kariernya yang berada di ujung tanduk. Alih-alih sistem yang didisiplinkan, PRT justru menjadi pihak yang secara sepihak harus mengikuti aturan agensi.

Bahkan ada satu momen ketika salah satu tokoh pekerja mencoba menyuarakan keresahannya mengenai hak-hak dasar, tetapi Katia memotong pembicaraan dan menyuruh sang pekerja untuk diam. Jika tindakan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari ketegasan manajerial, posisi pekerja untuk menyampaikan pendapat tetap menjadi persoalan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Sebab, relasi kerja bukan hanya soal kepatuhan pekerja terhadap pemberi kerja, tetapi juga soal hak pekerja untuk didengar.

Baca juga: Kematian PRT Benhil: Ironi di Tengah Kabar Baik tentang UU PPRT

Komedi Kelas Menengah yang Memperlebar Jurang

Pertanyaan besar yang tertinggal kemudian adalah mungkinkah perfilman kita menciptakan karakter pekerja domestik yang utuh dan bermartabat tanpa selalu menjadikan mereka sasaran lelucon? Representasi PRT dalam sinema komedi Tanah Air memiliki sejarah panjang yang problematik. Puluhan tahun lalu, lewat Inem Pelayan Sexy (1976), perfilman nasional telah menanamkan stereotip kuat tentang pekerja perempuan dari desa yang dieksploitasi tubuhnya dan dicitrakan sebagai sosok penggoda.

Kini, hampir setengah abad berlalu, Agensi Rumah Tangga masih memperlihatkan bagaimana bias kelas dan cara pandang eksploitatif dapat hadir dalam bentuk yang berbeda. Narasi PRT sebagai “ancaman” bagi rumah tangga, entah sebagai penggoda maupun pelaku kriminal, terus direproduksi melalui karakter dan konflik yang menjadi sumber kelucuan.

Padahal, film memiliki ruang luas untuk mengemas komedi sekaligus menggugah kesadaran penonton mengenai ketimpangan kelas. Hollywood, terlepas dari segala kontroversi white savior complex-nya, pernah mencoba membedah rasisme dan pembagian kelas sosial antara majikan dan pekerja domestik melalui film The Help (2011). Dalam film tersebut, isu ras, kelas, dan solidaritas perempuan bersanding untuk mengupas ketidakadilan struktural serta keberanian pekerja untuk bersuara.

Komedi semestinya dapat menjadi senjata tajam untuk membidik sistem yang timpang, bukan semakin melukai kelompok yang berada dalam posisi rentan. Ketika lelucon justru bertumpu pada stereotip terhadap pekerja, yang menjadi sasaran bukan lagi sistem yang menciptakan ketimpangan, melainkan orang-orang yang hidup di dalamnya.

Ingin rasanya merayakan film yang ditulis, disutradarai, dan dimainkan oleh perempuan. Namun, Agensi Rumah Tangga masih menjadi tontonan yang secara eksklusif berpihak pada kenyamanan kelas menengah ke atas. Tidak ada satu pun persoalan kelas atau ketenagakerjaan yang benar-benar diselesaikan di penghujung cerita.

Para PRT pada akhirnya berhasil “didisiplinkan” melalui sistem agensi Katia, sehingga penyelesaian konflik lebih banyak bergerak pada tuntutan agar pekerja mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Potensi untuk mengangkat narasi perempuan yang berdaya pun akhirnya berputar pada logika yang menginginkan pekerja domestik penurut, tanpa ruang suara yang setara, dan tetap dapat dijadikan sumber hiburan.

Film ini sebenarnya memiliki premis yang cukup kuat untuk mempertemukan komedi dengan persoalan kelas dan relasi kerja. Namun, ketika ketimpangan justru menjadi bahan lelucon dan pekerja domestik ditempatkan sebagai sumber masalah yang harus diperbaiki, layar bioskop yang seharusnya dapat menjadi jendela empati justru berisiko berubah menjadi tembok pemisah kelas yang semakin tebal.