Hamil di Tengah Pandemi, Perempuan Dapat Beban Ekstra

Beberapa waktu lalu, sempat beredar di media sosial kampanye #positifkanistri di tengah pandemi. Alasannya adalah untuk mengembalikan angka populasi yang terdampak serangan virus corona, jadi ibu-ibu didorong untuk hamil.

Di samping itu, ada artikel di media arus utama yang menyatakan bahwa bekerja dari rumah di tengah pandemi adalah waktu yang menguntungkan untuk melaksanakan program hamil. Seorang dokter yang dikutip artikel itu beralasan, akan ada lebih banyak waktu senggang yang bisa dimanfaatkan pasangan untuk menjalankan program ini selagi mengatur kembali pola hidup sehat yang mendukung kehamilan.

 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) justru lantang menyuarakan penundaan kehamilan selama pandemi. Pesan BKKBN ini muncul seiring dengan adanya laporan penurunan penggunaan kontrasepsi pada Maret 2020.

Pemakaian kontrasepsi jenis intrauterine device (IUD) atau spiral turun menjadi sekitar 23 ribu, dari 36 ribu pada Februari. Selain itu, jumlah penggunaan implan pun merosot dari sekitar 81 ribu menjadi 51 ribu, kontrasepsi suntik dari hampir 525 ribu menjadi 341 ribu, pil kontrasepsi dari 251 ribu menjadi 146 ribu, kondom dari 31 ribu menjadi 19 ribu, metode operasi pria dari sekitar 2000-an menjadi 1.000-an, dan metode operasi wanita dari 13 ribuan menjadi 8 ribuan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan lonjakan angka kehamilan dan kelahiran (baby boom) di kemudian hari, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), menurut BKBBN. Padahal, menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam situs resmi lembaga tersebut, KTD memiliki dampak luas, mulai dari potensi peningkatan kasus aborsi, peningkatan risiko kematian ibu dan anak, anemia pada ibu hamil, malnutrisi pada ibu maupun janinnya, bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah, dan kurangnya kasih sayang serta pengasuhan yang baik karena anak tidak diinginkan.

Menanggapi berita kenaikan angka kehamilan selama pandemi di sejumlah daerah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menyatakan di akun Instagramnya, “Negatif COVID tapi positif hamil. Mohon para suami rada diselowkan dulu, jangan digaskeun teuing“.

Di lain sisi, associate director Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia I Dewa Gede Karma Wisana menyatakan bahwa terlalu dini untuk mengklaim bahwa peningkatan jumlah kehamilan akan berimbas pada population boom.

“Dampak yang langsung akan kita lihat segera adalah permintaan pelayanan kesehatan reproduksi yang meningkat seperti pemeriksaan kehamilan, proses persalinan, dan sebagainya. Padahal, faskes [fasilitas kesehatan] saat ini kemungkinan masih kewalahan dengan penanganan COVID-19. Ini yang sepertinya belum terpikir saat ini,” ujar Dewa.

Baca juga: Edukasi Kontrasepsi dan Pencegahan Kehamilan Masih Rendah

Sosialisasi tak sampai

BKKBN bersama berbagai organisasi masyarakat dan komunitas telah menyosialisasikan tentang pengendalian populasi dan penggunaan kontrasepsi, juga di tengah pandemi, namun peningkatan kehamilan tetap terjadi. Dewa berargumen bahwa hal ini dapat terjadi lantaran adanya penumpukan arus informasi selama pandemi.

“Masyarakat sedang menerima banyak sekali informasi, terutama yang terkait COVID-19 dan penanganannya. Ini kemungkinan menyebabkan informasi tentang kesehatan reproduksiatau program KB tertumpuk dan terlupakan oleh masyarakat,” ujarnya.

“Tapi, yang lebih serius menurut saya adalah isu unmeet need atas kontrasepsi yang lebih disebabkan karena aspek supply dari alat kontrasepsi dan/atau kesediaan faskes untuk menyediakan pelayanan dan supply alat kontrasepsi tersebut,” kata Dewa.

Aktivis gender dan peneliti dari Women Research Institute, Sita Aripurnami mengatakan, kondisi finansial keluarga yang sangat terdampak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun penghentian gaji sementara selama pandemi berkontribusi terhadap penurunan pemakaian kontrasepsi.

“Karena pemasukan keluarga berkurang, orang-orang lantas memilih pemenuhan basic needs dulu seperti untuk makan, supaya listrik bisa nyala, juga kebutuhan sekolah anaknya yang harus online. Biasanya dalam hal sumber daya berkurang, yang lebih dulu diundur adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perempuan,” ujarnya.

“Jadi, kontrasepsi tidak jadi prioritas, apalagi kalau mereka harus bayar, mereka tidak akan mengambil itu. Kalaupun ada fasilitas layanan dari pemerintah, orang juga takut keluar sehingga mereka tidak mengakses KB di berbagai fasilitas kesehatan,” Sita menambahkan.

Ia melihat bahwa ketiadaan kegiatan kerja di kantor selama pandemi membuat sebagian pasangan memiliki lebih banyak waktu yang akhirnya diisi dengan kegiatan seksual.

Terlepas dari ada tidaknya pandemi, hal yang berpengaruh signifikan dalam penggunaan KB adalah masalah pola pikir masyarakat dan negara. Sita menyampaikan bahwa di beberapa negara lain, pemakaian kontrasepsi bukan hanya masalah pemenuhan hak reproduksi individu, tetapi juga menyangkut masalah pembangunan dalam hal pengendalian penduduk.

“Kenapa di Indonesia sudah banyak sosialisasi tetapi masih saja bertambah populasinya? Karena masyarakat tidak dapat ‘the idea’. Yang ada misalnya, di banyak daerah yang kuat interpretasi Islamnya, muncul anggapan, ‘jangan pakai alat KB karena menolak rezeki dari Allah’, bahkan kyainya sendiri yang bilang  begitu. Akhirnya, orang takut pakai KB karena takut dosa,” kata Sita.

“Di Indonesia sudah banyak sosialisasi tetapi masih saja bertambah populasinya karena masyarakat tidak dapat ‘the idea’. Banyak muncul anggapan, ‘jangan pakai alat KB karena menolak rezeki dari Allah’. Akhirnya, orang takut pakai KB karena takut dosa.”

Beban lebih berat untuk perempuan

Dibandingkan dengan kehamilan di luar masa pandemi, kehamilan yang dialami perempuan dalam situasi krisis seperti sekarang dapat mendatangkan beban yang lebih berat bagi mereka.

“Bagi perempuan pekerja, kehilangan kesempatan kerja adalah yang paling terlihat yang diikuti dengan hilangnya pendapatan. Jika pasangan mereka juga terdampak dari sisi pekerjaan, ini nantinya berpengaruh pada kemampuan untuk membiayai pemeriksaan kehamilan serta proses persalinan,” ujar Dewa.

 Selain itu, karena pendapatan menurun, kualitas makanan yang dikonsumsi pun bisa menurun sehingga menimbulkan permasalahan gizi dalam keluarga, kata Sita.

“Perempuan hamil kan punya kebutuhan gizi lebih tinggi. Tapi ada nilai-nilai budaya di mana perempuan lazim mengorbankan dirinya dan mendahulukan suami serta anak dalam situasi penuh keterbatasan. Perihal makan misalnya, kalau ada protein dari ayam, dada itu buat ayahnya, sayap dan paha buat anaknya, ibunya tinggal ceker dan kepala,” ujarnya.

Tidak hanya menaruh kepentingan dirinya di nomor buncit dalam keluarga, perempuan juga kerap kali dibebankan tugas rumah tangga berkat adanya peran gender tradisional yang diterapkan di banyak tempat. Dalam kondisi tidak hamil dan tanpa adanya pandemi saja hal ini sudah melelahkan, apalagi bila ia hamil di masa sekarang ini.

“Sekalipun lebih banyak di rumah, sekarang perempuan lebih sibuk daripada ketika ada di kantor. Kalau dia seorang ibu bekerja dan WFH, dia harus bekerja dari rumahnya, kemudian anaknya harus didampingi belajar. Lalu, biasanya ada asisten rumah tangga, jadi tidak ada karena dia pulang kampung atau memikirkan keluarganya di rumah. Mau tidak mau perempuan yang mengurus rumah,” ujar Sita.

Beban lain yang bisa dirasakan perempuan hamil selama pandemi adalah tekanan psikis. Sita menilai, dalam situasi tidak adanya kejelasan kapan mereka atau pasangannya bisa bekerja lagi, serta kapan mereka bisa keluar rumah tanpa rasa khawatir, kesejahteraan psikis seseorang tentu akan terdampak.

Baca juga: 5 Alat Kontrasepsi untuk Perempuan dan Efek Sampingnya

Tidak jarang perempuan merasakan stres dan kecemasan ketika hamil. Dalam sejumlah studi telah ditemukan bahwa kecemasan dalam level tinggi pada ibu hamil dapat berdampak terhadap kesehatan dirinya dan bayi yang dilahirkannya kelak.

Kecemasan pada ibu hamil dapat meningkat ketika ia hamil di tengah pandemi. Dilansir The Conversation, sebuah penelitian dari Kanada terhadap hampir 2.000 perempuan pada April 2020 lalu menemukan, 57 persen perempuan hamil menunjukkan gejala kecemasan, tetapi 68 persennya melaporkan peningkatan kecemasan terkait kehamilan saat survei dilakukan.

Meski hanya satu di antara responden tersebut yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19 dan 25 orang dicurigai mengidapnya, lebih dari separuh responden—yang sama sekali tidak terinfeksi—merasakan kecemasan tiga kali lebih tinggi dibanding sebelum pandemi ketika mendapati dirinya hamil.

Ketika perempuan hamil di tengah situasi krisis, dampak negatif tidak hanya dirasakan oleh dirinya secara individual, tetapi juga anggota keluarga lainnya.

“Saat pendapatan pasangan berkurang, maka secara unit keluarga, beban dan gejolak emosi serta stres yang muncul juga akan dirasakan oleh anak-anak mereka,” kata Dewa.

Kondisi pandemi juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keselamatan perempuan saat melahirkan. Dalam situasi normal saja, angka kematian ibu (AKI) masih tinggi di Indonesia karena terbatasnya akses kepada tenaga dan layanan kesehatan, terutama di pelosok-pelosok. Dengan adanya pandemi, keterbatasan itu makin meningkat sehingga jika terjadi komplikasi ketika ibu melahirkan, keselamatannya bisa terancam.

Belum lagi bila sang ibu mengalami depresi pasca melahirkan, sementara akses untuk memulihkan psikis ke psikiater atau psikolog secara langsung masih terbatas sekarang.

Selain itu, masalah berikutnya yang potensial muncul adalah sulitnya mengakses imunisasi bagi bayi yang kelak lahir, entah karena kekhawatiran akan terpapar virus bila keluar rumah atau keterbatasan stok vaksin di berbagai fasilitas kesehatan. Padahal, hal ini penting untuk mencegah bayi terjangkit berbagai penyakit serius di kemudian hari.

Sita menganggap penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa KB adalah alat yang membuat perempuan berdaya.

“Kalau perempuan berdaya, menjarangkan kehamilannya, dia punya waktu dan tenaga untuk mengurus dirinya. Bisa sama-sama di keluarga mengurus rumah tangganya daripada banyak anak dan sibuk mengurus anak-anaknya terus,” ujarnya.