18/11/2026
Issues Opini Politics & Society

Dosen Diakui sebagai Buruh, tetapi Masih Harus Memilih antara Mengabdi dan Bertahan Hidup

Pengakuan dosen sebagai buruh menjadi seporsi kemenangan. Namun, perjuangan mendapatkan upah layak dan perlindungan kerja masih jauh dari kata usai.

  • November 18, 2026
  • 10 min read
  • 8 Views
Dosen Diakui sebagai Buruh, tetapi Masih Harus Memilih antara Mengabdi dan Bertahan Hidup

Menjadi dosen kerap dipandang sebagai panggilan pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Profesi ini lekat dengan citra intelektual atau kerja-kerja demi ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat. Namun, di balik citra luhur tersebut, ada pertanyaan yang menggantung: Apakah dosen juga diperlakukan sebagai pekerja yang berhak atas upah layak dan perlindungan kerja?

Jawabannya ternyata tak sesederhana melihat gelar akademik atau jabatan seseorang di kampus. Dosen tetap, dosen kontrak, dosen tidak tetap, hingga dosen aparatur sipil negara (ASN) memiliki kondisi kerja dan kesejahteraan yang beragam. Ada yang mendapat kepastian pendapatan dan tunjangan, tetapi ada pula yang harus mengajar di beberapa kampus demi memenuhi kebutuhan hidup.

Kami menulis dari dua posisi berbeda di perguruan tinggi swasta. Namun, pengalaman kami memperlihatkan persoalan yang sama. Bahwa tuntutan terhadap dosen terus meningkat, tetapi kesejahteraan dan perlindungan kerja belum selalu sejalan dengan beban tersebut.

Baca juga: Gaji Secuil, Lingkungan Toksik: Potret Buram Kesejahteraan Dosen Indonesia

POV Ayu: Menjalani Tridharma di Tengah Banyak Tanggung Jawab Sekaligus

Saya adalah dosen kontrak di perguruan tinggi swasta di Jakarta Selatan. Di luar pekerjaan sebagai Managing Editor Magdalene, saya sedang menempuh pendidikan doktoral dan menjalani peran sebagai ibu dari satu anak. Saya tidak memiliki jabatan struktural khusus di kampus. Tanggung jawab saya berpusat pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam satu semester, saya bisa mengajar empat hingga lima mata kuliah. Jumlah itu belum termasuk membimbing mahasiswa magang dan skripsi serta menyelesaikan berbagai pekerjaan administratif di luar kegiatan mengajar. Dengan beban tersebut, upah yang saya terima setiap bulan masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.

Penghasilan yang terbatas bukan satu-satunya tantangan. Saya juga harus membagi waktu dan tenaga antara pekerjaan, studi, dan tanggung jawab keluarga. Meski memiliki pekerja rumah tangga (PRT) yang membantu pekerjaan domestik, tanggung jawab pengasuhan tidak otomatis beralih sepenuhnya. Saya tetap harus mengatur kebutuhan anak, mendelegasikan pekerjaan, memantau pelaksanaannya, dan memastikan urusan rumah tangga berjalan. Pekerjaan domestik memang terbagi, tetapi mental load untuk mengelolanya masih banyak bertumpu pada saya.

Beban tersebut semakin berlapis ketika saya menjalani studi S3 sambil bekerja dan mengasuh anak. Situasi ini bukan semata persoalan kemampuan membagi waktu, melainkan juga soal dukungan dari lingkungan akademik. Pratiwi Utami dan Damba Bestari (2025), dalam artikel Struggling PhD Mums: The Need for a Supportive Environment for Mental Wellbeing di The Conversation, menyoroti pentingnya lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental ibu yang menempuh pendidikan doktoral, termasuk dukungan kampus dan fasilitas pengasuhan anak. Pendidikan doktoral dengan demikian bukan hanya urusan individu, tetapi juga membutuhkan lingkungan akademik yang memungkinkan mahasiswa menjalani studi dan tanggung jawab pengasuhan secara layak.

Di tengah berbagai tanggung jawab tersebut, penghasilan sebagai dosen ujung-ujungnya juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, saya tetap menjalani profesi sebagai jurnalis dan mengambil berbagai pekerjaan tambahan, mulai dari menjadi moderator, mentor, mengisi podcast, menjadi trainer, bahkan belakangan menjajal peruntungan sebagai kreator konten di TikTok. Pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan semata pilihan untuk mengembangkan diri atau memperluas pengalaman profesional, melainkan juga cara memenuhi kebutuhan ekonomi yang belum tercukupi dari gaji dosen.

Pengalaman saya tentu bukan gambaran seluruh dosen di Indonesia. Namun, persoalan serupa juga saya temui dalam lingkar pertemanan sesama mahasiswa doktoral. Ada teman yang mengajar di perguruan tinggi swasta di Jakarta dengan penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Ada pula yang menerima upah secara rapelan setiap beberapa bulan sekali.

Pengalaman-pengalaman tersebut memperlihatkan persoalan yang tidak cukup dijelaskan melalui semangat pengabdian. Dosen tetap harus memenuhi kebutuhan hidup, membayar biaya pendidikan, mengurus keluarga, dan menjaga keberlangsungan pekerjaannya. Ketika penghasilan tidak sebanding dengan beban kerja, dedikasi akademik berisiko menjadi alasan untuk menerima kondisi kerja yang sebenarnya tidak layak.

POV Jordy: Menjadi Dosen Tetap Sekaligus Wakil Dekan

Posisi saya berbeda dari Ayu. Saya merupakan dosen tetap di sebuah perguruan tinggi swasta sekaligus menjabat sebagai wakil dekan. Pengalaman ini memberi saya sudut pandang lain mengenai pekerjaan akademik, terutama ketika tanggung jawab sebagai pengajar berjalan beriringan dengan tugas pengelolaan kemahasiswaan di fakultas.

Jabatan struktural membuat pekerjaan dosen tidak berhenti pada kegiatan mengajar dan menjalankan tridharma. Ada tanggung jawab kelembagaan yang juga perlu diperhatikan, mulai dari pemenuhan target akademik hingga pengelolaan berbagai kebutuhan kemahasiswaan. Di lingkungan perguruan tinggi, tuntutan terhadap dosen sering kali berkelindan dengan target institusi, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, akreditasi, publikasi ilmiah, dan reputasi kampus.

Dari posisi tersebut, saya melihat persoalan kesejahteraan dosen tidak bisa dilepaskan dari cara institusi mengelola pekerjaan akademik. Kampus bukan hanya ruang untuk memproduksi pengetahuan, melainkan juga tempat berlangsungnya hubungan kerja antara institusi dan tenaga profesional yang menjalankan fungsi pendidikan. Dosen memberikan waktu, tenaga, kompetensi, dan kapasitas intelektual untuk memenuhi kebutuhan institusi. Karena itu, pembicaraan tentang produktivitas akademik semestinya juga mencakup penghargaan terhadap pekerjaan yang dihasilkan.

Status dosen tetap dan jabatan tidak bisa disamakan dengan kondisi dosen kontrak yang dihadapi Ayu. Namun, perbedaan status tersebut tidak seharusnya membuat kita mengabaikan persoalan kesejahteraan sebagai isu bersama. Justru, pengalaman dari posisi yang berbeda dapat membantu melihat bagaimana kebijakan kampus berdampak terhadap dosen dengan kondisi kerja yang beragam.

Perbedaan pengalaman kami juga menunjukkan pentingnya tidak menggeneralisasi kesejahteraan akademisi berdasarkan satu kelompok saja. Dosen yang memiliki jabatan struktural, sertifikasi, tunjangan, dan kepastian pendapatan mungkin memiliki kondisi kerja yang berbeda dari dosen kontrak atau dosen tidak tetap. Karena itu, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dosen perlu mempertimbangkan keragaman status dan hubungan kerja di perguruan tinggi.

Baca juga: Beramal Itu Banyak Caranya, Termasuk Jadi Dosen Honorer

POV Ayu: Pengakuan sebagai Buruh Belum Menjamin Kesejahteraan

Bagi saya, pengakuan dosen sebagai buruh melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan seporsi kecil kemenangan. Saya kira Jordy dan teman-teman dosen lain bakal sepakat.

Pengakuan macam ini penting karena pekerjaan dosen selama ini kerap dibungkus narasi pengabdian, seolah-olah tanggung jawab intelektual dan sosial dapat menggantikan hak atas upah layak. Padahal, dosen juga menjual tenaga, waktu, dan kompetensinya kepada institusi tempat bekerja.

Namun, pengakuan normatif belum otomatis mengubah kondisi yang saya alami. Sebagai dosen kontrak, saya masih menghadapi persoalan upah di bawah standar minimum. Sementara tanggung jawab mengajar, membimbing mahasiswa, dan menyelesaikan pekerjaan administratif tetap harus dipenuhi. Di luar kampus, saya juga perlu mempertahankan pekerjaan lain agar kebutuhan hidup tercukupi.

Bagi dosen dengan kondisi seperti saya, perlindungan ketenagakerjaan perlu menjawab persoalan yang konkret. Bukan hanya pengakuan atas status sebagai pekerja, melainkan juga kepastian pembayaran upah, standar pengupahan yang layak, perlindungan sosial, dan kejelasan hubungan kerja. Tanpa itu, pengakuan sebagai buruh berisiko berhenti sebagai perubahan istilah tanpa perbaikan berarti dalam kehidupan sehari-hari.

Pengalaman teman-teman sesama dosen yang saya singgung sebelumnya, juga memperlihatkan persoalan tersebut. Ketika dosen tidak memiliki kepastian kapan upah dibayarkan dan berapa besar penghasilan yang diterima, mereka harus menanggung risiko ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab institusi pemberi kerja.

Saya juga melihat persoalan kesejahteraan dosen tidak bisa dipisahkan dari beban kerja yang kerap tidak terlihat. Pekerjaan akademik tidak selesai ketika perkuliahan berakhir. Ada waktu untuk menyiapkan materi, menilai tugas, membimbing mahasiswa, menyusun laporan, melakukan penelitian, dan memenuhi berbagai target institusi. Di luar itu, sebagian dosen masih harus menjalankan pekerjaan tambahan dan tanggung jawab pengasuhan.

Karena itu, pengakuan sebagai buruh seharusnya menjadi pintu masuk untuk membicarakan ulang bagaimana kampus menghargai seluruh pekerjaan dosen. Dedikasi terhadap pendidikan tidak semestinya dibayar dengan ketidakpastian ekonomi atau tuntutan kerja yang terus bertambah tanpa kompensasi sepadan.

POV Jordy: Produktivitas Akademik dan Tanggung Jawab Institusi

Persoalan kesejahteraan dosen juga perlu dilihat dari cara institusi mengelola dan menghargai pekerjaan akademik. Selama ini, pembicaraan mengenai profesi dosen lebih banyak didominasi perspektif institusional, seperti peningkatan produktivitas publikasi, pemenuhan indikator kinerja utama (IKU), akreditasi, reputasi kampus, dan kualitas lulusan. Semua target tersebut memang penting. Namun, ada satu pertanyaan yang kerap luput: Apakah dosen mengalami keterasingan dari pekerjaannya sendiri ketika harus terus memenuhi berbagai tuntutan tersebut?

Kampus bukan hanya ruang pengabdian dan produksi pengetahuan, melainkan juga ruang kerja yang memiliki relasi kuasa antara institusi sebagai pemberi kerja dan dosen sebagai tenaga profesional. Dosen mengajar, meneliti, menulis, membimbing mahasiswa, mengurus administrasi, menjalankan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi berbagai target kelembagaan. Seluruh pekerjaan tersebut membutuhkan waktu, tenaga, serta kapasitas intelektual.

Tenaga kerja tidak hanya berbentuk aktivitas fisik, tetapi juga mencakup kapasitas mental dan intelektual. Gagasan, tulisan, penelitian, waktu, dan kompetensi dosen menjadi bagian dari produksi nilai bagi institusi. Lalu, siapa yang menikmati nilai dari produksi akademik tersebut? Apakah penghargaan yang diterima dosen sudah sebanding dengan kontribusi dan beban kerjanya?

Dalam konteks ini, romantisasi pengabdian menjadi problematis. Ketika dosen diminta bekerja lebih banyak atas nama dedikasi, pekerjaan tambahan berpotensi dinormalisasi sebagai kewajiban moral, bukan lagi pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi. Produktivitas akademik pun bisa terus dituntut tanpa diimbangi pembagian tugas, dukungan sumber daya, dan penghargaan yang layak.

Persoalan ini bukan hal baru. Pada 2023, H. Fathana dan A. N. Rohanawati melalui tulisan “Dosen Adalah Buruh: Pengakuan Ini Adalah Langkah Pertama Dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Akademisi” di The Conversation membahas pentingnya pengakuan dosen sebagai buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan akademisi. Setahun kemudian, persoalan serupa kembali menjadi perbincangan melalui tagar #JanganJadiDosen di Kompas Katanetizen.

Gambaran mengenai rendahnya penghasilan dosen juga muncul dalam laporan Serikat Pekerja Kampus (SPK) di mana saya menjadi salah satu anggotanya. Dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi pada 30 Juni 2026, SPK menghadirkan kesaksian dua dosen tetap non-ASN mengenai kondisi kesejahteraan mereka.

Salah satunya, Cenuk Widiyastrisna Sayekti, menceritakan gaji pokok sekitar Rp2,6 juta per bulan setelah bertahun-tahun berkarier, menempuh pendidikan doktor, dan memperoleh sertifikasi dosen. Sementara itu, Dinda Dinanti menyampaikan penghasilan Rp3.171.443 dengan beban mengajar 14 SKS pada tiga mata kuliah untuk sekitar 290 mahasiswa. Pengalaman keduanya memperlihatkan persoalan kesejahteraan juga dialami dosen tetap dengan kualifikasi akademik dan tanggung jawab yang tinggi. 

Baca juga: Gaji Sekecil itu Berkelahi dengan Beban Berlapis: Balada Perempuan Dosen di Indonesia

POV Bersama: Seporsi Kesejahteraan yang Belum Utuh

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membuka ruang untuk membicarakan kembali posisi dosen dalam hubungan kerja. Undang-undang yang disahkan dan diundangkan pada (28/10) ini mengatur perlindungan bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja di seluruh bidang pekerjaan. Dengan cakupan tersebut, hubungan kerja dosen di perguruan tinggi juga perlu dilihat melalui kerangka perlindungan ketenagakerjaan, sesuai status dan hubungan kerja masing-masing. 

Meski begitu, penerapan regulasi tersebut tetap perlu memerhatikan hubungan kerja, status kepegawaian, ketentuan pengupahan, serta hak dan kewajiban antara dosen dan institusi pemberi kerja. Undang-undang ini juga perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta peraturan lain yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pengakuan normatif baru akan bermakna apabila diikuti pelaksanaan dan pengawasan yang memastikan hak dosen terpenuhi.

Kami tidak ingin persoalan ini dipahami sebagai pertentangan antara pengabdian dan kesejahteraan. Menjadi dosen memang melibatkan tanggung jawab intelektual dan sosial yang besar. Namun, tanggung jawab tersebut tidak menghapus kebutuhan dosen atas penghasilan yang layak, kepastian pembayaran, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang manusiawi.

Menyebut dosen sebagai pekerja juga tidak berarti menghilangkan identitas intelektualnya. Sebaliknya, pengakuan tersebut menempatkan pekerjaan akademik dalam relasi yang lebih adil antara institusi dan orang-orang yang menjalankannya. Dosen bukan hanya penghasil publikasi, pemenuh indikator kinerja utama, atau tenaga pengajar yang bertugas mencetak lulusan. Mereka juga pekerja yang menyumbangkan waktu, pengetahuan, dan kompetensi untuk keberlangsungan pendidikan tinggi.

Pada akhirnya, kebijakan perlindungan perlu menjangkau keragaman kondisi dosen, mulai dari mereka yang menerima upah di bawah standar dan mengalami keterlambatan pembayaran hingga dosen tetap dengan tanggung jawab akademik dan struktural. Kesejahteraan tidak cukup diukur dari gelar akademik, jabatan, atau reputasi institusi tempat seseorang bekerja. Setiap dosen berhak atas perlindungan yang sesuai dengan pekerjaan dan hubungan kerjanya.

Bagi kami, pengakuan dosen sebagai buruh adalah seporsi kemenangan setelah jalan panjang perjuangan. Namun, kemenangan itu belum utuh jika tidak diikuti perubahan nyata dalam praktik ketenagakerjaan di kampus. UU Nomor 27 Tahun 2026 akan menjadi sekadar hype apabila hanya menghasilkan optimisme normatif tanpa memperbaiki relasi kerja di perguruan tinggi.

Sebaliknya, regulasi ini dapat menjadi hope apabila mampu mendorong perlindungan yang lebih adil bagi seluruh dosen, tanpa memandang status kepegawaian maupun posisi sosial-ekonominya.

Sebab, pendidikan tinggi tidak bisa terus mengajarkan keadilan sosial di ruang kelas jika orang-orang yang bekerja di dalamnya masih harus berjuang mendapatkan hak dasar sebagai pekerja. Sudah saatnya dosen tidak hanya mengajarkan kritik terhadap ketimpangan, tetapi juga berani mengkritisi ketimpangan yang berlangsung di tempat kerjanya.

Ilustrasi oleh Karina Tungari

About Author

Jordy Satria Widodo and Purnama Ayu Rizky

Click to access the login or register cheese