19/11/2026
Environment Issues Opini Politics & Society

Pemindahan Badak Jawa, ‘Demam Emas’, dan Komitmen Kosong Konservasi Satwa

Rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo disampaikan atas alasan mitigasi bencana. WALHI menduga ada kepentingan ekspansi tambang emas di baliknya.

  • November 19, 2026
  • 7 min read
  • 10 Views
Pemindahan Badak Jawa, ‘Demam Emas’, dan Komitmen Kosong Konservasi Satwa

Rasanya tak mudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) belakangan ini. Setiap hari, linimasa media sosial dipenuhi kabar yang memancing rasa lelah dan frustrasi. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua, pengakuan Raffi Ahmad soal dana Rp15 miliar yang disebut akan dikembalikan dan dialihkan untuk penanganan bencana, desas-desus nama calon wakil presiden (wapres), hingga masalah kenaikan pajak. Belum selesai satu persoalan, isu lain sudah kembali menyita perhatian publik.

Kali ini, Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang jadi bahan perbincangan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mewacanakan pemindahan sebagian populasi badak dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Wacana tersebut disampaikan dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, (12/11).

Alasannya terdengar masuk akal: Seluruh populasi Badak Jawa saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon, kawasan yang memiliki potensi ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Memindahkan sebagian populasi ke habitat lain dianggap sebagai salah satu cara mengantisipasi risiko kepunahan jika bencana besar benar-benar terjadi.

Namun, di tengah berbagai persoalan lingkungan yang belum tuntas, wacana ini justru memunculkan pertanyaan lain di kepala saya. Apakah memindahkan badak ke tempat yang dianggap lebih aman merupakan jawaban atas persoalan konservasi? Atau, sekali lagi, manusia sedang merasa paling tahu tentang bagaimana alam seharusnya bekerja dan bagaimana makhluk lain seharusnya menjalani kehidupannya?

Baca juga: Bagaimana Nasib Orangutan di Tengah Karhutla Kalimantan?

Badak Jawa dan Kesombongan Antroposentrisme

Sebagai seseorang yang berfokus pada isu lingkungan, ada hal yang sangat saya cemaskan tentang cara manusia memperlakukan alam. Manusia seolah-olah paling merasa berhak menentukan alam dan bagaimana Bumi ini bekerja. Misalnya, ketika tanah menyimpan sumber daya ekonomi, manusia merasa berhak mengeruknya. Ketika hutan dianggap menghambat pembangunan, manusia seolah berhak mengubahnya. Kini, ketika Badak Jawa atau satwa liar dianggap berada dalam ancaman, lagi-lagi manusia hadir untuk menentukan bagaimana seharusnya badak-badak itu hidup.

Barangkali, kasus ini bukan hanya mengenai kebijakan konservasi, melainkan juga cara manusia memahami posisinya di tengah kehidupan. Kita terbiasa menempatkan manusia sebagai pusat, sementara makhluk hidup lain dianggap sebagai bagian dari lingkungan yang keberadaannya dapat diatur sesuai kebutuhan manusia. Dalam filsafat lingkungan, cara pandang ini dikenal sebagai antroposentrisme.

Antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat segala-galanya dan menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran utama dalam memandang alam. Dalam kerangka berpikir semacam ini, hutan, sungai, tanah, hingga satwa liar kerap dinilai berdasarkan manfaat atau ancaman yang mereka berikan bagi kehidupan manusia. Padahal, alam bukan sekadar ruang yang menyediakan sumber daya bagi manusia. Ia merupakan jaringan kehidupan yang saling terhubung dan memiliki nilai keberadaan yang tidak semata-mata ditentukan oleh manfaat ekonominya.

Vandana Shiva, pemikir ekofeminis asal India, dalam bukunya Staying Alive: Women, Ecology and Development (1988), memperkenalkan kritik terhadap maldevelopment—model pembangunan yang mengatasnamakan kemajuan, tetapi justru abai pada keberlanjutan ekologis.

Kata Shiva, kehancuran atau rusaknya alam tak bisa dipisahkan dari sistem berpikir yang memisahkan manusia dari alam, sekaligus menjadikan alam sebagai objek yang dikuasai. Cara pandang reduksionis inilah yang membuat kompleksitas kehidupan sering kali dikalahkan oleh kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kontrol manusia atas sumber daya.

Jika ditarik ke dalam konteks Badak Jawa, kita perlu sangat berhati-hati melihat isu pemindahan ini hanya sebagai persoalan mencari lokasi yang lebih aman. Memang, ancaman bencana di Ujung Kulon tidak bisa diabaikan. Menyiapkan habitat kedua juga dapat menjadi bagian dari strategi penyelamatan spesies.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah keputusan tersebut benar-benar berangkat dari pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan ekologis badak, atau justru masih menggunakan cara pandang manusia yang merasa paling tahu tentang apa yang terbaik bagi alam?

Badak Jawa bukan barang atau benda yang bisa digeser, diangkut, atau dikirim begitu saja dari satu wilayah ke wilayah lain. Badak Jawa hidup dalam ekosistem yang memiliki keterhubungan ekologis kompleks, mulai dari perilaku hingga karakteristik habitat tertentu. Maka, memindahkan satwa tanpa mempertimbangkan keseluruhan hubungan tersebut justru berbahaya dan berpotensi menambah panjang daftar persoalan konservasi di Indonesia.

Wacana ini juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan kepentingan manusia atas ruang hidup alam. Pada (17/11), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menerbitkan siaran pers berjudul Rencana Pemindahan Badak Jawa oleh Hashim Diduga untuk Perluasan Tambang Emas di Ujung Kulon. WALHI menolak wacana pemindahan tersebut dan menyebut ada sejumlah indikasi yang mengarah pada ekspansi pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.

Salah satunya keberadaan konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon. WALHI mempertanyakan status perizinan perusahaan tersebut setelah masa izin yang tercantum dalam laporan tahunan PT Antam berakhir pada 3 April 2025.

Selain itu, organisasi ini menyoroti Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada Februari 2026 yang, berdasarkan penelusuran WALHI terhadap peta lampirannya, mengindikasikan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam kawasan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Dugaan tersebut tentu perlu ditelusuri dan diklarifikasi lebih lanjut oleh pemerintah. Namun, munculnya pertanyaan mengenai kepentingan pertambangan di sekitar kawasan konservasi memperlihatkan jika persoalan perlindungan alam tidak bisa dilepaskan dari arah pembangunan. Jangan sampai perhatian terhadap penyelamatan satwa justru membuat kita luput melihat ancaman lain terhadap habitat yang selama ini menjadi rumah mereka.

Baca juga: Tak Lagi Terlihat Pasca-Banjir, Orangutan Tapanuli Di Ambang Punah

Belajar Hidup Berdampingan, Bukan Menguasai Alam

Persoalan pemindahan Badak Jawa juga perlu dilihat dari pengalaman translokasi sebelumnya. Pada November 2025, seekor Badak Jawa bernama Musofa meninggal dunia setelah dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang masih berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. 

Kematian Musofa memperlihatkan jika pemindahan satwa bukan perkara sederhana, bahkan ketika prosesnya masih berlangsung di dalam kawasan konservasi yang sama. Apalagi, wacana pemindahan ke Alas Purwo melibatkan habitat dengan karakteristik ekologis berbeda. Kebutuhan pakan, perilaku, kondisi habitat, hingga keterhubungan dengan spesies lain merupakan bagian dari ekosistem yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Akhirnya, wacana pemindahan Badak Jawa harusnya membuat kita berpikir lebih jauh tentang arti konservasi. Melindungi spesies yang hampir punah tentu amat penting, tetapi upaya ini tidak boleh berakhir pada bagaimana memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Ada persoalan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memastikan ekosistem tempat mereka hidup tetap terjaga.

Saya tidak sedang menolak kemungkinan pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo. Jika kajian ilmiah menunjukkan habitat kedua memang dibutuhkan untuk mengurangi risiko kepunahan, gagasan tersebut tentu layak dipertimbangkan. Namun, keputusan sebesar itu tidak boleh hanya bertumpu pada asumsi jika memindahkan sebagian populasi otomatis membuat mereka lebih aman. Ada kehidupan ekologis yang kompleks, yang tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan memindahkan satwa dari satu titik geografis ke titik lainnya.

Kita juga perlu memastikan upaya mencari rumah baru bagi Badak Jawa tidak membuat manusia melupakan tanggung jawab melindungi rumah mereka yang sekarang. Jangan sampai perhatian terhadap relokasi justru mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendasar: Bagaimana menjaga Ujung Kulon agar tetap menjadi ruang hidup yang aman bagi seluruh keanekaragaman hayati di dalamnya.

Pemikiran Vandana Shiva mengingatkan kita jika alam bukan sekadar sumber daya yang keberadaannya ditentukan oleh kebutuhan pembangunan. Ada kehidupan yang memiliki nilai pada dirinya sendiri, bahkan ketika kehidupan tersebut tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia.

Baca juga: Krisis Lingkungan di Tesso Nilo: Hutan Menyempit, Gajah Kian Terjepit

Barangkali, sudah saatnya kita berhenti memandang konservasi sebagai upaya manusia untuk mengatur alam sesuai kehendaknya. Sebaliknya, konservasi harus menjadi ruang bagi manusia untuk belajar memahami batas-batas kekuasaannya sendiri.

Sebab, Bumi tidak pernah diciptakan hanya untuk manusia. Badak Jawa, hutan, sungai, dan seluruh makhluk hidup lainnya memiliki hak untuk tetap menjadi bagian dari jaringan kehidupan. Kita tidak sedang memberikan tempat kepada mereka untuk hidup. Justru, manusialah yang perlu belajar bagaimana hidup berdampingan dengan mereka.

Uswah Sahal adalah perempuan yang memiliki ketertarikan mendalam pada kajian film, sastra, budaya, gender, dan isu lingkungan.

About Author

Uswah Sahal

Uswah Sahal Adalah Perempuan yang memiliki ketertarikan mendalam pada kajian sastra, budaya, gender dan isu lingkungan

Click to access the login or register cheese