Komdigi Respons Sepi Ajakan Debat soal Moderasi Konten, SAFEnet: Undangan Masih Terbuka
Foto: Dokumentasi Magdalene
SAFEnet dan Remotivi mengundang Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid untuk berdebat secara terbuka di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, (17/11). Massa tiba sejak pukul 13.30 WIB, tetapi polisi awalnya meminta mereka berpindah ke belakang kantor Komdigi pada pukul 13.42 WIB.
Setelah bernegosiasi dengan pihak kepolisian, aksi mengundang debat Meutya tetap diselenggarakan di Taman Pandang Istana. Massa menyampaikan orasi tentang moderasi konten sembari menunggu respons Komdigi. Namun, karena tak kunjung mendapat tanggapan, mereka kemudian berjalan menuju kantor Komdigi untuk menjemput perwakilan kementerian tersebut pada pukul 14.27 WIB.
Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Balqis Zakkiyah, memandu massa berjalan menuju kantor Komdigi sembari menyampaikan orasi. Ia menyoroti berbagai bentuk pembatasan dan serangan digital yang dialami pengguna media sosial ketika menyampaikan kritik.
“Kamis sudah muak teman-teman, kami sudah muak dengan segala pembungkaman, di media sosial banyak sekali konten-konten yang di-takedown atau mungkin tidak hanya takedown, ada banyak sekali serangan digital,” ucapnya.
Baca juga: Kritik Berujung ‘Takedown’ Komdigi, SAFEnet: Ironi Perlindungan Ruang Digital
Menjemput Komdigi untuk Berdebat
Setibanya di depan kantor Komdigi, massa memasang spanduk bertuliskan ‘Kementerian Komdigi Ditangguhkan’ dan ‘Hal ini dilakukan atas perintah warga karena Kementerian Komdigi telah melanggar konstitusi’. Poster bergambar Meutya dengan tulisan ‘Ratu Sensor’ juga terpampang di depan spanduk tersebut.
Balqis kemudian mengajak masyarakat yang hadir untuk bersama-sama memanggil perwakilan Komdigi agar keluar dan memberikan penjelasan. Ajakan itu disampaikan berulang kali, tetapi tak ada perwakilan kementerian yang muncul menemui massa.
“Ayok kita panggil sekali lagi ya, atau tiga kali, siapa tahu kayak jelangkung tiba-tiba muncul. Ayok kita panggil, Komdigi, Komdigi, debat yuk,” ungkapnya.
Karena tak kunjung mendapat respons, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden kemudian menyampaikan orasi tentang pembatasan konten terkait bencana yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar konstitusi karena informasi merupakan hak warga yang seharusnya dilindungi, bukan justru dibatasi melalui sensor.
SAFEnet dan Remotivi telah melakukan riset serta pemantauan terhadap konten yang diturunkan Komdigi sejak April hingga November. Dalam proses tersebut, kedua organisasi menerima berbagai aduan pengguna media sosial, mulai dari penurunan konten (takedown) hingga dugaan pembatasan jangkauan atau shadowban.
“Data dari SAFEnet dan Remotivi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas konten yang hilang dari media sosial berdasarkan atas permintaan dari Komdigi,” jelas Nenden.
Pembatasan Konten Karhutla
Sejumlah konten media sosial yang membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami pembatasan. Pemerintah melalui Komdigi menyatakan tidak terlibat dalam pembatasan tersebut. Meski demikian, kementerian ini memiliki preseden meminta platform digital menurunkan konten tertentu.
Salah satu kasus yang mencuat adalah keluhan komedian Wendi Cagur mengenai pembatasan akun media sosialnya setelah ia bersuara soal karhutla pada (19/10). Dalam salah satu caption unggahan akun Instagram @wendicagur, Wendi mengungkapkan dirinya hanya menyampaikan concern atau keresahan terkait persoalan tersebut.
Wendi juga mempertanyakan alasan pembatasan terhadap kontennya. “Masa bersuara tentang karhutla gak boleh,” tulisnya, sebelum membandingkan pembatasan konten mengenai karhutla dengan konten dan komentar tentang judi serta pinjaman daring yang masih merajalela.
Keluhan serupa disampaikan Bupati Siak Afni Zulkifli. Video di akun TikTok Afni.Z yang mendokumentasikan penanaman pohon di lahan bekas kebakaran agar tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, hilang setelah memperoleh lima juta views.
“Padahal saya cuma mengajak menanam pohon di lokasi eks karhutla. Dan ini lokasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemkab Siak,” tulisnya di akun Instagram @afni.zulkifli, mempertanyakan alasan videonya terkena takedown, (20/10).
Namun, Afni mengungkapkan video tersebut telah kembali muncul kurang dari sehari setelah diturunkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada netizen yang membantu menyuarakan pembatasan konten tersebut.
“Terimakasih buat dukungan netizen semua agar video tersebut bisa ditonton kembali,” ungkapnya, dilansir dari Kompas.com.
Baca juga: Kemkomdigi Tegur YouTube usai Kasus Bigmo, Peneliti: Butuh Lebih dari Sekadar Reaksi
Sibuk Menyensor, Abai pada Suara Sumbang Rakyat
Di tengah berbagai keluhan mengenai pembatasan konten, Komdigi relatif sering mengalihkan tanggung jawab kepada platform digital. Meski platform juga perlu terus dikritisi karena memiliki model bisnis yang sangat eksploitatif, Nenden menilai ekosistem digital di Indonesia turut dibatasi oleh berbagai peraturan represif.
Moderasi konten media sosial di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.
Kedua regulasi yang merupakan turunan dari UU ITE tersebut mengharuskan platform memenuhi permintaan Komdigi untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang. Kategori konten tersebut mencakup pornografi, judi daring, terorisme, serta konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
Nenden menilai frasa ‘meresahkan masyarakat’ tidak memiliki ukuran objektif sehingga berpotensi digunakan untuk membatasi berbagai jenis konten. Ketidakjelasan definisi tersebut juga membuka ruang bagi penafsiran sepihak dalam proses moderasi.
“Siapa yang mendefinisikan meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum?” tanya Nenden.
Menurutnya, aspek tersebut perlu terus dikritisi agar regulasi dan tata kelola ruang digital berjalan secara proporsional. Sementara itu, Peneliti Media dari Remotivi, Muhammad Heychael, menilai pemerintah seharusnya lebih giat menangani persoalan yang disuarakan masyarakat ketimbang sibuk membatasi konten.
Sebab, menghapus konten yang mendokumentasikan suatu persoalan tidak serta-merta menyelesaikan masalah tersebut. Kritik masyarakat tetap memiliki dasar persoalan yang perlu ditangani pemerintah, terlepas dari ada atau tidaknya dokumentasi dan percakapan di media sosial.
“Kasih tahu ke Komdigi, kalau tidak ada konten kritik, harga BBM tetap naik. Kalaupun kami tak bersuara, ketidak-puasan itu tetap ada, apinya tetap menyala di Papua, kalaupun tidak ada kritik, gaji DPR masih tetap terlalu besar,” ujar Heychael.
Baca juga: Pernyataan Sikap Magdalene-Komite Keselamatan Jurnalis: Pembatasan Berita oleh Komdigi Langgar Hukum
Gugatan ke PTUN dan Tantangan Debat yang Masih Terbuka
Persoalan moderasi konten oleh Komdigi sebenarnya pernah dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, SAFEnet menilai Komdigi dan platform digital belum mematuhi putusan tersebut. Karena itu, SAFEnet dan Remotivi menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga terus mengundang Komdigi untuk berdebat secara terbuka.
Melalui Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026, (29/9), MK mengharuskan Komdigi dan platform digital menerbitkan notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis yang disertai alasan hukum secara jelas sebelum melakukan moderasi konten. Bagi Nenden, pengabaian terhadap putusan tersebut menjadi alasan untuk terus mempertanyakan pelaksanaan kewajiban pemerintah dan platform dalam melindungi hak digital warga.
Meski demikian, ia mengakui ketidakpatuhan terhadap putusan MK membuat dirinya pesimistis. Namun, perlawanan tetap perlu dilakukan karena tanpa adanya penolakan, pemerintah bisa menganggap masyarakat tidak mempermasalahkan pembatasan tersebut.
Di sisi lain, gugatan dan ajakan debat menjadi sinyal kepada pemerintah jika masyarakat memahami hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi, bukan justru dibatasi. Saat ini, SAFEnet tengah menyiapkan gugatan ke PTUN terkait tindakan penurunan konten secara sewenang-wenang oleh Komdigi.
Tantangan debat kepada Komdigi pun masih terbuka. Nenden bahkan menyerahkan penentuan waktu pelaksanaan kepada kementerian tersebut agar pertemuan dapat terlaksana.
“Kalau tanggal dari kami enggak cocok, kita minta tanggal dari Komdigi, mau kapanpun, mau jam 12 malam pun, kita tetap akan datang,” ujar Nenden.
Namun, Nenden menegaskan debat tersebut harus dapat disaksikan seluruh masyarakat. Dengan begitu, publik bisa melihat bagaimana Komdigi mengelola ruang digital sekaligus mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi konten agar tidak lagi terjadi penurunan konten secara sewenang-wenang.


























