Kritik Berujung ‘Takedown’ Komdigi, SAFEnet: Ironi Perlindungan Ruang Digital
Foto: Humas Komdigi
Pantauan SAFEnet dan Remotivi menunjukkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin agresif melakukan takedown terhadap konten di media sosial. Dalam rilis yang diterima Magdalene (8/11), sebanyak 94 dari 127 aduan konten atau sekitar 74 persen mengalami moderasi atas permintaan Komdigi. Sementara itu, 26 persen konten lainnya dimoderasi berdasarkan panduan komunitas platform.
Dalam rilis yang dipublikasikan di laman resmi Remotivi pada (11/11), X menjadi media sosial dengan jumlah konten yang paling banyak dimoderasi, yakni 56 konten. Posisi kedua ditempati Threads dengan 43 konten yang terkena penindakan. Salah satu metode moderasi yang digunakan adalah geolock, yaitu pembatasan akses terhadap konten sehingga tidak dapat dibuka melalui alamat IP Indonesia.
Sebelumnya, unggahan Magdalene yang memuat informasi dugaan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus, juga sempat menjadi sasaran moderasi dengan metode serupa pada (3/4).
Baca juga: Dear Komdigi, Belum Terlambat Mencabut SAMAN
Konten Bermuatan Kritik, Demonstrasi, sampai Karhutla Kena Takedown
Temuan SAFEnet dan Remotivi menunjukkan moderasi tidak hanya menyasar konten yang dianggap melanggar panduan komunitas platform. Unggahan berisi informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), misalnya, turut mengalami pembatasan. Seorang pengguna yang menyuarakan persoalan karhutla berulang kali menerima pemberitahuan jika unggahannya hanya bisa dilihat oleh pengguna berusia di atas 18 tahun. Sementara itu, iklan bertema karhutla di Kalimantan juga ditolak Meta tanpa alasan yang jelas.
Selain karhutla, konten bermuatan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo juga menjadi sasaran moderasi di media sosial. Topik ini menempati posisi pertama dengan persentase 25,2 persen. Konten kritik terhadap pejabat dan pemerintahan secara umum berada di posisi berikutnya dengan persentase yang sama. Sementara itu, unggahan berisi informasi mengenai demonstrasi menempati posisi ketiga dengan persentase 10,2 persen.
Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet, menilai penindakan tersebut menjadi ironi bagi kebebasan masyarakat sipil di ruang digital. Menurutnya, tindakan takedown semestinya menjadi bagian dari upaya platform dan Komdigi untuk menjamin kebebasan sekaligus keamanan masyarakat di media sosial.
“Betul memang Komdigi punya hak untuk memoderasi konten, dan moderasi ini diperlukan untuk konten-konten yang berbahaya, seperti KBGO (kekerasan berbasis gender online). Tapi ketika ini digunakan untuk takedown konten yang seharusnya tidak dimoderasi, ini lah yang kita kritisi,” kata Nenden kepada Magdalene (13/11).
Nenden menilai tindakan Komdigi bermasalah karena menyasar konten yang sebenarnya sah untuk disebarluaskan.
“Mereka malah over-moderasi terhadap konten-konten yang sah. Menyampaikan pendapatan, opini, kritik di media sosial itu sebenarnya juga dilindungi oleh undang-undang dasar (UUD),” imbuhnya.
Baca juga: Polemik SAMAN: Komdigi Bisa Sepihak Hapus Konten Medsos Kita
Upaya Membatasi Suara Publik
Penindakan terhadap konten kritik dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar hilangnya akses terhadap sebuah unggahan. Nenden menjelaskan, pengguna lain bisa mengurungkan niat untuk membagikan informasi serupa karena khawatir konten mereka mengalami penindakan. Fenomena ini dikenal sebagai chilling effect atau efek gentar.
“Tindakan moderasi ini bisa membuat orang-orang merasa discouraging untuk bikin konten (kritik) serupa. ‘Ah gue bikin konten ini aja di takedown gitu ya jadi kayak capek-capek ngapain?’ kurang lebih begitu,” ungkapnya.
Meski demikian, Nenden tidak menampik sebagian masyarakat justru merasa tertantang ketika penindakan konten semakin masif dilakukan Komdigi. Alih-alih berhenti mengunggah kritik, mereka justru semakin bersemangat menyampaikan pendapat dan memublikasikan kembali konten yang terkena takedown.
“Tapi aku lihat sekarang orang justru banyak yang sudah berani gitu ya. Jadi mau di-takedown sekali pun, masyarakat bisa posting ulang ratusan kali,” kata Nenden.
Baca juga: 5 Peretasan Akun Pengritik Pemerintah, Kini Mulai Sasar Warga Biasa
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Di tengah risiko serangan digital, Nenden menjelaskan sejumlah langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengamankan akun mereka. Salah satunya dengan mengaktifkan authenticator app sebagai lapisan verifikasi tambahan saat masuk ke akun digital.
Secara sederhana, pengguna yang biasanya hanya perlu memasukkan kata sandi untuk mengakses media sosial akan diminta melewati satu tahap verifikasi tambahan. Langkah ini membantu memastikan identitas pengguna sebelum akses ke akun diberikan.
“Jadi ketika ada orang yang mau meretas akun kita, itu dia enggak bisa langsung dan harus melalui satu verifikasi tambahan lagi,” kata Nenden.
Meski begitu, Nenden menekankan pemerintah tetap berkewajiban menjamin keamanan dan kebebasan masyarakat sipil di ruang digital. Tindakan pemerintah dalam memoderasi konten kritik juga perlu dipertanggungjawabkan.
“Tapi yang paling penting adalah kita terus menuntut akuntabilitas dari negara dan profesi pemerintah di sini untuk melayani hak-hak sebagai pengguna dan juga sebagai wakil penduduk,” tegasnya.
Sementara itu, Mediodecci Lustarini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, mengatakan pihaknya terbuka terhadap laporan pemantauan yang disampaikan lembaga masyarakat sipil. Dikutip dari Detikinet, Komdigi mengaku siap mencocokkan temuan SAFEnet dan Remotivi dengan catatan penanganan konten yang dimiliki pemerintah.
“Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja,” jelasnya (13/11).
Temuan SAFEnet dan Remotivi bisa dibaca di sini.


























