17/11/2026
Issues Politics & Society

DPR Bahas Jalur ‘Fast Track’ UU, Akankah Partisipasi Bermakna Hilang?

Ahli hukum tata negara mengingatkan perlunya aturan ketat agar mekanisme ini tak multitafsir dan mengabaikan suara rakyat.

  • November 17, 2026
  • 5 min read
  • 3 Views
DPR Bahas Jalur ‘Fast Track’ UU, Akankah Partisipasi Bermakna Hilang?

Foto: Kementrian PANRB

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, (17/11). Mengutip Antara News Kupang, Rapat Paripurna ini diagendakan salah satunya membahas Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang (RUU Pembentukan UU).

Rapat Paripurna meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pembentukan UU yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Mengutip dpr.go.id, RUU Pembentukan UU memasukkan konsep pembahasan cepat (fast track legislation), atau perumusan undang-undang dengan proses cepat. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta menjelaskan percepatan proses pembuatan undang-undang dapat dilakukan melalui pemadatan jadwal rapat atau pun penyelesaian pembahasan dalam satu masa sidang. 

Hal yang sama dikatakan Kepala Badan Keahlian (BK) DPR Bayu Dwi Anggono. Ia menjelaskan, prosedur pembentukan UU umumnya tiga kali masa sidang dan dapat diperpanjang. Sementara fast-track legislation hanya satu kali masa sidang dan tidak dapat diperpanjang.

“Kalau prosedur biasa itu tiga kali masa sidang dapat diperpanjang, kalau fast-track hanya satu kali masa sidang dan tidak dapat diperpanjang. Ini yang membedakan,” katanya, menukil Liputan6.

Nyoman mengeklaim penerapan konsep fast-track legislation ini tidak akan menghilangkan tahapan pembuatan UU, termasuk kajian akademis dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

“Pertama, harus ada kajian akademis, itu mutlak. Kedua, harus ada partisipasi yang bermakna,” ujar Nyoman usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026), dikutip dari dpr.go.id.

Diketahui, ada enam kondisi yang diusulkan menggunakan fast-track legislation. Pertama, pengesahan perjanjian internasional tertentu yang mempunyai urgensi segera diberlakukan. Kedua, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian UU.

Ketiga, untuk mengubah materi muatan UU secara terbatas. Keempat, untuk memperbaiki kesalahan teknik penulisan. Kelima, mengubah lampiran UU. Keenam, keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi untuk membentuk UU melalui prosedur cepat.

Baca juga: Gibran Resmi Mundur sebagai Wapres di Tengah Tekanan Politik, Bagaimana Langkah Selanjutnya?

Apakah Pengaturan Fast-Track Dibutuhkan?

Dosen Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menjelaskan saat ini konsep fast-track legislation belum dikenal sebagai mekanisme formal di dalam hukum Indonesia. Walaupun kata Titi dalam praktiknya pernah terjadi percepatan pembahasan untuk undang-undang tertentu yang dianggap mendesak.

“Dengan demikian, secara normatif, fast-track belum menjadi bagian dari desain legislasi yang diakui secara formal,” ujarnya, kepada Magdalene lewat pesan teks (13/11).

Titi berpendapat, pengaturan mengenai fast-track legislation dapat dibutuhkan untuk merespons keadaan yang benar-benar memiliki urgensi tinggi. “Seperti tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat batas waktu, pengesahan perjanjian internasional yang mendesak, atau perbaikan teknis yang tidak bersifat substantif,” tuturnya.

Menurutnya, adanya pengaturan yang jelas dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik percepatan dilakukan tanpa standar.

“Adanya pengaturan yang jelas dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik percepatan yang dilakukan secara ad hoc tanpa standar,” katanya.

Namun, Titi menegaskan pembatasan yang ketat diperlukan agar tidak terjadi pelemahan partisipasi publik. “Tanpa pengaturan yang cermat, fast-track berisiko mengurangi kualitas legislasi dan mengaburkan prinsip pembentukan undang-undang yang demokratis,” tekannya.

Baca juga: Saya Ngobrol dengan Pakar soal Tips Jitu #CuekinBuzzer di Media Sosial

Perketat Pengaturan, Partisipasi Bermakna Jangan Ditinggalkan

Titi menilai keenam kondisi yang diusulkan untuk menerapkan fast-track legislation dapat menjadi titik awal pengaturan. Namun, kriteria tersebut masih perlu diperjelas dan diperketat agar tidak multitafsir, terutama terkait kondisi “keadaan tertentu yang memiliki urgensi”.

“Agar cukup sebagai landasan, setiap kriteria perlu dilengkapi dengan definisi yang tegas, indikator yang terukur, serta mekanisme pengawasan agar penggunaannya tetap terbatas pada hal-hal yang benar-benar memerlukan percepatan, bukan pada materi yang bersifat politis atau substantif,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, termasuk penyusunan naskah akademik dan partisipasi publik, dinyatakan tetap ada, pembatasan waktu pembahasan paling lama satu masa sidang tetap menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas partisipasi.

Menurutnya, publik berisiko tidak memiliki cukup waktu untuk mengakses informasi, memberikan masukan, dan memastikan pendapat mereka sungguh-sungguh dipertimbangkan.

“Partisipasi yang bermakna tidak hanya mensyaratkan adanya ruang formal, tetapi juga waktu yang cukup bagi publik untuk mengakses informasi, memberikan masukan, dan melihat apakah masukan tersebut dipertimbangkan secara sungguh-sungguh,” katanya.

Titi menegaskan, partisipasi bermakna harus tetap dipenuhi dalam mekanisme fast-track legislation. Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menetapkan tiga hak dalam partisipasi bermakna, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

“Ketiga komponen ini merupakan prasyarat agar partisipasi tidak berhenti pada formalitas prosedural. Dalam situasi politik di mana koalisi pemerintahan memiliki dominasi yang kuat di parlemen, risiko bahwa partisipasi hanya bersifat prosedural menjadi lebih besar apabila waktu pembahasan sangat terbatas,” ucapnya.

Baca juga: Perpres Ojol Terbit, Kenapa Perlindungan Pengemudi Masih Sisakan Celah?

Menurut Titi, pengaturan fast-track legislation perlu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan standar partisipasi bermakna agar prinsip demokrasi tetap terjaga dalam pembentukan undang-undang.

“Oleh karena itu, apabila fast-track akan diatur, perlu ada penguatan khusus terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan standar partisipasi bermakna agar tidak mereduksi prinsip demokrasi dalam pembentukan undang-undang,” pungkas Titi.

About Author

Muhammad Rifaldy Zelan

Muhammad Rifaldy Zelan adalah penyuka makanan pedas tapi gak suka berkeringat. Ia juga suka duduk-duduk di taman dengan pikiran kosong.

Click to access the login or register cheese