17/11/2026
Issues Opini Politics & Society

Menangisi Pejabat, Menormalisasi Penderitaan Rakyat: Standar Ganda dalam Empati Kita

Polemik ijazah Jokowi dan mundurnya Gibran ramai menuai simpati publik. Di sisi lain, kesulitan pekerja informal masih kerap dianggap sebagai bagian dari perjuangan hidup sehari-hari.

  • November 17, 2026
  • 7 min read
  • 1 Views
Menangisi Pejabat, Menormalisasi Penderitaan Rakyat: Standar Ganda dalam Empati Kita

Berbagai peristiwa politik belakangan ini ramai menyita perhatian publik dan memunculkan gelombang simpati kepada elite politik. Mulai dari polemik ijazah Joko Widodo, wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka di tengah tekanan politik, hingga berbagai respons emosional terhadap Prabowo Subianto, lini masa media sosial dipenuhi ungkapan iba.

Di sisi lain, seorang ibu pengemudi ojek online (ojol) harus menghabiskan waktu di jalanan Jakarta untuk mencari pelanggan dan menghidupi keluarganya. Ada pula kurir yang meninggal di atas motornya setelah kelelahan mengantar pesanan. Kisah pekerja yang menghadapi risiko dan tekanan dalam mencari nafkah ini kerap tidak mendapat perhatian sebesar persoalan yang menimpa elite politik.

Mengapa persoalan elite politik begitu mudah mengundang simpati, sementara penderitaan sesama warga justru kerap luput dari perhatian? Perbedaan respons ini memperlihatkan ketimpangan dalam memandang penderitaan: Kesulitan elite menjadi perbincangan publik, sedangkan kesulitan masyarakat kecil sering dianggap sebagai bagian biasa dari kehidupan.

Perbedaan ini bukan berarti pejabat tidak boleh mendapat empati ketika menghadapi persoalan pribadi atau tekanan politik. Namun, ada relasi kuasa yang tidak boleh diabaikan ketika kita membicarakan nasib mereka. Elite politik memiliki sumber daya, akses, dan kewenangan untuk memengaruhi keputusan publik, sedangkan masyarakat yang terdampak kebijakan sering kali tidak memiliki kemampuan serupa untuk mengubah keadaan. Karena itu, perhatian kepada pejabat semestinya berjalan beriringan dengan sikap kritis terhadap tanggung jawab mereka, bukan justru membuat persoalan warga tersisih dari percakapan.

Baca juga: Setelah Gibran Mundur, Kabar Baik Apa yang Sebenarnya Ditunggu Ibu-ibu?

Mengapa Simpati Kita Tidak Terbagi Merata?

Dalam psikologi sosial, ketimpangan respons terhadap penderitaan dapat dijelaskan melalui konsep identifiable victim effect. Konsep ini merujuk pada kecenderungan seseorang memberikan perhatian dan bantuan lebih besar kepada korban yang dapat dikenali secara personal dibandingkan kelompok korban yang hanya digambarkan melalui angka statistik. Sosok dengan nama, wajah, dan kisah individual cenderung lebih mudah membangkitkan respons emosional karena penderitaannya dapat dibayangkan secara konkret.

Seyoung Lee dan Thomas Hugh Feeley (2016) menguji fenomena ini melalui meta-analisis terhadap 41 penelitian. Hasilnya menunjukkan adanya efek yang signifikan, meskipun relatif kecil. Para peneliti juga menemukan efek tersebut lebih konsisten dalam kondisi tertentu, terutama ketika hanya ada satu korban yang teridentifikasi atau satu kelompok korban anonim yang dibandingkan.

Artinya, kecenderungan ini bukan hukum universal tentang perilaku manusia, tetapi salah satu mekanisme yang dapat membantu menjelaskan mengapa kisah individual lebih mudah menarik perhatian dibandingkan penderitaan kolektif.

Dalam konteks pemberitaan politik, konsep tersebut dapat digunakan sebagai lensa untuk membaca perbedaan cara publik merespons figur elite dan kelompok pekerja. Pejabat yang dikenal luas memiliki nama, wajah, riwayat, dan kisah personal yang terus muncul dalam pemberitaan.

Sebaliknya, jutaan pekerja informal sering diperkenalkan melalui kategori pekerjaan, angka statistik, atau persoalan ketenagakerjaan yang terdengar abstrak. Ketika penderitaan mereka tidak dihadirkan melalui pengalaman manusia yang konkret, publik berisiko kehilangan gambaran tentang kehidupan di balik angka tersebut.

Namun, perhatian emosional tidak selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab seseorang terhadap persoalan yang sedang dibicarakan. Figur politik dapat menarik simpati ketika menghadapi tekanan, tetapi posisi mereka sebagai pemegang kekuasaan juga menempatkan mereka dalam lingkup pertanggungjawaban publik. Sementara itu, pekerja yang mengalami kesulitan sering justru dipandang sebagai individu yang harus mencari jalan keluar sendiri. Ketimpangan ini membuat publik lebih mudah membicarakan siapa yang sedang mengalami masalah daripada mempertanyakan siapa yang memiliki kewenangan untuk memperbaikinya.

Contohnya terlihat dalam kehidupan pengemudi ojol. Perusahaan aplikasi masih menggunakan label “mitra” untuk hubungan dengan pengemudi, sementara status tersebut menimbulkan persoalan mengenai akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan. Pengemudi harus menghadapi ketidakpastian pendapatan, biaya operasional, jam kerja panjang, dan risiko keselamatan di jalan. Persoalan mereka bukan sekadar tentang kemampuan mencari pelanggan, melainkan juga tentang bagaimana hubungan kerja dan regulasi memberikan perlindungan yang memadai.

Badan Pusat Statistik dalam Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (2025) mencatat 85,73 juta atau 57,93 persen penduduk bekerja berada di sektor informal. Angka tersebut memperlihatkan besarnya kelompok pekerja yang berada di luar sektor formal dan menghadapi kondisi kerja yang beragam. Di balik statistik itu terdapat pekerja seperti ibu pengemudi ojol yang harus menanggung beban mencari nafkah sekaligus tanggung jawab keluarga. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan ketenagakerjaan, melainkan warga yang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan layak.

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan, imbalan, dan penghidupan yang layak. Jaminan tersebut semestinya menjadi dasar bagi negara untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan, termasuk mereka yang bekerja dalam sektor informal. Ketika seseorang harus bekerja sepanjang hari tanpa kepastian pendapatan dan jaminan sosial memadai, persoalannya tidak cukup dijelaskan sebagai kurangnya keberuntungan atau beratnya perjuangan hidup. Ada tanggung jawab negara untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan tidak membiarkan pekerja terus berada dalam posisi rentan.

Baca juga: Bagaimana MPR Mengisi Kursi Wakil Presiden?

Ketika Penderitaan Dipuji sebagai Inspirasi

Ketimpangan simpati juga terlihat dari cara masyarakat memaknai penderitaan pekerja. Kisah seorang ibu yang bekerja sepanjang hari demi menghidupi keluarga sering dipuji sebagai gambaran ketangguhan dan inspirasi. Perjuangannya dianggap membuktikan semangat pantang menyerah, bahkan ketika harus menghadapi berbagai keterbatasan. Namun, pujian tersebut bisa menjadi problematis ketika membuat kita lupa mempertanyakan mengapa seseorang harus bekerja sedemikian keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Budaya nrimo atau menerima keadaan juga dapat memperkuat kecenderungan menormalisasi kesulitan hidup. Dalam situasi tertentu, menerima keadaan memang menjadi cara seseorang bertahan menghadapi persoalan yang tidak mudah diubah. Namun, ketika sikap tersebut digunakan untuk memaklumi ketidakadilan, penderitaan berisiko dianggap sebagai nasib yang harus diterima. Akibatnya, tuntutan agar negara dan perusahaan memperbaiki kondisi kerja dapat tergeser oleh narasi tentang pentingnya ketangguhan individu.

Memuji pekerja karena kegigihannya bukanlah persoalan. Yang perlu dikritisi adalah ketika pujian itu menggantikan pembicaraan mengenai hak dan tanggung jawab. Seorang ibu yang bekerja dari pagi hingga malam memang layak dihargai atas usahanya, tetapi ia juga berhak mendapatkan kondisi kerja yang aman dan penghasilan yang layak. Ketangguhan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan seseorang terus menghadapi keadaan yang merugikan.

Di sinilah romantisasi penderitaan berkaitan dengan ketimpangan simpati. Ketika elite politik menghadapi persoalan, publik dapat menyoroti pengalaman personal mereka dan memberikan perhatian emosional. Sebaliknya, ketika pekerja menghadapi kesulitan, masyarakat justru kerap mengagumi kemampuan mereka bertahan. Kita akhirnya lebih sering memberikan belas kasihan kepada mereka yang punya kuasa dan pujian kepada mereka yang menanggung dampak keputusan, tanpa cukup mempertanyakan tanggung jawab pihak yang seharusnya melindungi.

Persoalannya bukan meminta masyarakat berhenti membicarakan kehidupan pejabat atau melarang siapa pun memberikan simpati kepada mereka. Kritiknya terletak pada ketimpangan perhatian dan absennya pertanyaan tentang tanggung jawab. Pejabat publik tidak hanya hadir sebagai individu dengan kehidupan personal, tetapi juga sebagai pemegang kewenangan yang keputusan dan kebijakannya memengaruhi masyarakat. Karena itu, simpati kepada mereka tidak boleh membuat publik kehilangan sikap kritis.

Kita perlu mengembalikan perhatian pada warga yang menghadapi dampak nyata dari kebijakan publik. Pekerja informal tidak cukup hanya dipuji karena mampu bertahan di tengah ketidakpastian, sementara hak mereka belum terlindungi. Mereka membutuhkan regulasi yang menjamin kondisi kerja layak, perlindungan sosial, dan kepastian pendapatan. Hal-hal tersebut bukan hadiah atas kegigihan, melainkan bagian dari hak yang semestinya dipenuhi.

Pada akhirnya, kita tidak perlu berhenti berempati kepada siapa pun. Namun, sudah waktunya mengoreksi arah simpati agar perhatian kepada elite politik tidak membuat penderitaan masyarakat terpinggirkan. Jangan sampai kita lebih sibuk menangisi nasib mereka yang memiliki kuasa daripada memperjuangkan hak orang-orang yang kehidupannya dipengaruhi keputusan mereka. Sebab, kepedulian seharusnya tidak berhenti pada rasa iba, tetapi juga mendorong kita menagih pertanggungjawaban pihak yang berwenang.

Serunni adalah pelajar SMA yang sangat suka mengeksplorasi banyak hal, mulai dari literatur hingga mencintai jus naga. Serunni tertarik meninjau berbagai perspektif dalam memahami suatu fenomena.

Penafian: Penulis menggunakan alat bantu Akal Imitasi (AI), yaitu Gemini, secara terbatas untuk penyuntingan bahasa dan pemadatan struktur kalimat. Seluruh gagasan utama, kerangka argumen, riset pustaka dan data, serta keputusan akhir penulisan sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan tanggung jawab penulis.

About Author

Serunni

Click to access the login or register cheese