Guru di Kalimantan: Kami Terjang Kabut Asap Agar Anak-anak Tetap Bisa Belajar

Kabut asap tebal sempat menyelimuti Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kondisi udara baru membaik setelah hujan deras turun dalam waktu lama. Namun, perbaikan tersebut tidak berlangsung lama karena kabut asap kembali menjadi ancaman bagi warga.

Selama dua bulan, “Mirna”, 36, guru Bahasa Inggris di kabupaten tersebut, harus menghadapi situasi ini. Pada akhir Agustus hingga September lalu, Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat buruknya kualitas udara. Namun, Mirna tetap harus mengajar di sekolah lima kali seminggu.

Risiko yang dihadapi bukan sekadar sesak napas akibat menghirup asap. Setiap hari, Mirna harus mengendarai motor sejauh 34 kilometer dengan ekstra hati-hati karena jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang rusak.

“Mau bekerja saja kami bertaruh nyawa. Sudah banyak kejadian tabrakan karena jarak pandang yang terbatas,” ucap Mirna.

Baca Juga: Sanksi Administratif Karhutla, Cukupkah Pulihkan Kerugian?

Kebijakan Pembelajaran Abaikan Keselamatan Guru

Pemberlakuan PJJ di Kalimantan memperlihatkan persoalan dalam penerapan kebijakan pendidikan di tengah bencana. Meski pembelajaran jarak jauh diberlakukan untuk mengurangi risiko paparan asap bagi murid, guru masih harus datang ke sekolah untuk menjalankan tugasnya. Padahal, kebakaran lahan gambut juga membawa ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan mereka.

Dampak mematikan kebakaran lahan gambut terhadap kesehatan masyarakat dijelaskan dalam penelitian Lars Hein, Joseph V. Spadaro, Bart Ostro, dkk., berjudul The health impacts of Indonesian peatland fires (2022). Riset tersebut menyebutkan, setiap tahun, kebakaran lahan gambut menyebabkan setidaknya 33.100 orang dewasa dan 2.900 bayi meninggal sebelum waktunya di Kalimantan dan Sumatra.

Ancaman kesehatan tersebut bukan sekadar risiko jangka panjang. Lisna, guru SDN Tanjung Pagar 3, Kalimantan Selatan, yang memiliki riwayat asma, meninggal dunia pada September lalu akibat sesak napas di tengah kabut asap. Sebelum meninggal, ia masih harus bolak-balik ke sekolah untuk mengajar.

Sri, seorang guru SMA di Kalimantan Barat, juga merasakan dampak aktivitas di tengah kualitas udara yang buruk terhadap kesehatannya. Ia menjadi lebih cepat lelah dan mengalami sesak napas. Kondisi tersebut turut memengaruhi kesehatan mentalnya karena ia harus menghadapi beban yang tidak terlihat, mulai dari kekhawatiran terhadap kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat hingga tanggung jawab sebagai pendidik.

“Saya harus memikirkan bagaimana anak-anak bisa memahami pelajaran di tengah sistem daring. Selain itu juga memantau tugas yang diberikan, sambil berkomunikasi dengan murid dan orang tua,” cerita Sri.

Melihat situasi tersebut, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pemerintah seharusnya turut memperhatikan keselamatan guru dan staf sekolah. Perlindungan dalam situasi bencana atau keadaan darurat tidak semestinya hanya berfokus pada murid, meskipun mereka termasuk kelompok rentan.

“Dalam peraturan, orang dewasa juga dilindungi. Termasuk guru dan staf,” terang Retno.

Sebenarnya, penyelenggaraan PJJ dalam situasi bencana telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana.

Surat tersebut menyebutkan, pembelajaran dalam situasi bencana dapat diselenggarakan menggunakan metode yang adaptif. Pilihannya meliputi pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran mandiri, sesuai kondisi murid dan satuan pendidikan. Kurikulum juga dapat disesuaikan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan.

Pengaturan tersebut sejalan dengan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini bertujuan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan dari dampak bencana. Artinya, keselamatan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi bagian dari upaya memastikan pendidikan tetap berlangsung dalam situasi darurat.

Namun, penerapan sistem pembelajaran yang mengacu pada SPAB tersebut berlangsung tanpa pernyataan pemerintah yang menetapkan karhutla sebagai bencana. Padahal, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerusakan ekosistem secara masif, sekaligus menghasilkan polusi asap dan emisi karbon yang mengancam keselamatan masyarakat.

Penetapan karhutla sebagai bencana juga berkaitan dengan konsekuensi anggaran dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganannya. Ketika suatu peristiwa ditetapkan sebagai bencana, pemerintah perlu memberikan perlindungan yang jelas, menyediakan infrastruktur memadai, serta mengerahkan penanganan ekstra untuk memulihkan situasi.

Di tengah paparan kabut asap, Sri berusaha menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, dan mengonsumsi vitamin. Mirna juga melakukan berbagai upaya serupa. Ia mengonsumsi makanan bergizi dan menggunakan minyak kayu putih untuk meringankan sakit kepala setelah terlalu banyak menghirup asap.

“Tapi memaksakan diri berkendara di tengah asap tebal tetap berefek. Saya mengalami sakit kepala berat, muntah, dan sesak napas,” aku Mirna.

Selain ancaman kesehatan, pelaksanaan PJJ juga menghadirkan persoalan efektivitas pembelajaran. Mirna dan Sari menceritakan, keterbatasan akses terhadap gawai dan jaringan internet menjadi tantangan tersendiri. Keduanya harus menyesuaikan materi agar lebih mudah dipahami siswa, terutama karena tidak semua anak mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri.

“Ini memberatkan kami, terutama siswa yang tempat tinggalnya susah sinyal,” tambah Mirna.

Baca Juga: Gugatan ‘Class Action’ Warga Kalbar: Pemerintah cuma Klaim Kosong soal Karhutla

Bagaimana Sistem Belajar Seharusnya Diatur?

Belakangan, hujan mulai sering turun di Kabupaten Kubu Raya. Matahari kembali terlihat dan kualitas udara pun jauh lebih bersih. Sejak akhir September, sekolah di wilayah tersebut mulai menerapkan sistem Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT), meskipun sempat kembali memberlakukan PJJ selama beberapa hari.

Perubahan sistem tersebut turut diikuti penyesuaian durasi pembelajaran. Jika biasanya satu jam pelajaran berlangsung selama 45 menit, selama PTMT durasinya dipangkas menjadi 30-35 menit. Penyesuaian ini dilakukan agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Namun, kondisi kualitas udara tidak merata di seluruh wilayah Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, misalnya, catatan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada dalam kategori berbahaya. Melansir Kompas, kondisi tersebut berkaitan dengan peningkatan titik api karhutla hingga 50 persen.

Menghadapi situasi tersebut, Mirna menilai pemerintah seharusnya memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan guru. Salah satu caranya dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau mengatur jadwal piket secara bergantian. Pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan tingkat risiko paparan asap dan kebutuhan masing-masing sekolah.

Baca Juga: Beban Kerja Guru Perempuan yang Tak Masuk Hitungan

Sri menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, sistem piket dan kesempatan mengajar dari rumah merupakan bentuk kebijakan yang dapat membantu meringankan beban guru. Dengan begitu, guru tidak harus terus-menerus mempertaruhkan kesehatan dan keselamatannya untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Selain pengaturan kehadiran guru, sekolah juga perlu diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan jadwal, beban tugas, dan metode pembelajaran dengan kondisi murid. Pemerintah juga perlu menyediakan dukungan kesehatan fisik dan mental bagi murid, guru, serta tenaga kependidikan yang terdampak karhutla.

“Pendidikan memang harus tetap berjalan, tapi kesehatan dan keselamatan kami sebagai manusia juga harus menjadi prioritas,” pungkas Sri.