Membedah Isi Pidato Hashim di COP 31, Seberapa Akurat Klaimnya?
Foto: Maxim Shemetov/Reuters
Konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali dilangsungkan. Perhelatan yang disebut The Thirty-First Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP31 UNFCCC) ini diadakan pada 9 hingga 20 November 2026 di Antalya Expo Center, Antalya, Turki. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi, termasuk Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo, sebagai kepala delegasi Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Menurut laporan Antara, Hashim juga hadir mewakili Presiden dalam sesi World Leaders’ Summit.
Dalam rangkaian COP31, Hashim menyampaikan sejumlah komitmen pemerintah terkait penanganan krisis iklim. Pernyataan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan, mulai dari pembukaan Paviliun Indonesia hingga pertemuan tingkat tinggi COP31. Sejumlah isu yang disinggung meliputi perlindungan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembangunan ekonomi, hingga pengembangan karbon biru.
Namun, sejumlah klaim Hashim mendapat kritik dari masyarakat sipil. Meski ia meminta agar COP31 tidak dikenang sebatas ajang menyampaikan janji, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) justru menilai pernyataan pemerintah bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Dalam rilis di laman resminya, WALHI menyoroti kesenjangan antara pernyataan Hashim di forum internasional dan kebijakan pemerintah di dalam negeri.
“Di Antalya, pemerintah bilang tidak akan membuka hutan. Di Jakarta, pemerintah menyiapkan lahan bekas terbakar untuk PSN (Proyek Strategis Nasional). Kalau lahan terbakar boleh dialihfungsikan, membakar menjadi cara termurah membuka lahan. Ini bukan solusi iklim, ini insentif bagi pembakar,” kata Dana Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis WALHI (12/11).
Kritik masyarakat sipil tidak hanya menyasar pernyataan soal perlindungan hutan. Klaim mengenai kawasan konservasi, pelibatan relawan dalam penanganan karhutla, hingga perdagangan karbon biru juga dinilai belum mencerminkan persoalan lingkungan di Indonesia. Berikut Magdalene merangkum fakta di balik sejumlah klaim Hashim di COP31.
Baca juga: Fakta Terkini Karhutla: Mengapa Kebakaran Hutan dan Lahan Sulit Dipadamkan?
Janji Tidak Membuka Hutan untuk Pangan dan Kenyataan Pahit di Lapangan
Salah satu pernyataan Hashim yang mendapat perhatian adalah klaim pemerintah untuk tidak membuka hutan bagi kebutuhan pangan. Mengutip laporan detik.com, pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan klaim capaian swasembada pangan di Indonesia. Hashim menyebut keberhasilan produksi pangan tidak lagi membutuhkan pembukaan lahan baru.
“Karena sukses dalam bidang produksi pangan, maka tidak perlu lagi seolah-olah merusak atau menebang hutan primer. Tidak perlu lagi,” ungkapnya dalam konferensi pers persiapan COP31 (12/10).
Namun, WALHI menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan kondisi di lapangan. Data yang dipaparkan organisasi ini mencatat 1.834 titik panas di kawasan food estate (ketahanan pangan) di Papua sepanjang Januari-Oktober 2026. Sementara itu, di Merauke, terdapat 674 titik panas yang terdeteksi di klaster food estate sepanjang Januari-Agustus 2026.
“Padahal 674 titik panas justru muncul di klaster food estate. Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar,” kata Dana.
Senada dengan WALHI, Dhany Alfalah, Pengkampanye Satya Bumi, menilai klaim tersebut juga jauh dari fakta di lapangan. Berdasarkan pantauan Satya Bumi, Indonesia masih menggenjot pembukaan lahan baru untuk tanaman pangan, terutama di Papua. Hingga September 2026, pembukaan lahan untuk proyek food estate bahkan mencapai 53.600 hektare.
“Omongan ini berangkat tanpa bukti yang jelas,” kata Dhany kepada Magdalene (16/11).
Baca juga: Asap Karhutla Picu ISPA, Ancaman Senyap bagi WNI di Berbagai Daerah
Klaim Perlindungan Kawasan Konservasi di Tengah Kebakaran Hutan
Klaim Hashim mengenai perlindungan kawasan konservasi juga menjadi sorotan masyarakat sipil. Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, menilai pernyataan Hashim tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Kondisi sejumlah taman nasional yang mengalami kebakaran menjadi salah satu persoalan yang disoroti.
Dalam paparannya, Hashim menyebut pemerintah telah memperluas kawasan lindung dan taman nasional serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi orangutan, gajah, dan harimau Sumatra. Namun, data indikatif WALHI mencatat 13 taman nasional terbakar sepanjang Januari-September 2026, dengan total luas area terdampak mencapai 83.315 hektare.
“Hashim membanggakan orangutan, gajah, dan harimau di Antalya, sementara rumah mereka terbakar di 13 taman nasional,” ungkap Uli dalam rilis WALHI (12/11).
Taman Nasional Wasur di Merauke menjadi kawasan konservasi dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni mencapai 24.544 hektare. Di posisi kedua, Taman Nasional Tambora tercatat mengalami kebakaran seluas 17.358 hektare. Sementara itu, Taman Nasional Lorentz dan Tanjung Puting menempati posisi ketiga dan keempat dengan luas area terbakar masing-masing 12.545 hektare dan 11.608 hektare.
Pamer Angka Relawan Karhutla di Tengah Minimnya Penanganan Negara
Dalam rangkaian COP31, Hashim juga menyinggung penanganan karhutla yang melibatkan relawan. Mengutip laporan Antara, Hashim menyebut pemerintah telah melibatkan lebih dari 25 ribu anggota masyarakat lokal dalam upaya mencegah kebakaran hutan. Namun, Dhany menilai pernyataan tersebut justru berisiko memindahkan tanggung jawab penanganan kebakaran hutan dari pemerintah kepada masyarakat sipil.
Menurutnya, penekanan pada jumlah relawan memperlihatkan minimnya upaya pemerintah dalam mencegah karhutla sejak dini. Padahal, kebakaran seharusnya dapat diantisipasi sebelum titik-titik api meluas.
“Pernyataan Hashim justru menunjukkan kebobrokan pemerintah dalam mencegah karhutla. Masa harus sampai meminta pertolongan warga gitu? Padahal kan seharusnya karhutla bisa diantisipasi dari jauh hari ketika itu masih jadi titik-titik api,” kata Dhany.
Uli juga menilai klaim tersebut menempatkan beban penanganan kebakaran di pundak warga. Selain itu, menurutnya, pernyataan Hashim belum menyinggung penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan. Ia turut menyoroti nasib warga yang justru menghadapi konsekuensi hukum ketika berhadapan dengan persoalan kebakaran hutan.
“Pemerintah menghitung petugas pemadam di podium, tetapi melupakan anak-anak yang menghirup asap dan peladang yang dipenjara. Yang menjaga dihukum, yang membakar justru disiapkan lahannya. Lalu apa gunanya menambah petugas penjaga dan pemadam jika korporasi tetap dibiarkan melakukan pelanggaran bahkan kejahatan?,” kata Uli.
Baca juga: Kala Rumah Jadi Penjara: Menelusuri Trauma dan Ruang Isolasi Baru Korban Karhutla
Ambisi Perdagangan Karbon Biru di Tengah Kerusakan Ekosistem Mangrove
Dalam rangkaian COP31, Hashim turut menyinggung perlindungan kawasan laut yang berpotensi menghasilkan karbon biru. Mengutip laporan Bloomberg Technoz, Hashim menyebut Indonesia turut memperkuat perlindungan ekosistem pesisir yang berperan menyimpan blue carbon, seperti hutan mangrove dan padang lamun.
“Salah satu langkah yang dilakukan adalah menetapkan target konservasi sebesar 30 persen dari wilayah perairan nasional,” kata Hashim (14/11).
Namun, ambisi tersebut dinilai WALHI belum sejalan dengan kondisi ekosistem pesisir di Indonesia. Berdasarkan data terakhir yang dipaparkan, sekitar 750 ribu hektare dari total 3,44 juta hektare mangrove di Indonesia mengalami kerusakan atau hilang. Angka ini menunjukkan masih besarnya persoalan perlindungan ekosistem mangrove di tengah rencana pengembangan perdagangan karbon biru.
Dhany juga menyoroti aktivitas pertambangan ekstraktif yang mencemari kawasan mangrove dan padang lamun di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika pemerintah mendorong pengembangan perdagangan karbon biru tanpa diikuti pengawasan ketat terhadap aktivitas industri yang berdampak pada ekosistem pesisir. Menurutnya, ambisi menjual karbon perlu berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola lingkungan.
“Agak kontradiktif ketika Indonesia mau menjual karbon, tapi tata kelola lingkungan di pertambangan yang berdampak pada kawasan pesisir enggak diawasi ketat. Cukup questionable pernyataannya. Daerah (mangrove) mana yang akan dipakai untuk jualan?” kata Dhany.


























