Gibran Resmi Mundur sebagai Wapres di Tengah Tekanan Politik, Bagaimana Langkah Selanjutnya?

Foto: ANTARA FOTO/Fauzan/foc

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden (Wapres). Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu, (11/11).

Ketua Umum Pro-Jokowi Budi Arie Setiadi mengonfirmasi hal tersebut. Melansir Kumparan, ia hanya mengatakan, “Betul (Gibran mundur).”

Baca Juga: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres, DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat

Gibran mengambil langkah ini di tengah tekanan politik yang menguat. Hari ini, 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari seluruh fraksi, menandatangani hak menyatakan pendapat (HMP) pemakzulan Gibran dari wakil presiden.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dokumen pendidikan Gibran. Keduanya menyatakan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai wakil presiden.

Sehari sebelumnya, (10/11), Gibran juga telah menyampaikan pengunduran diri kepada Prabowo menyusul dinamika politik yang berkembang setelah putusan tersebut. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Pengamat politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan Iqbal Themi menilai, keputusan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri merupakan upaya mengambil langkah lebih dahulu sebelum menghadapi pemakzulan. Sebab, ketika seorang tokoh politik dimakzulkan, kredibilitasnya secara moral dapat runtuh sehingga Gibran tidak memperoleh keuntungan politik dari proses tersebut.

“(Kalau mengundurkan diri) Gibran masih punya ruang untuk membangun narasi politik. Soal tanggung jawab, sikap legowo, bisa dikapitalisasi untuk mendulang simpati publik,” ungkap Iqbal pada Magdalene, (11/11).

Di sisi lain, Iqbal menilai pengunduran diri merupakan langkah yang semestinya diambil Gibran dari sisi etika. Sebagai wakil presiden, ia dinilai menghadapi persoalan legitimasi politik dan hukum. Kondisi ini tidak terlepas dari proses pencalonannya, ketika MK mengubah syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Meski demikian, pengunduran diri tidak serta-merta mengakhiri persoalan yang menyertai pencalonan Gibran. Ia tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait polemik suket yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.

“Dia harus menjelaskan kepada publik soal polemik suket. Bagaimana pencalonan (wakil presiden) kemarin bisa lolos verifikasi? Ini menyangkut kredibilitas sistem pemilu kita,” tutur Iqbal.

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Diskualifikasi Gibran

Merenggangnya Relasi Jokowi dan Prabowo

Menurut pengamatan Iqbal, kesamaan sikap seluruh fraksi DPR dalam mendorong pemakzulan Gibran menunjukkan melemahnya relasi politik antara mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo. Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi memiliki dukungan partai politik yang solid. Namun, dalam situasi politik saat ini, tidak ada partai politik yang secara khusus berada di pihaknya.

Pengunduran diri Gibran juga berdampak pada posisi politik Jokowi. Ia kehilangan jalur politik paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan pusat melalui jabatan putranya sebagai wakil presiden.

Di sisi lain, situasi ini dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk menyusun konfigurasi kekuasaan baru. Terutama dengan menata ulang posisi pihak-pihak yang sebelumnya memiliki pengaruh kuat dalam jaringan kekuasaan Jokowi. Meski begitu, perubahan konfigurasi tersebut tidak serta-merta menjamin keberpihakan kekuasaan kepada masyarakat.

Baca Juga: Dampak Kebijakan Prabowo-Gibran ke Perempuan

Bagaimana Proses Setelah Gibran Mundur?

Pengunduran diri wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratan dan dokumen administrasi formal kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam waktu 14 hari.

Mekanisme tersebut sebelumnya dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia. Mengutip Detik.com, ia mengatakan, jika presiden tidak menolak pengunduran diri wakil presiden, presiden harus menyampaikan pernyataan kepada MPR.

“MPR juga bersidang kalau ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” ujar Yusril.

Selanjutnya, mengacu pada ketentuan yang sama, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat dari presiden. Pemilihan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terhadap dua calon yang diusulkan presiden.

Apabila hasil pemungutan suara berimbang, MPR akan mengulang pemungutan suara satu kali. Jika hasil pemilihan ulang tetap sama, presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon wakil presiden tersebut.