Janonisme: Cara Melawan Dominasi Buzzer di Media Sosial

Pernah menemukan unggahan di media sosial yang isinya bikin emosi? Kamu lalu ikut berkomentar untuk membantahnya. Tak lama kemudian, pengguna lain ikut nimbrung. Kolom komentar pun penuh perdebatan, sementara unggahan tersebut semakin ramai.

Masalahnya, keramaian seperti ini justru bisa menguntungkan pembuat konten. Apalagi kalau sejak awal unggahan itu memang dibuat untuk memancing reaksi.

Dikutip dari KataData, Viral #CuekinBuzzer Windah Basudara, Apa Itu Strategi Perang Digital Janonisme?, fenomena inilah yang ingin disiasati lewat gerakan #CuekinBuzzer. Gerakan yang ramai dibicarakan pada November 2026 ini mengajak pengguna media sosial untuk tidak sembarangan memberikan perhatian kepada unggahan provokatif. Salah satu kreator konten yang ikut menyuarakannya adalah Windah Basudara.

Dikutip dari Kompas, Mengenal Janonisme, Siasat Lawan Buzzer yang Diadopsi Gerakan #CuekinBuzzer, gerakan tersebut terinspirasi dari Janonismo Cultural atau Janonisme. Ini merupakan strategi komunikasi digital yang dikembangkan politikus Brasil, André Janones.

Gagasannya bukan cuma berhenti membalas unggahan yang memancing keributan. Pengguna juga diajak mengalihkan perhatian ke konten yang membahas persoalan publik, memperkuat penyebaran informasi, dan membangun jaringan dukungan. Jadi, bukan sekadar cuek, tetapi juga ikut menentukan percakapan seperti apa yang ingin kita dorong di media sosial.

Baca Juga: Para Pendengung Berseragam Aparatur Sipil Negara, antara Instruksi dan Cara Naik Posisi

Berawal dari Strategi Politik di Brasil

Janonisme berasal dari nama André Janones, anggota parlemen Brasil yang mengembangkan strategi komunikasi politik melalui media sosial. Pendekatan ini mulai banyak diperhatikan saat pemilihan presiden Brasil 2022. Ketika itu, Janones menarik pencalonannya dan mendukung Luiz Inácio Lula da Silva dalam persaingannya melawan Jair Bolsonaro.

Dalam artikel Copying the enemy How cultural Janoniism replicated far-right strategies to campaign for Lula yang diterbitkan jurnal Conexão Política Universitas Federal Piauí, peneliti membahas bagaimana Janones mengadopsi sejumlah strategi komunikasi digital yang sebelumnya digunakan kelompok sayap kanan. Kampanyenya memanfaatkan meme, pesan emosional, konten provokatif, dan jaringan pendukung untuk memperkuat narasi politik.

Strategi ini kembali mendapat perhatian dalam pemilihan presiden Brasil 2026. Janones membangun kanal WhatsApp bernama Exército do Lula atau Pasukan Lula untuk mengorganisasi pendukung secara digital.

Menurut laporan Exame, What can brands learn from Janones’ digital mobilization and ‘Lula’s Army’?, kanal tersebut mencapai 10,8 juta pengikut selama kampanye. Para pendukung mendapat materi kampanye dan ajakan untuk membagikan video, memperkuat tagar, serta mengajak orang lain bergabung.

Laporan Al Jazeera berjudul The WhatsApp ‘General’ Behind Lula’s Election Comeback in Brazil juga mencatat bahwa jumlah pengikut kanal tersebut meningkat dari sekitar 60 ribu setelah putaran pertama menjadi hampir 11 juta menjelang pemungutan suara putaran kedua.

Menariknya, tugas para pendukung tidak harus rumit. Mereka tidak perlu menjadi kreator konten atau punya jutaan pengikut. Membagikan materi kampanye lewat akun pribadi dan grup percakapan saja sudah menjadi bagian dari strategi tersebut.

Meski begitu, mobilisasi digital bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil pemilu. Kondisi ekonomi, rekam jejak kandidat, program politik, dan dinamika pemilih tetap punya pengaruh. Janonisme lebih tepat dilihat sebagai salah satu strategi komunikasi politik, bukan resep instan untuk memenangkan pemilu.

Baca Juga: ‘Influence Operation’ Rezim Prabowo-Gibran: Buzzer di Tangan Kanan, AI di Tangan Kiri

Bagaimana Algoritma Membuat Konten Makin Ramai?

Sebelum membahas cara kerja Janonisme, kita perlu memahami mengapa sebuah unggahan bisa terus muncul di linimasa. Saat membuka Instagram, TikTok, YouTube, atau X, kita tidak selalu melihat konten berdasarkan urutan waktu. Ada sistem rekomendasi yang memilih unggahan berdasarkan sejumlah sinyal, termasuk kebiasaan dan interaksi pengguna.

TikTok, misalnya, menjelaskan dalam laman resminya Cara TikTok Merekomendasikan Konten bahwa rekomendasi dipengaruhi oleh interaksi pengguna, informasi konten, serta pengaturan akun dan perangkat. Video yang disukai, dibagikan, dikomentari, ditonton sampai selesai, atau dilewati bisa menjadi bahan pertimbangan sistem. Durasi menonton juga termasuk sinyal yang penting.

YouTube punya mekanisme sendiri. Dalam laman How YouTube Recommendations Work, platform tersebut menjelaskan bahwa rekomendasi mempertimbangkan riwayat tontonan dan pencarian, langganan kanal, tanda suka, serta umpan balik pengguna.

Artinya, setiap platform punya cara sendiri dalam menentukan konten yang muncul di beranda. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan: konten yang ramai belum tentu konten yang benar atau bermanfaat.

Unggahan yang memancing kemarahan dan kontroversi bisa membuat orang berhenti nge-scroll layar, menonton lebih lama, ikut berkomentar, atau membagikannya. Reaksi seperti ini berpotensi membuat konten mendapat perhatian lebih luas.

Misalnya, ada unggahan yang menyebarkan informasi keliru tentang kebijakan pemerintah. Kamu merasa perlu meluruskan, lalu menulis komentar panjang untuk membantahnya. Teman-teman ikut menanggapi, sementara pengguna lain membagikan unggahan itu untuk menunjukkan letak kesalahannya.

Tanpa disadari, unggahan tersebut justru semakin ramai. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu soal konten itu akhirnya ikut melihat dan membicarakannya. Niatnya membantah informasi keliru, tetapi perhatian yang diberikan malah membuat unggahan tersebut menjangkau lebih banyak pengguna.

Tentu, komentar negatif tidak otomatis membuat sebuah unggahan viral. Algoritma setiap platform punya cara kerja dan bobot interaksi yang berbeda. Namun, komentar berisi bantahan atau kemarahan tetap merupakan bentuk interaksi yang perlu kita pertimbangkan sebelum ikut terlibat.

Baca juga: Kenali ‘Buzzer’, Hadapi Persekusi Digital

Mengapa Tidak Semua Unggahan Perlu Dibalas?

Selama ini, kita mungkin merasa harus membantah setiap informasi keliru yang lewat di linimasa. Apalagi jika unggahan tersebut menyangkut isu politik atau kelompok yang kita pedulikan.

Padahal, tidak semua akun yang menyebarkan konten provokatif benar-benar ingin berdiskusi. Ada yang menggunakan judul sensasional, potongan informasi tanpa konteks, atau pernyataan kontroversial untuk memancing reaksi. Kalau kita terus meladeni, perhatian publik justru bisa semakin tertuju pada unggahan tersebut.

Dalam pendekatan Janonisme, mengabaikan konten semacam ini menjadi salah satu pilihan. Bukan berarti kita membiarkan hoaks menyebar, melainkan tidak harus selalu melawan langsung di kolom komentar akun yang menyebarkannya.

Kita bisa membuat konten klarifikasi sendiri, membagikan laporan dari media tepercaya, atau mengarahkan orang lain ke sumber informasi yang lebih lengkap. Dengan begitu, orang yang mencari informasi tidak hanya menemukan unggahan yang sedang diperdebatkan.

Tentu, prinsip ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari kritik. Akun yang mempertanyakan kebijakan pemerintah atau punya pandangan berbeda tidak otomatis bisa disebut buzzer. Kritik dan perbedaan pendapat tetap dibutuhkan dalam demokrasi.

Yang perlu kita waspadai adalah konten manipulatif, provokasi yang sengaja mengaburkan fakta, atau aktivitas yang bertujuan mengintimidasi orang lain.

Cara Menerapkan Janonisme di Media Sosial

Kita tidak perlu punya jutaan pengikut untuk ikut mengubah percakapan digital. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan.

1. Jangan Buru-buru Membalas Unggahan Provokatif

Saat menemukan konten yang bikin emosi, jangan langsung mengetik komentar. Coba periksa dulu apakah informasi di dalamnya benar dan apakah membalasnya akan membawa manfaat.

Kalau unggahan tersebut memang hanya mencari keributan, melewatinya bisa menjadi pilihan. Kamu juga tidak perlu ikut membagikannya hanya untuk menunjukkan bahwa konten itu salah.

2. Beri Perhatian kepada Informasi yang Bermanfaat

Mengurangi interaksi terhadap konten provokatif saja tidak cukup. Kita juga perlu memberi ruang bagi informasi yang penting untuk diketahui publik.

Misalnya, ketika ramai pembahasan soal kenaikan harga kebutuhan pokok, kamu bisa membagikan laporan tentang dampaknya terhadap kelompok berpenghasilan rendah. Ketika muncul kasus kekerasan terhadap perempuan, kamu bisa menyebarkan informasi mengenai layanan pendampingan korban atau hak-hak korban.

Namun, jangan asal membagikan konten hanya karena pesannya sesuai dengan pandangan kita. Periksa sumber dan datanya terlebih dahulu. Jangan sampai niat melawan disinformasi malah membuat kita ikut menyebarkan informasi yang keliru.

3. Bangun Jaringan Bersama Komunitas

Strategi Janonisme juga mengandalkan kekuatan jaringan. Pengguna media sosial bisa saling membantu menyebarkan informasi tanpa harus menunggu arahan dari organisasi besar.

Misalnya, komunitas lingkungan dapat membuat grup untuk berbagi laporan pencemaran sungai, perkembangan advokasi, atau informasi kegiatan. Anggotanya kemudian bisa menyebarkan informasi tersebut melalui akun pribadi maupun grup percakapan.

Hal serupa bisa dilakukan organisasi perempuan, kelompok pekerja, atau komunitas yang memperjuangkan hak masyarakat.

Namun, jangan sampai koordinasi berubah menjadi aktivitas menyebarkan pesan secara membabi buta. Setiap anggota tetap perlu memahami isu yang dibagikan dan memeriksa kebenaran informasinya. Publik juga berhak tahu siapa yang mengorganisasi sebuah kampanye dan apa tujuannya.

4. Manfaatkan Fitur Mute, Block, dan Report

Kalau ada akun yang terus memenuhi linimasa dengan unggahan provokatif, kamu bisa menggunakan fitur mute untuk menyembunyikan kontennya. Fitur block bisa digunakan jika akun tersebut mengganggu, melecehkan, atau mengintimidasi. Sementara itu, fitur report tersedia untuk melaporkan konten yang melanggar aturan platform.

Ketiganya punya fungsi berbeda. Jadi, sesuaikan dengan situasinya. Kalau hanya tidak ingin melihat unggahan tertentu, mute mungkin sudah cukup. Namun, jika menemukan ancaman kekerasan, doxing, ujaran kebencian, atau penipuan, jangan ragu menggunakan fitur laporan.

Mengabaikan provokasi bukan berarti membiarkan tindakan yang membahayakan orang lain.

Melawan Buzzer Bukan Berarti Berhenti Berdiskusi

Mengabaikan unggahan provokatif bukan berarti kita harus berhenti bersuara di media sosial. Ada banyak isu yang justru perlu terus dibicarakan, mulai dari kebijakan pemerintah, kekerasan terhadap perempuan, sampai ketimpangan sosial. Kritik dan perdebatan tetap penting, apalagi ketika menyangkut kepentingan publik.

Yang perlu kita pikirkan adalah kepada siapa dan untuk apa kita memberikan perhatian. Kalau sebuah akun terus memancing keributan tanpa membuka ruang diskusi, kita tidak harus menghabiskan waktu untuk meladeninya. Energi yang sama bisa digunakan untuk membagikan informasi yang terverifikasi, mengangkat suara kelompok yang jarang didengar, atau memperluas pembahasan tentang isu yang selama ini luput dari perhatian.

Sebab, ruang digital tidak hanya dibentuk oleh akun besar atau mereka yang punya jaringan untuk menggerakkan banyak orang. Pengguna biasa juga punya peran. Kita tetap bisa bersuara, mengkritik, dan berbeda pendapat tanpa harus ikut memperbesar keributan yang sengaja diciptakan.

Artikel ini diproduksi atau disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mencari referensi. Ide tulisan, fakta, data, dan informasi di dalamnya telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan redaksi.