Ketika Demokrasi Disandera Elite Politik

Masyarakat Indonesia dikejutkan kabar niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto, (10/11). Hal ini terjadi di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran, yang memunculkan pertanyaan tentang keabsahan pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi Gibran telah menyampaikan niat tersebut. Namun, pada hari yang sama, Gibran mengaku Prabowo justru mendorongnya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujarnya, dilansir dari Kompas.

Kesimpangsiuran informasi ini memunculkan berbagai pertanyaan, asumsi, dan spekulasi. Mulai dari siapa yang akan menggantikan posisi wakil presiden, apakah langkah ini dapat meredam manuver sejumlah fraksi yang menggalang upaya pemakzulan, hingga kemungkinan adanya keretakan hubungan politik antara Prabowo dan mantan presiden sekaligus ayah Gibran, Joko Widodo.

Baca juga: Yang Kita Tahu Sejauh ini tentang Penangkapan dan Kekerasan Aparat di Demonstrasi Jogja

Di luar itu, kasus dugaan penyadapan terhadap presiden yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian juga menambah ketidakpastian politik. Gejolak ini bahkan dikhawatirkan berdampak pada kepercayaan pasar, nilai tukar rupiah, dan iklim investasi Indonesia.

Di saat rakyat Indonesia sedang bergulat dengan persoalan hidup yang semakin berat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, tekanan biaya hidup di tengah ketidakpastian ekonomi global, hingga persoalan alokasi anggaran untuk program-program populis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang berdampak pada keberlanjutan pendanaan layanan publik, elite politik justru sibuk mempertontonkan pertarungan kekuasaan. Ironisnya, pertarungan ini seolah mengalihkan perhatian dari gejolak kekecewaan, kemarahan, dan kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah yang semakin meningkat.

Apa yang terjadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam dinamika politik Indonesia. Jabatan publik dan institusi negara telah lama menjadi bagian dari negosiasi kekuasaan. Kita seperti terbiasa melihat negara dijadikan panggung pertarungan kepentingan personal dan kelompok elite. Perhatian politik tersedot pada siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang bertahan, dan siapa yang harus disingkirkan. Sementara itu, persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang sepadan.

Demokrasi Indonesia terlalu berorientasi pada prosedur elektoral, tetapi gagal memastikan, kekuasaan benar-benar bekerja untuk rakyat di antara satu pemilu dan pemilu berikutnya.

Rakyat hanya penting ketika pemilu berlangsung, yakni sebagai pemilik suara, bukan sebagai pemilik kedaulatan yang harus terus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi politik direduksi menjadi aktivitas memilih lima tahun sekali. Setelah pemilu selesai, hubungan antara penguasa dan rakyat berubah menjadi hubungan yang sangat timpang: penguasa mengambil keputusan, sementara rakyat diminta menerima konsekuensinya.

Politik elektoral justru semakin memperkuat dominasi elite. Kontestasi pemilu membutuhkan modal besar, jaringan politik, dan dukungan oligarki. Koalisi politik lebih banyak dibangun berdasarkan pembagian kekuasaan daripada kesamaan visi dan program. Loyalitas politik sering kali lebih penting daripada akuntabilitas kepada pemilih.

Kita bisa melihat dinamika ini secara langsung saat ini, ketika sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menjadi kendaraan politik keluarga Jokowi,  “loncat kapal” meninggalkan partai tersebut di tengah ketidakpastian nasib politik Gibran dan menyatakan dukungan kepada Prabowo.

Ketika kepentingan elite berubah, konfigurasi politik pun ikut berubah, tanpa harus mempertimbangkan mandat yang diberikan rakyat. Dengan kekuatan politik yang terkonsolidasi di sekitar pemerintah, fungsi pengawasan parlemen dan lembaga-lembaga demokrasi pun berisiko kehilangan daya kritisnya.

Di sinilah drama Gibran menjadi relevan. Kita menyaksikan begitu banyak energi politik dicurahkan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan elite, alih-alih memastikan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan untuk kepentingan publik.

Baca juga: Ramai-ramai Boikot Raffi Ahmad, Bisakah ‘Cancel Culture’ Jadi Gerakan Sosial?

Di bawah pemerintahan Prabowo, kita juga sedang menyaksikan bagaimana kecacatan demokrasi elektoral Indonesia dimanfaatkan untuk semakin memusatkan kekuasaan, termasuk melalui kembalinya dominasi militer di ruang sipil.

Reformasi 1998 lahir antara lain untuk mengakhiri dwifungsi militer dan mendesentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Namun, cita-cita reformasi ini seperti sedang mengalami arus balik. Salah satunya difasilitasi oleh revisi UU TNI pada 2025, yang memperluas ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil tertentu. Dalam dua tahun terakhir, keterlibatan TNI juga semakin meluas dalam berbagai program pemerintahan, termasuk program sosial dan ekonomi yang semestinya dikelola oleh institusi sipil.

Ketika struktur komando militer semakin diandalkan untuk menjalankan program-program sipil, batas antara tugas pertahanan dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin kabur. Hal ini berisiko melemahkan supremasi sipil dan mekanisme akuntabilitas demokratis.

Ini merupakan gejala kemunduran demokrasi yang berbahaya: kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir penguasa, sementara mekanisme kontrol sipil dan pengawasan publik semakin dilemahkan.

Gejala ini juga terlihat dari bagaimana pemerintahan Prabowo menyikapi kritik terhadap kebijakannya sejak awal masa pemerintahan. Amnesty International Indonesia mencatat, dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sedikitnya 406 pembela HAM mengalami serangan. Sementara itu, dalam rangkaian aksi protes sepanjang 2025–2026, setidaknya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik.

Peristiwa terbaru terjadi pada (10/11) malam hingga (11/11) dini hari, ketika polisi mengamankan setidaknya 154 orang menyusul kericuhan di sejumlah titik di Yogyakarta, termasuk kawasan Malioboro dan sekitar Bundaran UGM. UGM juga menduga sejumlah mahasiswanya menjadi korban salah tangkap. Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan tentang proporsionalitas tindakan aparat dan perlindungan terhadap hak-hak warga dalam menyampaikan pendapat.

Kekerasan terhadap demonstran, mahasiswa, aktivis, dan pembela HAM bukan lagi sekadar insiden yang berdiri sendiri. Ketika tindakan represif terus berulang tanpa pertanggungjawaban yang transparan dan konsisten, yang tercipta adalah iklim impunitas. Ruang demokrasi semakin menyempit, sementara warga semakin rentan menghadapi kekerasan ketika menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengkritik pemerintah.

Mereka yang mengalami hidup di masa Orde Baru tentu bisa mengenali sejumlah gejala yang dahulu menjadi ciri rezim tersebut. Menjelang Reformasi 1998, mahasiswa ditembak, demonstran diserang, aktivis diculik, dan iklim ketakutan menyelimuti masyarakat. Ketakutan menjadi mekanisme untuk mendisiplinkan warga agar tidak bersuara. Kekhawatiran ini semakin besar ketika figur-figur dengan rekam jejak kontroversial terkait masa Orde Baru kembali berada di lingkar kekuasaan, bahkan di pucuk kekuasaan itu.

Baca juga: Simbol Tiga Jari hingga Isi Tuntutan: 3 Fakta Penting Demo Serentak 28 Oktober

Ini bukan berarti Indonesia telah kembali sepenuhnya ke masa Orde Baru. Namun, sejarah seharusnya mengajarkan kita untuk mengenali tanda-tanda kemunduran demokrasi sebelum semuanya terlambat. Kita tidak boleh menunggu sampai kekerasan dan represi menjadi sesuatu yang dianggap normal.

Inilah mengapa penting untuk tidak membiarkan perhatian kita terus teralihkan oleh drama elite di panggung politik. Kita perlu menyadari kembali kekuatan kita, bukan sekadar sebagai pemilih yang dimobilisasi setiap lima tahun sekali, tetapi sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan dan hak untuk menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi membutuhkan ruang partisipasi yang terus hidup. Keberhasilan demokrasi tidak semata-mata diukur dari kemampuan negara menyelenggarakan pemilu, melainkan dari kemampuannya melindungi hak-hak warga negara, memastikan kekuasaan dapat dimintai pertanggungjawaban, dan menjamin bahwa kritik serta demonstrasi dilindungi, bukan ditakuti atau dibungkam.

Pada akhirnya, kita perlu memperjuangkan agar demokrasi tidak menjadi milik segelintir orang yang menguasai institusi politik, sumber daya ekonomi, dan instrumen kekerasan negara. Demokrasi harus kembali menjadi milik rakyat.