‘Influence Operation’ Rezim Prabowo-Gibran: Buzzer di Tangan Kanan, AI di Tangan Kiri

Kita barangkali sudah tak asing lagi dengan sebutan buzzer rezim yang terus meramaikan media sosial. Temuan tim peneliti Monash University Indonesia menunjukkan, pengerahan pendengung secara terkoordinasi sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya untuk mempromosikan kebijakan pemerintah dan mendukung kontestasi elektoral.

Kita pasti sudah tak asing lagi dengan sebutan buzzer rezim yang terus meramaikan media sosial. Temuan riset “The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia” (2024) menunjukkan pengerahan pendengung secara terkoordinasi sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka digunakan untuk mempromosikan berbagai kebijakan baru pemerintah sekaligus menjadi perangkat dalam kontestasi elektoral Presiden Jokowi.

Di rezim saat ini, praktik serupa kembali muncul dengan bentuk dan metode yang hampir sama. Namun, temuan Monash University Indonesia, SAFEnet Indonesia, dan Tempo dalam riset “Analisis Keresahan Ekonomi-Sosial Masyarakat di Pemerintahan Presiden Prabowo” (2026) menunjukkan pengerahan buzzer juga digunakan untuk melancarkan aksi represif dan memberikan label tertentu, seperti “antek asing”, kepada pihak yang kontra terhadap pemerintah.

Pengoordinasian ini turut melibatkan pemengaruh (influencer) dan orang-orang di pemerintahan. Salah satu operasi yang ditemukan adalah pengerahan buzzer dan pemengaruh pro-TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Andrie Yunus.

Baca juga: ‘Buzzer’ Masih Meresahkan, Bagaimana Kita Melawannya?

Apa itu Influence Operation?

Tim peneliti Monash University Indonesia, Tempo, dan SAFEnet Indonesia menyebut dugaan pengerahan pendengung dan influencer di pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai influence operation. Dari laman Centre for Strategic and International Studies (CSIS), influence operation dapat diartikan sebagai upaya terorganisasi untuk memengaruhi masyarakat atau hasil ke arah tujuan tertentu, termasuk melalui manipulasi opini atau perilaku publik.

Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang disebarkan. Operasi pengaruh juga mencakup infrastruktur, aktor, teknologi, dan jaringan yang digunakan untuk membentuk cara publik memahami suatu peristiwa.

Pemilihan istilah ini bukan tanpa alasan. Tim peneliti menyebut kata “pengaruh” sengaja dipilih karena memiliki makna lebih luas dibanding “disinformasi”, sehingga pembahasannya tidak berhenti pada benar atau salahnya suatu informasi.

Dalam pantauan tim peneliti sejak 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2026 di empat platform berbeda, yakni X, Instagram publik, YouTube, dan Facebook, setidaknya ada dua pola utama influence operation yang ditemukan pada pemerintahan saat ini. Pertama, operasi ini tidak hanya dilakukan melalui penyesatan dengan berita bohong atau hoaks, tetapi juga melalui penggeseran makna atas informasi yang sudah beredar.

Peneliti menemukan narasi pemerintah kerap tidak menyangkal adanya masalah. Sebaliknya, masalah tersebut dibingkai ulang menjadi kabar baik atau bagian dari keberhasilan pemerintah.

“Jadi bukan lagi soal disinformasi, tapi juga bagaimana ada reframing dalam isu yang ramai diperbincangkan di media sosial,” ungkap Ika Idris, Peneliti Monash University Indonesia di Jakarta (27/8).

Pola kedua terlihat dari banyaknya aktor yang terlibat. Operasi ini jarang dikerjakan sendirian oleh negara, melainkan juga melibatkan aktor lain, termasuk pihak swasta, influencer, humas pemerintah, aparatur sipil negara, buzzer, hingga akun-akun palsu.

Dari 482.527 unggahan yang teridentifikasi, tim peneliti menemukan estimasi belanja untuk operasi ini setidaknya mencapai Rp40,6 miliar. Dengan perhitungan tersebut, influence operation dalam temuan penelitian ini diperkirakan memakan anggaran sekitar Rp20,3 miliar setiap tahunnya.

Baca juga: Ramai-ramai Jurnalis Jadi Buzzer TikTok, ‘Jale’ di Era Digital 4.0?

Dari MBG hingga Upaya Mendisiplinkan Kritik

Tim peneliti menemukan operasi ini terkonsentrasi pada beberapa topik, salah satunya program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Di tengah kritik terhadap program tersebut, muncul narasi tandingan yang membingkai MBG sebagai ikhtiar pemerintah untuk kesehatan dan masa depan anak bangsa.

MBG juga disebut sebagai program penggerak ekonomi lokal melalui koperasi, petani, dan nelayan. Narasi tersebut muncul bersamaan dengan berbagai unggahan yang berupaya menguatkan citra positif program di tengah persoalan yang mengemuka.

Ketika Mahkamah Konstitusi atau MK memutus anggaran MBG tak bisa menggunakan dana pendidikan (30/7), aktivitas yang terindikasi sebagai operasi pengaruh terekam meningkat. Salah satu tagar yang ditemukan adalah #MBGKonstitusional untuk menunjukkan program tersebut patuh terhadap konstitusi sejak awal.

Ditemukan pula ajakan eksplisit untuk mewaspadai “narasi jahat” yang disinyalir mencoba menghentikan ikhtiar MBG demi kepentingan sesaat. Di sisi lain, muncul pula unggahan yang menyerukan “gizi anak tidak boleh dikorbankan”.

Tagar #lanjutkanMBG menjadi kata kunci kedua terbanyak yang ditemukan selama penelitian setelah #makanbergizigratis. Tagar ini menekankan program MBG harus diteruskan terlepas dari persoalan yang mengemuka, seperti keracunan atau kasus kekerasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Pola tersebut selaras dengan bingkai “gizi anak tidak boleh dikorbankan” yang ditemukan peneliti sebagai salah satu narasi dominan. Selain MBG, operasi pengaruh juga didominasi narasi tandingan terhadap keresahan mengenai kondisi ekonomi.

Narasi seperti klaim 1,4 juta lapangan kerja, keberhasilan hilirisasi, Danantara sebagai motor transformasi ekonomi, hingga klaim penurunan angka pengangguran mendominasi media sosial. Unggahan tersebut diikuti sejumlah tagar, seperti #KinerjaInvestasiBerdampak dan #IndonesiaMakinDipercaya.

Satu kasus yang menonjol adalah promosi Proyek Strategis Nasional Wanam di Papua Selatan. Proyek tersebut dibingkai sebagai jawaban atas kemiskinan di Papua sekaligus upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain membangun narasi positif, penelitian juga menemukan pola pendisiplinan terhadap kritik publik di media sosial. Temuan tersebut terlihat melalui pelabelan terhadap masyarakat sipil, terutama setelah Presiden Prabowo menggunakan istilah “londo ireng” untuk menyerang jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan pengkritik.

Pelabelan tersebut kemudian diikuti narasi bertagar #JanganGagalPaham dan #LoyalitasUntukBangsa. Dalam sejumlah unggahan, muncul pula pembelaan terhadap pernyataan Presiden dengan narasi media dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM menerima dana asing untuk mendiskreditkan pemerintah.

Istilah “antek asing” menjadi label yang paling sering muncul dalam temuan penelitian. Dalam periode pemantauan, istilah tersebut banyak digunakan untuk membalik kritik terhadap pemerintah, meski dalam perkembangannya juga digunakan sebagai ejekan sekaligus penanda kesadaran publik terhadap praktik pelabelan.

Menjelang Agustus 2026, pemantauan penelitian juga menemukan narasi yang mendorong peredaman mobilisasi warga. Narasi tersebut berisi ajakan untuk “menjaga ketertiban”, antara lain melalui tagar #WargaPilihDamai, #WaspadaProvokasi, #TolakAksi, #DemokrasiAman, hingga #JanganCatutAffan.

Dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Ika Ningtyas, Koordinator Cek Fakta Tempo, menuturkan terdapat ribuan akun yang menembakkan ribuan unggahan selama Maret sampai Mei 2026. Narasi yang dilancarkan sebagai respons terhadap kritik masyarakat terhadap TNI berfokus pada pemolesan citra TNI.

Dari temuan tersebut, 50 persen akun yang terlibat ditemukan baru dibuat pada 2025-2026.

“Pada kasus Andrie sendiri kami menemukan ada ribuan unggahan yang berupaya memoles citra TNI. Dan akun-akun ini baru dibuat,” jelas Ika (27/8).

Baca juga: Hentikan Debat Kusir dan BuzzeRp: 6 Tips Berargumen di Media Sosial

Bagaimana Kita Harus Merespons?

Temuan penelitian menunjukkan operasi pengaruh bukan sekadar persoalan konten yang salah atau menyesatkan. Cara kerja operasi juga perlu dilihat dari siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana narasi dikoordinasikan, serta bagaimana kritik publik direspons dan diarahkan.

Ika Idris menilai operasi pengaruh tersebut menunjukkan cara pemerintah merespons kritik yang keliru. Alih-alih mendengarkan kritik, pemerintah dinilai menutupinya dengan operasi informasi dan menyerang balik pihak yang menyampaikan kritik.

“Ketika warga mempersoalkan aparat yang brutal menindak massa aksi, Presiden justru mengalihkan sorotan dengan melabeli pengkritik,” ungkapnya.

Meski demikian, penelitian ini menemukan jumlah kritik masyarakat sama banyaknya, bahkan cenderung lebih ramai, dibanding narasi influence operation yang disebarkan secara sistematis. Selama masa pemantauan, penelitian mengidentifikasi unggahan keresahan warga yang jumlahnya lima kali lipat dibanding unggahan bertagar yang terindikasi sebagai operasi informasi.

Temuan tersebut menunjukkan sumber daya besar untuk membangun narasi tandingan belum tentu mampu mengimbangi arus keresahan publik. Dalam konteks ini, tim peneliti memandang keresahan warga sebagai sinyal yang perlu diperhatikan, bukan sekadar provokasi atau gangguan sesaat.

Untuk merespons operasi pengaruh, tim peneliti merekomendasikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan masyarakat. Pertama, masyarakat sipil perlu membangun mekanisme dokumentasi dan respons kolektif terhadap operasi pelabelan, termasuk istilah “antek asing”, “provokator”, dan “londo ireng”.

Langkah tersebut diperlukan agar serangan terhadap satu organisasi dapat direspons sebagai persoalan bersama oleh jaringan masyarakat sipil, bukan ditanggung sendiri oleh organisasi yang menjadi sasaran.

Kedua, media didorong mengembangkan liputan yang tidak berhenti pada pemeriksaan fakta terhadap klaim individual. Media juga dapat membongkar anatomi operasi, mulai dari pihak yang mengoordinasikan, pembiayaan, hingga jaringan aktor yang terlibat.

Pendekatan tersebut penting karena membongkar mekanisme operasi dapat membantu publik memahami cara kerja jaringan secara utuh, bukan hanya memperdebatkan klaim satu per satu.

Ketiga, literasi digital perlu diperluas melampaui kemampuan mengenali hoaks. Masyarakat perlu memahami cara kerja operasi pengaruh dan amplifikasi terkoordinasi, termasuk mengenali pola buzzer, keserentakan tagar, serta konten yang dihasilkan Akal Imitasi atau AI.

Penelitian juga mendorong terciptanya saluran ekspresi kreatif seperti meme, video, atau satire sebagai bentuk keterlibatan warga yang otentik. Bentuk ekspresi tersebut dinilai sulit ditiru operasi top-down karena berakar pada pengalaman nyata sehari-hari.