Pada 7 November lalu, bendera-bendera pelangi diangkat tinggi di antara spanduk dan poster tuntutan dalam aksi Women’s March Jakarta (WMJ). Menjelang aksi usai, seorang lelaki tak dikenal merampas bendera dari tangan seorang aktivis, sementara kawan-kawannya bersiap membakar bendera sambil merekam. Tak ingin isu kwir “digoreng”, sang aktivis berusaha merebut benderanya kembali, namun ia dipukul, diseret, dan dibanting.
Yang lebih getir, kekerasan semacam itu dibenarkan oleh sebagian orang yang mengaku pro-perempuan dan progresif. Kehadiran kelompok kwir, kata mereka, merusak gerakan perempuan. Padahal, sejak digagas Jakarta Feminist pada 2017, inklusivitas sudah menjadi tulang punggung aksi ini.
Baca juga: Merawat Solidaritas Tanpa Membungkam Identitas Kwir
Bagaimana orang-orang yang sama-sama menuntut hidup layak bisa saling serang? Jawabannya mungkin bukan di kerumunan itu, melainkan pada negara yang bertahun-tahun merawat gagasan tentang siapa yang “normal” dan siapa yang “ancaman”.
Gagasan itu bernama heteronormativitas: anggapan bahwa manusia baru sah jika menjadi laki-laki atau perempuan, dengan peran yang saling melengkapi sekaligus berjenjang. Saskia Wieringa, Abha Bhaiya, dan Nursyahbani Katjasungkana membedahnya dalam Subversi Simbolis (2021). Laki-laki dibayangkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah, perempuan sebagai pendamping. Siapa pun yang keluar dari cetakan itu, entah kwir, feminin, atau sekadar dianggap tak mampu memimpin, dicap gagal, menyimpang, bahkan mengancam. Karena dibungkus agama dan “budaya timur”, cetakan ini terasa seperti kodrat, bukan konstruksi.
Dengan cara pandang itu, negara tak perlu repot menghadapi kemarahan publik yang beragam. Cukup rangkul satu gerakan yang paling dekat dan mudah dikontrol, penuhi tuntutannya secara semu, lalu bingkai sisanya sebagai perusak. Represi pun tak selalu datang dari atas. Warga dibuat saling mengawasi dan menindas atas nama moral. Dari situlah konflik horizontal lahir.
Cetakan itu bahkan tertulis dalam hukum. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan pria dan wanita, sementara Pasal 31 ayat (3) menyebut suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Prasangka gender pun naik kelas menjadi mandat negara.
Setelah Reformasi, riset Katjasungkana (2012) mencatat kelompok agama konservatif kian meluas dan wacana keluarga sakinah (ayah, ibu, anak) makin kokoh. Filsuf Michel Foucault pernah menulis bahwa negara modern mendisiplinkan warganya lewat tubuh dan reproduksi, sehingga seksualitas yang direstui hanyalah yang produktif. Tak heran jika yang berada di luar itu mudah dikucilkan, bahkan dikeroyok, demi “moral bangsa”.
Baca juga: Kebijakan yang Memihak Kwir adalah Pencegahan Bunuh Diri Terbaik
Tiga Kali Hantu Diciptakan
Sosiolog Stanley Cohen menyebut gejala ini kepanikan moral: ketakutan massal pada ancaman yang dilebih-lebihkan atau dibuat-buat. Di Indonesia, setidaknya ada tiga gelombangnya.
Gelombang pertama menimpa Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada 1965. Menurut sejarawan John Roosa, Gerwani adalah organisasi politik independen yang berani menentang poligami dan hierarki militer, serta menolak peran tradisional perempuan sebagai istri setia dan ibu yang penuh pengabdian. Pada Oktober 1965, anggotanya dituduh menari telanjang, mengebiri para jenderal, dan mencungkil mata mereka. Fitnah itu membakar massa dan mengantar pembunuhan massal terhadap simpatisan PKI serta penangkapan aktivis kiri.
Wieringa menyebut fabrikasi seksual ini sebagai alat genosida politik yang paling efektif. Gerakan perempuan independen dikubur, lalu digantikan Ibuisme Negara lewat Dharma Wanita dan PKK, yang mereduksi perempuan menjadi ibu dan istri pelengkap.
Gelombang kedua datang setelah Reformasi, ketika kelompok islamis konservatif tumbuh dan, menggantikan rezim Soeharto, menjadi aktor represif baru yang dipelihara negara. Kasus Lady Gaga pada 2012 menjadi tonggaknya. Konser Born This Way Ball dibatalkan karena ancaman Front Pembela Islam. Negara tak lagi melarang secara langsung, melainkan membiarkan organisasi massa bertindak sebagai polisi moral. Lady Gaga diserang bukan sekadar sebagai ikon pop asing, melainkan sebagai lambang kebebasan atas tubuh yang menantang keluarga patriarkal.
Gelombang ketiga berlangsung hari ini, di jalanan, dan media sosial. Represi yang dulu berupa larangan kini menjelma persekusi. Kelompok yang menyebut diri Boti Hunter membanggakan perburuan terhadap homoseksual dan laki-laki feminin.
Laporan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Timur (2026) mencatat penyisiran oleh sekelompok remaja di Kota Bogor: sejumlah transpuan dikepung, dianiaya secara fisik dan verbal, lalu direkam tanpa izin. Tak sedikit warga yang justru mendukungnya.
Kekerasan serupa pernah merenggut nyawa transpuan Mira di Cilincing pada 2020. Ia disiram bensin hingga luka bakar serius oleh sekelompok preman dan sopir setelah dituduh mencuri telepon genggam. Kasus itu memperlihatkan betapa mudah tuduhan terhadap seseorang berujung pada kekerasan massa, sementara prasangka terhadap identitas korban ikut membentuk pembenaran publik.
Serangan terhadap pembawa bendera pelangi di WMJ 2026 mengulang pola penentuan siapa yang pantas berada di ruang bersama. Namun kali ini, pembenarannya juga muncul dari orang yang mengaku mendukung perjuangan perempuan. Kehadiran kwir dianggap mengganggu, seolah hak perempuan dapat diperjuangkan dengan menyingkirkan minoritas gender.
Padahal, pemaksaan peran gender yang dipakai untuk menyerang kelompok kwir juga membatasi perempuan. Tuntutan agar laki-laki selalu maskulin dan memimpin berjalan bersama tuntutan agar perempuan patuh dan tinggal dalam peran yang ditentukan untuknya. Menerima kekerasan terhadap salah satunya berarti ikut merawat alat penindasan yang sama.
WMJ membawa tuntutan tentang kehidupan layak, kebebasan dari kekerasan, serta hak atas tubuh. Tuntutan itu menyangkut warga dengan beragam identitas dan kerentanan. Ketika pembicaraan justru habis untuk mempersoalkan bendera pelangi, perhatian terhadap tuntutan bersama kembali terpecah.
Di sinilah konflik horizontal menguntungkan kekuasaan. Warga sibuk menentukan tubuh siapa yang bermoral, sementara kritik terhadap korupsi, ketimpangan, dan perampasan ruang hidup kehilangan tenaga. Aparat yang seharusnya melindungi warga juga luput dari tuntutan pertanggungjawaban ketika kekerasan dibenarkan sebagai urusan moral masyarakat.
Baca juga: Rangkaian Represi Women’s March Jakarta 2026: Diblokade Polisi hingga Diserang Kelompok Tak Dikenal
Dalam kasus WMJ, persoalan pembiaran itu disampaikan panitia melalui siaran pers yang dikutip Magdalene. Menurut mereka, polisi yang berada di sekitar lokasi tidak memastikan keselamatan peserta ketika serangan terjadi. Pertanyaan tentang perlindungan negara tidak boleh tenggelam di balik perdebatan mengenai identitas korban.
Karena itu, melawan kepanikan moral seksual bukan hanya urusan kebebasan orientasi seksual atau kesempatan perempuan hadir di ruang publik. Ia juga bagian dari perlawanan terhadap otoritarianisme dan ketimpangan kelas. Gerakan akan terus mudah dipecah selama sebagian anggotanya merasa berhak menentukan siapa yang layak dibela.
Membebaskan perempuan dari Ibuisme Negara tidak akan tuntas jika prasangka terhadap kelompok kwir tetap dipelihara. Solidaritas perlu memutus kebiasaan menjadikan sesama warga sebagai musuh. Dengan begitu, tuntutan dapat kembali diarahkan kepada negara patriarkal dan oligarki yang selama ini diuntungkan oleh perpecahan tersebut.
Mariki adalah jurnalis mahasiswa yang doyan mengonsumsi bacaan erotis, lingkungan, hingga isu-isu marginal. Jika bosan membaca, pelariannya pasti film kwir lawas atau horor.


























