Bukan Penyumbang Emisi Terbesar, Kenapa Nepal Diterjang Banjir?

Jemari Kalpana Shrestha tak berhenti gemetar di atas layar ponsel pintarnya. Perempuan berusia 35 tahun yang bekerja sebagai perawat di Kathmandu, Ibu Kota Nepal, itu tanpa lelah terus mengunggah foto-foto anggota keluarganya ke berbagai platform media sosial, mulai dari Facebook, YouTube, hingga WhatsApp.

“Saya bahkan sudah membagikan foto-foto mereka kepada para jurnalis,” ceritanya kepada NBC News.

Sepuluh anggota keluarga intinya, termasuk dua saudara perempuan dan tiga keponakannya yang masih kecil, hilang tanpa jejak setelah banjir bandang menerjang kota kecil Betrawati, sekitar 90 kilometer dari ibu kota Nepal. Kota itu tersapu bentangan air bah, lumpur, dan puing-puing raksasa dalam hitungan menit, meninggalkan kerusakan parah. Rasa putus asa pun menggelayuti pikiran Kalpana ketika setiap unggahan foto dan pesan minta tolong yang ia kirimkan tak kunjung mendapat respons.

Kisah Shrestha menggambarkan penderitaan ribuan korban bencana iklim paling ekstrem yang baru saja menerjang Nepal. Data resmi yang dihimpun oleh National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) Nepal menunjukkan lebih dari 1.000 jiwa telah dinyatakan tewas akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi serentak di berbagai kawasan.

Angka tersebut diperparah laporan lebih dari 3.915 orang yang masih dinyatakan hilang, termasuk 583 warga negara asing yang sedang melakukan jalur pendakian. Korban jiwa bahkan melintasi perbatasan negara hingga ke wilayah otonom Tibet, di mana CGTN, saluran berita satelit berbahasa Inggris asal Tiongkok, mencatat sedikitnya 16 korban jiwa dan ratusan orang hilang.

Di beberapa titik evakuasi, proses awal pemulihan jenazah berlangsung lambat di tengah akses jalan yang putus total dan infrastruktur komunikasi yang lumpuh.

Baca Juga: Cerita Perempuan Relawan Bencana Aceh: Melihat Derita yang Tak Masuk Layar

Bagaimana Banjir Hebat di Nepal Terjadi

Dahsyatnya volume air yang turun dari puncak-puncak gunung tak sekadar merendam permukiman, melainkan juga menghancurkan jembatan gantung dan memutus jalur pasokan logistik utama negara tersebut. Spekulasi awal bencana ini mengarah pada gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4, tetapi analisis para ilmuwan belakangan mengungkap temuan berbeda.

Hasil analisis pencitraan satelit terbaru yang dipublikasikan oleh The Guardian mengonfirmasi runtuhnya gletser di lereng utara Gunung Langtang Lirung sebagai pemicu utama bencana ini. Benturan massa es dari gletser tersebut kemudian menghantam batuan di bawahnya hingga menghasilkan guncangan yang tercatat sebagai gempa bumi magnitudo 5,2 pada alat seismograf.

Dua hari sebelum runtuhnya gletser tersebut, stasiun pemantau mencatat suhu permukaan tanah di area itu melonjak ke titik tertinggi dalam dua tahun terakhir. Dr. Hamish Pritchard, pakar gletser dari British Antarctic Survey, dalam wawancaranya dengan Science Media Centre, menjelaskan lonjakan suhu udara yang ekstrem telah melemahkan lapisan salju penutup, mengisi retakan-retakan dalam (crevasses) dengan air cair, serta melelehkan ikatan es yang selama ini berfungsi sebagai perekat alami antara gletser dan dinding batu pegunungan.

Baca Juga: Banjir di Sumatera Utara: Ketika ‘Apa Kabar?’ Datang Terlambat

Krisis Iklim Sudah di Depan Mata

Melelehnya gletser di puncak Himalaya menjadi salah satu sinyal perubahan kondisi ekosistem pegunungan di tengah peningkatan suhu global. Laporan sintesis keenam dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang dirilis badan penasihat ilmiah PBB memperingatkan wilayah-wilayah kriosfer, mulai dari tundra, lapisan es abadi hingga gletser pegunungan tinggi, akan semakin tidak stabil seiring terus meningkatnya suhu global.

Laporan tersebut juga menyebut pemanasan di wilayah alpine dan kutub berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan rerata global yang kini kian mendekati ambang kritis 1,5 derajat Celsius di atas level praindustri. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah.

Negara-negara berkembang dengan bentang alam rentan menghadapi risiko yang semakin besar. Kondisi tersebut terjadi di Nepal, sementara berdasarkan data emisi global, Nepal berada di urutan ke-95 sebagai penyumbang emisi karbon dunia dengan kontribusi akumulatif kurang dari 0,1 persen dari total gas rumah kaca global. Sebaliknya, Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Rusia menyumbang lebih dari separuh emisi global.

Shashi Chaudhary, Direktur Nepal Environmental Research Institute (NERI), menegaskan dalam wawancaranya bersama NDTV World bencana yang menghantam Nepal merupakan persoalan keadilan sosial dan akuntabilitas politik global. Nepal, sebut Chaudhary, telah berupaya keras membangun ketahanan iklim domestik melalui Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan), memperkuat jaringan kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas, serta menerapkan protokol tindakan antisipatif.

“Namun, sebuah negara dengan sumber daya yang terbatas tidak dapat melakukannya sendirian,” tegas Chaudhary.

Menurut Chaudhary, negara-negara yang secara historis memiliki emisi lebih besar seharusnya mengambil tanggung jawab lebih besar dan bertindak proaktif. Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Rusia saat ini menjadi negara dengan kontribusi emisi terbesar di dunia, dengan keempatnya menyumbang lebih dari separuh total emisi gas rumah kaca global.

Di tengah kebutuhan mendesak untuk memangkas emisi, komitmen politik dari negara-negara penyumbang emisi terbesar tersebut masih menjadi sorotan. Dalam buku Global Burning: Rising Anti Democracy and the Climate Crisis (2022), misalnya, dijelaskan bagaimana pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump kembali menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris.

AS juga mencabut insentif pajak kendaraan listrik serta energi terbarukan dan membatalkan berbagai regulasi emisi untuk mendorong produksi minyak, gas bumi, hingga batu bara secara masif. Kebijakan tersebut diikuti Rusia yang menetapkan target iklim konservatif melalui Strategi Energi 2050.

Dokumen tersebut secara eksplisit mengunci ketergantungan energi fosil dan eksplorasi hidrokarbon di kawasan Arktik, sembari memproyeksikan porsi energi surya dan angin di bawah 4 persen. Sementara itu, meskipun Tiongkok memimpin secara global dalam kapasitas instalasi panel surya dan kendaraan listrik, pemerintah Tiongkok masih terus meloloskan perizinan jaringan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara baru dan belum menetapkan batas waktu tegas untuk penghentian pemakaian batu bara.

Baca Juga: Bencana Sumatera Bukan Panggung Hiburan, Setop jadi ‘Performative Government’

Hal serupa juga terjadi di India. Negara tersebut menolak komitmen penghentian bertahap (phase-out) batu bara dan terus membangun puluhan gigawatt kapasitas PLTU baru dengan alasan ketahanan energi nasional.

Pernyataan Chaudhary menempatkan persoalan tanggung jawab negara-negara penyumbang emisi terbesar dalam konteks ketimpangan dampak krisis iklim. Negara-negara tersebut dinilai perlu memikul beban tanggung jawab lebih besar untuk membantu negara-negara rentan membangun infrastruktur tangguh iklim, memperkuat sistem peringatan dini, serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

“Ini bukan bentuk kedermawanan, ini adalah masalah tanggung jawab, akuntabilitas, dan keadilan,” tegasnya.

Langkah struktural di tingkat geopolitik juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai respons terhadap krisis iklim. Salah satunya melalui mekanisme penegakan hukum iklim internasional yang mengubah komitmen finansial sukarela menjadi kewajiban hukum yang mengikat.

Pakar keadilan iklim internasional, Prof. Saleemul Huq, dalam tulisannya di Asia News Network menegaskan negara-negara penghasil emisi historis terbesar harus membayar ganti rugi secara terstruktur melalui skema pendanaan Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund). Skema ini ditujukan untuk membiayai rekonstruksi infrastruktur tangguh iklim, penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi satelit, serta relokasi komunitas rentan di negara-negara berkembang.

Dengan skema tersebut, pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis ditempatkan sebagai bagian dari persoalan keadilan iklim, bukan sekadar kompromi politik. Pada saat yang sama, restrukturisasi sistem energi global menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko krisis iklim.

Penghentian bertahap terhadap subsidi bahan bakar fosil di negara-negara industri juga menjadi salah satu tuntutan dalam upaya tersebut. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), Dr. Fatih Birol, menegaskan mengalirkan dana publik ke energi fosil di tengah krisis iklim adalah “kegagalan ekonomi dan kebijakan energi yang fatal.”

Laporan Sintesis IPCC turut mengingatkan adanya batas adaptasi (limits to adaptation), di mana daya tahan alamiah dan teknis manusia akan runtuh jika suhu global terus meningkat. Tanpa pengurangan emisi secara drastis dari negara-negara penyumbang polutan utama, kapasitas adaptasi lokal negara rentan seperti Nepal akan menghadapi tekanan yang semakin besar.