Yang Kita Tahu Sejauh ini tentang Penangkapan dan Kekerasan Aparat di Demonstrasi Jogja

Foto: Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat

Unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan Nasional pada (10/11) berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Aksi yang semula menjadi ruang penyampaian tuntutan kepada pemerintah itu berujung pengerahan aparat, penangkapan demonstran, hingga laporan korban luka. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengkritik penanganan kepolisian yang dinilai menggunakan kekuatan berlebihan terhadap peserta aksi.

Direktur LBH Yogyakarta Kharisma Wardhatul, yang akrab disapa Risma, mengatakan demonstrasi berlangsung di tiga lokasi utama. Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menggelar aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Forum BEM DIY berkumpul di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, sementara aksi lainnya berlangsung di kawasan Tugu Jogja. Ketiga lokasi tersebut menjadi titik konsentrasi demonstran sebelum aparat melakukan pembubaran dan penangkapan pada malam hari.

Mengutip BBC Indonesia, demonstran membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan penanganan berbagai persoalan nasional. Di antaranya, mendesak pemerintah menarik militer ke barak, mengusut tuntas penembakan di Aceh dan Papua, serta menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut pemerintah menurunkan pajak rakyat.

Namun, situasi demonstrasi berubah pada malam hari ketika aparat kepolisian dan TNI dikerahkan ke sejumlah titik. Berbagai laporan media serta dokumentasi yang beredar di media sosial memperlihatkan dugaan tindakan represif terhadap peserta aksi. LBH Yogyakarta dan Polda DIY kemudian menyampaikan keterangan berbeda mengenai rangkaian peristiwa yang berujung pada penangkapan tersebut.

Baca juga: Rangkaian Represi Women’s March Jakarta 2026: Diblokade Polisi hingga Diserang Kelompok Tak Dikenal

Kronologi Pembubaran Aksi hingga Penangkapan 154 Orang

Menurut Risma, demonstrasi di Titik Nol Kilometer awalnya berlangsung tanpa hambatan berarti hingga pembacaan tuntutan sekitar pukul 19.30 WIB. Situasi berubah ketika aparat kepolisian, TNI, dan kendaraan taktis mulai dikerahkan ke kawasan Malioboro sekitar pukul 20.00 hingga 21.00 WIB. Pengerahan tersebut, menurutnya, membuat demonstran terdorong ke arah utara hingga kawasan Mangkubumi.

“Tapi kemudian terdapat pengarahan polisi dan TNI, juga mobil rantis di Malioboro sekitar pukul 20.00-21.00 yang cukup masif, kemudian mendorong massa aksi hingga ke bagian utara rel hingga ke Mangkubumi,” ujarnya.

Di tengah pergerakan aparat, tim hukum LBH Yogyakarta yang berada di sekitar Malioboro dan DPRD DIY mulai menerima laporan penangkapan di kawasan Mangkubumi. Risma menyebut penangkapan tersebut diduga dilakukan oleh orang-orang berpakaian sipil yang tidak mengenakan atribut kepolisian. LBH Yogyakarta menduga mereka merupakan anggota Polri, meski identitas orang-orang tersebut belum dapat dipastikan.

“Nah, ketika masih teman-teman tim hukum itu masih di sekitaran Malioboro, DPRD-DIY, itu kami sudah mulai mendapatkan informasi adanya penangkapan di sekitaran Mangkubumi itu oleh orang-orang yang tidak berseragam, yang diduga adalah bagian dari anggota Polri,” tuturnya.

Laporan penangkapan semakin banyak diterima LBH Yogyakarta setelah pukul 21.00 WIB. Risma mengatakan aparat kepolisian berseragam dan menggunakan sepeda motor mulai melakukan sweeping di sejumlah ruas jalan. Menurut laporan yang diterimanya, penyisiran tersebut tidak hanya menyasar peserta demonstrasi, tetapi juga pengguna jalan yang melintas di sekitar Jalan Sudirman dan Tugu Jogja.

“Begitu juga ketika sweeping itu juga beberapa pengguna jalan, bahkan tidak hanya masa aksi saja tetapi orang-orang yang melintas di sekitar Jalan Sudirman atau Tugu itu juga menjadi korban sweeping, sehingga tidak diketahui sebetulnya apa yang sedang dicari (oleh polisi),” ucapnya.

Untuk meminta penjelasan mengenai dugaan kekerasan dan penangkapan tersebut, Magdalene telah mencoba menghubungi Polda DIY melalui layanan konsultasi dan pengaduan Siber Polda Yogyakarta yang tercantum di bio Instagram @siberyogyakarta. Namun, hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak kepolisian. Keterangan Polda DIY yang telah dipublikasikan melalui media dan situs resminya menjadi rujukan untuk menghadirkan penjelasan dari aparat.

Dalam keterangan yang dikutip BBC Indonesia, Polda DIY menyampaikan versi berbeda mengenai perubahan situasi demonstrasi. Kepolisian menyebut sekitar 100 orang berkumpul di depan kantor DPRD DIY pada pukul 20.07 WIB dan diduga melakukan penyerangan terhadap gedung tersebut. Polda mengklaim kelompok itu menggunakan petasan, bom molotov, dan batu.

“Kelompok tersebut diduga melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, melemparkan bom molotov, serta batu ke area dalam gedung DPRD,” tulis pihak Polda dalam keterangan tertulis.

Merespons situasi yang disebut sebagai penyerangan itu, Polda DIY mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara Brimob. Kepolisian juga menurunkan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob beserta kendaraan taktis roda dua dan roda empat. Pengerahan personel dan kendaraan tersebut dilakukan untuk mengendalikan demonstrasi di sekitar DPRD DIY dan Malioboro.

Menurut kepolisian, petugas kemudian mendorong demonstran ke arah utara kawasan Malioboro hingga mencapai Tugu Golong-Gilig sekitar pukul 21.00 WIB. Operasi pengamanan berlanjut dengan patroli Brimob berskala besar di Kota Yogyakarta pada pukul 23.30 WIB. Dalam rangkaian operasi itu, Polda DIY awalnya melaporkan penangkapan 104 orang yang diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum.

“Dalam penanganan aksi tersebut, petugas mengamankan 104 orang, 14 di antaranya anak-anak, yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum,” bunyi keterangan tertulis Polda DIY.

Selain melakukan penangkapan, polisi menyita sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan demonstrasi. Barang-barang tersebut meliputi enam bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri. Kepolisian menyebut barang-barang itu sebagai bagian dari hasil operasi pengamanan demonstrasi.

Jumlah orang yang ditangkap kemudian bertambah berdasarkan pembaruan informasi Polda DIY pada (11/11) pagi. Melalui situs resminya, jogja.polri.go.id, kepolisian menyebut total 154 orang telah diamankan, termasuk mahasiswa, pelajar, dan anak-anak. Polda DIY juga menyatakan penanganan terhadap mereka yang masih di bawah umur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perlindungan anak.

“Dari 154 orang yang diamankan, latar belakang mereka tercatat sangat beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak. Khusus bagi massa di bawah umur, Kapolda menegaskan penanganannya dilakukan secara khusus sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.” Bunyi keterangan Polda DIY.

Baca juga: Polemik ‘Mahasewa’ di Acara Sumpah Pemuda: Ada Kelalaian Negara Sediakan Lapangan Kerja

LBH Soroti Kekerasan Aparat, FISIPOL UGM Kecam Dugaan Represi di Kampus

Di tengah laporan penangkapan, LBH Yogyakarta juga menerima pengaduan mengenai demonstran yang mengalami luka dan membutuhkan perawatan medis. Berdasarkan pendataan sementara, sedikitnya dua orang dilaporkan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bethesda. Salah satu korban disebut mengalami luka tembak di bagian kepala, sementara kondisi korban lainnya belum diketahui secara terperinci.

“Tapi setidaknya dari aduan yang masuk ke kami itu ada dua orang yang dilaporkan berada di rumah sakit Bethesda, yang satu itu mengalami luka tembak di kepala, dan yang satu lagi tidak diketahui karena tidak diinformasikan bentuk luka yang dialami,” ungkapnya.

LBH Yogyakarta turut mencatat laporan orang-orang yang ditangkap maupun belum diketahui keberadaannya setelah demonstrasi. Hingga pagi 11 November, lembaga tersebut menerima pengaduan mengenai 47 orang yang ditangkap dan 13 orang lainnya yang belum diketahui keberadaannya. Risma menegaskan proses pendataan masih berlangsung, sehingga jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan orang yang terdampak operasi kepolisian.

“Informasi dari Polda DIY ada sekitar 150-an (yang ditangkap) per pagi ini, sementara data yang kami terima masih terus bertambah, terakhir pagi tadi 47 orang yang ditangkap dan 13 orang lainnya belum diketahui, sementara ini datanya masih terus kami perbarui,” katanya.

Selain menyoroti penangkapan dan korban luka, LBH Yogyakarta mengkritik penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive force oleh aparat. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan pengerahan personel bersenjata lengkap dan kendaraan taktis milik Polri maupun TNI. Menurut Risma, jumlah demonstran di sekitar DPRD DIY saat pengerahan berlangsung sudah jauh berkurang sehingga penggunaan kekuatan sebesar itu dinilai tidak sebanding dengan situasi di lapangan.

“Penggunaan kekuatan berlebih itu digunakan oleh polisi dalam hal ini, karena tadi malam itu sebetulnya masa aksinya sudah cukup berkurang, sangat sedikit di DPRD DIY, tetapi pasukan yang diterjunkan itu cukup banyak,” ujarnya.

Risma menilai tindakan kepolisian tersebut bertentangan dengan aturan internal Polri, yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009). Regulasi ini mengatur penggunaan kekuatan berdasarkan sejumlah prinsip, termasuk necessity atau kebutuhan dan proporsionalitas, yakni kesesuaian tingkat kekuatan dengan situasi yang dihadapi. Menurut LBH Yogyakarta, pengerahan aparat dalam demonstrasi tersebut tidak menunjukkan penerapan kedua prinsip itu secara memadai.

“Tapi kami tidak melihat adanya kebutuhan tersebut, sehingga ini sebetulnya tidak ada proporsionalitas dalam penanganan ini. Dan ada tahapan-tahapan yang mestinya dilakukan berdasarkan Perkapolri 1/2009 itu: Mulai dari peringatan, peringatan lisan, kemudian penggunaan tangan secara lunak, artinya tidak menggunakan senjata,” katanya.

Risma menjelaskan penggunaan kekuatan oleh polisi semestinya dilakukan secara bertahap sesuai kondisi yang dihadapi petugas. Namun, ia menyebut aparat kepolisian dan TNI justru hadir dengan perlengkapan seperti kendaraan taktis, water cannon, dan senjata. Kondisi tersebut menjadi dasar kritik LBH Yogyakarta terhadap proporsionalitas penanganan demonstrasi.

Persoalan lain muncul ketika aparat dilaporkan berada di sekitar kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejumlah dokumentasi yang beredar di internet memperlihatkan keberadaan aparat di kawasan kampus, sementara keterangan mengenai peristiwa tersebut berbeda antara kepolisian dan pers mahasiswa. Dugaan tindakan represif di sekitar UGM kemudian mendapat respons dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM.

Baca juga: Mereka Melawan dengan Senjata Panci, Daster, hingga Sekotak Roti

Dalam pernyataan resmi yang dimuat di jogja.polri.go.id, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menjelaskan demonstran yang dihalau dari Malioboro sempat bergerak secara bergerombol dan melakukan pembakaran di Bundaran UGM. Menurutnya, massa kemudian melarikan diri menuju area perbatasan kampus ketika petugas melakukan pengejaran. Langgeng mengklaim aparat tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di lokasi tersebut dan hanya berjaga di luar batas kampus. 

“Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” jelas Langgeng Purnomo. 

Namun, keterangan tersebut berbeda dengan laporan Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa (LPPM) Sintesa FISIPOL UGM yang dikutip BBC Indonesia. Menurut LPPM Sintesa, aparat datang dari arah selatan dan menembakkan gas air mata serta petasan ke arah kampus UGM. Situasi tersebut membuat demonstran bergerak masuk ke dalam kawasan kampus untuk mencari perlindungan. 

Perbedaan keterangan mengenai tindakan aparat di sekitar UGM menjadi salah satu persoalan yang disoroti pihak kampus. FISIPOL UGM kemudian mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam dugaan tindakan represif terhadap demonstran, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus. Fakultas tersebut menilai peristiwa ini berkaitan langsung dengan keselamatan mahasiswa, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi. 

Dalam pernyataannya, FISIPOL UGM menegaskan kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Pihak fakultas juga mendesak pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta meminta akses bantuan hukum dibuka tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan. Tuntutan tersebut disampaikan menyusul laporan penangkapan dan dugaan kekerasan aparat dalam rangkaian demonstrasi 10 November. 

“Mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus. Kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi,” tulis FISIPOL UGM dalam pernyataannya.