Polemik ‘Mahasewa’ di Acara Sumpah Pemuda: Ada Kelalaian Negara Sediakan Lapangan Kerja

Foto: Liputan6.com

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus mengungkap keterlibatan massa bayaran dalam acara Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Polda Metro Jaya di Bundaran HI, Jakarta Pusat, (29/10). Keberadaan massa non-organik tersebut memunculkan persoalan mengenai penggunaan nama institusi pendidikan untuk kepentingan tertentu. Pakar menilai, fenomena ini juga berkaitan dengan kegagalan negara menjamin kesejahteraan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak.

Sekretaris Jenderal Keluarga Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Jakarta, Axonzer, bersama rekan-rekannya mendengarkan kesaksian salah satu massa bayaran bernama Vrisma, (31/10). Mereka mendatangi Vrisma untuk mengklarifikasi penggunaan jas almamater UT dalam acara Sumpah Pemuda yang digelar Polda Metro Jaya tersebut.

Kepada Axon, Vrisma mengaku mendapat ajakan melalui grup penonton bayaran. Undangan tersebut hanya mencantumkan jumlah uang yang akan diterima peserta, waktu dan tempat acara, serta judul ‘Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI’. Karena tidak memiliki pekerjaan, Vrisma memutuskan menerima tawaran tersebut.

“Dia sudah melamar kerja beberapa kali, tapi selalu ditolak. Dia pun dapat informasi pekerjaan sampingan sebagai penonton bayaran di acara televisi,” kata Axon kepada Magdalene melalui telepon, (3/11).

“Dari situ, dia mendapat ajakan untuk jadi penonton bayaran di Bundaran HI,” lanjutnya.

Vrisma datang seperti penonton bayaran di acara televisi pada umumnya tanpa mengetahui motif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia menerima uang Rp70 ribu dan sembako. Pihak yang memberikan uang mengatakan nominal yang diterima seharusnya lebih besar, tetapi ada potongan yang tidak dijelaskan secara rinci.

Setelah bertemu selama sekitar empat jam, Axon menyimpulkan motif Vrisma menjadi massa bayaran berkaitan dengan kesulitan ekonomi dan terbatasnya kesempatan mendapatkan pekerjaan layak. Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kelalaian negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan. “Jangan-jangan ini adalah 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ungkap Axon.

Baca juga: Lagi-lagi Represi: Aparat Tangkap Massa Aksi di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta

Terimpit Ekonomi

Vrisma bukan satu-satunya orang yang terungkap menjadi massa bayaran dalam acara tersebut. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bina Sarana Nusantara (BEM UBSI) juga menemui Sari Putri, perempuan yang mengenakan jas almamater UBSI dalam acara itu, di kediamannya di Jakarta Pusat, (30/10).

Koordinator Keluarga Mahasiswa UBSI, Afif, mengaku rekan-rekannya sempat merasa kesal sebelum menyadari Sari juga menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Sari bekerja serabutan sebagai penonton bayaran dan penjaga kios laundry baju. Pekerjaan tersebut tidak memberinya penghasilan tetap setiap bulan.

Karena itu, Sari menerima berbagai tawaran pekerjaan dari grup yang kerap membagikan informasi mengenai lowongan sebagai penonton bayaran di siaran televisi. Tawaran menjadi massa bayaran dalam acara Sumpah Pemuda Polda pun diterimanya tanpa mengetahui rangkaian kegiatan yang akan berlangsung.

“Dia datang karena ada uangnya saja, dia enggak tahu rangkaian acaranya apa saja, dan sampai di sana pun dia kaget ketika ada pembacaan deklarasi,” tutur Afif kepada Magdalene via telepon, (4/11).

Meski terkejut, Sari tetap bersedia ketika ditunjuk menjadi pembaca deklarasi Sumpah Pemuda. Ia mengaku menerima jas almamater UBSI dari seseorang yang tidak lagi diingatnya. Sari kemudian mengenakan jas tersebut dan membacakan deklarasi setelah rekan-rekan sesama penonton bayaran menilai suaranya lantang.

“Ia pun dijanjikan Rp1 juta untuk ngebacain deklarasi, tapi dia enggak diberikan segitu, dia hanya dapat Rp80 ribu,” ujar Afif.

Sementara itu, Aliansi Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) menemui Rizky Maulana, yang juga mengenakan jas almamater Unpam dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Polda. Dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram @aliansimahasiswaunpam, Rizky mengakui dirinya menjadi massa bayaran karena mendapatkan imbalan uang.

“Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, saya menerima sejumlah uang sejumlah Rp70 ribu, beserta beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan minyak,” kata Rizky, (2/11).

Baca juga: Boikot Rans Carnival, Bukti UMKM Kian Kritis meski Cuan Jadi Taruhan

Kisah Lama

Fenomena penggunaan massa non-organik dan pencatutan nama kampus untuk kepentingan politik bukan hal baru. Sebelum Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, praktik serupa juga muncul dalam sejumlah aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Jakarta dan Tangerang. Sejumlah peserta aksi mengaku menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Melansir Tempo.co, seorang peserta bernama Margi mengaku menerima bayaran Rp50 ribu saat mengikuti aksi mendukung program MBG di Monumen Nasional Selatan, Jakarta Pusat, (22/6). Hari itu merupakan pengalaman pertamanya mengikuti aksi semacam itu.

Margi mendapat ajakan dari seseorang yang ditemuinya di gereja, meski sebelumnya ia tidak pernah melihat orang tersebut di sana. “Ada baru yang datang dan minta kenalan. Ngajak demo,” ucapnya.

Seperti yang terjadi dalam acara Sumpah Pemuda Polda, nominal uang yang diterima Margi tidak sesuai dengan janji awal. Ia semula dijanjikan Rp80 ribu untuk mengikuti aksi tersebut. Namun, ketika datang bersama 20 orang dari gerejanya, orang yang menjanjikan uang itu tidak bisa dihubungi. Margi akhirnya menerima Rp50 ribu tanpa amplop dari koordinator kelompok lain.

Peserta aksi lain yang tidak ingin disebutkan namanya juga mengaku mengalami hal serupa. Ia hanya menerima Rp60 ribu, meski sebelumnya dijanjikan Rp100 ribu. “Yang bagiin (uang) enggak adil. Jebakan Batman,” ungkapnya, dilansir dari Tempo.co.

Praktik pemberian uang kepada peserta aksi juga ditemukan dalam kegiatan dukungan terhadap MBG di Kantor Bupati Tangerang, (29/6). Melansir Tirto.id, seorang peserta bernama Cahyo mengaku menerima uang Rp50 ribu dari koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Cahyo, uang tersebut diberikan sebagai pengganti biaya bahan bakar untuk menuju lokasi kegiatan.

“Iya, dapat. Rp50 ribu, (untuk) yang bawa motor. Yang ga bawa motor ga dapat. Makan dapat, nasi kotak,” ucapnya kepada Tirto.

Selain dalam acara Sumpah Pemuda, Afif mengungkapkan pencatutan nama UBSI untuk kepentingan politik juga pernah terjadi sebelumnya. Seorang bernama Ahmad, yang mengaku sebagai bagian dari BEM Fakultas Teknik UBSI, sempat mengikuti konferensi pers Aliansi BEM Bersatu, (16/6).

Setelah ditelusuri, Ahmad ternyata bukan bagian dari BEM Fakultas Teknik UBSI. “Waktu itu, dia sempat klarifikasi ke BEM BSI memang. Dia tuh mahasiswa yang sudah kehilangan harapan untuk lulus, makanya di konferensi pers itu dia pakai almamater BSI,” terangnya.

Baca juga: Quiet Upward, Loud Sideways

Mencoreng Citra

Pengamat Kebijakan Publik dan Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menjelaskan publik sebaiknya tidak hanya berfokus menghakimi massa bayaran, tetapi juga menelusuri aktor intelektual atau penyelenggara aksi. Menurutnya, peserta yang berada di lapangan umumnya hanya menjalankan instruksi dari pihak yang mengorganisasi kegiatan. Dengan mengungkap aktor intelektual, rantai komando hingga pihak yang berada di level tertinggi dalam penggunaan massa non-organik tersebut dapat ditelusuri.

Trubus menilai penggunaan massa bayaran untuk kepentingan politik juga berpotensi merusak citra mahasiswa. Taktik tersebut dapat membuat mahasiswa dipersepsikan tidak berpihak kepada masyarakat.

“Tapi kan upaya-upaya kayak gitu enggak pernah berhasil, malah merusak wibawa pemerintah sendiri gitu loh,” kata Trubus kepada Magdalene via telepon, (3/11).

Dalam kasus acara Sumpah Pemuda, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto telah menyampaikan permintaan maaf atas kritik publik yang muncul setelah kegiatan tersebut. Ia berjanji menjadikan berbagai kritik sebagai bahan evaluasi bagi institusinya.

“Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk kami evaluasi,” katanya, dilansir dari Tempo.co, (31/10).

Meski demikian, Budi membantah institusinya menjadi penggerak mahasiswa bayaran dalam acara tersebut. Ia menyatakan pihak penyelenggara tidak mengetahui keberadaan massa bayaran yang ikut hadir. Polda Metro Jaya, lanjutnya, sedang mendalami persoalan tersebut.

“Makanya, ini kita audit dan investigasi didalami, kenapa ‘mahasiswa bayaran’ bisa berada di situ menggunakan jas almamater,” tutur Budi, dilansir dari Antara, (4/11).

Di sisi lain, Keluarga Besar Mahasiswa UBSI juga tengah menelusuri koordinator yang mengundang massa bayaran dalam acara tersebut. Afif mengatakan pihaknya ingin mengetahui siapa yang mengajak Sari hingga menggunakan jas almamater UBSI dalam kegiatan itu.

“Ya memang Sari salah karena memakai jas almamater UBSI, tetapi kan dia ada yang nyuruh, sekarang ini, kita lagi mencari tahu siapa yang nyuruh, yang ngundang dia ke acara tersebut,” pungkas Afif.