#MerawatIngatan65: Jalan-jalan ke ke Rumah Para Jenderal dan Sejarah yang Berhenti di Malam 30 September ’65

Foto: Wikimedia Commons

Tulisan “Monumen Pancasila Sakti Tutup Sementara” terpampang di samping gerbang megah yang diisi ukiran-ukiran kisah ‘Gerakan 30 September’ (29/9). Kata banner tersebut, monumen ditutup “dalam rangka persiapan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026.” 

Ditutupnya Monumen Pancasila Sakti yang biasa disebut Museum Lubang Buaya menggagalkan rencana saya untuk berkunjung dan melihat sejarah G30S versi pemerintahan Orde Baru. Melansir RRI, museum ini diprakarsai oleh Brigjen TNI Prof. Dr. Nugroho Notosusanto disetujui oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI M. Yusuf dan Presiden Soeharto.

Saya otomatis putar balik dengan kecewa dan kemudian mencari destinasi alternatif. Untungnya, bekas rumah dua perwira utama, yakni Ahmad Yani dan Abdul Haris Nasution di daerah Menteng, Jakarta Pusat menyediakan narasi sejarah yang serupa. 

Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani di Menteng, Jakarta Pusat jadi tujuan pertama saya. Setelah melewati gerbang dengan tulisan “Sampai liang kubur akan kupertahankan Pancasila” dan mengisi buku tamu, saya dipersilakan masuk oleh penjaga museum. Foto lawas yang tertempel di partisi, lengkap dengan deskripsi singkat, jadi pemandangan pertama. 

Di satu papan misalnya, terdapat tangkapan layar film ‘Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI’ dengan deskripsi singkat, “Rekonstruksi Penculikan dan Penembakan terhadap Menpangad Letjen A Yani oleh Gerombolan PKI/30S.” Sementara, papan lain berisi foto tugas-tugas negara yang dijalankan Yani. 

Baca juga: #MerawatIngatan65: Saya Melihat Diri Saya dalam Sudjinah, Jurnalis dan Anggota Gerwani

Wahana Rumah Hantu 

Setelah melihat foto Yani dalam berbagai tugas negara dan pengangkatan jenazah, serta pemakaman para perwira yang tewas, saya membuka pintu dengan dengan lubang yang kata penjaga museum, ‘bekas peluru’.

Saya dapatkan spot Yani tewas. Lantai tempat tergeletaknya Yani itu disemen, dilingkari tiang antrean dan sabuk berwarna merah, serta dituliskan, “disinilah gugurnja pahlawan revolusi Djendral TNI A. Yani pada tanggal 1 Oktober 1965, djam 04.35.” 

“Jenderal Ahmad Yani tergeletak posisinya tiarap, setelah ditembak dari balik pintu, lalu tubuh bapak dibalik, tidak menggunakan tangan, tetapi menggunakan kaki, kemudian diseret dengan kakinya yang ditarik,” kata penjaga museum. 

“Kenapa segala yang berurusan dengan kaki harus ditekankan dalam cerita ini?” pikir saya sebelum meninggalkan penjaga yang masih bercerita. “Rumah orang ada banget nih,” gumam saya kecil sembari melihat korek api antik pemberian ‘pabrik Mercedes Benz’, sofa besar nan empuk, dan patung replika harimau yang dilindungi etalase kaca. 

Saat melangkah ke kamar, petugas memperingatkan untuk tidak memotret. Seisi rumah boleh difoto, tapi tidak dengan kamar Yani dan anak-anaknya. Ada beberapa etalase di kamar tersebut. Etalase berisi senjata api menarik perhatian saya. 

Di dekat sniper lawas ada deskripsi singkat, ‘senjata yang menembak Pierre Tendean’. Begitu pula di dekat senjata laras panjang yang digunakan untuk menembak Yani. Sementara senjata paling pendek bernama Owen Gun, dideskripsikan, sebagai senjata untuk menembak tokoh PKI D.N. Aidit.

Sebentar, merujuk biografi, Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara, Komandan Brigade IV Infanteri Yasir Hadibroto – pengeksekusi D.N. Aidit – bilang, pemimpin PKI itu “diberondong senapan AK sampai habis satu magasin.” 

Lagipula, ini museum tentang Ahmad Yani dan G30S, kenapa ada senapan untuk membunuh Aidit yang menurut kesaksian pengeksekusinya mati sebulan setelah kejadian? Ditambah lagi, tidak ada deskripsi yang bisa menjelaskan latar belakang D.N. Aidit atau perannya dalam G30S. 

Baca juga: #MerawatIngatan65: Ceritaku sebagai Gen Z yang Belajar Ulang Sejarah G30S

Apa yang Dipikirkan Anak itu? 

Perjalanan menilik sejarah belum selesai. Saya kemudian bergeser ke Museum Sasmitaloka Jenderal A.H. Nasution yang hanya berjarak dua kilometer dari bekas kediaman Ahmad Yani. Serupa tapi tak sama, bekas rumah Nasution menampilkan diorama reka ulang upaya penculikan sang jenderal.

Pengalaman melihat diorama ini absen di Museum Sasmitaloka Ahmad Yani. Ada diorama dipojokkannya ajudan Nasution, Pierre Tendean; dikepungnya Nasution oleh pasukan resimen Tjakrabirawa di kamarnya; dan kaburnya Nasution dari rumah dengan memanjat pagar di depan patung istrinya, Johana Sunarti Nasution sedang menggendong anak mereka yang sudah berlumuran darah. 

Intermezzo, bukankah dalam budaya Batak Mandailing pernikahan satu marga dilarang? Istri juga tidak otomatis mengikuti marga suami? Apa benar Johana Sunarti bermarga Nasution? Atau mungkin ini hanya kekeliruan Pusat Sejarah ABRI? 

Di saat sedang bertanya-tanya pada diri sendiri, saya melihat seorang anak perempuan yang saya takar paling tua berusia enam tahun. Ia melihat diorama berdarah dan mendengarkan penjaga museum menjelaskan pembunuhan anak jenderal, sambil digandeng ibunya yang antusias terhadap kunjungan mereka menilik ‘sejarah’. 

Narasi yang disampaikan penjaga museum tak jauh berbeda dengan yang saya dapat di bekas kediaman Ahmad Yani. Intinya, “gerombolan PKI” sadis, keji, dan pantas ditumpas. 

Ini kontradiktif dengan buku Propaganda & Genosida di Indonesia: Sejarah Rekayasa Hantu 1965 (2020) yang saya baca.  Dalam buku itu, Perempuan aktivis Nursyahbani Katjasungkana menyangsikan PKI sebagai dalang tunggal G30S. Pun demikian, jadi kambing hitam atas peristiwa tersebut. 

Lagipula, merujuk Kompas.com, Kolonel Abdul Latief dan Letkol Untung Syamsuri dari resimen Tjakrabirawa mengaku sudah memberi tahu rencana G30S sebelum peristiwa itu terjadi kepada Presiden Kedua Soeharto yang kemudian menumpas PKI. Kenapa Soeharto tidak bertindak sebelum kejadian masih menjadi misteri. 

Mungkin informasi di museum tidak memuaskan karena saya sedikit-banyak memiliki pemahaman tentang pembantaian yang dilakukan setelahnya. Namun apa yang ada di benak anak perempuan itu, ya? Apakah dia akan tahu ada peristiwa keji ugal-ugalan buntut dari penculikan ini? 

Baca juga: #MerawatIngatan65: “Anak Orang Terlibat”: Saat Cinta dan Cita Terhalang Stigma Negara

Butuh Berapa Banyak?

Penculikan dan pembunuhan para jenderal merupakan kekerasan politik yang perlu dirawat dalam ingatan. Namun, tragedi 1965 tidak berhenti di sana. Negara, melalui permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada korban pelanggaran HAM berat pada 2023, telah mengakui peristiwa tersebut sebagai bagian dari sejarah kelam Indonesia.

Merujuk CNN Indonesia, Menteri Kebudayaan Fadli Zon kukuh tidak akan mengubah penulisan sejarah resmi tentang 1965. Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR Yasonna Laoly menyebut banyak temuan sejarah tentang 1965 yang bertentangan dengan versi Orde Baru.

Dalam kolom opini The Jakarta Post edisi 1 Oktober 2026, profesor sejarah California State University, Sacramento, Michael G. Vann mengkritik ketimpangan tersebut. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki banyak monumen yang mengenang Gestapu atau Gerakan 30 September, tetapi belum memiliki memorial nasional untuk mengenang korban genosida yang terjadi setelahnya.

Vann tidak mengusulkan penghapusan monumen yang sudah ada. Ia justru melihat memorial Gestok sebagai pelengkap untuk menghadirkan korban yang selama ini kurang mendapat tempat dalam ruang peringatan resmi. Baginya, pembunuhan para jenderal merupakan awal dari kekerasan yang kemudian meluas ke berbagai kelompok masyarakat.

Gagasan itu membuat saya kembali memikirkan museum yang baru saja saya datangi. Foto, diorama, senjata, dan cerita tentang para jenderal memenuhi ruang-ruangnya. Namun, di mana tempat untuk menceritakan orang-orang yang dibunuh, dipenjara, disiksa, atau didiskriminasi setelahnya?

Butuh berapa banyak museum untuk menjelaskan pembantaian yang menewaskan ratusan ribu orang yang dituduh terkait PKI?

Atau mungkin yang dibutuhkan adalah satu buku sejarah yang memuat berbagai temuan dan perspektif tentang 1965, tanpa didominasi narasi Orde Baru, lalu dipelajari di sekolah?

Magdalene menerbitkan serangkaian artikel #MerawatIngatan65, yang berisi esai personal dan liputan tentang perempuan dalam pusaran 1965/1966. Artikel ini diterbitkan sebagai sebuah usaha mendekonstruksi narasi tunggal yang kerap kali ditulis oleh negara. Simak artikel lainnya di website kami.