Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo dalam Deretan Skandal Pemimpin Dunia
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang terungkap pada awal November 2026 kembali menyoroti praktik pengintaian terhadap pemimpin negara. Dikutip dari Tirto, Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Modusnya, dalam perkara ini, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur yang sah dan menghapus jejak digitalnya. Kasus tersebut masih dalam proses hukum, sehingga dugaan yang disampaikan penyidik belum merupakan putusan pengadilan.
Penyadapan terhadap pemimpin negara bukan hal baru. Sejumlah kasus yang terungkap selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa komunikasi kepala negara bisa menjadi sasaran intelijen, termasuk dari negara yang dianggap sekutu.
Baca Juga: Presiden Prabowo Minta TNI-Polri Ambil “Langkah Tegas Tindakan Anarkis”
Skandal Penyadapan yang Melibatkan Pemimpin Negara
- Angela Merkel, Kanselir Jerman yang Disadap NSA
Pada Oktober 2013, muncul laporan bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) diduga memantau telepon seluler Angela Merkel, yang saat itu menjabat sebagai Kanselir Jerman. Informasi itu terungkap melalui dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden dan dipublikasikan media Jerman Der Spiegel. Kasus ini memicu ketegangan karena Jerman dan Amerika Serikat merupakan sekutu dekat.
Merkel menyebut penyadapan terhadap sekutu sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Dalam pernyataan yang banyak dikutip media, ia mengatakan bahwa kepercayaan antara negara sekutu harus dibangun kembali.
Laporan The Guardian berjudul NSA monitored calls of 35 world leaders after US official handed over contacts juga mengungkap dokumen NSA yang menyebut pemantauan komunikasi 35 pemimpin dunia. Namun, dokumen itu tidak menyebut nama-nama pemimpin tersebut satu per satu.
- Tiga Presiden Prancis Jadi Target Pengawasan
Pada Juni 2015, WikiLeaks dan sejumlah media Prancis mengungkap dokumen yang menunjukkan bahwa NSA menargetkan tiga presiden Prancis: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan François Hollande. Pengawasan itu dilaporkan berlangsung pada 2006–2012.
Dikutip dari Le Monde, Three French presidents spied on by the United States, dokumen tersebut juga menyebut pejabat tinggi, diplomat, dan tokoh politik Prancis sebagai sasaran. Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan hubungan diplomatik, termasuk posisi Prancis dalam menghadapi krisis internasional.
Hollande merespons pengungkapan itu dengan menggelar rapat darurat dan memanggil Duta Besar Amerika Serikat. Dalam analisis berjudul Spying on Les Présidents: The Impact on the U.S.-French Relationship, Center for Strategic and International Studies (CSIS) membahas dampak kasus tersebut terhadap hubungan kedua negara.
Baca Juga: Trump-Presiden Prabowo Sepakat: AS Bebas Tarif, Indonesia Bayar Mahal?
- Felipe Calderón dan Enrique Peña Nieto dari Meksiko
Dikutip dari Antara, Mantan presiden Meksiko sebut AS memata-matai dirinya, Dua mantan presiden Meksiko, Felipe Calderón dan Enrique Peña Nieto, juga dikaitkan dengan pengungkapan dokumen pengawasan NSA. Pada 2013, dokumen Snowden menunjukkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat diduga mengakses komunikasi pemerintah Meksiko, termasuk email Calderón dan sejumlah anggota kabinetnya.
Sementara itu, Peña Nieto disebut menjadi sasaran pengawasan saat masih berstatus calon presiden pada 2012. Pengungkapan ini memicu protes dari pemerintah Meksiko yang meminta penjelasan resmi dari Amerika Serikat.
Perkara ini memperlihatkan bahwa pengawasan intelijen dapat menyasar kandidat pemimpin, bukan hanya orang yang sudah menjabat.
- Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia yang Disadap Australia
Pada November 2013, ABC News, Australia spied on Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono, leaked Edward Snowden documents reveal dan Guardian Australia melaporkan bahwa badan intelijen Australia berusaha memantau komunikasi telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dokumen yang dibocorkan Snowden menunjukkan bahwa Direktorat Sinyal Pertahanan Australia (DSD), yang kini bernama Australian Signals Directorate (ASD), memantau aktivitas telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009.
Dokumen itu juga menunjukkan bahwa intelijen Australia setidaknya pernah mencoba menyadap percakapan telepon SBY. Sejumlah pejabat Indonesia turut disebut sebagai sasaran pengawasan.
Pemerintah Indonesia meminta penjelasan dan jaminan dari Australia. Indonesia juga menarik duta besarnya dan meninjau kembali sejumlah kerja sama bilateral.
- Emmanuel Macron dan Skandal Spyware Pegasus
Pada Juli 2021, investigasi The Pegasus Project mengungkap daftar nomor telepon yang dipilih sebagai target potensial pengawasan menggunakan spyware Pegasus. Nomor telepon Presiden Prancis Emmanuel Macron termasuk dalam daftar itu.
Pegasus dikembangkan oleh NSO Group, perusahaan teknologi asal Israel yang memasarkan perangkat lunaknya kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum. Jika berhasil dipasang, spyware ini dapat mengakses informasi di ponsel, termasuk pesan, foto, email, lokasi, mikrofon, dan kamera.
Namun, tercantumnya nomor telepon dalam daftar target potensial tidak otomatis membuktikan bahwa ponsel Macron berhasil diretas. Dikutip dari Amnesty International, Pegasus Project: Macron among world leaders selected as potential targets of NSO spyware, menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan forensik terhadap ponsel para pemimpin negara untuk memastikan apakah spyware berhasil dipasang.
Baca Juga: Presiden Baru Korsel Anti-Feminis, Kesetaraan Gender Terancam
- Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Subianto
Pada awal November 2026, Bareskrim Polri mengungkap penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Dikutip dari Tirto, 6 Skandal Penyadapan yang Melibatkan Pemimpin Negara di Dunia, Menurut keterangan penyidik, sejumlah nomor diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026. Mereka juga menduga ada perintah untuk menghapus file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam perkara ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Listyo Sigit Prabowo.
Karena proses hukum masih berjalan, rincian mengenai peran masing-masing tersangka dan dugaan penyadapan tetap perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik serta perkembangan perkara berikutnya.
Artikel ini diproduksi atau disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mencari referensi. Ide tulisan, fakta, data, dan informasi di dalamnya telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan redaksi.
