Bagaimana MPR Mengisi Kursi Wakil Presiden?
Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis (12/11). Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Surat yang sama, menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Dia tidak mencantumkan alasan khusus terkait keputusannya.
Dikutip dari Antara, MPR tindak lanjuti surat pengunduran diri Gibran, Muzani mengatakan MPR akan segera menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Lembaganya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang dan memilih Wakil Presiden pengganti.
“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11).
Ketentuan pengisian jabatan ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Aturannya menyebutkan, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Lantas, bagaimana tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden di MPR?
Baca Juga: Manuver Pemilu 2029 Terus Digas Meski Pemerintah Dapat Rapor Merah
Enam Tahap Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Mengutip IDN Times, Ini Tahapan Pengisian Jabatan Wapres di MPR Setelah Gibran Berhenti, proses pengisian jabatan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib MPR. Berikut tahapannya.
1. MPR Menggelar Rapat Gabungan
MPR harus menggelar Rapat Gabungan paling lama tiga kali 24 jam sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam rapat ini, MPR menentukan jadwal Sidang Paripurna untuk memilih pengganti Gibran. Sidang tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 134 Tata Tertib MPR.
2. MPR Memberitahukan Hasil Rapat kepada Presiden
Paling lama tiga kali 24 jam setelah Rapat Gabungan, pimpinan MPR harus mengirimkan surat kepada Presiden.
Surat tersebut berisi hasil keputusan rapat, jadwal Sidang Paripurna, serta persyaratan calon Wakil Presiden. Pemberitahuan ini menjadi dasar bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 135 Tata Tertib MPR.
3. Presiden Mengajukan Dua Calon Wakil Presiden
Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR, lengkap dengan dokumen persyaratan masing-masing calon.
Pengajuan ini harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna. Sebelum batas waktu pengajuan, MPR juga membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan, paling lama dua kali 24 jam sebelum tenggat tersebut.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 136 Tata Tertib MPR.
4. MPR Memverifikasi Persyaratan Calon
Setelah menerima dokumen calon, Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan kedua nama yang diajukan Presiden.
Proses verifikasi berlangsung paling lama tujuh hari sejak dokumen persyaratan diserahkan. Hasilnya kemudian dilaporkan dalam Rapat Gabungan.
Jika ada dokumen atau persyaratan yang belum lengkap, pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan. Setelah proses tersebut selesai, pimpinan MPR menetapkan dua calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan.
Tahapan ini diatur dalam Pasal 137–139 Tata Tertib MPR.
5. MPR Menggelar Sidang Paripurna Pemilihan
Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden harus berlangsung paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Dalam sidang tersebut, kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan. Anggota MPR kemudian memberikan suara untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Jika kedua calon memperoleh jumlah suara sama, pemilihan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Ketentuan pemilihan ini tercantum dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR.
6. Wakil Presiden Terpilih Ditetapkan dan Dilantik
Setelah pemilihan selesai, MPR menetapkan Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
MPR kemudian melaksanakan pelantikan dalam Sidang Paripurna. Dengan begitu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan dapat diselesaikan.
Tahapan penetapan dan pelantikan ini diatur dalam Pasal 141–142 Tata Tertib MPR.
Baca Juga: Sudah Lelah Jadi WNI? Begini Cara Makzulkan Presiden
Mohammad Hatta, Wapres Pertama yang Mengundurkan Diri
Sebelum Gibran, Mohammad Hatta merupakan satu-satunya Wakil Presiden Indonesia yang pernah mengundurkan diri dari jabatannya.
Mengutip BBC News Indonesia, Gibran mundur dari kursi wapres, siapa yang menggantikannya? – Lima tahapan di MPR yang perlu diketahui, Hatta mengambil keputusan tersebut karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah pemerintahan.
Pada 1955, Hatta mengirimkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono. Namun, DPR sempat menolak permintaan tersebut dan berharap Hatta mengubah keputusannya.
Hatta tetap pada pendiriannya. Pada 23 November 1956, dia kembali mengirimkan surat kepada DPR dan menegaskan akan mengakhiri masa jabatannya terhitung mulai 1 Desember 1956.
DPR akhirnya menyetujui pengunduran diri tersebut dalam sidang pada 30 November 1956. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957, yang memberhentikan Hatta dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden terhitung sejak 1 Desember 1956.
Baca Juga: Bagaimana Seharusnya Rakyat Menyikapi Dugaan Penyadapan Presiden?
Siapa yang Berpeluang Menggantikan Gibran?
Kekosongan kursi Wakil Presiden juga membuka ruang bagi partai politik untuk mengajukan figur yang dianggap menguntungkan posisi mereka dalam pemerintahan.
Masih dari BBC Indonesia, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan kesempatan mengisi jabatan Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan merupakan momentum politik yang sulit dilewatkan partai.
“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya,” kata Arifki kepada BBC News Indonesia.
Menurut Arifki, figur dari PDI Perjuangan berpotensi memiliki posisi tawar jika Prabowo ingin memperkuat dukungan koalisi di DPR. Namun, pilihan tersebut belum tentu membuat seluruh partai pendukung pemerintah merasa terakomodasi.
Partai-partai seperti PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar, Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan, serta Golkar yang dipimpin Bahlil Lahadalia juga memiliki kepentingan politik masing-masing.
Arifki menilai persoalannya bukan kekurangan kandidat, melainkan bagaimana Prabowo memilih sosok yang bisa menjaga keseimbangan kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan.
Jika partai-partai pendukung pemerintah sulit mencapai kesepakatan, Prabowo juga berpeluang mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi. Arifki menyebut sejumlah nama dari lingkaran dekat Presiden, seperti Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Namun, siapa pun yang nantinya dipilih tetap harus melalui mekanisme konstitusional. Presiden hanya dapat mengajukan dua nama, sedangkan keputusan akhir berada di tangan anggota MPR melalui Sidang Paripurna.
Artikel ini diproduksi atau disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mencari referensi. Ide tulisan, fakta, data, dan informasi di dalamnya telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan redaksi.
