Remedial Sebelum Safari Politik: Manuver Pemilu 2029 Terus Digas Meski Pemerintah Dapat Rapor Merah

Setiap melihat baliho politik di jalan, saya deg-degan. Bukan karena foto dan slogannya menggetarkan hati, sebab foto dan slogan di baliho politik itu-itu saja. Namun, baliho-baliho itu membuat saya berpikir tahun politik sudah dekat. Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menterinya yang merupakan kader partai berpotensi mulai berkampanye untuk memenangkan pemilihan umum.

Gerak-gerik menuju Pemilu 2029 mulai terlihat. Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, sudah menyatakan dukungan agar Prabowo kembali maju untuk periode kedua. Meski begitu, mereka belum memastikan posisi calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

Bahkan, pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 5 September yang menyatakan kekuasaan memiliki batas waktu memunculkan berbagai tafsir dan reaksi dari sesama partai pendukung pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, misalnya, menafsirkan pernyataan itu sebagai isyarat Agus akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Melansir Kompas.id, Doli menilai pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan ketika bangsa sedang menghadapi berbagai tantangan.

Namun, sebulan kemudian, Doli menegaskan dukungan Golkar untuk Prabowo pada Pilpres mendatang. “Standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya,” kata Doli (9/10) dilansir dari CNN Indonesia.

Saya tak paham mengapa pernyataan mengenai kontestasi politik ini terus muncul di tengah berbagai tantangan bangsa, seperti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah daerah lainnya. Pada intinya, pejabat eksekutif dan anggota dewan sudah mulai memikirkan Pemilu.

Manuver politik menjelang Pemilu memang bukan hal baru. Namun, yang membuat saya khawatir adalah potensi bercampurnya tanggung jawab pejabat kepada masyarakat dengan kepentingan politik praktis. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaca pada pengalaman yang belum lama terjadi.

Baca juga: ‘Everything is Political’ tapi Kenapa Rakyat Dijauhkan darinya?

Belajar dari Pemilu Lalu

Pembahasan mengenai tumpang tindih tugas pejabat dan kepentingan kampanye perlu dimulai dari Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai, Presiden atau Wakil Presiden.”

UU Pemilu mengatur kewajiban Presiden atau Wakil Presiden untuk tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya ketika berkampanye. Namun, penelitian berjudul Praktik Abusive Executive Power pada Pemilu 2024 yang ditulis Muhammad Rifai Yusuf (2024) menunjukkan persoalan penggunaan kekuasaan eksekutif untuk kepentingan politik perlu mendapat perhatian.

Dalam penelitian tersebut, Yusuf membahas potensi abusive executive power, yakni penyalahgunaan kewenangan eksekutif untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, termasuk anggota keluarga. Praktik ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya publik atau negara. “Dengan mengorbankan dan/atau memanfaatkan sumber daya publik atau negara,” tulis Yusuf.

Penelitian tersebut mencontohkan bantuan sosial (bansos) yang diduga sejumlah pihak menjadi komoditas politik Presiden Ketujuh Joko Widodo. Jokowi juga secara terbuka menyatakan presiden dan menteri boleh berpihak serta berkampanye dalam Pemilu.

Padahal, Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 mengatur kewajiban mengajukan cuti bagi pejabat yang hendak berkampanye. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya menjaga agar pejabat tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk mendukung kontestan tertentu.

Persoalan etika dalam penggunaan jabatan untuk kepentingan politik juga disoroti mantan calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud Mahmodin, pada awal 2024. Saat itu, Mahfud yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menyatakan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi untuk menjaga etika.

Mahfud juga menyoroti tidak semua menteri mengambil langkah serupa. “Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” kata Mahfud, dilansir dari BBC Indonesia.

Pelanggaran dalam Pemilu 2024 membuat saya khawatir. Jika pola serupa terulang, perhatian sejumlah menteri bisa terbagi antara menjalankan tugas pemerintahan dan berkampanye. Prabowo sendiri tentu berkepentingan memikirkan strategi untuk memenangkan Pilpres untuk kedua kalinya. Situasi ini berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan.

Saya pun bertanya-tanya: Memang selama ini sudah efektif?

Baca juga: Dari TNI Run hingga PRIMAROX: Tentara Mulai Masuk Panggung Olahraga Sipil

Rapor Merah Prabowo-Gibran

CELIOS dan Kabinet Bayangan baru saja merilis rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei tersebut melibatkan 1.142 responden dari masyarakat umum dan 129 responden ahli untuk menilai kinerja pemerintahan.

Hasilnya, masyarakat umum memberikan nilai 4,6 dari 10 untuk Prabowo dan 4,9 untuk Gibran. Sementara itu, responden ahli memberikan nilai 2,8 untuk Prabowo dan 2,2 untuk Gibran.

“Lucu juga ya persepsi masyarakat tentang Gibran, ternyata lebih tinggi daripada terhadap Prabowo barangkali karena Gibran enggak pernah muncul,” ujar pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sebagai penanggap dalam Peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran (11/10) melalui Zoom.

Bivitri menekankan pentingnya survei independen seperti ini untuk menghadirkan penilaian alternatif terhadap pemerintah. Menurutnya, ketika pemerintah mendominasi penyampaian informasi mengenai kinerjanya sendiri, keberadaan Kabinet Bayangan dan produk yang dihasilkannya menjadi penting sebagai pembanding.

Ia juga menyoroti kuatnya corak populisme dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Bivitri, pendekatan ini berpotensi membentuk persepsi masyarakat melalui kebijakan yang terlihat berpihak kepada rakyat, meskipun dampak nyatanya belum tentu dirasakan masyarakat.

“Tapi dia seakan-akan melayani, seakan-akan ya, melayani rakyat,” jelas Bivitri.

Ia menambahkan, rapor tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerang pemerintah. Ia mengibaratkan penilaian itu seperti guru yang memberikan rapor kepada murid untuk mendorong perbaikan, bukan menjatuhkan mereka. “Perbaikannya buat siapa? untuk warga,” lanjutnya.

Sejumlah temuan survei menunjukkan persoalan ekonomi menjadi salah satu sumber ketidakpuasan masyarakat. Sebanyak 53 persen responden merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 78 persen responden menyebut harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak.

Penolakan terhadap sejumlah program unggulan pemerintah juga tercatat dalam rapor tersebut. Sebanyak 76 persen responden setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, sedangkan 66 persen menyatakan tidak setuju dengan program Kopdes Merah Putih.

Direktur Eksekutif CELIOS sekaligus Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, menjelaskan survei tersebut juga menanyakan pilihan politik responden pada Pemilu 2024. Responden yang memilih Prabowo kemudian ditanya apakah mereka akan memilihnya kembali pada pemilihan berikutnya.

Hasilnya, hanya 27 persen responden yang menyatakan akan memilih Prabowo lagi. Sebaliknya, 55 persen menyatakan tidak akan kembali memilihnya, sementara 19 persen belum menentukan pilihan atau tidak tahu.

Baca juga: Kala Rumah Jadi Penjara: Menelusuri Trauma dan Ruang Isolasi Baru Korban Karhutla

Rapor tersebut juga mencatat 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Bahkan, 67 persen menyebut perilaku Prabowo sebagai sumber stres.

Survei itu turut menggali kriteria pemimpin masa depan yang diinginkan masyarakat. Bivitri menyoroti temuan 80 persen responden yang menginginkan pemimpin yang mau mendengarkan rakyat.

“Ternyata penyebab sebenarnya Ananda (Prabowo-Gibran) ini tidak naik kelas adalah karena dia tidak mau mendengarkan rakyat,” kata Bivitri.

Sekadar mengingatkan Prabowo, Gibran, dan para menterinya, mungkin sebelum bepergian ke luar kota untuk safari politik, ada baiknya mengikuti remedial untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Sebab, di tengah manuver menuju Pemilu 2029, kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin yang mendengarkan aspirasi mereka tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.