Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres, DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat
Foto: Kementerian Sekretariat Negara
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto (10/11). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
“Memang benar pagi hari tadi, pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu, pak Wapres menyatakan niat untuk mengundurkan diri,” tutur Prasetyo.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Diskualifikasi Gibran
Niat pengunduran diri Gibran berkaitan dengan dinamika yang berkembang usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya. Salah satu persoalan yang disorot adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Prasetyo meluruskan kabar mengenai respons Prabowo atas niat tersebut. Menurutnya, Presiden tidak menyatakan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran dan meminta kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Niat pengunduran diri itu muncul di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Pada (9/11), sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Dilansir dari CNN Indonesia (10/11), anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyebut delapan fraksi telah mengarah pada penggunaan HMP. Kesepakatan tersebut muncul dalam pembahasan informal lintas fraksi.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin kepada CNN Indonesia.
Ia menjelaskan, HMP merupakan instrumen DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan konstitusional. Mekanisme ini berbeda dengan hak angket yang digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia juga merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden sebagai salah satu dasar pengajuan HMP. Persoalan yang perlu diuji, menurutnya, adalah apakah polemik dokumen pendidikan Gibran masuk kategori tidak pernah memenuhi syarat pencalonan atau tidak lagi memenuhi syarat ketika menjabat.
Baca Juga: Dampak Kebijakan Prabowo-Gibran ke Perempuan
Etika dan Legitimasi Jabatan
Desakan agar Gibran mengundurkan diri sebelumnya juga disampaikan sejumlah pakar hukum tata negara. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, misalnya, menilai putusan kasasi MA memiliki konsekuensi hukum terhadap keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.
Dalam pemberitaan detikNews (4/11) lalu, Titi menjelaskan putusan MA dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurutnya, pengunduran diri dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan sekaligus mengakhiri kontroversi mengenai legitimasi pencalonan Gibran.
“Pengunduran diri juga dapat mengakhiri berbagai kontroversi terkait legitimasi pencalonan serta memberi ruang yang lebih tenang bagi pemerintahan untuk fokus menjalankan program-programnya tanpa terus diiringi persoalan keabsahan syarat pencalonan,” sambungnya.
Pandangan serupa disampaikan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Ia menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri setelah adanya putusan MA dan MK. Jika tidak, DPR dapat menggunakan mekanisme HMP untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Prof. Juanda juga menyarankan Gibran mengundurkan diri secara sukarela daripada menunggu proses pemakzulan. Dalam pemberitaan Metro TV (10/11), Juanda menilai langkah tersebut lebih baik dari sisi etika dan kehormatan jabatan.
Ia juga menyebut DPR dapat menggunakan HMP dengan merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945 untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Baca Juga: Gibran, Jumbo, dan Kontradiksi AI
Apa yang Terjadi Jika Jabatan Wapres Kosong?
Merujuk Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 1 Tahun 2024, presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratan dan dokumen administrasi formal dalam waktu 14 hari. Persyaratan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden. Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Jika hasil pemungutan suara berimbang, MPR akan mengulang pemungutan suara satu kali. Apabila hasilnya tetap sama, presiden yang menentukan calon wakil presiden terpilih.
Namun, kewenangan presiden dalam proses tersebut tetap dibatasi persyaratan konstitusional. Dalam wawancara bersama Tirto.id, Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya, Prof. Aan Eko Widiarto, mengatakan MPR berhak menolak calon wakil presiden jika tidak memenuhi persyaratan konstitusional dan mekanisme verifikasi MPR.
