Pemerintah Gelontorkan Rp14,7 Miliar untuk Jasa ‘Influencer’ Raffi Ahmad, Apa Manfaatnya?
Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan anggaran negara sebesar Rp14.696.955.002 dialokasikan untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan publikasi, mulai dari penayangan video TikTok, Instagram Reels, Instagram Story, konten YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi dalam sejumlah acara.
Dilansir dari siaran pers ICW bertajuk Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Menyediakan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui portal data.inaproc.id mencatat Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Rinciannya, Kemendikbudristek mengalokasikan Rp452,6 juta untuk penayangan video YouTube RANS Entertainment, Rp205,8 juta untuk Instagram Reels, Rp575,6 juta untuk Instagram Story, Rp144,4 juta untuk TikTok, serta Rp2,5 miliar untuk event attendance. Sementara itu, tiga paket KKP masing-masing bernilai Rp3,6 miliar, sehingga total kontrak kementerian tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
Temuan ini menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang justru menyasar berbagai sektor pelayanan publik. ICW menilai belanja jasa influencer tersebut memperlihatkan inkonsistensi pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan uang negara.
Isu ini juga mengingatkan publik pada video klarifikasi Raffi atas kehadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada (29/10) silam. Saat itu, Raffi meminta maaf karena tidak mengetahui adanya peserta bayaran dalam acara tersebut. Ia menyebut peristiwa itu menjadi pengingat agar lebih cermat dalam menerima informasi dan mengambil keputusan.
“Saya datang dengan niat yang tulus dan itikad yang baik tanpa niat merendahkan apalagi mencederai semangat generasi muda,” ujarnya dikutip dari Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad, (1/11).
Di tengah temuan ICW, pernyataan mengenai niat tulus dan itikad baik tersebut kembali menjadi perhatian. Pasalnya, perusahaan Raffi sebelumnya menerima kontrak miliaran rupiah dari kementerian untuk jasa publikasi dan kehadiran dalam acara pemerintah.
Anggota Divisi Investigasi ICW Azhim Syah mengatakan Raffi tidak bisa begitu saja berdalih tidak mengetahui substansi acara yang dihadirinya. Apalagi, salah satu paket pengadaan Kemendikbudristek secara spesifik mencantumkan jasa event attendance.
Baca Juga: Polemik ‘Mahasewa’ di Acara Sumpah Pemuda: Ada Kelalaian Negara Sediakan Lapangan Kerja
Manfaat yang Tidak Bisa Diukur
Menurut Azhim, dalam kasus Sumpah Pemuda (29/10), klarifikasi Raffi yang mengatakan ia hanya diundang dan tidak tahu-menahu soal substansi jadi sulit dipercaya ketika dalam paket pengadaan ada jasa yang spesifik bernama event attendance.
“Dia bilang enggak tahu, hanya diminta datang, sementara di paket pengadaan lain, itu ada paket namanya spesifik event attendance, datang ke event, gimana ceritanya dia enggak tahu,” kata Azhim kepada Magdalene melalui telepon, (10/11).
Ia pun menambahkan data ini baru dari kementerian dan lembaga. “Kita belum ngecek data dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), barangkali kalau dicek data dari BUMN, barangkali ya, kita akan menemukan temuan yang lain, yang lebih besar,” lanjutnya.
Atas temuan ini, Azhim mengatakan wajar jika publik marah karena pajak yang seharusnya berguna untuk program yang menguntungkan masyarakat, malah dipakai untuk memoles citra dengan menyewa jasa pemengaruh. Tak ada manfaat untuk publik yang bisa diukur dari pengadaan ini.
Misalnya, dalam kasus KKP, uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membersihkan laut dari limbah nikel, malah dialokasikan untuk pengunggahan video Instagram Reels dan Story di akun @Raffinagita1717. Padahal, kementerian tersebut memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan kelautan dan perikanan yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Apakah dengan Raffi Ahmad posting kemudian tangkapan ikan nelayan semakin banyak? Kan enggak bisa diukur,” jelasnya.
Azhim kemudian membayangkan jika anggaran senilai miliaran itu dialokasikan untuk subsidi kapal-kapal kecil nelayan yang harganya puluhan juta, penerima manfaat akan lebih banyak.
Kritik terhadap manfaat belanja ini juga muncul dalam siaran pers ICW. Organisasi antikorupsi tersebut menyoroti ketimpangan prioritas anggaran ketika pemerintah meminta berbagai daerah melakukan penghematan, tetapi pada saat bersamaan tetap mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk jasa pemengaruh.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun. Instruksi tersebut meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun, KKP justru mengontrak dua paket jasa pemengaruh dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar pada 2025, kemudian menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar pada 2026.
Persoalan efisiensi ini semakin terasa di tingkat daerah. Pemerintah memangkas pagu transfer ke daerah pada 2026 menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 juga memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90 persen dari 546 daerah memiliki kapasitas fiskal sangat rendah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan berencana melepas 9.000 dari 12.000 pegawai PPPK. Sementara itu, biaya untuk satu kali penayangan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencapai Rp575,7 juta.
ICW menilai angka tersebut ironis karena lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa sebesar Rp60,57 triliun, sebanyak 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Selain manfaat yang tidak bisa diukur, masalah lain timbul ketika pengadaan ini dilakukan tanpa persaingan yang sehat. Publik pun tidak diberi justifikasi yang jelas atas pemilihan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa pemengaruh untuk program pemerintah.
Baca Juga: Cara Turunkan Angka Pengangguran adalah Mengubah Definisinya
Raffinagita1717 Tiada Banding
Pemilihan perusahaan Raffi terkesan dilakukan tanpa perbandingan dengan penyedia jasa pemengaruh lainnya. Sebab, nama paket pengadaan sudah sangat jelas merujuk pada akun media sosial Raffinagita1717. Akibatnya, penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti proses pengadaan tersebut.
Menurut Azhim, spesifikasi yang langsung mengarah pada akun tertentu membuat persaingan sejak awal menjadi tidak terbuka. Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pemerintah memilih perusahaan tersebut, termasuk dasar penentuan harga kontraknya.
Padahal, pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya berprinsip transparan agar publik bisa ikut mengawal prosesnya. “Ini memang sudah didesain, dikhususkan paketnya untuk Raffi Ahmad, itu jelas-jelas melanggar hukum,” terangnya.
Ada beberapa ketentuan yang menjadi sorotan dalam proses pengadaan ini, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 19 mengatur penyebutan merek hanya dimungkinkan terhadap, “komponen barang/jasa; suku cadang; bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.”
Karena itu, pencantuman identitas akun atau individu, yakni @Raffinagita1717, dalam judul maupun Kerangka Acuan Kerja (KAK) menjadi persoalan. Spesifikasi semacam ini berpotensi menutup ruang kompetisi bagi penyedia jasa sejenis sekaligus mengondisikan pemenang pengadaan sejak tahap perencanaan.
Di sisi lain, Pasal 6 dalam peraturan yang sama mengatur prinsip pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara bersaing, terbuka, dan tidak diskriminatif. Azhim menilai prinsip tersebut tidak tercermin dalam pengadaan jasa pemengaruh yang secara spesifik mengunci nama akun tertentu.
“Misalnya beli laptop, itu enggak boleh dikunci spesifikasinya untuk satu merek tertentu, harusnya dilihat kebutuhannya apa sih, lalu disesuaikan,” ujarnya.
“Di kasus pengadaan influencer Raffi Ahmad ini nama paketnya saja sudah dikunci, jadi cuma bisa Raffi Ahmad yang dapat, enggak mungkin orang dengan akun selain @Raffinagita1717 ikutan bersaing,” tambahnya.
Selain persoalan persaingan, ICW juga menyoroti penetapan harga dalam paket pengadaan tersebut. Tiga komponen penayangan konten di Kemendikbudristek bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Keseragaman nilai tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket. Tanpa keterbukaan dokumen pengadaan, publik sulit mengetahui bagaimana pemerintah menghitung biaya jasa yang dibayarkan menggunakan uang pajak.
Lagipula, paket pengadaan menggunakan mekanisme e-purchasing yang dinilai Azhim bermasalah karena publik tidak dapat mengawasi proses pemilihan penyedia jasa secara memadai. Misalnya, tidak ada justifikasi yang dapat diakses publik mengenai alasan pemerintah menggunakan jasa PT Rans Animasi Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan tender yang secara terbuka memberikan alasan kemenangan atau kekalahan pelaku usaha dalam persaingan.
“Masa ini uang kita, dibelanjakan oleh pemerintah, tapi kita enggak boleh tahu itu dibelanjakan untuk apa? Agak anehnya di situ,” tegas Azhim.
Persoalan lain yang turut disoroti ICW adalah potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad bukan hanya pemilik perusahaan yang menerima kontrak pemerintah, melainkan juga pejabat publik yang dilantik Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara itu, Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW juga mencatat PT Rans Animasi Indonesia dibentuk pada 15 April 2020 dan sebelum 2024 tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah. Setelah Raffi dilantik sebagai utusan khusus Presiden, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan tersebut. Rangkaian ini memunculkan pertanyaan mengenai hubungan jabatan publik dan kepemilikan bisnis Raffi, terutama ketika perusahaan miliknya menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Popularitas figur publik juga tidak semestinya menjadi alasan pemerintah menggunakan uang rakyat untuk membangun citra kekuasaan. ICW mengingatkan anggaran negara untuk jasa pemengaruh harus dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah. Kepercayaan publik semestinya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan pembelian popularitas instan.
Baca Juga: Pasar Modal RI Terancam Turun Kelas ke ‘Standalone Market’, Apa Dampaknya ke Masyarakat?
Seperti Tidak Punya Humas
Jika melihat nomenklatur, pemerintah sebenarnya tidak kekurangan corong untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Setiap kementerian dan lembaga memiliki divisi hubungan masyarakat (humas), yang didukung pegawai, fasilitas, serta anggaran negara. Selain itu, ada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom).
Anggaran Bakom bahkan akan naik dari Rp25 miliar menjadi Rp1,9 triliun pada 2027. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, sudah menyampaikan indikator keberhasilan lembaga tersebut setelah anggarannya dinaikkan. “Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” ujar Sugiat, dilansir dari Gerindra.id.
Setiap kementerian, mulai dari Kemendikbudristek hingga KKP, juga memiliki perangkat komunikasi publik sendiri. Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat.
Semua unit tersebut didukung aparatur sipil negara (ASN), fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Setiap kementerian juga memiliki situs web dan akun media sosial resmi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program maupun hasil kerja pemerintah. Dengan perangkat yang sudah tersedia, pengadaan jasa pemengaruh semestinya memiliki justifikasi kebutuhan dan indikator keberhasilan yang jelas.
“Nah yang jadi pertanyaan, sudah sebanyak ini alat negara yang berfungsi untuk menyampaikan informasi ke publik, lalu kenapa masih ada pengadaan biaya publikasi hasil pekerjaan pemerintah?” ungkap Azhim.
Menurutnya, situs web dan media sosial resmi kementerian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Apalagi, biaya pembuatan hingga pemeliharaan situs web tersebut juga berasal dari pajak publik. Karena itu, pengadaan jasa pihak ketiga perlu dijelaskan urgensi dan manfaatnya, bukan sekadar dilakukan karena anggarannya tersedia.
“Kalau mau pakai penyedia ya sudah kita fair saja, bubarkan Bakom, bubarkan Komdigi, bubarkan seluruh humas, ya pilih saja kayak gimana,” tegas Azhim.
Selain persoalan perangkat komunikasi pemerintah, ICW menilai pengadaan barang dan jasa harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan tugas, fungsi, serta rencana strategis kementerian. Setiap belanja pemerintah semestinya mendukung target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kementerian maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam kasus ini, keterkaitan antara penayangan konten di akun media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina maupun kehadiran Raffi dalam acara dengan target kinerja kementerian belum terlihat jelas dari informasi paket pengadaan yang tersedia. Tanpa penjelasan mengenai kebutuhan instansi, sasaran program, dan indikator keberhasilan, publik sulit menilai apakah belanja tersebut benar-benar diperlukan.
Atas berbagai temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
Kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian diminta mengaudit pengadaan tersebut. Audit perlu mencakup kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
Ketiga, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga. Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Terakhir, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah. Ia juga diminta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, keterbukaan mengenai penggunaan uang pajak menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui siapa yang diuntungkan dari belanja pemerintah. Pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14,7 miliar ini bukan semata persoalan popularitas seorang figur publik, melainkan juga menyangkut akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, dan prioritas penggunaan anggaran negara.
