Setelah Gibran Mundur, Kabar Baik Apa yang Sebenarnya Ditunggu Ibu-ibu?
Foto: Instagram/prabowo
“Udah tahu Wapres mengundurkan diri, Pak?”
Pertanyaan itu saya lontarkan dalam percakapan santai dengan peserta pelatihan dari unsur pemerintahan desa di Deli Serdang, (11/11). Saat itu, niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri sedang ramai diberitakan.
Mereka mengatakan sudah tahu. Namun, responsnya biasa saja, tak seheboh percakapan di media sosial. Saya ingin mendengar tanggapan mereka lebih jauh.
Baca juga: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres, DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat
“Jadi, gimana kita?” tanya saya.
“Ya enggak gimana-gimana. Itu kan permainan mereka-mereka yang di atas saja. Siapa pun Wapresnya, kita tetap gini-gini aja.”
Mereka sehari-hari ikut mengurus pemerintahan desa. Namun, ketika membicarakan politik di tingkat pusat, masih ada dunia lain yang mereka sebut “mereka yang di atas”.
Saya lalu menanyakan hal serupa kepada peserta di barisan depan, ibu-ibu dari unsur PKK dan kader Posyandu.
“Ibu-ibu udah dengar Gibran mengundurkan diri?”
“Halah, enggak open kali kami. Mau Gibran turun, mau enggak, enggak ngaruh. Tapi kalau harga beras turun, listrik enggak mati-mati, itu baru berita.”
Enggak open, dalam percakapan kami, berarti tidak peduli atau tidak ambil pusing.
Baca juga: Gibran Resmi Mundur sebagai Wapres di Tengah Tekanan Politik, Bagaimana Langkah Selanjutnya?
Kalimat Lanjutan Setelah “Enggak Peduli”
Tadinya saya ingin berhenti setelah mendengarkan kalimat “enggak open”. Jawaban semacam itu sudah sering saya dengar dari warga ketika membicarakan pergantian pemimpin.
Suara serupa juga terdengar di grup WhatsApp keluarga saya. Kami punya kesepakatan untuk tidak membagikan berita politik yang terkait langsung dengan kekuasaan sekarang. Sebagian besar anggota keluarga sudah frustrasi dengan pemimpin negeri ini. Rasanya, tak pernah ada kabar dari pemerintah yang melegakan hati. Jadi, kami memilih membagikan kegiatan di ladang, hasil panen di kebun, perkembangan sekolah anak, atau cerita-cerita lucu.
Namun, keponakan-keponakan dari Gen Z sering “melanggar” kesepakatan ini. Mereka sangat bersemangat membagikan berita “Si Bocil mengundurkan diri, Guru”. Begitu kata sandinya. Adik perempuan saya langsung protes keras, “Enggak usah share berita-berita itu, enggak ada untungnya sama kita.”
“Ya enggak gimana-gimana. Itu kan permainan mereka-mereka yang di atas saja. Siapa pun Wapresnya, kita tetap gini-gini aja.”
Saya memahami kejenuhannya. Saya juga ikut lelah. Berita politik bisa membuat kepala penuh, sementara urusan yang menunggu diselesaikan di rumah tidak berkurang. Ada kalanya kami ingin membuka grup keluarga tanpa harus berhadapan lagi dengan sesuatu yang membuat kesal.
Saya menangkap rasa frustrasi serupa dalam jawaban ibu di pelatihan tadi. Ketika mereka mengatakan, “Mau Gibran turun, mau enggak, enggak ngaruh,” saya mendengar keraguan tentang apakah pergantian orang di pemerintahan benar-benar akan membawa perubahan bagi kehidupan sehari-hari.
Kakak saya yang petani punya ukuran sendiri. Kalau harga jual singkong mahal dan harga pupuk turun, itu baru berita. Keponakan saya yang bekerja sebagai reseller melalui media sosial pun menunggu kabar tentang beban pajak yang lebih ringan. Sementara itu, ibu-ibu di pelatihan tadi menyebut harga beras dan listrik sebagai hal yang lebih mendesak.
Masing-masing punya ukuran yang dekat dengan kehidupannya. Ada beras yang harus dibeli, listrik yang dibutuhkan setiap hari, hasil kebun yang diharapkan memberi penghasilan, pupuk untuk melanjutkan usaha tani, serta pajak yang tidak memberatkan.
Di tengah kejenuhan terhadap berita politik, mereka ternyata masih punya kabar yang ingin didengar: Perubahan yang membuat kehidupan lebih ringan dijalani setelah Gibran tak jadi RI-2. Harapan saya pun sama. Saya ingin uang belanja cukup tanpa harus terus memikirkan kebutuhan mana yang perlu dikurangi.
Baca juga: Bagaimana MPR Mengisi Kursi Wakil Presiden?
Pergantian Orang dan Perubahan yang Ditunggu
Wacana pengunduran diri Gibran sebagai Wapres memang bisa memicu perdebatan tentang siapa yang layak menduduki jabatan tersebut. Namun, bagi warga yang setiap hari berhadapan dengan persoalan ekonomi, pergantian pejabat bukanlah kabar baik dengan sendirinya. Mereka ingin tahu apakah perubahan di tingkat kepemimpinan akan berpengaruh pada harga kebutuhan pokok, pasokan listrik, dan penghidupan keluarga.
Unggahan di Instagram pribadi Dosen Hukum Universitas Jentera Jakarta, Bivitri Susanti pada (13/11) menyebut, pergantian wakil presiden tidak otomatis mengubah kehidupan masyarakat. Sebab, persoalan warga tidak selesai hanya dengan mengganti orang yang menduduki jabatan. Perubahan baru terasa ketika keputusan politik dan kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan mereka, termasuk memastikan harga pangan terjangkau, pasokan listrik terjaga, serta petani mendapat harga jual dan akses pupuk yang layak.
Situasi ini berkaitan dengan konsep external political efficacy atau efikasi politik eksternal dalam kajian perilaku politik. Stephen C. Craig, Richard G. Niemi, dan Glenn E. Silver (1990) menjelaskan konsep ini sebagai keyakinan warga mengenai sejauh mana pemerintah dan lembaga politik mau mendengarkan aspirasi serta merespons kebutuhan mereka. Dengan kata lain, warga perlu merasa suara mereka diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar didengar tanpa tindak lanjut.
Pernyataan ibu-ibu di Deli Serdang tentang harga beras dan listrik memperlihatkan jarak antara kabar politik di tingkat elite dan kebutuhan yang mereka hadapi sehari-hari. Ketika pergantian pejabat terasa jauh dari persoalan tersebut, wajar jika mereka mempertanyakan arti perubahan politik bagi kehidupan mereka. Yang ditunggu bukan semata-mata siapa yang menggantikan Gibran, melainkan kebijakan yang benar-benar membuat hidup lebih layak.


























