Foto: Viera Rachmawati/Magdalene
Di tengah kerumunan aksi massa Women’s March Jakarta (WMJ) (7/11) lalu, dua demonstran tampak berbagi afeksi. Massa pun terbelah merespons momen yang menjadi viral di media sosial belakangan. Kelompok pertama menangkap momen ini sebagai simbol perlawanan yang indah, menegaskan cinta takkan tunduk pada represi.
Sebaliknya, kelompok kedua melayangkan kritik keras. Gestur tersebut dianggap sebagai tindakan egois, sekadar mencari sensasi performatif, atau berpotensi mengundang represi fisik aparat. Narasi yang muncul hampir serupa, “Saya berpihak pada teman-teman Kwir, tetapi…”
Kritik tersebut memperlihatkan kontradiksi dalam solidaritas gerakan sosial. Bahwa, dukungan terhadap kawan-kawan kwir masih kerap disertai syarat agar mereka menyesuaikan ekspresi identitas demi keamanan bersama. Kekhawatiran ini berangkat dari anggapan gestur afeksi dapat memicu kekerasan aparat dan meningkatkan risiko bagi peserta aksi. Namun, apakah kekerasan aparat dapat dibebankan kepada mereka yang menjadi sasaran represi?
Baca juga: Kebijakan yang Memihak Kwir adalah Pencegahan Bunuh Diri Terbaik
Menyoal Norma “Kesopanan” dan Ruang Publik
Jika melihat lanskap gerakan sosial secara global, afeksi di garis depan demonstrasi tidak pernah sekadar urusan romantis dua individu. Sepanjang sejarah, ekspresi kasih sayang juga menjadi bagian dari taktik perlawanan politik. Pada akhir 1980-an di Amerika Serikat, kelompok aktivis progresif ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) secara strategis menginisiasi aksi radikal kiss-in (berciuman massal) di ruang publik, rumah sakit, hingga gedung pemerintahan. Taktik ini dilakukan ketika negara dan masyarakat memalingkan muka dari ribuan anggota komunitas kwir yang terabaikan akibat epidemi HIV/AIDS. Afeksi digunakan sebagai ekspresi untuk memaksa negara melihat keberadaan mereka. Dalam konteks tersebut, gestur kasih sayang menjadi upaya untuk merobek kebungkaman institusional, bukan pemicu represi.
Bagaimana jika perlawanan serupa terjadi di negara yang terbelenggu jargon norma kesopanan? Kita bisa melihat contohnya di Jepang, yang secara historis didisiplinkan oleh konsep Meiwaku (tabu untuk mengganggu ketertiban umum atau menjadi beban orang lain) dan Wa (harmoni komunal). Dalam lanskap sosial semacam ini, aksi turun ke jalan saja pernah dilabeli masyarakat luas sebagai tindakan bising yang “tidak sopan”. Ketika tubuh-tubuh kwir menuntut visibilitas di ruang publik yang sangat dikendalikan oleh etiket kepatuhan tersebut, kritik juga muncul, bahkan dari sesama aktivis, dengan dalih pelestarian norma kesopanan.
Di sinilah kita perlu membongkar ilusi tentang “kesopanan” tersebut. Norma kesopanan di ruang publik tidak pernah bersifat netral. Norma ini diciptakan, diproduksi, dan dipelihara secara sistemik oleh kelas penguasa dan tatanan patriarki untuk mendikte tubuh siapa yang boleh terlihat wajar dan tubuh siapa yang dianggap sebagai “polusi” atau ancaman visual.
Jika Meiwaku dan Wa berkembang pada era Keshogunan sebagai instrumen kontrol sosial agar petani tetap patuh dan tidak mempertanyakan hierarki penguasa, di Indonesia konstruksi norma kesopanan terus-menerus dipersenjatai untuk mendisiplinkan tubuh perempuan. Melalui warisan politik Ibuisme Negara hingga moralisme agama, negara dan masyarakat merampas otonomi perempuan dengan mendikte cara mereka berpakaian, bergerak, dan bersuara. Bahkan ketika perempuan menjadi korban pelecehan seksual, tubuh merekalah yang dihakimi karena dianggap “tidak sopan” atau “mengundang” syahwat.
Pemikir progresif dan filsuf gender Judith Butler memberikan landasan teoretis untuk membongkar persoalan ini melalui bukunya, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2015). Ketika tubuh-tubuh yang selama ini disingkirkan dan dianggap “tidak pantas” atau “ilegal” oleh norma mayoritas berani muncul dan berkumpul di jalanan, kehadiran jasmaniah itu sendiri menjadi sebuah performativitas politik yang radikal.
Bagi Butler, ruang publik sejak awal dirancang untuk menolak kelompok marjinal. Karena itu, tubuh-tubuh kwir yang berjejaring, bertahan, dan berani saling menunjukkan afeksi di tengah bayang-bayang aparat bersenjata sedang mendekonstruksi batas-batas ruang publik tersebut. Mereka tidak sedang memancing kekerasan, melainkan membuat klaim politik atas hak untuk hidup, diakui, dan dilindungi. Ekspresi ini juga mengingatkan kita pada slogan “Love is love”. Cinta adalah cinta, tidak relevan lagi persoalan “Gender mana yang boleh mencinta.”
Baca juga: ‘Queer Love Is Real’: Lima Lagu Bucin untuk Merayakan Cinta Kwir
Antara Kritik Taktis dan Victim Blaming
Kekhawatiran terhadap represi aparat yang bereskalasi dalam sebuah aksi massa merupakan pertimbangan yang valid. Evaluasi keselamatan, mitigasi risiko, dan perdebatan taktik merupakan bagian dari konsolidasi gerakan sosial. Namun, gerakan harus secara tegas memisahkan kritik taktis dari legitimasi kekerasan aparat dengan memahami hubungan sebab-akibat secara jernih. Mengatakan keberadaan atau gestur afeksi kwir sebagai “pancingan” yang mengundang pentungan dan gas air mata dapat menjadi bentuk victim blaming. Narasi semacam ini memindahkan tanggung jawab hukum dari aparat pemegang senjata ke pundak warga sipil yang sedang mengekspresikan keberadaannya.
Penindasan bekerja melalui logika struktural: Represi terjadi karena keberadaan kelompok yang menentang kekuasaan dianggap mengancam status quo dan kepentingan oligarki yang dijaga aparat. Selama sistem penindasan tersebut masih ada dan dilegitimasi negara, represi terhadap kelompok rentan akan terus terjadi, terlepas dari ada atau tidaknya ekspresi identitas mereka di lapangan. Menyembunyikan identitas pun tidak pernah menjadi jaminan keselamatan dari brutalitas aparat.
Mengartikulasikan isu afeksi atau identitas gender sebagai “beban aksi” atau distraksi dari isu yang dianggap “lebih mendasar” memperlihatkan kegagalan dalam melihat perjuangan secara interseksional. Perlawanan terhadap eksploitasi buruh, perampasan ruang hidup, dan penindasan berbasis gender berakar pada persoalan sistemik yang sama.
Dengan logika serupa, apakah aksi pengecoran kaki oleh petani perempuan Kendeng pada 2016 perlu dihubungkan dengan represi yang mereka alami? Jika rezim ini telah mengkambinghitamkan kwir sebagai “ancaman”, apakah perkara ciuman saat demonstrasi juga perlu diposisikan sebagai sebab “memancing” penindasan?
Membangun Solidaritas Otentik Tanpa Membungkam Identitas
Lantas, bagaimana menengahi benturan antara kebutuhan akan visibilitas dan urgensi keamanan kolektif di lapangan? Jawabannya tidak terletak pada penyensoran identitas, melainkan pada pembenahan tata cara membangun konsolidasi dan komunikasi di dalam organisasi gerakan.
Pertama, memindahkan perdebatan taktis ini dari ruang terbuka media sosial ke ruang konsolidasi internal. Jika ada evaluasi mengenai risiko di lapangan, ruang yang paling tepat untuk membahasnya adalah konsolidasi sebelum maupun setelah aksi massa digelar. Dalam ruang aman inilah kesepakatan bersama perlu disusun dengan melibatkan suara kawan-kawan rentan, bukan didiktekan dari atas oleh koordinator lapangan yang bias. Pembacaan situasi juga diperlukan agar pernyataan publik tidak menjadi amunisi bagi pihak-pihak yang sejak awal kerap memprovokasi dan menyerang kelompok rentan.
Kedua, gerakan sosial harus mengedepankan prinsip security and consent (keamanan dan persetujuan) kolektif. Memang benar sebuah aksi massa membawa risiko, dan tindakan individu di garis depan dapat mengubah eskalasi ancaman yang dampaknya dirasakan seluruh barisan, termasuk peserta demonstrasi lainnya. Namun, kerangka berpikir manajemen risiko ini harus dilandasi semangat saling menjaga, bukan membatasi identitas. Menyesuaikan formasi aksi atau menentukan zona aman di lapangan merupakan bagian dari taktik perlindungan. Tujuannya memastikan kawan-kawan Kwir tetap bisa hadir dan bersuara dengan aman, bukan menyuruh mereka menyembunyikan diri agar aksi berjalan “lancar”.
Ketiga, gerakan perlu mengelola narasi agar tetap berfokus pada tuntutan utama. Media arus utama yang mengejar sensasionalisme dapat menjadikan ekspresi demonstran sebagai celah untuk mendeligitimasi substansi aksi. Mereka lebih suka menjadikan foto ciuman demonstran sebagai umpan klik daripada membahas kerusakan ekologis atau tuntutan lain yang sedang diprotes.
Menghadapi hal ini, tugas humas dan juru bicara gerakan bukan meredam ekspresi identitas barisannya, melainkan secara disiplin dan konsisten mengarahkan kembali narasi publik pada tuntutan utama. Gerakan tidak perlu sibuk meluruskan perdebatan moral di media, tetapi terus-menerus menunjuk sumber masalah, baik gedung parlemen maupun korporasi yang menjadi sasaran protes.
Baca juga: Persekusi pada Transpuan dan Kwir Meningkat: 23 Kasus, 201 Korban
Love is Love: Visibilitas sebagai Garis Demarkasi Perlawanan
Pada akhirnya, visibilitas bukan sekadar gaya-gayaan performatif. Visibilitas merepresentasikan prinsip “love is love”, sekaligus menjadi bentuk perlawanan terhadap rezim yang secara sistematis berupaya mengubur dan menghapus eksistensi kelompok kwir dari narasi bernegara. Bagi tubuh-tubuh yang sejak lahir ditolak oleh sistem, sekadar hadir, bernapas, dan mencintai di ruang publik merupakan tindakan politis. Afeksi yang ditunjukkan di jalanan bukan lagi sekadar urusan privat karena telah bermetamorfosis menjadi kritik terhadap otoritas negara yang opresif dan masyarakat heteronormatif.
Tuntutan agar kelompok kwir menekan identitas dan ekspresi mereka demi “keamanan taktis” aksi menggemakan logika conditional allyship (dukungan bersyarat). Sikap ini justru memperlihatkan privilese mereka yang identitasnya tidak pernah dipertanyakan oleh negara. Meminta kawan-kawan minoritas gender dan seksual untuk bertindak “sopan”, sementara batas kesopanan sendiri kerap dipersenjatai, sama saja dengan mereproduksi opresi di dalam ruang gerakan yang seharusnya membebaskan.
Jika dievaluasi murni sebagai upaya mitigasi risiko di lapangan, pertimbangan taktis tentu valid. Namun, jika ekspresi tersebut dipandang sebagai penyebab langsung represi aparat, gerakan harus segera mawas diri. Apakah perkara ciuman menjadi beban gerakan? Jangan sampai menahan afeksi mereka demi kenyamanan taktis justru menjadi bahasa lain dari kepatuhan yang membungkam.
Solidaritas tidak selalu menuntut asimilasi. Gerakan sosial yang sehat dan kuat adalah gerakan yang mampu merangkul seluruh kompleksitas manusia di dalamnya serta menjadikan keberagaman ekspresi sebagai energi, bukan kelemahan. Kita berbaris di jalanan untuk meruntuhkan struktur kekuasaan yang opresif. Perlawanan itu justru akan kehilangan maknanya jika kita memakai logika penindas untuk mendisiplinkan kawan sendiri.
Visibilitas bukan sekadar gaya-gayaan atau performa. Ada pernyataan politik di dalamnya, terutama bagi tubuh-tubuh yang sejak lama ditekan oleh sistem. Visibilitas afeksi di tengah demonstrasi menjadi pengingat penting: dunia yang sedang kita perjuangkan adalah dunia tempat tidak ada satu pun orang yang harus meminta maaf karena keberadaannya dan karena mereka mencintai.


























