Kampanye HAM lewat Drakor, Kita Harus Belajar dari Korea Selatan
Untuk menyebarkan pesan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering dipandang berat publik, perlu strategi khusus, termasuk mengemasnya dalam film dan drama.
Isu Hak Asasi Manusia (HAM) kerap dihindari pembahasannya karena dinilai sebagai topik berat dan tidak asyik, bikin kepala nyut-nyutan. Untuk menghilangkan cara pandang tersebut, National Human Rights Commision of Korea (NHRCK) memanfaatkan konten Hallyu Wave seperti film dan drama untuk menyelipkan pesan tentang HAM. Mina Kim, Deputy Director NHRCK mengatakan, dengan medium budaya populer tersebut, isu HAM dapat disampaikan ke publik dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami.
“Budaya populer memiliki pengaruh yang besar, tapi tidak semua orang tahu cara menggunakannya. Saat membuat drama dan film, [pekerja kreatif] juga mencari ide kunci yang berkaitan dengan HAM dan memastikan itu tidak sekadar hiburan, tapi bisa digunakan untuk memantik diskusi,” ujarnya dalam diskusi daring “Tanggap Rasa: Belajar HAM dari Drama Korea” yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan serta Siber Kreasi (25/8).
Dalam satu dekade belakangan, konten hiburan film dan drama Korea kerap disorot karena mengangkat isu sosial. Salah satu yang paling ramai perhatian ialah film Parasite dengan isu kelas sosial yang berhasil memenangkan piala Oscar pada 2020. Sebelum itu, sutradaranya Bong Joon-ho juga mengangkat tema yang sama dalam filmnya Snowpiercer dan Okja. Ada juga film Taxi Driver dan drama Youth of Me dengan isu pelanggaran HAM terbesar Korsel: Pembantaian di Gwangju. Selain itu, drama The Devil Judge yang dirilis belum lama ini juga membahas tentang proses hukum di dunia distopia Korea Selatan, khususnya hukuman mati.
Mina Kim mengatakan, agar drama dan film tentang isu HAM tetap berkualitas, maka diperlukan kerja sama dengan sutradara film komersial yang sudah terkenal sebagai storyteller atau pencerita yang bagus. Proses pembuatan konten tersebut juga melibatkan investigasi mengenai suatu isu HAM yang spesifik, seperti diskriminasi usia, gender, dan pekerja migran, kemudian tema tersebut diajukan kepada sutradara.
Pemerintah maupun NHRCK tidak mengambil andil dalam proses kreatif dari pembuat film karena tidak ingin melanggar hak kebebasan berekspresi mereka. Namun, sebelum film tersebut digarap, mereka memberikan pelatihantentang isu HAM kepada seluruh kru film, ujar Kim.
“Agar konten hiburan yang mengandung tema HAM itu dilirik dan aksesibel untuk publik, maka perlu digunakan kekuatan pengaruh selebritas dan idola sebagai duta. Dengan demikian, budaya populer sebagai alat untuk menyebarkan isu HAM menjadi lebih efektif dan mudah ditangkap,” imbuh Kim.
“Sutradara yang terlibat juga merasa bangga dengan proyek itu. Kami merilisnya juga bukan untuk menghasilkan uang, tapi memberikan cahaya untuk isunya. Kami juga mencetaknya sebagai DVD dan disebarkan agar siswa dapat mempelajarinya.”
Aktivis HAM dan penggemar drama Koreal, Tunggal Pawestri mengatakan, tidak semua karya sinema dari Hallyu Wave membahas tentang isu sosial dan bersifat progresif. Masih ada beberapa yang sekedar sebagai hiburan tentang romantisme anak muda, persahabatan, dan hal-hal yang menggugah emosi manusia.
“Tidak semua drakor juga membahas isu HAM, ada yang masih memiliki unsur maskulinitas toksik dan nilai misogini. Tapi yang menarik, ada kesadaran dalam melihat film dan mendiskusikannya di ruang offline,” kata Tunggal.
Baca juga: Perempuan Korea Selatan Lawan Diskriminasi lewat ‘Hallyu Wave’
Apakah Indonesia Juga Bisa?
Tunggal mengatakan, Indonesia memiliki sejarah buruk ketika menggabungkan isu HAM dan sinema, seperti film G30S PKI yang ditayangkan selama masa Orde Baru. Film itu membuktikan bahwa film dan drama menjadi alat yang paling efektif untuk mengubah persepsi masyarakat atas suatu hal. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki banyak isu pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dan sensitif untuk dibicarakan. Berbeda dengan Korea Selatan yang kerap membahas kasus pembantaian Gwangju dalam karya sinemanya dan dibicarakan secara luas.
Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan Indonesia turut membahas isu HAM dalam karya-karyanya. Hal ini pun menjadi peluang bagi para pekerja kreatif Indonesia untuk membuat film atau drama yang diproduksi sedemikian rupa, sehingga bisa menyampaikan isu yang selama ini dianggap sensitif dan berat. Sayangnya, Indonesia kerap tersandung isu biaya produksi.
“Di sini juga berbeda dengan Korea Selatan. Di negara itu sudah diberikan dukungan secara maksimal kepada pekerja kreatif karena dianggap bagian dari Hallyu Wave. Kalau Indonesia tidak ada dan harus pemerintah juga memberikan perhatian pada potensi pekerja kreatif,” ujarnya.
Namun, kesempatan untuk melakukan hal tersebut juga masih dihambat oleh pro kontra kebebasan berekspresi dan sensor di Indonesia. Tunggal menilai, rasanya sulit untuk karya sinema Indonesia menayangkan aksi brutal dari aparat militer karena hal itu akan disensor. Ia mencontohkan isu kekangan kebebasan berpendapat dengan kasus mural yang dibalas dengan tindakan overaktif dari aparat. Beda ceritanya jika pekerja kreatif profesional diberikan ruang untuk berkarya sehingga mereka bisa memberikan hasil yang memuaskan.
“Misalnya film tentang Widji Thukul, Istirahatlah Kata-kata. Terbukti ketika dipegang oleh tenaga profesional, [film itu] dapat penghargaan dan didiskusikan secara luas di masyarakat,” kata Tunggal.
Shafiq Pontoh, praktisi jejaring sosial menekankan hal senada. Film mengangkat isu HAM yang diproduksi tenaga profesional itu akan mendapatkan hasil maksimal jika pihak pengambil keputusan tidak ikut mengambil bagian dalam proses pembuatan karya. Pembuat film yang memang jago dalam bidangnya harus dibiarkan untuk berekspresi menjadi storyteller dan mengemas cerita agar publik menjadi tertarik.
“Sayangnya, pengambil keputusan merasa tahu segalanya dan memaksakan ini atau itu. Hasilnya mematikan arti dari story telling yang membuat hal ‘berat’ menjadi mudah dikonsumsi,” kata Shafiq.
Ia menambahkan, ketika menyisipkan isu HAM dalam film, pembuat karya juga harus menyesuaikan dengan tujuan dibuatnya karya itu dan siapa audiensya. Jika ingin menyasar publik umum, pesan HAM bisa disisipkan secara tipis-tipis sebagai bagian dari cerita, tetapi bukan plot ‘tempelan’ saja. Sementara jika ingin menyasar festival film, isu HAM tersebut bisa diangkat dengan cara yang ‘berat’ dengan menunjukkan isu struktural.
“Poinnya tidak apa-apa jika ingin membuat film dengan menampilkan isu HAM berat karena bisa untuk memenangkan penghargaan yang kemudian ditengok orang, seperti Parasite. Menjadi ringan juga tidak salah karena tujuannya untuk dinikmati publik luas,” ujar Shafiq.
Baca juga: Tak Cuma ‘Photo Card’: Bagaimana Penggemar K-Pop Terlibat Aktivisme
Pendidikan HAM yang Tidak Berhenti
Sri Rahayu, penyuluh dari Komnas HAM mengatakan, Komnas HAM sangat mendukung karya-karya sinema yang mengangkat isu HAM dan pekerja kreatif yang memproduksinya. Ia melihat isu HAM yang dibungkus dalam film juga masih berproses di Indonesia dengan kehadiran film pendek, independen, dan dokumenter.
“Komnas HAM juga melakukan pemutaran film khusus tentang isu ini dan tidak menutup peluang bagi sineas untuk memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tidak bisa sewenang-wenang juga pemerintah [bisa] melakukan pembatasan, sensor, dan menurunkan karya. Semua aksi manusia saling terkait pada pemenuhan HAM,” ujar Sri.
Ia mengatakan, film dan drama tentang HAM itu juga harus dibarengi dengan pendidikan HAM. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam mengidentifikasi isu yang dipaparkan dalam karya. Pasalnya, pendidikan HAM sama pentingnya dengan penegakan HAM karena berkontribusi pada perwujudan dan kemajuan terkait isu hak asasi.
Baca juga: Rambut Pendek An San dan Feminisme yang Ditabukan Korea Selatan
“Terkait dengan kurikulum pendidikan HAM di sekolah, Komnas memiliki program ramah HAM dan melatih civitas akademika menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki wawasan HAM. Kerja ini juga penting melibatkan partisipasi semua pihak karena kerja HAM adalah kolaborasi bersama,” jelasnya.
Tunggal menambahkan, agar isu itu bisa diterima lebih luas lagi dan menjadi bahan diskusi, tidak hanya medium film atau konten drama yang perlu dimanfaatkan, tetapi juga tulisan esai maupun akademik, yang disebarkan melalui media sosial maupun media alternatif lainnya.
