Kelangkaan BBM Berulang, Pakar: Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah

Foto: Dokumentasi Polda Bali

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di sejumlah daerah. Kali ini, stok BBM yang kosong di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melanda Pulau Bali. Melansir Kompas.com, kelangkaan ini terjadi sejak (12/10) malam. Antrean kendaraan pun mengular hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di sekitar SPBU.

Tommy, 30, pekerja yang berdomisili di Bali, mengaku mulai merasakan dampak kelangkaan ini sejak (13/10). Mulanya, ia berniat mengisi bahan bakar motornya sepulang kerja sekitar pukul 22.00 WITA. Namun, ketika tiba di salah satu SPBU di kawasan Denpasar, antrean kendaraan sudah mengular.

“Pas saya ngecek itu antreannya udah kacau banget. Orang-orang udah antre sampai keluar jalur. Karena jalanannya itu dibagi dua jadi jalur lambat dan jalur cepat, bagian jalur lambat itu udah penuh. Kelangkaan terjadi hampir di semua jenis bensin,” kata Tommy kepada Magdalene (15/10).

Anas, 34, dosen di salah satu kampus di Denpasar, Bali, juga merasakan dampak kelangkaan BBM. Sebagai pengajar yang mengandalkan transportasi daring, ia mengaku kesulitan mendapatkan kendaraan untuk pergi mengajar. Kondisi ini turut mengganggu mobilitasnya sehari-hari.

“Di kehidupan saya ini dampaknya besar banget. Mobilitas saya sebagai pengajar di Denpasar ini sangat tergantung transportasi pribadi. Jadi sangat terasa,” kata Anas (15/10).

Hingga (15/10), Anas masih merasakan dampak kelangkaan tersebut. Sejumlah kegiatan belajar mengajar pun dialihkan menjadi pembelajaran daring untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Anak-anak yang ke sekolah dan mahasiswa yang ke kampus jadi berkurang karena sudah banyak yang daring,” tambah Anas.

Kelangkaan BBM sebelumnya juga terjadi di sejumlah daerah lain, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan. Menyadur detik.com, kelangkaan ini terjadi pada September 2026. Sejumlah warga mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar bagi kendaraan mereka.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, kelangkaan BBM terjadi ketika kabut asap masih tebal. Berdasarkan laporan Pontianak Post, antrean kendaraan sudah terlihat sejak awal Oktober 2026. Gangguan pasokan tersebut turut menghambat aktivitas warga.

Baca juga: BBM Bikin Kantong Bolong: Tips Supaya Enggak Ketergantungan Mobil Bensin

Masyarakat Kehilangan Waktu, UMKM Terhambat, hingga Ada Korban Meninggal

Kelangkaan BBM membuat warga kehilangan waktu dan tenaga untuk mendapatkan bahan bakar. Tommy, misalnya, baru berhasil mengisi BBM pada pukul 06.30 WITA keesokan harinya, (14/10), setelah mengantre sejak malam. Karena harus kembali bekerja pada hari itu, ia kehilangan waktu istirahat.

“Selain rugi waktu, jujur aku juga ngerasa rugi fisik ya, karena harus begadang. Udah gitu, pas cari-cari bensin itu kan pasti mental juga kena ya karena total antre 8 jam dan jadi was-was mau kemana-mana,” ucap Tommy.

Dampak kelangkaan BBM di Bali juga dirasakan pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada transportasi berbahan bakar minyak. Dalam laporan RRI, I Wayan Damai, seorang pemilik UMKM, mengungkapkan kesulitan menjalankan usahanya karena gangguan pasokan BBM. Kondisi ini turut menghambat operasional distribusi bisnisnya.

“Sebenarnya, ya, sulit itu istilahnya. Kenapa? Karena selama saya hidup juga begitu. Artinya, kita bergerak di bidang transportasi. Nah, sekarang kita menggunakan transportasi yang bahan bakarnya berasal dari BBM,” kata I Wayan Damai (13/10).

Keterbatasan transportasi umum di Bali juga memperberat dampak kelangkaan BBM bagi warga. Tommy menilai ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi membuat aktivitas sehari-hari semakin sulit ketika pasokan bahan bakar terganggu. Pilihan transportasi umum yang terbatas membuat warga tidak mudah beralih ke moda transportasi lain.

“Di sini kan apa-apa motoran ya. Transum (transportasi umum) ada sih, cuma enggak banyak. Jadi makin susah gitu,” katanya.

Selain mengganggu aktivitas warga dan operasional usaha, kelangkaan BBM juga terjadi dalam kasus yang berujung pada korban meninggal dunia. Berdasarkan laporan Liputan6, seorang sopir truk bernama Danar, 26, ditemukan meninggal saat mengantre solar di SPBU KM 24, Pulau Semambu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada (17/9).

Sebelum meninggal, Danar sempat keluar dari truknya untuk menanyakan mekanisme pembayaran kepada petugas SPBU. Setelah itu, ia terlihat lemas dan berjalan oleng. Danar meninggal dunia tidak lama setelah digotong ke sebuah pondokan di sekitar SPBU.

Baca juga: Bahlil: “Dampak BBM dan LPG Nonsubsidi Naik Cuma pada Orang Mampu”, Apa Betul?

Pakar Dorong Pertanggungjawaban dan Gugatan Masyarakat

Menanggapi kelangkaan BBM yang berulang, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai terdapat sejumlah faktor yang perlu diperiksa, mulai dari distribusi logistik hingga kondisi fiskal pemerintah. Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal berpotensi menghambat pelaksanaan subsidi energi, khususnya BBM. Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan harga minyak mentah dunia.

“Ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada kapasitas fiskal yang sudah mulai jebol untuk melakukan subsidi energi khususnya BBM. Memang pemerintah terlalu menganggap enteng persoalan harga minyak mentah dunia,” kata Bhima (15/10).

Selain persoalan fiskal dan distribusi, Bhima menyoroti pertanggungjawaban pihak yang mengelola penyaluran BBM, yakni Pertamina Patra Niaga. Ia menilai jajaran pimpinan perusahaan perlu bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Bhima bahkan mendorong pengunduran diri pimpinan terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Jadi di titik ini seharusnya Direktur Pertamina itu mundur. Direktur untuk yang Patraniaga itu mundur. Jadi baik Holding Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga harus bertanggung jawab,” tambah Bhima.

Bhima juga mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan gugatan terhadap pemerintah dan pihak-pihak terkait atas kerugian yang timbul akibat kelangkaan BBM. Menurutnya, dampak terhadap sektor pariwisata dan kegiatan UMKM di Bali perlu menjadi bagian dari pertanggungjawaban pihak terkait. Ia menilai masyarakat selama ini harus menanggung kerugian sembari menghadapi antrean panjang dan penjelasan yang dinilainya belum memadai.

Baca juga: Skenario Terburuk Jika BBM Tetap Langka di SPBU Swasta

“Masyarakat bahkan disarankan untuk melakukan gugatan terhadap Pertamina dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena kelangkaan BBM ini menimbulkan lumpuhnya sektor pariwisata yang ada di Bali. Kegiatan masyarakat termasuk UMKM juga lumpuh. Nah, kehilangan ekonomi ini harus dipertanggungjawabkan. Selama ini masyarakat hanya menerima antrian panjang dengan penjelasan yang tidak lengkap dari pemerintah,” tuturnya.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menyatakan tengah melakukan sejumlah langkah operasional untuk mempercepat pemulihan layanan BBM, khususnya di Bali. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan perusahaan mengoptimalkan distribusi melalui penambahan dukungan armada dan personel, serta penguatan pasokan melalui terminal dan kapal.

“Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan distribusi BBM di Bali melalui penguatan armada mobil tangki, dukungan personel lintas daerah, operasional terminal selama 24 jam, serta optimalisasi pasokan melalui kapal yang telah bersandar. Seluruh upaya ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU, membantu mengurai antrean, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan BBM,” pungkas Kitty kepada Magdalene (15/10).