Google Tutup 19.389 Kanal YouTube Pro-Pemerintah, Siapa di Baliknya?
Google menutup 19.389 kanal YouTube yang menyebarkan narasi dukungan terhadap pemerintah Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026. Penindakan ini dilakukan karena kanal-kanal tersebut terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations).
Temuan tersebut tercantum dalam laporan resmi Google, Influence Operations Bulletin Q3 2026, yang dirilis pada 30 Oktober 2026. Dalam laporan itu, Google mencatat adanya jaringan kanal yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintah dan administrasinya.
Namun, angka 19.389 perlu dibaca dengan sedikit perincian. Sebanyak 19.372 kanal secara khusus dikaitkan dengan Indonesia, sementara 17 kanal lainnya merupakan bagian dari kampanye multibahasa yang turut menyebarkan narasi dukungan terhadap pemerintah Indonesia.
Penindakan tersebut berlangsung dalam tiga gelombang. Pada Juli, Google menutup 6.888 kanal yang dikaitkan dengan Indonesia. Jumlahnya meningkat menjadi 10.134 kanal pada Agustus, lalu turun menjadi 2.350 kanal pada September.
Dalam laporan yang sama, Google juga mencatat penindakan terhadap jaringan operasi pengaruh di sejumlah negara lain. Namun, laporan tersebut tidak mengungkap identitas pihak yang mengoperasikan jaringan kanal di Indonesia maupun sumber pendanaannya.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik penutupan ribuan kanal tersebut? Dan siapa yang diduga menggerakkan operasi pengaruh pro-pemerintah di ruang digital?
Baca Juga: Kenali ‘Buzzer’, Hadapi Persekusi Digital
Apa Temuan Terbaru Google?
Dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026, Google menjelaskan bahwa investigasi mereka menemukan sejumlah jaringan kanal yang bekerja secara terkoordinasi untuk menyebarkan narasi tertentu.
Khusus untuk Indonesia, Google menyebut kanal-kanal yang ditindak pada Juli dan September membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah beserta administrasinya. Sementara itu, jaringan yang ditindak pada Agustus juga menyebarkan narasi dukungan terhadap pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Dikutip dari Tirto, Google Tutup 19 Ribu Kanal YouTube Pro-Pemerintah Indonesia, merinci jumlah penindakan tersebut berdasarkan buletin Google. Jika hanya menghitung kanal yang secara eksplisit dikaitkan dengan Indonesia, totalnya mencapai 19.372 kanal.
Adapun 17 kanal tambahan yang ditindak pada Juli menyebarkan konten dalam sejumlah bahasa, yakni Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu. Google menyebut konten tersebut mendukung pemerintah Indonesia.
Perbedaan angka ini penting karena tidak semua kanal dalam dua kelompok tersebut dikategorikan dengan cara yang sama oleh Google. Namun, keduanya sama-sama masuk dalam penindakan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi.
Dugaan Operasi Buzzer Domestik
Pendiri Center of AI and Tech Innovation for Democracy (PIKAT), Damar Juniarto, menilai lonjakan penutupan kanal pada kuartal III-2026 memperlihatkan semakin agresifnya manipulasi informasi yang dilakukan aktor domestik.
Dalam wawancara dengan Tirto pada Rabu (18/11/2026), Damar menyebut fenomena tersebut sebagai Domestic Information Manipulation Interference (DIMI), yakni manipulasi informasi yang digerakkan oleh aktor dari dalam negeri.
“Lonjakan drastis ini memperlihatkan bahwa DIMI di Indonesia semakin marak dan secara agresif menyasar platform berbagi video. Perubahan ini sangat didorong oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat yang kini lebih menyukai format video ketimbang membaca teks panjang,” kata Damar kepada Tirto.
Menurut Damar, pola operasi pengaruh di Indonesia memiliki karakter berbeda dari Foreign Information Manipulation Interference (FIMI), yaitu manipulasi informasi yang melibatkan aktor asing. Di Indonesia, operasi semacam ini diduga bertumpu pada kepentingan domestik, mulai dari lingkaran kekuasaan, partai politik, hingga kelompok oligarkis.
“Aktor domestik membonceng isu-isu lokal, sentimen keagamaan, atau polarisasi elektoral yang diorkestrasi demi kepentingan kekuasaan jangka pendek maupun perlindungan kelompok oligarki,” jelasnya.
Damar juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang menjadi bahan perdebatan publik, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program-program tersebut mendapat sorotan di tengah kritik masyarakat, dinamika politik, serta aksi demonstrasi.
Menurut pengamatannya, narasi yang mendukung program-program tersebut dipromosikan secara intensif oleh aktor komunikasi pemerintah maupun pendukung politiknya. Namun, penilaian itu merupakan analisis Damar, bukan kesimpulan yang dinyatakan Google dalam laporannya.
Sementara itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, melihat lonjakan penindakan dari sisi teknis keamanan siber. Ia membandingkan jumlah kanal yang ditutup pada kuartal III dengan kuartal sebelumnya: 3.598 kanal pada kuartal I dan 840 kanal pada kuartal II-2026.
Menurut Pratama, peningkatan jumlah penindakan tidak bisa langsung dianggap sebagai bukti bahwa aktivitas buzzer meningkat dalam jumlah yang sama. Ada beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan, termasuk peningkatan kemampuan investigasi Google dan akumulasi hasil pemantauan sebelumnya.
“Lonjakan ini tidak bisa semata-mata dianggap sebagai keberhasilan algoritma Google dalam mendeteksi pelanggaran. Ada kemungkinan peningkatan kemampuan investigasi platform, akumulasi hasil pemantauan sebelumnya, sekaligus eskalasi aktivitas jaringan pendengung (buzzer) di lapangan,” ungkap Pratama kepada Tirto.
Ia menjelaskan, investigasi operasi pengaruh terkoordinasi tidak hanya melihat isi satu per satu unggahan. Google juga dapat mengidentifikasi pola perilaku jaringan, seperti kesamaan waktu unggahan, pola distribusi pesan, kemiripan materi, infrastruktur teknis, serta hubungan antarkanal.
Pola tersebut dapat membantu platform menemukan sejumlah kanal yang bekerja secara terkoordinasi, meskipun masing-masing kanal tampak seperti akun yang berdiri sendiri.
Pratama menilai YouTube menjadi salah satu medan penting dalam pembentukan opini karena format video memungkinkan suatu narasi disampaikan berulang kali melalui berbagai bentuk konten, mulai dari siniar (podcast), berita, video pendek, hingga kanal analisis.
“YouTube menjadi medan penting karena konten video memiliki kemampuan membangun persepsi secara lebih persuasif dibandingkan pesan singkat. Melalui siniar (podcast), berita, video pendek, dan kanal analisis, suatu narasi dapat dikemas berulang kali sehingga menciptakan kesan seolah-olah memperoleh dukungan luas dari masyarakat,” tuturnya.
Meski demikian, Pratama mengingatkan bahwa keterkaitan suatu jaringan dengan Indonesia tidak otomatis membuktikan keterlibatan langsung institusi resmi negara. Operasi semacam ini bisa saja melibatkan perantara, agensi hubungan masyarakat, atau jaringan pendengung yang bekerja secara terstruktur.
Baca Juga: Jurnalis Merangkap ‘Buzzer’ Pemerintah di TikTok: Kenapa Bahaya buat Jurnalisme Kita?
Bagaimana Operasi Pengaruh Memanipulasi Opini Publik?
Operasi pengaruh terkoordinasi bukan sekadar aktivitas banyak akun yang menyampaikan pendapat serupa. Ada unsur koordinasi dan perilaku tidak autentik yang bertujuan memengaruhi persepsi publik.
Dalam pemberitaan BBC Indonesia, Siapa di Balik 19 Ribu Kanal YouTube Pro-Rezim Prabowo yang Ditutup Google?, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, menjelaskan bahwa kanal-kanal tersebut diduga menggunakan identitas palsu, bot, atau akun tiruan.
Nenden juga menyoroti kemungkinan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memproduksi konten dengan narasi yang serupa.
“Biasanya akun-akun bot itu menyebarkan narasi yang bisa saja memanfaatkan AI sehingga ada kecenderungan misinformasi, sangat mungkin,” kata Nenden.
Ia menduga jaringan tersebut dapat dikendalikan oleh agensi yang merekrut sejumlah akun, termasuk jejaring pemengaruh, untuk menyebarkan narasi yang sama. Namun, Nenden mengaku belum dapat memastikan apakah ada aliran dana dari pemerintah kepada agensi maupun jejaring pemengaruh tersebut.
“Tapi ada dugaan pelakunya aktor-aktor pro pemerintah,” ujarnya.
Menurut Nenden, jumlah kanal yang ditutup Google cukup signifikan untuk memengaruhi persepsi publik. Salah satu isu yang diduga menjadi sasaran pembentukan opini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang beberapa kali mendapat kritik dan penolakan dalam aksi demonstrasi mahasiswa.
Selain MBG, isu Koperasi Desa Merah Putih, RUU Perampasan Aset, militerisme, penegakan hukum, hingga penanganan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur juga menjadi bagian dari dinamika perdebatan publik.
“Jadi narasi pro pemerintah ingin membuat orang percaya bahwa program Pak Prabowo bagus dan harus didukung,” kata Nenden.
Ia mengingatkan bahwa operasi pengaruh terkoordinasi berisiko membuat masyarakat menerima narasi sepihak sebagai gambaran pendapat publik. Ketika dukungan terhadap suatu kebijakan tampak datang dari banyak kanal, masyarakat bisa mengira bahwa dukungan tersebut benar-benar tumbuh secara organik.
Dampaknya tidak berhenti pada pembentukan citra pemerintah. Narasi yang dimanipulasi juga berpotensi memperuncing konflik antara kelompok pendukung pemerintah dan pihak yang menyampaikan kritik.
Baca Juga: Para Pendengung Berseragam Aparatur Sipil Negara, antara Instruksi dan Cara Naik Posisi
Operasi Pengaruh Terjadi di Banyak Negara
Penindakan terhadap kanal-kanal YouTube di Indonesia merupakan bagian dari investigasi Google terhadap operasi pengaruh terkoordinasi di berbagai negara.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Google Tutup 19.389 Channel YouTube Bahasa Indonesia, Ini Alasannya, dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026, Google juga mencatat penutupan ribuan kanal yang terkait dengan kampanye dari China, Rusia, India, Azerbaijan, dan sejumlah negara lain.
Narasi yang disebarkan beragam, mulai dari dukungan terhadap pemerintah atau partai politik tertentu hingga kampanye yang menyasar negara dan kelompok politik lain.
Selain menutup kanal YouTube, Google juga mengambil tindakan terhadap aset digital di layanan lain. Dalam beberapa investigasi, perusahaan memblokir domain agar tidak muncul di Google News dan Discover, serta menindak akun Google Ads dan blog di Blogger yang terlibat dalam operasi pengaruh.
Namun, temuan Google perlu dibaca secara cermat. Penutupan kanal bukan berarti setiap konten yang mendukung pemerintah otomatis melanggar kebijakan platform. Fokus investigasi Google adalah aktivitas jaringan yang dinilai terkoordinasi dan tidak autentik, bukan semata-mata pandangan politik yang disampaikan.
Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan jaringan tersebut masih membutuhkan bukti lebih lanjut. Dugaan keterlibatan buzzer, agensi komunikasi, atau aktor politik domestik yang disampaikan para pengamat belum dapat disamakan dengan identitas pelaku yang telah dikonfirmasi oleh Google.
Artikel ini diproduksi atau disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mencari referensi. Ide tulisan, fakta, data, dan informasi di dalamnya telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan redaksi.


























